ID180726

KAMIS 26 JULI 2018

24

Oleh Thomas E Harefa

Investor Daily/IST

JAKARTA – Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juni 2018 mencapai dua digit sebesar 10,75% secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 10,26% (yoy). Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 6,99% (yoy) pada Juni lalu, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 6,47% (yoy).

Rata-rata pinjaman Rp 94 juta, dengan rata-rata nilai pinjaman terendah Rp 33,4 juta. Data lain yang disodorkan Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan, nilai transaksi fintech startup di Indonesia pada 2017 mencapai US$ 18,6 miliar, jauh di bawah Tiongkok yang me- nembus US$ 1,086 triliun. Tahun lalu tercatat 117 fintech startups , terbagi atas P2P 30%, sistem pembayaran 42%, provisi penjualan 12%, manajemen investasi 10%, dan crowd funding 3%. Nah, dengan pertumbuhan yang melesat, otoritas ter utama OJK mesti antisipastif, merancang pay- ung hukum yang komprehensif dan mendesain sistem pengawasan yang andal. Jangan sampai dunia fintech kita kebobolan seperti yang terjadi di Tiongkok, karena banyak pemain yang menggalang dana secara ilegal. Di Indonesia, bukan mustahil fintech ilegal bakal marak. Bagaimana dengan perangkat hukum kita merespons kiprah fintech yang kian masif? Sudahkah peraturan yang ada cukup memadai? UU Fintech Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro OJK Triyono mengakui, reg- ulasi yang mengatur tentang fintech belum komprehensif. Yang ada baru POJK No 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), PP No 74/2017 tentang Roadmap e-Com- merce, dan PP ekonomi digital. OJK selaku pengawas juga berbasis pada market conduct , principles base , dan sandbox regulatory . Sementara itu, di tengah sentimen yang mewarnai pasar keuangan do- mestik, risiko lembaga jasa keuangan (risiko kredit, pasar, dan likuiditas) masih terjaga pada level yang man- ageable . Hal ini ditunjukkan dari rasio non performing loan (NPL) gross perb- ankan sebesar 2,67% pada Juni 2018 atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,79 %, dan rasio non performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,15% atau sedikit meningkat dibandingkanMei 2018 di level 3,12%. Di sisi lain, OJK mencatat permod- alan lembaga jasa keuangan juga terjaga dengan capital adequacy ratio (CAR) perbankan sebesar 21,91%. Sedangkan risk based capital (RBC) asuransi umumdan asuransi jiwa mas- ing-masing sebesar 333% dan 455%. sell sebesar Rp 9,1 triliun. Namun, memasuki Juli 2018 tekanan sedikit mereda, IHSG pada 24 Juli 2018 ditutup di level 5.931,8 atau tumbuh 2,29% sejak awal Juli 2018, dan mencatatkan net buy investor nonresiden sebesar Rp 795 miliar, meski jika dihitung sejak awal 2018 masih mencatatkan net sell sebesar Rp 50,2 triliun. Di pasar surat berharga negara (SBN), per Juni 2018, yield SBN tenor jangka pendek, menengah, dan panjang masing-masing naik sebesar 44,0 basis poin (bps), 79,3 bps, dan 55,1 bps (Mei 2018: rata-rata meningkat 27,7 bps). Investor nonresiden mencatatkan net sell di pasar SBN sebesar Rp 3,6 triliun. “Di tengah tekanan ke pasar keuan- gan domestik tersebut, kinerja inter- mediasi sektor jasa keuangan pada Juni 2018 secara umum masih terjaga, walaupun turut mengalami moderasi. OJK terus memantau risiko yang akan muncul dari dinamika perekonomian global serta dampaknya terhadap likuiditas pasar keuangan dan kinerja sektor jasakeuangannasional,” jelas dia. Data OJK juga mencatat, di pasar modal, penghimpunan dana sampai dengan Juni 2018 mencapai Rp 108 triliun. Emiten baru tercatat seban- yak 31 perusahaan atau lebih banyak dibanding posisi Januari-Mei 2018 yang mencapai 18 perusahaan. Total dana kelolaan investasi hingga Juni 2018 mencapai Rp 706,2 triliun.

T ak disangsikan lagi, bisnis fin- ancial technology (fintech) di In- donesia ke depan bakal meledak. Terutama untuk fintech lending atau yang populer dengan julukan peer to peer (P2P) lending maupun fintech sistem pembayaran ( payment ). Dengan berbagai inovasi dan tekno- logi yang berkembang supercepat, bisnis fintech bakal melonjak secara eksponensial. Memang tidak sedramatis perkem- bangannya di Tiongkok, yang fintech P2P-nya kini tengah gonjang-ganjing. Di Tiongkok, jumlah pemain fintech mencapai tiga ribuan dengan pemin- jam lebih dari 50 juta nasabah. Pekan lalu, sedikitnya 117 P2P di Negeri Tirai Bambu itu bangkrut. Outstanding pinjamannya mencapai US$ 192 miliar. Di Indonesia, menur ut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuan- gan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi, saat ini sudah ada 64 penyelenggara fintech yang terdaftar dan memiliki izin, terdiri atas 43 perusahaan lokal dan 21 penanaman modal asing (PMA). Mayoritas, 61 perusahaan, berdomisili di Jabodetabek. Total potensinya ada 172 perusahaan, karena ada 37 yang berminat mendaftar dan 27 dalam proses pendaftaran. Jumlah pemberi pinjaman ( lender ) 199,5 ribu entitas per Mei 2018, men- ingkat 98% sejak awal tahun ( year to date ). Jumlah akumulasi pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 6,16 tri- liun, melonjak 140% ytd. Adapun jum- lah peminjam tercatat 1,85 juta entitas, melonjak 613% ytd. Tingkat pinjaman bermasalah ( non-performing loan / NPL) relatif rendah, sebesar 0,64%. Demikian hasil Rapat Dewan Kom- isioner (RDK) bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Juli 2018. Deputi KomisionerManajemen Strate- gis dan Logistik OJK Anto Prabowo menjelaskan, RDK bulan OJKmenilai di tengah tekanan ke pasar keuangan domestik, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada Juni 2018 secara umum masih terjaga. Pada sektor jasa keuangan non- bank, piutang pembiayaan sampai Juni 2018 tumbuh 5,18% (yoy) atau menurun dibandingkan Mei 2018 yang mencapai 6,37% (yoy). Sement- ara itu, pendapatan premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi masing-masing tumbuh sebesar 29,4% (yoy) dan 15,9% (yoy). “Kinerja masih terjaga walaupun turut mengalami moderasi (berbagai indikator masih menunjukkan per- tumbuhan meski melambat diband- ing tahun sebelumnya). Per tum- buhan kredit perbankan Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,75% (yoy) dibandingkan Mei 2018 sebesar 10,26% (yoy),” terang dia dalam siaran pers yang diterima In- vestor Daily , Rabu (25/7). Anto juga menjelaskan, RDK bu- lanan Otoritas Jasa Keuangan Juli 2018 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia masih dalamkondisi terjaga. Hal ini di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang dipicu sentimen negatif dari eskalasi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang mendorong pelemahan pasar keuangan global. Selain itu, perekonomian global juga menghadapi tantangan berkurangnya likuiditas seiring dengan berlanjut- nya normalisasi kebijakan The Fed dan inflasi Personal Consumption Expenditure AS pada Juni 2018 yang telah mencapai target sebesar 2%. Perkembangan ini menyebabkan tekanan di pasar keuangan global, khususnya di emerging market . Sejalan dengan perkembangan kondisi global tersebut, pasar keuan- gandomestik jugamengalami tekanan. Indeks harga sahamgabungan (IHSG) pada Juni 2018melemah sebesar 3,08% dan ditutup di level 5.799,2, dengan investor nonresiden mencatatkan net

