SP170807

Utama

Suara Pembaruan

2

Senin, 7 Agustus 2017

Barter Dukungan di Pilgub Jabar

P emilihan kepala daerah (pil- kada) serentak akan kembali digelar pada 2018. Di Jawa Barat (Jabar), pemilihan guber- nur (pilgub) tahun depan men- jadi perhatian publik dan partai politik (parpol) karena wilayah itu memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Artinya, hasil Pilgub Jabar nanti akan menjadi patokan bagi parpol untuk bisa meraih su- ara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sejumlah kader terbaik parpol telah disiapkan untuk maju di Pilgub Jabar. Sebut saja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang

telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi siap diusung Partai Golkar, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar yang akan diusung PKS, dan sejumlah tokoh lainnya.

dengan partai lain di Pilgub Jabar nanti. Bahkan, ujarnya, beberapa partai rela jika kader partai yang potensial untuk menjadi “orang nomor dua” di Pilgub Jabar alias ha- nya menjadi cawagub. Dikatakan, sikap da- budi yang dilakukan pada Pilgub DKI Jakarta tahun ini. “Contohnya antara PDI-P dan Partai Golkar. “Golkar mendukung calon yang diusung PDI-P di Pilgub Jakarta. Jadi, tentu saja PDI-P harus men- dukung ‘jagoan’Golkar di Jabar, lam berkoalisi seperti itu, yakni hanya mengajukan cawagub, karena balas

yakni Dedi Mulyadi. Sudah lama juga Dedi ini disiapkan untuk maju di Pilgub Jabar,” katanya. Terkait pendamping Dedi nanti, sumber itu mengatakan, saat ini masih digodok di internal PDI-P. Beberapa nama yang te- ngah diseleksi adalah Ketua DPD PDI-P Jabar Tubagus Hasanud- din, anggota DPR Puti Soekar- noputri, dan Bupati Majalengka Sutrisno. “Saya melihatnya akan lebih condong ke Puti, karena masih ada trah Soekarno. Tetapi, kita lihat saja nanti. Politik selalu berubah setiap saat,” katanya. [H-14]

Sementara, partai-partai besar lain, seperti PDI-P, Partai Gerindra, dan Par- tai Demokrat masih men- jajaki koalisi dan belum

menentukan nama calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung nanti. Sumber SP di Jakarta, Senin (7/8) mengungkapkan, bebera- pa parpol siap untuk berkoalisi

Pengawasan Obat Psikotropika Lemah

[JAKARTA] Peredaran dan penya- lahgunaan narkotika menjadi salah satu masalah penting di Tanah Air saat ini. Jaringan pengedar narkotika yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial tentumenjadi ancaman bagi kaummuda usia produktif yang menjadi penerusmasa depan bangsa. Tindakan tegas kepada pengguna hingga hukuman mati kepada peng- edar narkoba, membuat sejumlah pihak mulai beralih ke obat-obat psikotropika yang memiliki efek sejenis, namun memiliki risiko jauh lebih kecil. Sayangnya, pengawasan terhadap penjualan dan penggunaan obat-obat tersebut sangat lemah, sehingga masyarakat denganmudah memperoleh danmengkonsumsinya. Kepala Bagian Hubungan Ma- syarakat (Kabag Humas) Badan NarkotikaNasional (BNN), Kombes Sulistiandriatmoko, Minggu (6/8) mengungkapkan, obat penenang, seperti Dumolid, yang digunakan artis Tora Sudiro, tidak termasuk dalam narkotika melainkan obat psikotropika golongan IV. Obat yangdijual denganhargaRp 70.000 hingga Rp 90.000 per butir inimengandung zat Nitrazepam yang bersifat hipnotik sedative, dan biasa digunakan sebagai obat gejala depresi ataustres ringankepadapasienrujukan dokter. Dengan demikian, Dumolid bisa disebut sebagai obat penenang. “Dumolid itu adalah psikotropika yangdiatur dalamPasal 62UU5/1997 tentangPsikotropika. Barang siapa se- cara tanpa hakmemiliki,menyimpan, dan ataumembawa psikotropika ini, dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Dumo- lid ini peredarannya secara normatif hukumnya seharusnya sangat diawasi dan terbatas,” ujar Sulis. Resep penggunaan jenis obat psikotropika seperti Dumolid, juga tidak bisa dikeluarkan sembarangan dokter, hanya bisa oleh dokter yang memiliki keahlian memeriksa pasi- en tentang kejiwaan dan memiliki perilaku kecemasan. “Apabila ada orang memiliki psikotropika tanpa hak, maka bisa dikenai Pasal 62 UU Psikotropika tersebut.Namun, apabila seseorangmemiliki ataumenyimpan obat psikotropika itu secara sah atau berhakmaka tidak ada proses hukum di dalamnya,” katanya. BNNmengakui,obatpsikotropika, seperti Dumolid, banyak penggu- nanya. Dampaknya, penjualan obat

