ID180508

SELASA 8 mei 2018

24

D i Indonesia, bank yang kred- itnya menyasar rakyat ke- cil, justru mereguk untung berlipat. Umumnya bank kategori ini menikmati margin ( net interest margin ) yang tebal, return on asset ( RoA )-nya pun tinggi. Lihat saja, bank BUMN yang me- rintis pembiayaan segmen kecil dan mikro, sampai sekarang punmemanen laba puluhan triliun rupiah. Tidak mengherankan apabila banyak bank kemudian mengikuti jejaknya, mence- capi legitnya kredit mikro, memper- canggih model bisnisnya, sehingga menorehkan hasil lebih cemerlang di segmen kaum grass root ini. Selain menikmati margin tebal, bank-bank yang fokus di mikro juga diuntungkan oleh sikap masyarakat bawah yang rata-rata patuh dalam mengembalikan cicilan kredit. Mereka lazimnya malu jika harus mengem- plang utang. Kredit adalah amanah yang mesti dipegang teguh. Namun di balik itu, terkadang ada yang mengusik rasa keadilan. Rakyat kecil yang miskin dan serba kekurangan harus dibebani dengan suku bunga lebih tinggi, dengan dalih biaya administrasinya lebih besar. Sedangkan nasabah kakap, dengan bargaining power -nya yang tinggi, mampu menekan bank dengan mendikte tingkat bunga kredit yang rendah. Yang lebih ironis lagi, banyak rakyat miskin yang justru menjadi mangsa para rentenir. Terdesak kebutuhan adalah alasan klasik yang membuat masyarakat miskin tak berdaya, meski dengan bunga setinggi langit. Herannya, dengan bunga berapa pun mereka sanggup melunasi. Beranjak dari fenomena terse- but, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga punya tugas untuk meningkatkan inklusi keuangan serta mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, akhir nya membuat terobosan dengan mendesain Bank

Investor Daily/IST

syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah, dan lembaga keuan- gan lain yang sejenis. Salah satu BWMyang cukup sukses adalah BWMAlmuna BerkahMandiri milik Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta yang berdiri sejak 27 September 2017. Menurut ketuanya, Eni Kartika Sari, pihaknya sudah menyalurkan dana sekitar Rp 300 juta kepada sekitar 365 orang. Nasabahnyamerupakanmasyarakat sekitar pesantren dengan usaha kater- ing, warung makan, toko kelontong, dan sebagainya. Usaha-usaha tersebut memiliki pangsa pasar yang jelas, ter- utama santri yang berjumlah sekitar 4.000 orang. Beberapa usaha yang berhasil adalah warung makan milik Ny Wuryani yang memiliki omzet Rp 2 juta perhari. “Yang paling bagus ada- lah ayam geprek Mbak Ning dengan omzet Rp 2-3 juta per hari,” kata Eni kepada Investor Daily . Kita berharap kian banyak donatur yang mewakafkan dananya untuk BWM. Potensi dana-dana filantropi di Indonesia sangat besar. Melihat oper- asional beberapa BWM yang sudah berjalan, dengan manfaat yang begitu besar, serta relatif tidak ada kredit macetnya, kita berharap bahwa akan semakin banyak rakyat miskin yang terlayani oleh BMW. Artinya, kehadiran BWM bukan semata memberdayakan umat dan mengikis ketimpangan, tapi sek- aligus menjauhkan rakyat miskin dari cengkeraman rentenir dengan suku bunga yang mencekik. BWM diharap- kan menjadi benteng dari agresifnya rentenir memburu rakyat kelas bawah. Kehadiran BWM juga dapat mend- ongkrak indeks inklusi keuangan di Indonesia yang masih 67,8. Bila dana donatur yang terkumpul kian besar, idealnya sasaran BWM bukan cuma pesantren. Itulah sebabnya, ada sken- ario basis BWMdiperluas ke Muham- madiyah, Aisyah, dan Islamic Center, dan institusi lain. ( Hari Gunarto ).

