SP171004

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 4 Oktober 2017

Golkar-Demokrat Berkoalisi di Pilgub Jatim ?

P artai Golkar dikabar- kan bakal mengu- sung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjadi bakal calon guber- nur di Pilgub Jatim 2018. Sumber SP mengata- kan, partainya memilih Khofifah karena dinilai memiliki peluang men- ang yang besar ketim- bang calon lain. “Potensi (Khofifah) untuk menang

sangat besar,” katanya, di kompleks parlemen, Selasa (3/10). Sumber itu tak mau mempersoalkan kekal-

Jatim. “Kalangan ibu-ibu di Jatim, dalam pilkada sebelumnya Khofifah su- dah hampir menang.

Partai Demokrat. “Partai kami berpendapat semakin banyak yang memberi duku- ngan kepada beliau juga ba- gus. Tentu (meski mengam- bil formulir di Demokrat), semakin bagus untuk Partai Golkar. Kami juga masih menunggu partai lain untuk bergabung,” katanya. Parpol apa lagi yang akan bergabung? “Sabar saja,” katanya. [W-12]

Jadi potensi untuk menang (saat ini) sangat besar,” katanya.

ahan Khofifah di Pilgub Jatim se- belumnya. Sebab, konfigurasi politik

Sumber ini menam- bahkan, selain ke par- tainya, Khofifah juga telah mengambil formulir bakal calon gubernur Jatim dari

saat ini berbeda den- gan Pilgub Jatim yang lalu. Ditambah, Khofifah masih memiliki pengaruh kuat di

KPK Perlu Awasi Petahana di Pilkada 2018

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta proaktif terjun ke daerah mengawasi proses pilkada serentak yang digelar di 171 daerah pada Juni 2018. Pengawasan terutama diarahkan kepada kepala daerah yang berniat maju kembali atau yang calon kepala daerah yang berstatus petahana. Sebab, mereka yang memiliki akses terhadap ke- bijakan anggaran, sehingga sangat berpotensimenggunakan uang rakyat untuk membiayai ambisi politiknya. Demikian rangkuman pandangan Manajer Advokasi Forum Indone- sia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, Direktur Advokasi Pusat KajianAntikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, dan pendiri dan penasihat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct) Hadar Nafis Gumay, di Jakarta, Rabu (4/10). “Kami memandang perlu agar KPK terlibat aktif mengawasi dan memantau pelaksanaan pilkada 2018 khusus di daerah-daerah di mana petahana kembali maju karena potensi penyelewengan kekuasaan sangat besar,” ujar Apung. Menurutnya, petahana memiliki kekhususan dan nilai lebih di pil- kada. Pasalnya, mereka memiliki anggaran dan birokrasi yang bisa dimanfaatkan untuk memenangi kontestasi politik lima tahunan tersebut. “Peluang incumbent menang di pilkada sangat besar, karena mereka bisa memobilisasi birokrasi dan menggunakan anggaran negara untuk meraih kemenangan,” tandas dia. Dari pengalaman pilkada se- belumnya, lanjut Apung, FITRA menemukan tujuh modus penye- lewengan APBD oleh petahana. Pertama , menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah ke daerah-daerah yang menjadi basis suara. Kedua , meluncurkan program-program populis dadakan. Ketiga , memberikan bantuan keu- angan tunai ke basis pendukungnya. Keempat , menjanjikan penambah- an tunjangan dan gaji pegawai negeri sipil. Kelima , membangun infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Keenam , memanfaatkan dana desa untuk menarik simpati pemilih. Ketujuh, memanfaatkan pembahasanRAPBD untuk mengubah postur anggaran agar mendukung program yang bisa membuatnya terpilih kembali. “Biasanya dengan mengajukan program-program populis yang

