SP190910

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 10 September 2019

Pimpinan KPK Tak Bertaji?

S erangkaian proses an Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk uji kepatutan dan kelayakan di DPR, ternyata tak bisa membuat mereka berbuat banyak dalam mengelola dan membenahi lembaga tersebut. Pasalnya, menurut sebuah sumber, selama ini keberada- an komisioner hanya sebagai pelengkap. Para pimpinan KPK yang diseleksi oleh Panitia Seleksai (Pansel), diserahkan ke Pre- siden, dan terakhir mengikuti assessment dan tes yang diikuti calon pimpin-

uji kepatutan dan kelayakan di DPR, tentu melalui sebuah proses yang panjang. Mes- ki demikian, segala proses itu seperti tak berarti apa-apa ketika melaksanakan visi dan misi mereka dalam pemberantas- an korupsi saat mengikuti serangkaian tes itu. Sumber SP di Jakarta, Selasa (10/9), mengatakan, komisioner KPK yang ter- pilih tetap harus patuh pada prosedur yang baku di KPK. mereka terpilih dan menduduki jabatan- nya, termasuk untuk

Artinya, siapa pun yang terpilih menjadi komisioner KPK harus tunduk pada prosedur itu. “Jadi, selama ini, di KPK itu

yang menempati jabatan direktur hingga 15 tahun. “Jadi, para komisioner itu tetap tak bertaji walau mereka memiliki visi dan misi pem- berantasan korupsi. Seperti terkekang,” katanya. Menurut sumber itu, kon- disi seperti itu yang membuat DPR ingin dibentuk Dewan Pengawas. “KPK (pegawai dan penyidik) itu sudah sulit dikendalikan sehingga perlu Dewan Pengawas. Hanya revisi UU satu-satunya jalan agar KPK steril dari kepen- tingan,” ujar sumber tersebut. [H-14]

ada semacam SOP yang baku. Siapa pun yang terpilih

(menjadi komisioner) harus patuh tehadap SOP terse- but,” kata sumber tersebut. Selain itu, masa jabatan komisioner yang singkat atau hanya empat tahun membuat para pegawai, penyidik, dan direktur di KPK lebih berku- asa dibandingkan pimpinan. Tak heran jika di KPK ada

Romli: Perjalanan KPKMenyimpang

[JAKARTA] Mantan Ketua Perumus UUKPK, RomliAt- masasmita menilai revisi UU tentang PerubahanKedua atas UU 30/2012 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi (KPK) telah melalui pertimbangan filosofis, teleo- logis, yuridis, sosiologis, dan alasan komparatif. Pertimbanganfilosofisnya, perjalanan KPK selama 17 tahun telah menyimpang dari tujuan awal. Lembaga antiras- uah itu harusnya memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan dengan tujuan pengembaliankerugiannegara secara maksimal. KPK juga seharusnya melaksanakan fungsi trigger mechanism melalui koordinasi dan su- pervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Menurut Romli, hal ter- sebut sudah tak terlaksana khususnya sejakKPK jilid III. Pertimbangan sosiologis- nya, kata Romli, dukungan masyarakat terhadap KPK tetap stabil walaupun tidak pada semua level birokrasi dan lapisanmasyarakat. “Dukung- an masyarakat berbeda ketika pembentukan awal KPK,” kata Romli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9). Romli juga menyebut keberadaan wadah kepega- waianKPKtelahmenyimpang dari tujuan pembentukan berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. PP tersebut mem- berikan kewenangan kepada wadah pegawai untuk me- nyampaikan aspirasi kepada pimpinanKPKmelalui dewan pertimbangan pegawai KPK. “Kenyataannya, wadah pegawai KPK telah berfungsi sebagai pressure group terha- dap kebijakan pimpinan untuk memaksakan tuntutannya,” ungkapnya. Friksi di internal KPK jugamenjadi perhatianRomli. Keterangan salah satu komisi- oner KPK yang mencalonkan

