SP190209

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 9-10 Februari 2019

Presiden: Pers Jadi Penjernih

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

SP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

Editor at Large: John Riady

Memihak Kebenaran

Tajuk Rencana Petaka Semburan Dusta

K eprihatinan kita sebagai bangsa saat ini adalah maraknya informasi bohong ( hoax ) di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari momentum elek- toral, yakni pilpres yang akan berlangsung 17 April mendatang. Penyebaran hoax digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pil- pres. Strategi semacam ini dalam dunia politik dikenal dengan teknik propa- ganda Firehouse of The Falsehood atau semburan dusta. Strategi ini ber- muara pada dua hal, yakni menciptakan persepsi negatif yang merugikan lawan politik dan sebaliknya melahirkan simpati publik bagi yang menggu- nakan teknik tersebut. Elemen utama semburan dusta ini adalah memen- garuhi publik dengan menciptakan keraguan, membuat ketidakpastian, dan pada akhirnya melahirkan antipati. Propaganda firehose of falsehood dikenal juga dengan istilah Propaganda Rusia. Cara ini dulu dilakukan untuk menjatuhkan Tsar Rusia dengan terus-menerus memunculkan isu-isu negatif dan bohong. Hasilnya, muncul ketidakpercayaan rakyat Rusia terhadap sistem politik, yang kemu- dian dikapitalisasi oleh Lenin melalui Revolusi 1917. Propaganda ini memang memanfaatkan kebohongan sebagai alat poli- tik. Penyampaiannya dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai narasi teks, video, foto, dan audio. Penyebarannya memanfaatkan semua saluran infor- masi dan komunikasi publik yang tersedia. Karena dilakukan secara ter- us-menerus dan berulang membuat orang sulit membedakan mana berita hoax dan mana yang berdasar realita. Lama kelamaan, orang akan cender- ung mempercayai informasi yang ia dapat, karena menganggap hampir semua sumber informasi menyatakan hal serupa. Pesan yang diterima secara masif akan lebih persuasif. Di sisi lain, infor- masi, walaupun itu hoax , yang berasal dari banyak sumber, akan membuat- nya kredibel di mata mereka yang menerimanya. Apalagi jika sumber pen- yampaiannya memiliki kedekatan dengan penerima pesan, seperti kedeka- tan etnis, agama, dan ideologi. Pesan itu pun dengan mudah terduplikasi, karena orang yang tertarik dan memercayainya, terdorong untuk membagi- kannya kepada orang lain, terutama ke kalangan yang juga memiliki kedeka- tan dengannya. Hal yang mengkhawatirkan, teknik propaganda semacam ini tidak memi- liki komitmen terhadap realita. Sebaliknya, mereka sangat responsif terh- adap berbagai peristiwa, dan langsung menyebarkannya berdasar interpre- tasi yang disesuaikan dengan tujuan mereka, tanpa menunggu untuk me- lakukan verifikasi dan klarifikasi fakta. Karena tidak memiliki komitmen terh- adap realita, dengan mudah mereka mendaur ulang pesan tersebut. Di era media sosial (medsos) saat ini, teknik propaganda semburan du- sta seolah mendapat karpet merah. Masyarakat dengan mudah menerima informasi kapan saja dan di mana saja. Di tengah masyarakat yang rendah literasi digitalnya, seperti di Indonesia, teknik ini sangat membahayakan. Teknik ini tidak mencerdaskan dan jelas-jelas menyesatkan, karena masyar- akat menganggap propaganda yang diterimanya sebagai fakta kebenaran. Lebih jauh dari itu, teknik semacam ini menjadi ancaman serius bagi ke- langsungan hidup sebagai bangsa dan negara. Pesan-pesan yang disebar- kan, bertendensi meneguhkan politik identitas yang jelas-jelas membuat sekat dalam masyarakat. Selain itu, juga berpotensi membuat jurang yang lebar antarkelompok kepentingan. Di tengah kontestasi pilpres saat ini, strategi semburan dusta sangat efektif digunakan. Sebab, di masyarakat telah terbentuk polarisasi antarkubu pendukung pasangan capres-cawapres. Kondisi ini menjadi lahan subur un- tuk menyemaikan propaganda yang dilancarkan. Target utama mereka yang menggunakan cara-cara ini sangat jelas, yakni membuat masyarakat tak lagi memercayai pasangan yang semula didukungnya. Kalaupun tidak mampu merebut suara, setidaknya diharapkan mereka yang terpengaruh oleh propaganda semburan dusta akan menjadi golput, alias tidak memilih, sehingga menimbulkan kerugian elektoral bagi lawan politik. Kampanye menangkal semburan dusta sebenarnya sudah banyak di- lakukan, baik oleh pemerintah, kalangan pers atau media massa main- stream , maupun kelompok-kelompok di masyarakat yang prihatin dengan fenomena tersebut. Namun, hal itu belum cukup. Terbukti pesan hoax masih banyak disebarkan. Gejala yang memprihatinkan tersebut harus diakhiri, untuk mencegah negeri ini masuk ke jurang perpecahan. Tak cukup dengan kampanye men- angkal berita hoax , perlu ada tindakan tegas dari aparat dengan perangkat hukum yang ada, agar menimbulkan efek jera. Tindakan tegas ditujukan baik kepada individu yang memproduksi dan sengaja menyebarluaskan, maupun kepada institusi yang mengelola situs-situs yang memuat berita-berita hoax . Di samping itu, perusahaan-perusahaan penyedia platform media sosial, seperti Facebook, Whatsapp, dan Twitter, juga perlu dirangkul dan diingat- kan untuk mencegah dan mematikan akun-akun yang sengaja memproduksi dan menyebarluaskan informasi hoax dan fitnah. Bahkan jika perlu, mereka diancam dengan sanksi jika tidak mendukung upaya mencegah kejahatan melalui media sosial tersebut. Langkah simultan tersebut saatnya dilakukan pemerintah, mengingat derajat ancaman propaganda semburan dusta, serta pesan-pesan provokatif dan ujaran kebencian, sudah menyentuh sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan. Jangan sampai strategi kampanye kotor ini menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Jika tidak ada tindakan tegas dari aparat terhadap mereka yang mem- produksi dan menyebarkannya, serta tanpa diimbangi sikap selektif dari masyarakat, pesan-pesan tersebut dengan mudah termanifestasi menjadi sikap dan tindakan yang mengancam pluralitas dan integrasi nasional, bah- kan kewibawaan pemerintah. Sebab, secara terang-terangan membangkit- kan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menyuar- akan kebencian terhadap pemerintah. *