pileg, dan pilpres untuk mendapat uang dengan minta mahar kepada kandidat,” jelas dia. Kedua , parpol belum memiliki mekanisme kaderisasi yang matang untuk menghasilkan kader-kader terbaik, yang memiliki rekam je- jak, kapasitas, dan integritas yang baik. Parpol, menurut Hadar, belum maksimal mencetak kader yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi karena faktor kapasitas dan integritas. “Parpol berupaya menaik- kan popularitas dan elektabilitas kandidatnya dengan politik uang yang diperoleh dari mahar politik,” tandas dia. Ketiga , lanjut Hadar, mahar politik juga terjadi karena ada orang yang tiba-tiba ingin menjadi kepala daerah. Karena merasa melalui jalur independen berat, maka dia maju melalui jalur parpol dengan cara membiayai parpol tersebut. Ke depan, Hadar mendorong parpol agar parpol membuat meka- nisme keuangan dan kaderisasi yang lebih tertata. Misalnya, parpol harus mengefektifkan iuran dari pengurus dan anggota di seluruh Indonesia. Bahkan bila perlu membangun pendana publik dari simpatisan dan pendukung parpol. “Kader-kader parpol juga ha- rus dididik dan dipersiapkan dari awal. Jangan ada yang instan saja,” imbuh dia. Selain itu, Hadar juga meng- anjurkan agar masa kampanye

diperpendek dengan model-model yang dibatasi untuk semua kandidat. Menurut dia, masa kampanye yang panjang justru membuka ruang terjadinya politik uang. Sementara, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsonomeminta petahana yang maju kembali untuk periode kedua diharapkan tidak menyalah- gunakanAPBD. “Potensi selalu ada. Namanya rawan korupsi termasuk APBD yang diterjemahkan dalam hibah, bantuan sosial (bansos), pro- yek yang dilelang. Pastilah potensi ada,” katanya. Dia mempersilakan apabila KPK akan mengawasi petahana yang kemungkinan mengikuti Pil- kada Serentak 2018. Menurutnya, pengawasan dari KPK merupakan suatu kewajaran. “Memang harusnya begitu. Tidak hanya petahana, tapi yang enggak petahana juga harus diawasi. Kalau petahana diawasi wajar, ka- rena memang umumnya petahana menggunakan anggaran APBD,” tegasnya. Sumarsonomengungkapkan,90% kepaladaerahyangbarumenjabat satu periode dipastikan maju ke Pilkada 2018. “Para petahana tentu merasa belummencapai target pembangunan selama lima tahun. Setelah dua peri- ode baru bisa dilihat pencapaiannya, karena itu petahana mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya,” imbuhnya. [YUS/N-8/C-6]

foto-foto:dok sp

Hadar Nafis Gumay

Sumarsono

dikombinasikan dengan program prioritas daerah,” ungkap Apung. Senada dengan itu, Oce Madril meminta KPK mulai sosialisasi pelarangan penggunaan aset negara untuk kampanye oleh para petahana. “Selain itu, penyusunan anggaran juga perlu diawasi. Sebab, menjelang pilkada biasanya dana hibah dan bansos naik,” ungkapnya. Menurut Oce, KPK, bisa mem- berikan masukan kepada petahana perihal aturan penyusunan anggaran yang benar sesuai dengan perun- dang-undangan. Dengan demikian, mengurangi risiko penyelewengan anggaran. Selain itu, ia mengungkapkan KPK juga harus mengawasi ketat tim sukses. Dengan tujuan, meng- hindari adanya penyelewengan anggaran melalui tim sukses, seperti pengerjaan suatu proyek pemerin- tah daerah oleh tim sukses dengan maksud mendapatkan modal untuk kampanye. Praktik Mahar Secara terpisah, Hadar Nafis Gumay menilai, praktik setoran mahar politik oleh calon kepala daerah kepada parpol pengusung memicu terjadinya korupsi politik yang dilakukan calon petahana. Meskipun Hadar mengakui bahwa mahar bukan satu-satu penyebab terjadinya korupsi. Mahar politik, kata dia, membuat kandidat calon kepala daerah harus menghabiskan uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan tiket pencalonan. Biasanya, besaran uang untuk biaya parpol dihitung sesuai jumlah kursi yang diraih parpol di suatu daerah. “Dengan ini, kandidat akanmen- cari uang dengan cara, sah maupun

tidak sah, untuk biaya mahar politik bahkan untuk kader parpol sendiri, meskipun jumlahnya sedikit berbeda dengan yang bukan kader,” terang mantan Komisioner KPU ini. Hadar menilai ada beberapa hal yang membuat mahar politik masih marah terjadi di Indonesia. Pertama , kata dia, parpol belum membangun sistem keuangan yang kokoh sehingga pendanaan parpol masih tergantung pada beberapa orang saja. “Parpol tentunya membutuhkan dana untukmenjalankan aktivitasnya. Namun parpol di Indonesia hanya mengandalkan beberapa orang saja untuk keuangannya sehingga mereka kadang memanfaatkan momentum politik seperti pilkada,

Made with FlippingBook HTML5