Wakaf Mikro (BWM). BWM menye- diakan dana murah bagi rakyat miskin yang produktif. Murah lantaran bagi hasilnya hanya 3%. Sumber dana di- himpun dari para donatur yang tidak memiliki ekspektasi hasil apa pun. Bagi hasil 3% dari nasabah itu pun habis untuk biaya operasional BWM, termasuk untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan. BWM sejatinya bukan bank, kar- ena tidak boleh memobilisasi dana masyarakat. Ini hanya sekadar nama untuk memudahkan masyarakat mengenali. BWM adalah platform lembaga keuangan mikro (LKM) syariah. Menurut Direktur Peneli- tian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Deden Firman Hendarsyah, BWM dibentuk untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, memberdayakan eko- nomi umat, dan memberdayakan pes- antren yang memiliki fungsi strategis. “Ada 28.194 pesantren di Indonesia, yang berperan memberdayakan umat serta mengikis kesenjangan dan men- gentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat sekitar pesantren,” tutur Deden dalam presentasinya di depan media di Yogyakarta, Sabtu (5/5). BWM menyasar nasabah rakyat miskin produktif, yakni mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah memiliki usaha produktif, serta memiliki komitmen untukmengikuti programpemberday- aan. Calon nasabah harus mengikuti seleksi melalui pelatihan wajib kelom- pok (PWK) selama lima hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, serta solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Kelompok nasabah yang lulus PWK dinamai kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) yang biasanya terdiri atas 5-10 orang. Kelompok ini mengadakan pertemuan ( halaqah ) mingguan untukmembahas pengembangan usaha, pembayaran cicilan, dan materi lain.

Bank Wakaf Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan Anto Prabowo (ketiga dari kanan) dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot (ketiga dari kiri), meninjau Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri milik Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, Sabtu (5/5).

Tak Ada yang Macet Karakteristik model bisnis BWM selain tidak mengumpulkan dana masyarakat, juga berbasis kelom- pok, menyediakan pembiayaan dan pendampingan, imbal hasil rendah (3%), dan tanpa agunan. Setiap nasabah mendapat pinjaman rata-rata Rp 1 juta dengan tenor 10-12 bulan. Menurut Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, sejauh ini, per 15 April 2018, ada sekitar 4.152 nasabah yang ditangani 20 BWM secara nas- ional, dengan total pinjaman sebesar Rp 4,18 miliar. Jumlah pembiayaan

tahun ini ada sekitar 40-50 BankWakaf Mikro di seluruh Indonesia. Menurut Anto, nantinya BWMakan diintegrasikan dengan institusi terkait yang bersentuhan dengan pemberday- aan rakyat kecil, seperti badan usaha milik desa (Bumdes), KUR klaster, dan sebagainya. Wacananya akan diben- tuk holding, dengan induk Bumades (Badan usaha milik antar-desa). “Su- dah ada beberapa pilot project untuk itu di Klaten dan Kulonprogo,” ujar Anto. BWM diharapkan juga berfungsi sebagai inkubator untuk menyiapkan nasabah untuk 'naik kelas' ke lembaga keuangan formal, seperti perbankan

itu meningkat 535,3% dibanding posisi per Desember 2017 yang hanya Rp 658 juta. Jumlah nasabah pun melonjak 402% dibanding Desember 2017 yang hanya 827 orang. Yang menggembirakan, tidak ada kredit macet dari pinjaman ini. “Jika ada masalah akan teridentifikasi se- jak awal. Ada mitigasi berupa unsur tanggung renteng dalam kelompok. Anggota kelompok saling mengenal dan akan malu kalau pinjamannya macet," kata Anto. Selain 20 BWM yang sudah berdiri, ada 10 lagi yang dalam pipeline dan 10 yang akan mengajukan. Targetnya

