SP171104

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 4-5 November 2017

Dinilai Kecil, Pajak Hiburan Perlu Diaudit

[JAKARTA] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menegaskan akan menutup tempat hiburan yang me- langgar aturan hukum sebagaima- na yang dilakukan terhadap Hotel Alexis beberapa waktu lalu. Apalagi, pendapatan pajak hibur- an pun dinilai tidak terlalu besar dan perlu dilakukan audit investi- gatif. G u b e r n u r DK I A n i e s Baswedan menegaskan semua tempat hiburan, kafe, restoran atau hotel yang melanggar aturan hukum harus ditindak dengan san- ksi tegas. “Semua yang sifatnya melang- gar itu harus ditindak. Jadi bukan soal uangnya, statusnya apa. Kalau lakukan pelanggaran, dia ditindak,” kata Anies. Dia tidak peduli mengenai pa- jak yang dihasilkan sebuah tempat hiburan cukup besar masuk ke kas daerah. Selama melanggar aturan, tempat hiburan itu harus ditutup. “Bahwa dia memberikan man- faat pendapatan dan lagi-lain itu

PPP) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit investigatif terhadap objek pajak hotel, restoran, dan hiburan di Jakarta agar diperoleh penda- patan daerah dari uang yang halal. "Dalam jangka pendek segera di- lakukan intensifikasi terhadap ob- jek pajak hotel, restoran, dan hi- buran serta apabila perlu dilaku- kan audit investigatif terhadap perolehan pajak dalam ketiga sek- tor tersebut," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz, Jumat (3/11). Dia mengatakan DPW PPP Jakarta juga mendesak dilakukan revisi terhadap Perda di sektor pajak khususnya pajak hotel, res- toran, dan hiburan. "Kami juga mendorong dila- kukannya d i ve s t a s i s aham Pemprov Jakarta di PT Delta Djakarta yang mendistribusikan berbagai merk minuman keras dan mengalihkannya untuk sektor yang lebih bermanfaat bagi ma- syarakat Jakarta," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menyebutkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor hi- buran menguap sekitar Rp 9 trili- un. Hal itu disebabkan banyaknya pemilik tempat hiburan yang membandel enggan membayar pajak. Hal itu terlihat dari penda- patan pajak DKI pada 2016 yang hanya mencapai Rp 4,7 triliun da- ri semua potensi PAD hiburan. Disebutkan, klasifikasi PAD hiburan di Jakarta terbagi tiga je- nis yakni pajak restoran 10%, pa- jak live music 25%, dan pajak tempat karaoke dan spa 35%. Dari tiga kriteria tersebut ha- nya pajak restoran yang rutin di- bayarkan, sementara dua pajak la- innya cenderung tidak dibayar- kan, meskipun di tempat itu meru- pakan hotel yang menyediakan layanan spa dan live music. Seharusnya, PAD hiburan bisa meningkat dua hingga tiga kali li- pat dari pendapatan yang ada. [Ant/LEN/H-12]

SP/CARLOS ROY FAJARTA BARUS Petugas gabungan BNN Kota Jakarta Utara, TNI, dan Polri melakukan operasi narkoba di tempat hiburan malam di Jakarta Utara, baru-baru ini.

nomor dua. Jangan kemudian de- mi mendapatkan pendapatan ma- ka aturan dilanggar. Pegangan ki- ta perda (peraturan daerah). Kita pegang perda saja. Jangan pelang- garan dibiarkan sekedar untuk mendapatkan pemasukan. Karena

kalau dilihat nilainya enggak be- sar kok , dibandingkan pemasukan Jakarta secara keseluruhan,” ujar- nya. Secara terpisah, Dewan P imp i n a n Wi l a y a h P a r t a i Persatuan Pembangunan (DPW

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker