SP170316

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 16 Maret 2017

Demokrat Dukung Ahok?

P emilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua akan berlangusung pada 19 April mendatang. Kampanye putaran kedua pun sudah mulai digelar. Dua pasangan calon yang tengah berta- rung, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) terus berebut

dukungan suara.

kung Agus-Sylvi untuk men- dukung pasangan yang maju di putaran kedua. Sumber SP di Jakarta, Kamis (16/3) meng- ungkap, dukungan politik Partai Demokrat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta cenderung mengarah kepada pasangan Ahok-Djarot. Sebab, Partai Demokrat merupakan partai nasionalis dan akan mendeklarasikan dukung- an itu dalam waktu dekat. “Demokrat lebih condong (mendukung) calon petahana.

Itu pilihan realistis. Demokrat adalah partai nasionalis dan lebih cocok bersama-sama dengan partai-partai pendukung Ahok,” ujar sumber itu. Dikatakan, Partai Demokrat akan mendukung calon yang sesuai dengan platform partai. Dari hasil analisis putaran per- tama Pilgub DKI, ujarnya, mayoritas pendukung Agus- Sylvi merupakan pemilih nasionalis. Atas dasar itu pula di inter- nal Partai Demokrat tidak

setuju jika isu-isu seputar agama terus dimainkan di putaran kedua ini. Banyak kader Demokrat yang ingin agar politisasi agama di Pilgub DKI segera dihentikan. Hal itu yang membuat dukungan Demokrat lebih cenderung ke Ahok. “Selain itu, pemilih (Agus- Sylvi) kebanyakan penduduk asli Jakarta, yakni orang Betawi. Ini menjadi pertim- bangan untuk mendukung petahana,” katanya. [H-14]

Sementara, partai pendu- kung Agus Harimurti Yudhoyono-Syllviana Murni (Agus-Sylvi), yang tersi- sih pada putaran perta- ma, hingga kini belum menentukan sikap secara resmi. Partai pendukung Agus-Sylvi itu adalah PAN, PKB, PPP, dan Partai Demokrat. Tim sukses Ahok-Djarot dan Anies-Sandi saat ini terus berupaya melobi parpol pendu-

PilgubDKI Jakarta Politisasi Agama Sudah Overdosis

[JAKARTA] Bawaslu mengidenti- fikasi tren kenaikan kampanye hitam ( black campaign ) pada kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta dibanding putaran pertama. Padahal durasi waktu kampanye putaran kedua lebih pendek. Kampanye hitam ini banyak ditemukan dalam bentuk spanduk provokasi. Pemprov DKI Jakarta telah menurunkan ratusan spanduk berbau SARA. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menya- takan, politisasi agama Islam di PilgubDKI Jakarta sudah overdosis. "Politisasi agama Islamdi Pilkada DKI Jakarta sudah keterlaluan dan over dosis. Ini kan namanya sudah overdosis. Dan politisasi agama ini sudah sampai ke grass root dan bisa memicu konflik horizontal," ujar Ketua Lembaga Kajian dan PengembanganSumberDayaManusia (Lakpesdam) PBNURumadiAhmad, Rabu (15/3). Rumadi menilai, harganya ter- lalu mahal jika hanya karena politik, maka agama dan kebangsaan diper- taruhkan. Diungkapkan pertarungan lan- taran perbedaan politik sudah sampai di masjid-masjid sehingga ada fakta bahwa pengurusmasjid dipecat hanya karena calon tertentu. Yang lebih menyedihkan adalah beredarnya spanduk yang berisikan pesan tidak mennyalatkan jenazah umat yang mendukung calon kepala daerah non-Muslim. "Ini kan sudah keterlaluan. Harus dicegahdandiwaspadai,"kataRumadi dalam diskusi bertajuk "Simbol Agama (Keras vs Lembut dan Moderat): Ke Mana Suara NU?" di Jakarta Selatan. Rumadi mengaku tidak bisa membayangkan jika politisasi agama yang terjadi di Jakarta digunakan di daerah lain, seperti di Papua, NTT, Maluku, Bali atau daerah lainnya. Menurutnya, kebangsaan dan kein- donesiaan tidak ada gunanya lagi. "Karena itu, tidak boleh main- main dengan isu politisasi agama. Harus direm," ungkap Rumadi yang mengapresiasi langkah aparat kea- mananmencabut danmembersihkan spanduk-spanduk provokatif. Dia menilai penegakan hukumyang tegas merupakan langkah tepat.

