SP171104

Suara Pembaruan

Utama

2

Sabtiu-Minggu, 4-5 November 2017

Dua Tokoh Politik Bakal Bertemu?

T okoh-tokoh politik nasional sepatutnya senantiasa menjalin silaturahmi. Dengan adanya pertemuan, apalagi yang membahas persoalan dan tan- tangan bangsa, Indonesia akan semakin maju. Masyarakat pun menjadi tenang, karena para elite bangsa ternyata bersatu. Dua tokoh bangsa yang juga pimpinan partai politik (parpol) dalam waktu dekat bakal bertemu. Kedua ketua umum parpol besar ini me-

mang lama tidak duduk satu meja, khususnya berbicara empat mata. “Kemungkinan sebelum akhir tahun ini, dua ketua umum partai yang punya pen- garuh akan bertemu. Silaturahmi kan perlu terus dijalin. Ya dua tokoh ini sudah lama tidak berjumpa,” kata sumber SP , Jumat (3/11). Pemilu 2019 nantinya menjadi salah satu topik pem- bicaraan, meski tak secara spesifik. Artinya, diskusinya

lebih kepada agar Pemilu 2019 berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pemilu 2019 merupakan sejarah bagi demokrasi Indo- nesia. Sebab, untuk pertama kalinya pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden digelar Disinggung mengenai pertemuan dua ketum berpe- luang turut membahas koalisi menentukan kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah

(pilkada) serentak 2018, menurut sumber, bisa saja itu terjadi. “Ada beberapa pilkada provinsi yang dirasa perlu koalisi, sehingga terbuka dibicarakan,” ujarnya. Masih kata sumber, publik akan terkejut dengan pertemuan dua tokoh ini. “Ya mungkin semua orang kaget,

serentak. tapi sebenarnya ini biasa saja. Sekali lagi, ini hanya silaturahmi,” tandas sumber yang enggan merinci persis waktu dan tempat pertemuan. [C-6] Disiapkan Rp 7,98 Triliun untuk 17 ProgramUnggulan Kampung Akuarium Tak Akan Dijadikan Kawasan Wisata

[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta AniesBaswedandanWagubSandiaga Uno menyiapkan anggaran Rp 7,98 triliun untuk mendanai 17 program unggulan selama tahun anggaran 2018. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya Rp 6,23 triliun. Programunggulandimaksud tidak hanya yang terkait dengan pemba- ngunan sumber dayamanusia, seperti programKartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, tetapi juga mencakup program penataan fisik, baik yang langsung ditangani PemprovDKImaupunyang nantinya didelegasikan kepada RW dan RT di masing-masing wilayah. “Alokasi anggaran 17 program tersebut nilainya menjadi Rp 7,98 triliun dari sebelumnya Rp 6,23 tri- liun,” ungkapAnies seusai memberi pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/11) malam. Untuk itu, dia menegaskan, bersama Wagub akan memimpin langsung sinkronisasi anggaran agar sesuai dengan visi, misi, dan janji yang sudah disampaikan. Hasilnya, terdapat 17 program yang mem- berikan manfaat langsung kepada masyarakat, alokasi anggarannya ditambah. Adapun 17 programyang ditam- bah anggarannya adalahProgramOK OCE, program uang muka rumah nol rupiah, penataan kampung, KJS Plus, KJP Plus, transportasi, pasar dan pangan, penanganan sampah, tata kelola air, programbagi kaumdifabel, pengembangan konsep smart city , anggaranTimGubernur untuk Perce- patanPembangunan (TGUPP),mana- jemen risiko, operasional RT/RW, serta stadion, bioskop dan budaya. Anies menambahkan, anggaran yang ada di dalamKebijakanUmum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada APBD Tahun 2018 disortir dan disisir semuanya. Tujuannya, memastikananggaran tersebut efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Sementara itu,Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menambah- kan, semua langkah penataan yang direncanakan diselaraskan dengan mandat yang harus dijalankan,

yaitu fokus kepada masyarakat. Dia menjelaskan, porsi yang pa- ling besar dari APBD Tahun 2018 dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, meski anggaran untuk lapangan kerja tidak begitu besar, namun dengan pendampingan melalui program OK OCE hasilnya ditargetkan bisa maksimal. “Melalui program OK OCE kita harapkan bisa menjangkau 40.000 lapangan kerja yang ter- cipta di tahun 2018,” tandasnya. Kampung Akuarium Sementara itu, terkait dengan penataan kawasan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku memiliki konsep yang berbeda untuk penataan Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). “Jadi, memang konsepnya akan

berbeda dengan sebelumnya. Kami ada konsep pengembangannya.Yang pasti, yang lalu tidak dilanjutkan jadi wisata bahari,” ujar Anies, dalam kesempatan sebelumnya. Sebelum dibangun permukiman lagi, kataAnies, pihaknya berencana membangun shelter atau tempat penampungan sementara untuk warga yang masih bertahan tinggal di sana, agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan sehat. “Jadi tujuannya ( shelter ) bukan untuk permanen, temporer, sampai kami bangun (peemukiman barunya),” katanya. Kendati demikian, Anies men- gakui, wilayah KampungAkuarium hingga Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan satu garis wilayahwisata di Jakarta. Untuk itu, Pemprov akan membicarakan lagi lebih detail ter- kait rencana pembangunan shelter untuk warga Kampung Akuarium

tersebut. Saat ini penghitungan atas konstruksinya sedang dilakukan karena setidaknya ada dua ratus rumah yang semula berada di sana. Tempat Hiburan Sementara itu, terkait dengan penataan tempat hiburan, Anies menegaskan, pelaksanaan penga­ wasan industri hiburan akan lebih dioptimalkan dengan lebih ketat dan rutin. “Kita akan pastikan itu dikerjakan dengan baik dan sesuai pertaruran berlaku,” tegasnya. DikatakanAnies, dengan pengawa- san yang ketat dan rutin, bila ada penyimpangan aturan bisa langsung ditindak dan tidak berlarut-larut. Anies juga menyampaikan apresiasi pada pemilik hiburan yangmenerima keputusan Pemprov DKI Jakarta tidakmemperpanjang izin usahanya. “Kita minta seluruh pengelola yang lain patuh pada Perda dan ketentuan

yang ada. Bila semua patuh maka kita tidak perlu repot melakukan penertiban,” tandasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, pihak- nya tidak akan memperpanjang izin usaha yang menyalahi aturan, seperti Hotel dan Griya PijatAlexis. “Di Jakarta ada sekitar 1.000 TDUP (tanda daftar usaha pari- wisata) sejenis. Yang melanggar memang sedikit sekali. Namun, jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi pariwisata Jakarta. Ke depan, kita evaluasi, ada peringatan tentunya,” katanya. Jika usahanya melanggar, pihaknya langsung tidak akanmemberi perpan- jangan izin. “Kita akan kerja sama dengan Dinas Pariwisata, mendata usaha-usaha yangmelanggar aturan,” katanya.[LEN/D-14]

ANTARA/Rivan Awal Lingga Warga menjemur pakaian di depan rumah semipermanen di Kampung Akuarium, Jakarta, bvelum lama ini. Sejumlah warga yang memilih bertahan di lahan bekas gusuran tersebut kini telah kembali mendirikan bangunan semipermanen untuk tempat tinggal dan berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janjinya untuk membangun kembali kampung mereka.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker