SP180329

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 29 Maret 2018

Keamanan Pangan Belum Terwujud

Jenderal Gatot Gencar Lobi?

M antan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dise- but-sebut gencar melakukan lobi-lobi politik terkait Pem- ilihan Presiden (Pilpres) 2019. Bahkan, menurut kabar, Jen- deral Gatot sudah mengantongi tiket capres. LulusanAkademi Militer (Akmil) 1982 itu akan diusung salah satu kubu koalisi partai politik. “Dua pekan

(Jokowi). Seperti diketahui, Jokowi sudah mendapatkan dukunga dari lima partai politik, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura. Sumber itu masih enggan partai mana saja yang bakal mendukung Gatot. Saat ini, masih ada lima partai politik yang memiliki kursi di parlemen, yang belummenyatakan duku- ngan terhadap calon presiden, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB. Sesuai dengan syarat peng­

[JAKARTA] Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya kandungan cacing parasit pada produk ikan makarel dalam kemasan dari 27 merek. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan pangan masih menjadi masalah serius di Tanah Air. Data Kementerian Kesehatan menun- jukkan, pada 2017 terjadi 142 kasus kera- cunanmakanan di Indonesia atau naik 34% dibandingkan pada 2016 sebanyak 106 kasus. Pengawasan makanan yang masih lemah menjadi salah satu penyebab kea- manan pangan belum terwujud. Pemerintah perlu membentuk satu badan khusus agar pengawasan makanan berada dalam satu pintu, tidak terpisah-pisah seperti saat ini. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

menemukan masalah di lapangan. Saat ini, akses tersebut sudah dibukan tapi belum semua konsumen mengetahuinya. “Akses untuk pengaduan ini harus dikelola lebihmaju lagi, karena tidak semua masyarakat terinformasi. Inilah tugas dari BPOMuntukkemudian lebihgiatmerangkul dan mengedukasi konsumen, sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan mereka segera melaporkan ke BPOM,” kata Agus di Jakarta, Kamis (29/3). MenurutAgus, belum semua konsumen mengetahui adanya akes untuk pengaduan atau pelaporan ke BPOM. Hanya orang atau kelompok tertentu. YLKI juga me- mandang perlu segera dibentuknya Badan Pangan Nasional. UU 18/2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya lem-

terakhir, Jenderal Gatot sempat menghilang untuk melakukan lobi-lobi politik. Begitu kem- bali, yang bersangkutan sudah mendapat tiket untuk maju di 2019,” kata sumber SP di Jakarta, Kamis (29/3). Dikatakan, kubu partai politik yang mendukung Gatot adalah kubu di luar koalisi pendukung calon petahana JokoWidodo

ajuan capres, yakni parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu 2014. Dengan syarat itu, lima partai yang belum memutuskan capres bisa membentuk dua kubu lagi. [Y-7]

Macan Effendy men- gatakan, kasus cacing dalam ikan makarel kemasan menun- jukkan pengawasan makanan yang masih lemah. “Masalahnya, siapa yangmelakukan pengawasan?” ujar Dede Yusuf kepada SP di Jakarta, Kamis (29/3) Dikatakan, Badan PengawasanObat dan Makanan (BPOM) tidak bisamengawasi Makanan hasil ternak atau pertanian yang a l ami a h . Ke t i k a bahan-bahan masih segar dan belum diolah, BPOM tidak b i s a me ng awa s i proses produksinya. Pe ng awa s ny a adalah dari lembaga

baga seperti Bangan Pangan Nasional. Kehadiran badan ini sangat penting, agar kebijakan keamanan pangan berada satu pintu. Badan ini bisa mengkoordinasikan lembaga terkait lain, termasuk Pemda untuk mengkaji keamanan pangan dari semua kategori. Dikatakan, di dalam badan ini semua lintas kemen- terian dan lembaga terlibat di dalamnya dan saling bersinergi dalam pengawasan p a n g a n . YLK I berharap tarik ulur pembentukan badan ini segera diselesai- kan. “Banyak sekali kementerian dan

atau kementerian terkait, seperti Ke- menterian Pertanian untuk tanaman dan hewan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk produk ikan segar. “Jadi, gambarannya seperti itu. Ketika, misalnya, ikan masuk ke pabrik, pengawasan di tangan KKP. Begitu masuk supermarket, dia diawasi BPOM. Kita tidak tahu kapan terjadi pencemaran produk itu,” ujarnya. Menurut politikus Partai Demokrat itu, masalah pengawasanmenjadi ruwet, karena lembaga/kementerian berpegang pada ego masing-masing. Itu sebabnya ada wacana membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat undang-undang terkait. “Saat ini sudah diusulkan, tetapi belum diteken Presiden,” tuturnya. Dede Yusuf mengusulkan agar pemerintah mengelu- arkan Peraturan Presiden (Perpres) berisi acuan sinkronisasi tata cara pengawasan yang terkoordinasi, sehingga pengawasan makanan bisa bersifat menyeluruh. Keterlibatan Konsumen Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Agus Suyatno mengatakan, seberapa pun banyak jumlah petugas BPOM di lapangan, akan jauh lebih banyak produk yang harus diawasi. Maraknya produk-produk seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi BPOM. Karena itu,YLKI memandang perlunya keterlibatan konsumen. Mata konsumen akan jauh lebih banyak dan efektif un- tuk pengawasan di lapangan. Artinya, konsumen harus diberikan akses untuk lebih cepat memberikan masukan atau pengaduan kepada BPOM ketika mereka

lembaga yang akan terlibat dalammasalah pangan. Tapi selama ini YLKI melihat ada ego sektoral dari masing-masing, yang akhirnya berimbas pada pembahasann

yang mandek,” kata Agus. Standar Keamanan Pangan

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM Tetty Helfery Sihombing mengatakan, standar nasional untuk pangan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Stan- darisasi Nasional (BSN). Dalammenyusun standar pangan Indonesia, sebagian besar mengacu pada standar CodexAlimentarius. Dari sekian banyak standar codex yang sudah diterbitkan, Indonesiamemanfaatkan- nya dalamtiga kelompok.Ada yangdiadopsi menjadi peraturan di Indonesia, ada yang diadopsimenjadi SNI, dan ada yangmenjadi referensi/acuan dalam penyusunan SNI. “Hingga saat ini, Indonesia sudah memanfaatkan 62% standar codex , baik diadopsi ataupun dijadikan referensi,” tuturnya. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun pemerintah dapat mewajibkan penerapan SNI bila nenyangkut keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Misalnya, untuk produk ikan, diwajibkan SNI oleh Kementerian Perikanan atau air minum oleh Kementerian Perindustrian. Khusus untuk pangan, baru sekitar enam produk yang memiliki standar wajib, yaitu air minum dalam kemasan, tepung terigu, garam beryodium, kakao, gula rafinasi, dan yang terakhir adalah minyak goreng. [MJS/D-13]

Made with FlippingBook - Online catalogs