SP171004

Suara Pembaruan

Utama

Rabu, 4 Oktober 2017

3

Pilkada 2018 KPK Dampingi KPU dan Bawaslu Cegah Korupsi Politik

[JAKARTA] Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 171 daerah akan digelar secara serentak pada 2018. Untuk mencegah penyalahgunaan dana negara oleh calon petahana yang maju pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Komisi PemilihanUmum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menciptakan pemilu yang jujur dan berintegritas. “Dalamsetiap Pilkada, KPKme- nunjuk timkhusus yangmemfasilitasi pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) calon kepala daerah. Dengan pela- poran yang benar hal tersebut dapat menjadi salah satu tools pencegahan, terutama setelah para calon terpilih danmenjalankan tugasnya,”kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Rabu (4/10). Selain itu, KPK menilai pentingnya peran penyelenggara negara dalam menciptakanpilkadayangberintegritas dan bebas korupsi. Untuk itu, KPK membantu sistem integritas di KPU dan Bawaslu. Salah satunyamemba- ngun sistempengendalian gratifikasi. “KPKmembantu sistemintegritas [JAKARTA] Dorongan agarKomisi PemberantasanKorupsi (KPK) turut mengawal proses Pilkada Serentak 2018, juga dimaksudkan untuk mengawasi kepala daerah yang tengah menghadapi kasus hukum di daerahnya dan berniat maju kembali ke pemilihan. Kepala daerah yang tengah bermasalah secara hukum, perlu mendapat pengawasan ekstra, karena pencalonannya kelak sangat berpotensi cacat hukum. Salah satu kepala daerah di- maksud adalah Bupati Nagekeo, NTT, Elias Djo. Elias terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunanGedungDPRD Nagekeo. Saat ini, kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun tak kunjung dieksekusi. Di sisi lain, Elias juga telah dilaporkan ke KPK terkait kasus tersebut. “Walaupun belum dijadikan tersangka atas kasus yang telah dila- porkan, namun secara perdata sudah diputuskan bahwa diamembeli lahan secara salah, sehingga merugikan keuangan negara. Itu sudah terbukti dia melakukan perbuatan melawan hukumdan korupsi,” kataKetuaSave NusaTenggaraTimur (NTT), Servas Manek, kepada SP, Rabu (4/10). Bupati Nagekeo, menurutnya, sudah tidak pantas lagi mencalonkan diri sebagai bupati Nagekeo untuk periode kedua 2018-2023. Pasalnya, kasusdugaankorupsi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Nagekeo yang telah dilaporkan ke KejaksaanNegeri setempat danKPK. Sebagaimana diberitakan, Forum PemudaAdat Lape,KabupatenNage- keo, pada 6April 2017 dan 25April 2017 mendatangi gedung KPK di Jakarta. Mereka melaporkan Bupati Nagekeo, Elias Djo dan jajarannya, dalamkasus dugaan korupsi pemba- ngunan Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo yang terletak di Kelurahan

di KPUdanBawaslu seperti pengen- dalian gratifikasi di sana,” katanya. Salah satu faktor penyebab masih banyaknya kepala daerah korup lan- taran tingginya biaya politik. Calon petahana, anggota legislatif ataupun penyelenggara negara lain akanmen- cari sumber dana untuk memenuhi kebutuhan kampanye mereka baik secara sah berdasar aturan yang ber- lakumaupunmelalui cara-cara ilegal denganmemanfaatkanjabatanmereka. Beberapa di antaranya dengan menerima suap atau setoran dari proses perizinan swasta, setoran dari oknum kepala dinas atau birokrat bawahannya, sertamengarahkandana bansos atau memanipulasi program kerja yang didanai APBD untuk kepentingan politiknya. Sementara kontestan selain penyelenggara negara mencari dana politik kepada para pengusaha. Akibatnya, setelah terpilih, parakepaladaerahmelakukan korupsiuntukmembayarutangmereka. Febri mengakui, untuk menekan kebutuhan dana kontestasi politik merupakan ranah pembentuk Un- dang-undangdanaturandi bawahnya.

Namun, KPK bakal berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menciptakan pemilihan yang berin- tegritas dan berbiaya murah. “Tentang kebutuhan dana dalam kontestasi politik, memang hal ini menjadi ranah dari pembentuk UU dan aturan di bawahnya. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan nanti bersamaKPUdanBawaslu,”katanya. Tangkap Kepala Daerah KPKbelakangan ini gencarmena- ngani kasus korupsi yangmelibatkan kepala daerah. Berdasarkan catatan, selamakurunwaktuApril 2016hingga September 2017 terdapat sekitar 16 kepala daerah, baik di tingkat kota dankabupatenmaupunprovinsi, yang menyandang status tersangkakorupsi. Sebagian kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini berencana untuk kembali bertarung dalam Pilkada Serentak 2018. Sebut saja Wali Kota Tegal, Siti Masitha dan politikusNasDem,Amir Mirza, yangmenjadi tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kar-

