SP160829

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 29 Agustus 2016

Uang Haram Gubernur Sultra ke Politisi?

K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertam- bangan (IUP). Nur Alam diduga menya- lahgunakan wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB. Perusahaan itu yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana di Sultra selama periode 2009-2014. Nur Alam diduga mem- peroleh kompensasi untuk menerbitkan izin tersebut. Berdasar informasi, dia mene- rima US$ 4,5 juta, atau seki- tar Rp 60 miliar dari Richcorp

International Limited.

oknum pejabat setempat. Tak hanya itu, sumber yang sama bahkan menyebut terdapat aliran uang dari Nur Alam kepada politisi. Sejauh ini KPK masih enggan mengungkap pihak-pihak yang terkait dengan aliran uang haram Nur Alam. Meski demikian, Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyatakan, pihak- nya telah mengantungi identi- tas pihak-pihak yang disebut menerima uang dari Nur Alam. [F-5]

Perusahaan yang berbasis

di Hong Kong itu disebut

rekan bisnis PT Billy Indonesia yang memi- liki tambang di Konawe Selatan dan Bombana, Sultra. Uang itu ditransfer

Richcorp dengan dibalut pem- bayaran polis asuransi melalui sebuah bank di Hong Kong. Informasi yang sama menyebutkan, uang itu tak dinikmati Nur Alam seorang diri. Dia dikabarkan mengalir- kan sebagian uang itu ke

Kampanye SARA Tak Lagi Ampuh Ahok-Djarot Punya Kekuatan Besar Menangi Pilgub

[JAKARTA] Menjelangmasa pendaftaran cagub yang akan mengikuti PemilihanGubernur (Pilgub) DKI Jakarta, kampa- nye negatif yang dimaksudkan untukmenjatuhkan danmeno- lak majunya bakal cagub tertentu mulai mengemuka. Hal ini dianggap wajar dalam kontestasi politik. Namun, disinyalir ada sekelompok masyarakat yang masih berupayamenggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menggalang opini publik, khususnya untuk mengganjal pencalonan bakal cagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Akan tetapi, diyakini warga Jakarta sudah sangat rasional dalammenen- tukan sikap dan pilihan politik dalampilgubyang akandigelar Februari 2017. Kampanye SARA tidak lagi ampuh digunakanuntukmemengaruhi pilihan masyarakat. Demikian disampaikan kalangan pakar politik dan sosiolog, yang dihubungi akhir pekan lalu dan Senin (29/8). “Kalau soal penolakan, itu normal. Bisa jadi itu konsoli- dasi kelompok yang selama ini kurang simpatik dengan Ahok,” kata Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas. Menurutnya, fase perta- rungan terbuka mendekati dibukanya pendaftaran cagub pada 19 September 2016, baru saja dimulai. “Kalau bulan- bulan lalu kita melihat seper- ti kontes popularitas, sekarang bukan itu lagi, tapi lebih ke real fight (pertarungan nyata),” ujarnya. Dia menjelaskan, kampa- nye negatif untuk memenga- ruhi opini publik mulai mengemuka. “Upaya mende- gradasi kualitas personal, upaya deligitimasi kapabilitas calon dengan cara berbeda-beda, itu sesuatu yangwajar terjadi pada fase lebih riil,” jelasnya. Namun, diamengingatkan,

isuSARAkemungkinanmasih dipercaya dan digunakan segelintir pihak untuk menye- rahAhok. “Orang-orang sudah kumpulkanpeluruuntukserang Ahok dari aspek itu (SARA),” tuturnya. Dia menyatakan, melihat kondisi masyarakat Jakarta yang cenderung moderat, isu SARA kurang begitu signifi- kan.Meski begitu,menurutnya, Ahok dan pendukungnya tidak dapat mengabaikan gencarnya isu SARA. Sebab, jika senti- men SARA terus diangkat, bukan hal mustahil berpenga- ruh pada masyarakat ekonomi bawah. “Harus ada yang advokasi. Selama ini belum ada, seolah-olah serangan ini ditelan semua olehAhok dan pendukungnya,” katanya. Sementara itu, Direktur Pelaksana Manilka Research and Consulting, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, sekitar 70% warga Jakarta tidak peduli latar belakang etnis cagub Jakarta. Namun, hasil berbeda ketika ditanya- kan mengenai agama. “Kalau kita tanyakan agama, ada 60% warga yang cenderung memi- lih cagub beragama Islam. Tapi ini enggak salah, wajar kalau orang muslim berharap pemimpinnya juga muslim” kata Herzaky. Secara khusus, menurut- nya, isu SARA tak begitu manjur dijadikan instrumen melawanAhok. “KalauAhok dicecar habis-habisan, dia jadi tertindas. Masyarakat justru jadi antipati terhadap mereka yang menggulirkan isu SARA,” ujarnya. Menurutnya, isu kesen- jangan sosial dan tudingan ketidakadilan memang men- jadi cara lain yang digunakan kelompok anti-Ahok. Isu ini, lanjutnya, lebih efektif memo- jokkan Ahok dibanding per- soalan SARA. Pengamat politik dari lembaga kajianVoxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, bilaAhok sema-