ANTARA FOTO/Zabur Karuru Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2). Perayaan HPN 2019 tersebut mengangkat tema 'Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital'.

[SURABAYA] Berdasarkan hasil survei Edelman Trust Barometer 2018, media arus uta- ma lebih dipercaya daripada me- dia sosial (medsos). Tahun 2016, media arus uta- ma mendapat kepercayaan 59 persen, sedangkan medsos hanya 45 persen. Tahun 2017, keperca- yaan terhadap media arus utama mencapai 58 persen, sedangkan media sosial hanya 42 persen dan tahun 2018, kepercayaan terha- dap media arus utama meningkat menjadi 63 persen dan medsos merosot menjadi 40 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peri- ngatan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Sabtu (9/2). "Saya gembira dengan hasil survei tersebut," kata Jokowi. Jokowi menyatakan, perkembang- an internet dan media sosial telah membuat setiap orang bisa menja- di wartawan, bahkan pemimpin redaksi. Namun kenyataannya, media arus utama dan media kon- vensional lebih mendapat keperca- yaan publik daripada medsos, se- perti hasil survei Edelman. Media arus utama, lanjut Jokowi, harus tetap memperta- hankan karakternya sebagai pen- cari kebenaran dan pembangun optimisme. "Kalau ada keku- rangan, mari benahi bersama. Media tetap menjadu kontrol so- sial dan memberi kritik kon- struktif," kata Jokowi. Peringatan HPN juga diha- diri, antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Ari Dono, Me n k omi n f o Ru d i a n t a r a , Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sus i Pud j i a s t u t i , Men t e r i Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menhub Budi Karya Sumadi, Menpar Arief Yahya, Jaksa Agung Prasetyo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, G u b e r n u r J a w a T i m u r , Soekarwo, Ketua PWI Atal Depari, dan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, masyarakat kini bisa berkomunikasi dengan lancar dan membuka keran infor- masi seluas-luasnya serta transp- ran. Namun, seiring dengan ber- kembangnya era informasi media kadang dijadikan propaganda oleh sebagian orang untuk men- ciptakan kegaduhan dan menim- bulkan ketakutan serta pesimisme bagi masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini bangsa ini masih memerlukan peran media dan pers untuk me- nyajikan informasi yang benar serta menjadi penjernih bagi warga negara Indonesia. "Media dan insan pers masih dibutuhkan masyarakat untuk menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi. Pers masih di- butuhkan untuk mengambil pe- ranan sebagai rumah komunikasi dan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah, bahkan pers masih dibutuhkan untuk menumbuhkan harapan besar pada pembangunan bangsa kita ke depan agar menja- di bangsa yang besar dan ditakuti oleh dunia," ungkap Jokowi. Meski era informasi media so- sial saat ini berkembang begitu pe- sat, namun pers dan media tetap mendapat kepercayaan besar dari masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itulah Presiden mengi- ngatkan agar insan pers di Tanah Air tetap memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk tetap menyuguh- kan informasi yang benar yang da- pat mengedukasi masyarakat. "Saya mengajak pers dan in- san pers di Tanah Air untuk me- neguhkan jati dirinya untuk tetap menyuguhkan sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat dan te- tap menjadi kontrol sosial bagi pemerintah serta untuk menyu- guhkan kritik yang konstruktif yang bisa dijadikan alat untuk membangun bangsa," lanjutnya. Kebebasan Berpendapat Di depan ratusan insan pers, pemilik media, dan para peng- ampu kepentingan jurnalistik, Presiden menjamin kebebasan

pers agar masyarakat bisa tercer- daskan atas informasi yang disa- jikan media. “Pemerintah akan tetap men- jamin prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Namun demikian kebebasan itu harus dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama. Serta sesuai dengan UU pers dan UU penyia- ran agar masyarakat di Indonesia ini bisa menjadi cerdas karena mendapatkan informasi. Oleh se- bab itu saya juga menghimbau masyarakat untuk dapat memilih dan memilah informasi yang da- patnya agar mereka tidak terpa- par berita bohong atau hoax yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini,” katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat penghargaan sebagai tokoh yang menjamin ke- merdekaan dan kebebasan pers. Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing dan pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat secara terpisah menekankan pentingnya peran pers menangkal hoax . Menurut Emrus, untuk me- ngubur pesan-pesan hoax media mainstream punya peran pen- ting. Jika tidak, masyarakat akan sulit mencari literasi terkait ke- benaran suatu berita atau infor- masi. “Di sinilah peran pers yang sangat diperlukan bagi masyara- kat. Pers Indonesia yang terlihat melalui media arus utama ambil bagian untuk menjalankan fungsi utama meng- counter hoax yang beredar di tengah masyarakat,” katanya, Sabtu (9/1) di Jakarta. Sedangkan menurut Cecep, pers sebagai pilar ke empat de- mokrasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap maju- mundurnya sebuah negara demokrasi. “Negara demokrasi sangat terkait dengan kekuasaan. Pers sebagai pilar keempat demokra- si memiliki peran yang sangat penting untuk mengontrol dan mengawasi jalannya kekuasaan,” katanya. [CF/Y-7]

Made with FlippingBook - Online catalogs