Program Skilled Youth CEO Citi Indonesia Batara Sianturi didampingi Ketua Dewan Pembina dan Pendiri IBL Heru Prasetyo dan Director, Country Head Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera N. Makki berbicang dengan penerima manfaat program Skilled Youth tahap II di Jakarta, kemarin. Program kemasyarakatan inisiatif dari Citi Indonesia dan IBL ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan wirausaha, serta menurunkan angka pengangguran generasi muda di Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan kinerja Bank OCBC NISP bisa senantiasa terjaga baik,” lanjut dia. Parwati menambahkan, sepanjang semester II 2018, Bank OCBC NISP fokus untuk menumbuhkan segmen ritel dan menjaga kualitas aset. “In- ovasi demi inovasi tetap menjadi prior- itas dan terus kami hadirkan agar tetap unggul di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Selain itu, kami mengupayakan akselerasi pertum- buhan bisnis yang tetap selaras dan relevan dengan kebutuhan nasabah,” jelas dia. (nid)

rasio kredit bermasalah atau non per- forming loan (NPL) gross sebesar 1,8% dan NPL net sebesar 0,7%. Dengan pertumbuhan baik dari sisi DPK maupun kredit, Bank OCBC NISP berhasil mencatatkan pertum- buhan aset sebesar 19% pada semester I-2018 menjadi Rp 170,3 triliun, dari Rp 143,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Kami senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam men- gelola kegiatan usaha, yang disertai pengelolaan risiko yang terukur dan implementasi tata kelola usaha (GCG).

triliun. Kenaikan DPK tersebut diim- bangi dengan kenaikan penyaluran kredit yang menjadi fungsi interme- diasi perseroan. “Laba tersebut didorong dari kredit ( gross ) Bank OCBCNISP tumbuh 16% (yoy) menjadi Rp 116,9 triliun pada akhir semester I-2018, dari Rp 100,6 triliun pada akhir Juni 2017,” kata Parwati dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily , Rabu (25/7). Dia menjelaskan, per tumbuhan kredit tersebut sejalan dengan kemam- puan perseroan menjaga kualitas kredit. BankOCBCNISPmencatatkan

JAKARTA – PT Bank OCBC NISP Tbk pada semester I-2018 menun- jukkan per tumbuhan positif yang tercermin dari pertumbuhan laba bersih 18% secara tahunan ( year on year /yoy) menjadi Rp 1,3 triliun. Pen- ingkatan laba bersih tersebut terutama didorong olehpenyaluran kredit bruto. Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, sampai akhir Juni 2018 perseroan juga mempertahankan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13% (yoy) dari Rp 106,2 triliun pada semester I-2017 menjadi Rp 120,5

ekosistem fintech di Indonesia. Ke- hadiran Fintech Center diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan bisnis digital. OJK juga mewacanakan pendirian program studi fintech di

aman, dan solid, di samping un- tuk melindungi konsumen. Riswin- andi mengemukakan, prinsip dasar perlindungan konsumen fintech, khususnya yang berbasis P2P, ada- lah transparan, perlakuan yang adil, keandalan sistem, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana dan cepat, dengan biaya yang terjangkau. Itulah yang diatur dalam POJK 77/2016 tentang LPMUBTI. Sementara itu, sebagai upaya untuk menyempurnakan regulasi, Triyono menyebut bahwa OJK bakal merilis aturan baru soal fintech, yang menjadi payung hukum bagi seluruh jenis fintech di Tanah Air. Karena begitu beragamnya lini bisnis fintech, yang terkategori menjadi 8 jenis bisnis, OJK tidak mungkin membuat aturan satu per satu. Saat ini bisnis fintech dikategorikan dalam delapan jenis, terdiri atas manajemen aset, penggalangan dana ( crowd funding ), uang elektronik ( e-cash/ e-wallet ), asuransi, pinjaman antar-pribadi ( peer to peer lending / P2P), pembayaran ( payment gateway ), pengiriman uang ( remittance ), serta sekuritas. Dari delapan jenis fintech tersebut, baru P2P yang sudah diatur, melalui POJK 77 tahun 2016 tentang LPMUBTI. Peraturan baru nanti diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha fintech maupun kon- sumen. Menurut Triyono, peraturan tersebut akan diluncurkan berbar- engan dengan dengan peresmian Fintech Center pada 16 Agustus 2018. Fintech Center bertujuan untuk men- dorong inovasi dan pengembangan