kin diserang, bisa memperbe- sar empati publik. Sadar atau tidak, Ahok menangguk keuntungan politik yang luar biasa apabila semakin deras penggalangan menolak man- tan bupati Belitung itu. Do s en UIN Sya r i f Hidayatullah Jakarta itu mengatakan,Ahokmasih tetap menjadi episentrum politik nasional. Untuk itu, Ahok harus pintar membaca politik di lapangan. “Ahok sudah punyamodal elektibilitas yang harus terus dijaga. Ahok akan take off kalau memperoleh dukungan dari mesin partai politik yang hebat. Pilkada selesai, dan happy ending bagi incumbent ,” katanya. Kekuatan Besar Secara terpisah, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, duet petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat (Djarot) bila maju bersama, maka akan mempu- nyai kekuatan besar untuk memenangi PilgubDKI 2017. KinerjaAhok-Djarot sela- ma ini menunjukkan tren yang positif. “Elektabilitas keduanya dapat dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan DKI Jakarta lima tahun ke depan. Keduanya sangat ideal. Kita bisa lihat dari elektabili- tas tingkat kepuasan masya- rakat. Ini akan sangat berguna ketika bekerja dalam lima tahun ke depan lagi,” kata Yunarto, Minggu (28/8). Hal itu terlihat dari sejum- lah survei menyatakan posisi Ahok masih menempati puncak sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. PosisiAhok itu diraih tak lepas dari kiner- jaAhok-Djarot yang dianggap memuaskan. “Surveimerupakan sumber kuantitatif. Jadi hasil survei adalah modal besar buat keduanya bisa mau bersama.

Terlebih mereka bisa mem- pertanggungjawabkannya selama ini,” ujarnya. Sedangkan, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) SuyotoUsmanmenga- takan, kampanye melawan Ahok yang gencar diperkira- kan belum bisa memengaruhi opini publik yang mayoritas menghendakinya kembali memimpin Jakarta. “Terutama ketika figur yang mengikat emosi-emosi menolak Ahok itu elektabilitasnya masih di bawah.Apalagi banyak pemi- lih dari kalangan terdidik yang masih mau dipimpin oleh Ahok. Jadi sangat sulit kelom- pok ini (anti-Ahok) semakin berkembang,” kata Suyoto. Dia menekankan, mengu- sung isu SARA terkadang efektif untuk menggalang dukungan.Untuk itu,Ahokdan pendukungnya harus bersikap danmemandang lawan sebagai kelompok yang sama-sama ingin memajukan Jakarta.

“Kelompok anti-Ahok harus dianggap sebagai pihak yang sama-samamau meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. Suyoto mengingatkan, kampanye negatif mengganjal Ahok, termasuk yang meng- gunakan isu SARA, tidak boleh dianggap sebelah mata. “Saya kira harus hati-hati menyikapinya. Mereka akan terus membesar jika memper- oleh figur yang bisa menjadi simbol pemersatu, dan cukup mumpunimelawanAhok. Tapi jika figurmasihdi bawahAhok akan sulit,” tandasnya. Sementara itu, sosiolog Universitas Nasional (Unas) Sigit Rochadi mengatakan, tidak dapat dibuktikan dan sulit dipercaya jika kelompok anti-Ahok bisamencapai 30%. Pasalnya hal ini bertentangan dengan jumlah elektabilitas Ahok dan figur lainnya. Maka secara sosiologis disebutkan ada kontradiksi pembentukan

opini sikap elite terhadap massa. Menurut Sigit munculnya, kelompok anti-Ahok adalah bentuk kepanikan merespons elektabilitas bakal calonpetaha­ na yang rata-rata 50%. Untuk itu, berbagai cara ditempuh untuk memecah belah kelom- pok Ahok. Sigit menilai, kelompok anti-Ahoktidakakanbertambah. Sebab, Jakarta banyak pemilih cerdasyangmasihpercayaakan kepemimpinanAhok. Masya­ rakat mengidolakankerjanyata dan antikorupsi. Dua hal terse- but secara objektif sangat diapresiasi oleh rakyat. “Lawanfokusmenjatuhkan Ahok. Namun, mereka tidak fokus menawarkan program untuk rakyat. Semakin Ahok dieksploitasi, menunjukkan kebuntuan mereka dan Ahok semakin populer,” ujarnya. [LEN/FAT/C-6/C-7/H-14] Terkait hal > 26 & 27

Made with FlippingBook flipbook maker