SP170316

Suara Pembaruan

28

Kamis, 16 Maret 2017

MRT Fase II, DPRDTunggu Respons Pemprov DKI

[ J AKARTA ] D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta se- dang menunggu respons da- ri eksekutif terkait keberat- an mereka terhadap pembi- ayaan pembangunan mass rapid transit (MRT) koridor utara-selatan fase II rute Bundaran HI-Ancol Timur. Hal tersebut disampai- kan oleh Wakil Ketua DPRD DK I J a k a r t a , Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/3). Ia mengatakan, setelah menin- jau langsung pembangunan MRT Jakarta fase I, pihak- nya melihat bahwa MRT dikerjakan secara profesio- nal dan kemajuannya terli- hat dengan baik. “Kami nanti akan mem- bahas yang fase II, ini akan dirumuskan lebih dalam du- lu. Khususnya tahapan Kampung Bandan ke Ancol Timur. Kami sedang me- nunggu respons eksekutif, karena kemarin kami sudah sampaikan daftar pertanya- an dan fakta-fakta,” ujar Sani, sapaan akrabnya. Ia mengatakan, ada be- berapa pertanyaan yang di- ajukan kepada Pemprov DKI terkait dengan MRT fase II ini. Antara lain ada- [ B E K A S I ] D i n a s L i n g k u n g a n H i d u p P eme r i n t a h P r o v i n s i (Pemprov) DKI Jakarta me- nyatakan, saat ini kondisi tempat pengelolaan sampah t e r p a d u ( T P S T ) Bantargebang, Kota Bekasi, jauh lebih baik dan lebih bersih. K e p a l a D i n a s Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, me- ngatakan, setelah pengam- bilalihan, pihak Pemprov DKI mulai berbenah dan menambah armada alat be- rat sehingga tidak lagi di- jumpai adanya antrean truk sampah saat memasuki zo- na pembuangan. "Menurut saya, sudah mulai ada perubahan-peru- bahan. Artinya, lebih hijau dan tertata. Dulu, masih ada pungli (pungutan liar), se- karang tidak ada lagi. Lahan di internal Bantargebang, sudah lebih hijau ada pohon -pohon. Kita juga kerja sa- ma dengan perusahaan swasta untuk melakukan perbaikan jalan yang ada,"

KAI dengan pihak lain. “Ini sedang dikroscek, klarifikasi ke Kementerian BUMN dan PT KAI, apa- kah masih memungkinkan kami membuat kerja sama dengan mereka, yaitu satu kompleks rusunawa di Kampung Bandan terse- but,” katanya. Dalam Perda Rencana Tata RuangWilaya (RTRW) belum dicantumkan trase antara Kampung Bandan dengan Ancol Timur. Oleh karena itu, revisi atas Perda tersebut harus dilakukan mengingat MRT merupa- kan moda transportasi yang besar pembangunannya. Adapun rencana pem- bentukan panitia khusus (pansus) DPRD terkait hal ini, pihaknya menunggu da- hulu respons dari eksekutif. Apabila jawaban dan penje- lasan dari DKI bisa diteri- ma, maka soal MRT fase II ini bisa lebih cepat. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pi- haknya tengah mengusaha- kan secepat mungkin akan memberikan jawaban kepa- da DPRD. Apalagi saat ini Revisi Rabu (15/3). Ditargetkan, sekitar 300 armada truk pengangkut sampah akan diuji emisi hari ini. "Ini adalah pelaksanaan uji emisi pertama yang dila- kukan di TPSTBantargebang sejak diambilalih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Isnawa. Dia mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup merupa- kan institusi terdepan untuk melakukan pencegahan pencemaran. Lebih lanjut dia menam- bahkan, uji emisi yang dila- kukan di wilayah Jakarta, sudah sering dilakukan. Namun, tidak di TPST Bantargebang. Ini merupa- kan kali pertama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengecek kadar gas buang kendaraan truk sam- pah DKI Jakarta. " I ya , u j i emi s i d i Bantargebang belum per- nah, di Jakarta sudah biasa. Kita ingin mewujudkan Jakarta bersih, bebas polu- si," imbuhnya. Bahkan, dia sangat kesal