revisi batas nilai uang elektronik unregistered menjadi paling ban- yak Rp 2 juta. Peningkatan batas nilai dari yang sebelumnya Rp 1 juta tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodir perkem- bangan kebutuhan penggunaan uang elektronik unregistered untuk transaksi pembayaran dengan nilai yang lebih tinggi dari Rp 1 juta, dengan tetap memperhatikan as- pek keamanan. “Ini agar ketentuan batas saldo tidak menyulitkan, kalau limit -nya hanya Rp 1 juta, dengan harapan dia (pengguna uang elektronik) bisa terus berkegiatan, tanpa harus terhenti karena harus top up (isi saldo),” ungkap Onny. Di sisi lain, pihaknya juga mener- angkan, penerbit berupa lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebelum PBI tersebut berlaku, memiliki modal disetor dibawah Rp 3 miliar wajib meningkatkan modal disetornya menjadi paling sedikit Rp 3 miliar. “Paling lambat enam bulan sejak PBI ini berlaku. Penerbit terse- but juga wajib memenuhi ketentuan mengenai peningkatanmodal disetor sesuai dengan dana float yang dilak- ukan paling lambat akhir Juni 2019,” jelas Onny. Onny menambahkan, komposisi kepemilikan saham bagi penerbit nonbank harus paling sedikit 51% saham dimiliki oleh warga neg- ara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia. Asing hanya boleh memiliki saham maksimum 49% dalam komposisi kepemi- likan. “Ini maksudnya untuk men- ingkatkan ketahanan dan daya saing industri uang elektronik nasional dan mendorong peran pelaku domestik, dan sebenarnya kami welcome tapi ayo tumbuh bersama. Kami kira itu fair , jadi mempersilakan dan mengajak tumbuh bersama,” jelas dia. Dalam revisi PBI tersebut juga terdapat poin peningkatan limit uang elektronik, untuk uang elektronik registered (tercatat), limit dananya maksimal Rp 10 juta. Kemudian, pengawasan terintegrasi yang meli- puti pengawasan langsung dan tidak langsung.

Oleh Nida Sahara

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan revisi Peraturan BI (PBI) mengenai uang elektronik. Dalam aturan tersebut, terdapat 15 poin kebijakan pokok penyesuaian yang masuk dalam PBI Nomor 20/6/ PBI/2018 yang sekaligus mencabut PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta perubahannya.

Penyelenggara jasa sistem ini menyediakan layanan kepada pengguna yang ditujukan dengan hubungan secara langsung dan ber- tanggung jawab atas setiap layanan sistempembayaran yang disediakan. Kelompok kedua adalah penyeleng- gara back end, yang terdiri dari atas izin prinsipal , switching, kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Kemudian, revisi PBI tersebut juga mencakup pengaturan minimum modal yang disetor, komposisi saham penerbit, dan representation dan warranties . Selanjutnya, fit and proper test, kepemilikan tunggal, holding period, dana float, cross border transaction , peningkatan limit uang elektronik unregistered, pengawasan terintegrasi, serta masa peralihan bagi pihak yang diatur. “Jadi, baik untuk productivity, sta- bility , inklusi, dan harus tetapmence- gah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini diyakini menjadi salah satu penopang ekonomi digital di Indonesia,” terang Onny. Menurut Onny, yang dimaksud dengan pemegang saham pen- gendali yakni yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih yang dike- luarkan oleh penyelenggara uang elektronik dan memiliki hak suara. Kemudian, saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh penyelenggara uang elektronik dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan baik langsung maupun tidak langsung. Batas Nilai Dinaikkan Dalam PBI tersebut, terdapat

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Wid- janarko mengungkapkan, penye- suaian kebijakan tersebut terdiri atas prinsip penyelenggaraan uang elektronik, kemudian uang elektronik open loop dan close loop . Di sisi lain, terdapat pengelompokan izin penyelenggara jasa sistem pem- bayaran. “Ada 15 poin pokok penyesuaian dalam aturan tersebut. Kami harap- kan penyelenggara uang elektronik yangmeminta izin adalah penyeleng- gara dengan kondisi keuangan yang sehat dan pengaturan dikeluarkan, untuk meningkatkan perlindungan konsumen,” jelas Onny, di Gedung BI, Senin (7/5). Onny menjelaskan, untuk uang elektronik open loop yakni alat pem- bayaran yang dapat digunakan di berbagai penyedia, wajib memper- oleh izin dari BI. Sementara itu, uang elektronik close loop yakni hanya bisa digunakan sebagai alat pembayaran di tempat penerbitnya sendiri tidak diwajibkan melapor, karena jumlah dana yang menganggur di uang elektronik kurang dari Rp 1 miliar. Bank sentral juga merevisi pen- gelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran berupa front end atau yang dekat dengan pelanggan atau merchant dan back end atau principal . Secara prinsip, terdapat dua kelompok, yakni front end yang terdiri atas izin sebagai penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway , penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara trans- fer dana.

Made with FlippingBook flipbook maker