perguruan tinggi. Shadow Banking

Salah satu prinsip fundamental yang harus dipegang fintech adalah tidak boleh mengambil risiko sendiri. Dia hanya sebagai platform, seperti pasar ( market place ), yangmempertemukan kreditor dan debitor. Jadi, fintech tidak terekspos oleh risiko pasar, risiko likuiditas, dan sebagainya. “Jika dia ambil risiko, kita jewer,” tuturnya. Itulah bedanya dengan Tiongkok, di mana fintech bisa mengambil risiko. Maka yang terjadi, fintech menjadi semacam shadow banking, karena nilai transaksi yang begitu dahsyat . Karena itu pula, salah satu bentuk pengawasan yang ditempuh OJK adalah mengusahakan host to host dengan penyedia platform fintech. Hal itu untuk memastikan bahwa platform tidak boleh memiliki pinjaman, hanya sebatas intermediasi. Dana kreditor maupun debitor tidak boleh men- gendap lebih dari dua hari di escrow account . “Jika dana mengendap lebih dari dua hari, dikhawatirkan memicu terjadinya fraud ,” kata Riswinandi. Demikianlah, OJK harus berpacu dengan akselerasi bisnis fintech yang kecepatan inovasinya luar biasa. Dalam konteks itu, regulasi yang komprehensif dan antisipatif menjadi mutlak, sebelum bisnis ini seperti gelembung ( bubble ) yang bisa meletus setiap saat, dan dapat mendestruksi stabilitas sistem keuangan. (hg)

Triyono

Riswinandi

Triyono, maka sulit untuk meru- muskan regulasi. Dalam jaring penga- man sistem keuangan tradisional, mandatnya adalah regulasi prudensial, market conduct dan perlindungan kon- sumen, serta stabilitas keuangan. Tapi dalam mandat yang baru, fokusnya lebih pada upaya mendorong inovasi dan kompetisi. Dalam konteks itu, kata Triyono, regulator harus merangkul arus in- ovasi dengan membentuk lingkungan inovasi yang ber tanggung jawab. Maka, strategi yang ditempuh ada- lah memberikan dukungan inovasi, memperkuat paradigma dan budaya pengawasan di internal regulator, serta menjamin terciptanya akses keuangan dan perlindungan konsumen. Peraturan Baru & Fintech Center Regulasi menjadi hal yang sangat krusial, agar tercipta ekosistem bis- nis fintech yang sehat, transparan,

Lantas, perlukah UU khusus tentang fintech? “UU khusus fintech bisa saja dipertimbangkan. Saat ini, masing-masing negara masih belajar tentang fintech. Belum ada yang memiliki aturan baku dan kompre- hensif. Di Basel III yang diatur oleh Bank for International Settlement pun, tidak ada peraturan tentang fintech, meski fintech itu diselenggarakan oleh perbankan,” kata Triyono. Dunia pun masih mencari-cari format. Itulah yang menyulitkan Indonesia untuk mencari acuan ( benchmark ). “Akhirnya Indonesia mengembangkan sendiri, berkreasi sendiri, dan belajar dari kesalahan yang ada. Fintech di Indonesia itu unik, masuknya ke sektor mikro dan inklusif. Di Inggris yang relatif maju fintech dan aturannya, pasarnya berbeda. Di Jepang dan Singapura, fintech ini nggak laku,” tegas Triyono. Karena luasnya cakupan fintech, kata

Made with FlippingBook flipbook maker