darnya spanduk provokatif tersebut, Mimah mengaku sudah melakukan evaluasi dan rapat koordinasi dengan masing-masing paslon untuk turut membantu mencegah terjadinya hal serupa. "Perihal spanduk penolakan salat jenazah warga yang memilih guber- nur non-Muslim itu sudah masuk laporannya ke Sentra Gakumdu, jadi bukan hanya Bawaslu saja yang melakukan penyelidikan tapi aparat gabungan terkait di dalamnya," tambahnya. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan bahwa kebanyak- an spanduk yang ada adalah spanduk yang menyudutkan dari paslon petahana dan belum ada ditemukan spanduk yang menyerang paslon nomor urut 3. "Spanduk provokatif ini marak diduga mengarah ke paslon tertentu yang sedang diduga menistakan agama tapi secara hukum yang bersangkutan belum di putus vonis- nya. Kita tidak bisa menyebut kampanye negatif karena dipasang oleh masyarakat umum yang tidak suka, bukan tim kampanye," tandas- nya. Kasus Pondok Pinang Kasus warga harus menandata- ngani surat pernyataan mendukung calon tertentu agar jenazah keluar- ganya disalatkan, terjadi di Pondok Pinang, Jaksel. Panwaslu sertempat sudah mengklarifikasi. Ketua RT 05/02 Kelurahan Pondok Pinang, Ma'mun Achyar mengakui membuat surat pernya- taan agar ditandatangani Yoyo Sudaryo (56), warga yang engalami kedukaan karena mertuanya berna- ma Siti Rohbaniah meninggal. Surat bermaterai itu, kini sudah menjadi barang bukti Panwaslu Jaksel, berisi pernyataan Yoyo Sudaryo akan mendukung dan memilih gubernur DKI 2017-2022, pasangan calon gubernur Muslim. Surat pernyataan itu disodorkan kepada Yoyo yang ingin jenazah mertuanya disalatkan di salah satu masjid di Pondok Pinang. Yoyo dan keluarganya dituding sebagai pen- dukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. [BAM/ YUS/C-7]

SP/Joanito De Saojoao Petugas Satpol PP Cengkareng didampingi anggota Panwaslu Jakarta Barat menurunkan spanduk yang dianggap provokatif, yang dipasang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (15/3). Puluhan spanduk ditertibkan karena telah meresahkan masyarakat, terutama jelang Pilkada putaran kedua saat ini.

NU, kata dia, tidak akan meng- arahkan umatnya untuk memilih kandidat siapa pun di Pilgub DKI Jakarta. Pilihan politik tersebut, kata dia, diberikan kebebasan kepada masing-masing umat sesuai dengan hati nurani. "Kita hanya mendorong warga NU untuk memilih pemimpin yang mengedepankan politik kenegaraan dan politik kerakyatan. Siapa itu, tergantung hati nuranimasing-masing pemilih. NU sudah menarik diri dari politik praktis sejak tahun 1984 karena politik praktis rentan terjadi politisasi agama," pungkas dia. Rusak Demokrasi Anggota Bawaslu, Nasrullah menilai, spanduk-spanduk yang bernada provokatif telah merusak budaya dan nilai demokrasi. Sah-sah saja ada persaingan dalam pemilih- an kepala daerah, namun tidak dengan menghalalkan segala cara termasuk memanfaatkan agama untuk berkam- panye. "Kita sangat sayangkan ada spanduk-spanduk provokatif di pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Ini tentunya merusak nilai-nilai dan budaya demokrasi yang menge-

depankan persaingan yang beradab, etika dan tidak menghalalkan sega- la cara untuk menjatuhkan lawan," ujar Nasrullah di Jakarta, Kamis (16/3). Bawaslu sudahmelakukan pene- lusuran di lapangan. Dari hasil ter- sebut, menurutnya, memang banyak spanduk provokatif beredar. Spanduk itu tidak dipasang oleh pasangan calon atau tim sukses. "Kami men- dugamasyarakat yangmemasangnya. Namun, siapa pun dia, tetap harus ditindak karena perbuatan tersebut melanggar UU Pilkada," tegas dia. Nasrullah menilai pemasangan spanduk provokatif tersebut melang- gar Pasal 69 UU Pilkada huruf (b) dan (c). Dalam Pasal tersebut dinya- takan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 187 UU Pilkada, pen- jara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. Imbauan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Mimah Susanti, menyebut- kan pihaknya melihat selama ini spanduk yang beredar di tengah masyarakat adalah spanduk provo-

katif yang hendak memicu dan mengarahkan pilihan masyarakat pada putarankedua. BawasluProvinsi DKI Jakarta menghimbau masing -masing pasangan calon mengerah- kan kader menurunkan spanduk provokatif. Mimah tidak melihat ada perbe- daan yang perinci antara kampanye negatif dan ujaran kebencian, kare- na keduanya memiliki tujuan yang sama yakni menyasar kepada mem- pengaruhi pilihan masyarakat pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta pada 19 April nanti. Keberadaan spanduk dan kam- panye negatif dikatakanMimah bisa saja di jerat dengan Pasal 69 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan hingga saat ini. "Angkanya memang mengalami peningkatan cukup drastis dibanding putaran pertama. Ada peningkatan lebih dari 50%, dan ada kemung- kinan spanduk ini akan semakin banyak ditemukan hingga akhir masa kampanye putaran kedua," lanjutnya. Untuk mencegah kembali bere-

Made with FlippingBook Annual report