ya ditangkap,” ujarnya. Untuk itu, ke depan Polri bekerja sama dengan BPOM, dan Dinas Ke- sehatan DKI Jakarta bakal merazia secara tertutup untuk melakukan penindakan. “Kita tetap berkoordi- nasi dengan pihak-pihak yang punya keahlian untuk itu. Jadi kalau ada pelanggaran, ya kita menggunakan undang-undang yang sudah ada, mereka (BPOM dan Dinkes) yang melakukan cek secara keahliannya. Kita akan turun hari ini, razia tertu- tup,” jelasnya. Diungkapkan, Satuan Reserse NarkobaPolresMetro JakartaSelatan bukan kali ini saja melakukan razia obat-obatan keras, namun sudah se- ring. “Tapi, terkadangmereka-mereka yang akan kita sentuh cukup pintar, langsung tutup. Kalau kita akan melakukan itu tempatnya tutup, ya mungkin ada kebocoran informasi, kita tidak bisa menyalahkan siapa pun,” ucapnya. Vivick berharap, masyarakat juga memahami bahwa ada jenis obat-obatan yang tidak dijual bebas, karena sangat berbahaya untuk di- konsumsi. “Masyarakat harus jeli, karena ini untuk diri sendiri. Kalau tidak, fungsi tubuh dia pun akan bermasalah sampai dengan otak. Itu kalau dia mengonsumsi tanpa aturan,” katanya. Diingatkan pula, aturan yang di- buat dimaksudkan untukmelindungi masyarakat dari bahaya obat yang dikonsumsinya. “Tapi kadang-kadang masyarakat menganggap remeh. Nanti kalau sudah bermasalah, baru salahkan obat yang dibeli, belinya di mana, penjualnya dikejar. Padahal yang salah juga yangmenggunakan,” ujarnya. Karena itu, lanjutnya, masya- rakat dapat berperan serta apabila mengetahui ada toko atau pedagang yangmenjual bebas obat keras tanpa surat-surat bisamemberikan informasi ke polisi. “Keaktifan masyarakat dalammemberikan informasi sangat kita butuhkan. Kita telah membuka Lapor Berantas Narkoba berbasis IT. Setiap penyalahgunaan apakah narkotika, psikotropika, obat-obat yang berbahaya, minuman keras, kita sudah buka call center . Sudah kita sosialisasikan. Cara pencegahan-pen- cegahan pun sudah kita lakukan,” tuturnya. [BAM/C-7]

SP/JOANITO DE SAOJOAO Pekerja seni yang menjadi tersangka kepemilikan obat tersebut, Tora Sudiro (tengah) , saat rilis kasus di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (4/8). Kasus ini mengungkap juga lemahnya pengawasan terhadap penjualan obat-obatan mengandung psikotropika.

tersebut tidakhanyaolehapotek resmi, namun juga oleh toko obat yang tidak memiliki izinmenjualnya. “Hal inilah yang membuat penjualannya bisa bebas tanpa resep dokter,” jelasnya. Dumolid umumnya dibuat di pabrik di dalam negeri. “Namun, faktanya banyak toko obat yang bisa mendapat di pasar gelap obat ini yang diselundupkan atau diimpor secara ilegal,” tambahnya. Sulis menerangkan, pengawasan toko obat “nakal” seperti ini sebenar- nya bukan ranah BNN melainkan Badan Pengawas Obat danMakanan (BPOM). “BNN tidak berhak mela- kukan razia atau penertiban terhadap toko obat yangmenjual secara bebas itu,” tuturnya. Meski tidakmengawasi peredaran danpenyalahgunaanobat psikotropika di tingkat pengguna,BNNmenengarai banyakmahasiswa atau pelajar yang menggunakan obat ini. “Dampak dari obat psikotropika Dumolid ini berbeda secara funda- mental dengan sabu atau ganja yang memiliki kekuatan mengakibatkan ketergantungansangat tinggi.Dumolid memiliki dampakketergantungan jauh rendah namun dengan efek fly yang

ingin dirasakan oleh penggunanya relatif sama,” katanya. Koordinasi antara BNN, Polri, BPOM, danKementerianKesehatan untukmengawasi obat psikotropika, menurutnya, kurang efektif dan optimal. Salah satu penyebabnya, anggaranuntuk raziadanpengawasan di lapangan sangat terbatas. “Kalau kita hanya melimpahkan kepadaBPOMmungkinmereka tidak mampumengatasi sendirian, sehingga perlusinergi denganKepolisian,BNN, KementerianKesehatan,Kementerian Perdagangan, bahkan dari TNI juga untuk back up ,” tambahnya. Terkait sosialisasi ke masyarakat bahwamengonsumsiobatpsikotropika harus dengan resep dokter, menurut Sulis, sudah berjalan dengan baik. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif (Napza) BPOMmemiliki programsosialisasi. “Namun jumlah personel dan anggarannya terbatas sehingga tidak mampu menjangkau secara keseluruhan pada toko obat yang menyimpang,” katanya Selain itu, juga sudah saatnya mengintensifkanpengawasanterhadap penjualanatauperedaransecara online .

Dijual “Online”

Penjelasan senada disampaikan Kepala Satuan Narkoba Polres Met- ro Jakarta Selatan Kompol Vivick Tjangkung. Dia mengakui, banyak pelaku yangmenjual bebas obat keras mengandung psikotropika. “Saya kira banyak pelaku-pelaku seperti itu.Kalaukita lihat di online itu kangampang sekali.Yang seharusnya dijaga adalah bagian distributor. Itu ada aturannya. Untukmengeluarkan obatnya itu dia harus menerima surat dari apoteker, dari pihak-pihak yang punya kewenangan untukmelakukan penjualan,” jelasnya, Senin (7/8). Menurutnya, karena dijual bebas, bahkan melalui online , pembelinya bisa dari segala kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Dia mengingatkan, apabila obat-obatan yang mengandung psikotropika dimiliki orang yang tak mengantungi izin, apalagi menjualnya melalui online , hal itu melanggar aturan. “Kalau obat-obat dijual bebas, dia melanggar undang-undang. Se- harusnya dia tahu, kalau obat-obat seperti itu tidak boleh dijual bebas. Kalau dijual bebas, kalau kedapatan,

> 8

Terkait halaman

Made with FlippingBook flipbook maker