DPRD sudah melihat bagai- mana pekerjaan pemba- ngunan MRT sesungguhnya yang akan menjadi sesuatu membanggakan. Ide-ide lain terkait per- panjangan sampai Ancol Timur, DPRD saya kira ti- dak keberatan sampai Ancol Timur. Cuma persoalannya yang diminta, diklarifikasi saja supaya kami eksekutif bisa memberikan penjelas- an masuk akal dan harga,” katanya. Ia mengatakan, nilai pembangunan yang disebut- kan DPRD terlalu mahal, perlu diklarifikasi dan diper- dalam faktornya. Dengan de- mikian, sangat masuk akal pertanyaan yang diajukan oleh DPRD tersebut. Saat ini, pihaknya sedang berhi- tung apalagi sudah ada stu- di-studi internal yang dilaku- kan baik oleh eksekutif mau- pun legislatif. Sumarsono menilai, saat pertemuan pertama dengan DPRD terkait paparan MRT fase II yang dilakukan DKI beberapa waktu lalu sehing- ga DPRD menolak, waktu- nya tergesa-gesa dan tidak cukup bahan untuk menje- laskan secara keseluruhan. [D-14] terhadap armada truk sam- pah yang mengeluarkan asap hitam tebal. Truk seperti ini sudah tak layak beroperasi mengangkut sampah ke TPST Bantargebang. "Kita mulai optimalkan kembali uji emisi armada pengangkut sampah," tutur- nya. Pemprov DKI, kata dia, memiliki ribuan armada truk sampah dari berbagai jenis. Untuk itu, pelaksana- an uji emisi tidak hanya bergantung dengan keterse- diaan APBD DKI Jakarta saja, namun menggandeng pihak swasta lainnya. "Uji emisi ini tidak ha- rus bergantung di APBD Jakarta. Kita persilakan per- usahaan untuk melakukan uji emisi seperti di lokasi ini, kami menggandeng Isuzu," katanya. Secara bertahap, kata Isnawa, akan dilakukan uji emisi selanjutnya untuk mengecek kadar gas buang truk pengangkut sampah y a n g b e r o p e r a s i d i Bantargebang. [160]

BERITASATU PHOTO/DANUNG ARIFIN Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di MRT Project CP 104, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (26/2).

lah soal adanya irisan moda transportasi apabila jalur MRT diperpanjang hingga Ancol Timur, sebab jalur kereta rel listrik dari Jakarta Kota ke Kampung Bandang dan Tanjung Priok pun me- lewati wilayah Ancol. Kemudian soal jarak dari Kampung Bandan ke Ancol Timur yang hanya 6,4 kilo- meter tetapi membutuhkan investasi sebesar Rp 11,7 triliun atau sekitar Rp 1,5 triliun per kilometernya. “Padahal itu kan eleva- laskan, pihak masih menge- valuasi instalasi pengolahan air sampah (IPAS) yang be- lum maksimal. "Selain itu, kita juga akan memonitor water treatment, power ho- use karena sampai sekarang masih di kisaran belum sampai satu megawatt, tapi kita terus lakukan upaya itu. Bahkan, banyak perusahaan dan negara lain yang mulai tertarik untuk melakukan studi atau penelitian terha- dap pengelolaan kualitas di TPST Bantargebang, ada peneliti dari Belanda, Korea Jepang," katanya. D i n a s L i n g k u n g a n Hidup, kata dia, melapor- kan secara berkala kepada Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Wali Kota. "Saya laporkan terus ke wa- li kota bahwa kita melaku- kan perbaikan-perbaikan kerja sama TPST. Sekarang sampah yang masuk ke TPST sekitar 7.000 ton per hari. Kita terus menginisiasi ungkap Adji, di TPST Bantargebang, Rabu (15/3). Lebih lanjut Adji menje-

ted, menurut kami terlalu mahal. Lalu peruntukannya di depo Ancol Timur seperti apa? Menguntungkan atau manfaat ke PT MRT seperti apa? Manfaat ke publik se- perti apa? Itu yang kami ta- nyakan,” terangnya. Jika pembangunan dila- kukan elevated atau mela- yang, maka estimasi yang dibutuhkan rata-rata antara Rp 800 miliar per kilometer sampai Rp 900 per kilome- ter. Namun apabila investa- si di bawah tanah yang di-

butuhkan sekitar Rp 1 - Rp 1,1 triliun. Pihaknya juga menyo- roti perencanaan yang tertu- a ng d a l am Pe r a t u r a n Daerah (Perda) Tata Ruang, fase II berakhir di Kampung Bandan untuk dibangun de- po dan rumah susun sewa (rusunawa) yang juga be- kerja sama dengan pemilik lahan, PT KAI. Namun informasi yang diterimanya saat ini di la- han tersebut sudah ada ker- ja sama yang dilakukan PT

Wajah Baru TPST Bantargebang, Lebih Baik dan Bersih

SP/MIKAEL NIMAN Kini, tidak terlihat lagi antrean truk pengangkut sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Pemprov DKI Jakarta secara berta- hap melakukan pembenahan di lokasi itu.

bank-bank sampah di RT- RW, supaya sampah berku- rang. Tidak semua sampah dibuang ke TPST bisa dike- lola di RT-RW," katanya. Hingga akhir 2016, kata dia, sebanyak 40 alat berat baru telah dioperasikan di TPST Bantargebang. "Total ada sekitar 60 alat berat. Sekarang kalau kita lihat sudah tidak ada antrean la- gi. Kita terus melakukan pembenahan. Pekerjanya

sudah kita rekrut menjadi PHL (petugas harian lepas), dengan gaji di atas UMP, minimal Rp 3,8 juta per bu- lan. Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada ribuan pemulung," tambahnya. D i n a s L i n g k u n g a n Hidup DKI Jakarta meng- gandeng Astra Isuzu mela- kukan uji emisi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi,

Made with FlippingBook Annual report