gi. Ya sebaiknya masuklah ke proyek-proyek pemerintah yang besar untuk melakukan pendampingan. Sehingga bisa dari awal itu melakukan pencegahan. Tentu harus ko- aborasi dengan lembaga lain seperti Lembaga Penyediaan Barang dan Jasa, sehingga aspek pencegahannya bisa maksimal,” jelas Arsul. Yang berikutnya, penin- dakan KPK diharap lebih fokus kepada kasus-kasus- besar. Bukan berarti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dihentikan. Namun muncul pertanyaan bila KPK hanya menindak kasus anggota DPRD yang menerima suap Rp20-30 juta. “Apa itu tidak cukup diserahkan kepada Polres setempat atau kejari setempat? Jadi itu hal-hal yang jadi concern sehingga anggaran besar per-peninda- kan kasus di KPK itu bisa dimaksimalkan untuk ka- sus-kasus yang besar seperti mafia pangan, pajak, illegal logging,” kata Arsul. Bagi dia sebenarnya revisi UU KPK bertumpu kepada 4 poin besar. Yang pertama adalah introduksi lembaga pengawas atau nanti disebut dewan pengawas. Jadi KPK yang akan datang itu komposisinya terdiri dari pimpinan KPK, dewan pengawas, dan pegawai KPK. Kedua , kewenangan dewan pengawas secara keseluruhan untuk meng- awasi pelaksaan tugas dan kewenangan dari pimpinan dan pegawai KPK. Yang ketiga , tugas dewan pengawas memberikan izin penyadapan. Dahulu ada perdebatan apakah izin penyadapan dari pengadil- an. Namun sejumlah LSM menolaknya karena khawatir bila perizinan dimintakan ke pengadilan, maka penya- dapan akan bocor. Maka itu, kalaupun harus izin, maka dari dewan pengawas dan bukan dari pengadilan. [MJS/YUS/R-14]

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Menkumham Yasonna Laoly memberikan keterangan setelah menghadap Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9). Presiden memerintahkan Menkumham untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

diri sebagai pimpinan KPK, Alexander Marwata, bahwa ada penyidik KPK yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai dan penyidik KPK. Pelanggaran disiplin ini mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa di hadapan pegawainya. Dari pertimbangan yuri- dis, Romli menyebut, usul revisi UU KPK telah me- menuhi persyaratan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Romli juga menyinggung pelanggaran prosedur hukum acara serta prosedur standar KPK dalam penyelidikan dan penyidikan. Ini khusus- nya dalam hal penetapan tersangka, perampasan aset terdakwa, dan pelaksanaan penyadapan yang dilanjutkan dengan penangkapan. Romli mengutip laporan BPK RI yang menyatakan akuntabilitas proses pe- nyadapan oleh KPK belum

sepenuhnya dipenuhi karena belum didukung oleh sumber dayamanusia yang kompeten dan belum adanya prosedur standar operasional eksami- nasi penyadapan. Laporan Lembaga Peng- kajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) tahun 2016 menemukan data bahwa selama 2009 hingga 2014, KPK tidak dapat melaksa- nakan tugas pengembalian keuangan negara yang maksimal, yaitu hanya se- besar Rp 722.697.955.008. Angka itu berbanding terbalik dengan kepolisian sebesar Rp 3 . 135 . 124 . 232 , 282 dan Kejaksaan sebesar Rp 6.637.161.971.801. S e l a i n i t u , l a p o r a n Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa peringkat IPK Indone- sia dibandingkan negara lain khusus di Asia tidak pernah berhasil menempati peringkat separuh negara terbersih di dunia. Laporan TII menun- jukkan bahwa keberadaan KPK selama 17 tahun tidak berhasil meningkatkan In-

donesia sebagai negara yang patut dibanggakan. Romli berkesimpulan KPK bisa bekerja sendiri dalam pemberantasan ko- rupsi. Ia berharap penolakan terhadap revisi UU KPK dilengkapi dengan data dan fakta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan di dalam rapat DPR. Polemik Soal kewenangan SP3 yang menjadi polemik, dia juga meminta agar publik memahami sebagai bagian dari mekanisme hukum dan keadilan. Karena aparat KPK bukan Tuhan. Harus dipas- tikan UU tetap membuka pintu keadilan seandainya ada kesalahan dalamgugatan. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan bahwa rencana revisi Un- dang-undang tentang KPK didasari oleh pemikiran dan konsep mendalam yang me- rupakan evaluasi dari proses pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini.

KataArsul, concern DPR RI selama ini adalah bahwa KPK begitu gencar melaku- kan aspek-aspek penindakan korupsi. Sementara di sisi lain, tingkat korupsi sendiri dinilai tidak berkurang. Hal ini mengundang sebuah ev- luasi bahwa pilihan politik hukum untuk terus meng- genjot aspek penindakan itu penting dipertahankan, atau justru hal lain. Bertepatan pula muncul gagasan Presi- den Joko Widodo (Jokowi) yang menyerukan perlu perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi. Diingatkan Arsul, presi- den menyampaikan bahwa yang perlu dibangun adalah sistem yang menutup terjadi- nya peluang perbuatan korup. Yang kedua, pemberantasan korupsi orientasinya tidak sekedar berapa banyak orang yang dimasukan ke penjara, tetapi berapa banyak kerugian negara yang bisa diselamatkan. Itu berarti fungsi-fungsi pencegahan haru dimaksimalkan. “Integritas KPK kan ting-

Made with FlippingBook HTML5