dinahTegal dan setoran bulanan dari Kepala Dinas (Kadis) serta rekanan terkait proyek-proyek di lingkungan PemkotTegal.Secaratotal,SitiMasitha danAmirMirza yangberencanamaju dalamPilkada Tegal 2018menerima suapsekitarRp5,1miliar sejakJanuari hingga Agustus 2017. Selain itu, KPK juga pernah menangani kasus dugaan suap pem- bangunan Pasar Atas Cimahi tahap II yang menjerat mantan Wali Kota Cimahi, Atty Suharti dan suaminya Itoc Tochija. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung pada April 2017 terungkap Itoc yang juga mantanWali Kota Cimahi mengatur sejumlah proyek di Cimahi. Uang suap yang diterima Itoc danAtty di- pergunakan sebagaimodal kampanye menghadapi Pilkada Cimahi 2017. Terakhir,KPKmenetapkanBupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Rita yang juga Ketua DPD Golkar Kaltim merupakan sosok yang di- gadang-gadang bakal maju dalam Pilgub Kalimantan Timur 2018.

Bahkan, Rita telah mengantongi surat keputusan dari DPP Golkar terkait pencalonannya ini. Namun, belum diketahui secara pasti kaitan antara kasus dugaan suap dan gra- tifikasi yang menjerat Rita dengan langkahnya maju di Pilkada Kaltim. Yang pasti, KPK telah berulang kali mengimbau dan mengingatkan para calon kepala daerah terutama petahana atau calon yang berasal unsur penyelenggara negara untuk tidak menerima apa pun terkait ja- batan mereka. Selain imbauan dan peringatan ini, KPK memastikan mengawasi danbakalmenindaklanjuti setiap informasi dan laporan yang diterima termasuk yang berkaitan dengan dugaan korupsi yang meli- batkan penyelenggara negara seperti calon petahana. Sementara dari sisi pencegahan, KPKtelahmenunjuk timkhusus yang memfasilitasi LHKPN calon kepala daerah. LHKPN ini akanmenjadi alat pencegahan yang dilakukan KPK terutama setelah para calon terpilih danmenjalankan tugas sebagai kepala daerah. [F-5]

Kasus Bupati Nagekeo Harus Mendapat Perhatian KPK

Elias Djo

Lape, Kecamatan Aesesa. DalamauditBadanPemeriksaKe- uangan (BPK) PerwakilanNTT2012, gedung yang dibangun di atas lahan milikmasyarakatAdatLape seluas1,5 hektare (ha) itu dan sampai sekarang belum tuntas pembangunannya, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar. “Kami masyarakatAdat Lape meminta KPK agar mengusut dugaan korupsi pembangunan ge- dung yang mangkrak itu. Elias Djo yang sebagai orang yang memaksa pembangunan gedung di atas tanah yang tidak sah itu harus diselidiki dan disidik,” kata Ketua Forum Pemuda Lape, Yonas Neja. Servas meminta masyarakat Nagekeo agar mendesak Elias Djo untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan yakni menyerobot tanah masyarakat Lape untukmembangun Gedung DPRD Nagekeo. “Sudah jelas-jelas dari awal masyarakatAdat Lape mengklaim bahwa lahan yang akan dibangun untuk gedung DPRD tersebut adalah lahanmereka, namun

foto-foto:istimewa

Gedung DPRD Nagekeo

Elias Djo tetap kukuh membangun. Akibatnya Elias Djo kalah sampai tingkatMahkamahAgung (MA) dan akibatnyagedungyang telahdibangun dengan nilai puluhanmiliar itumasih terkatung-katung karena masyarakat Adat Lape pemilik lahan agar lahan gedung itudiganti denganbesaranatau nilai sekehendakmereka,”kataServas. Untuk itu, ServasmendesakKPK agar segeramenetapkanEliasDjo se- bagai tersangka dalamkasus tersebut. “KPK segera menetapkannya men- jadi tersangka. Jangan sampai orang bermasalah secara hukummalah ikut bertarung dalam pilkada,” kata dia. Eksekusi Putusan Servas jugameminta Pengadilan Negeri Ngada di Bajawa agar segera mengeksekusi putusan perdata dari MA dalam kasus tersebut. Lahanseluas1,5hayangdiatasnya dibangun gedung DPRD Nagekeo

yangmangkrak itumerupakan lahan milikmasyarakat adatLape, yang telah diserahkan kepada Remy Konradus. Namun, tahun2007,PemkabNagekeo membeli lahan tersebut dari Efraim Fao, orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Sejak 2007, masyarakat adat Lape memprotes langkah Pemkab Nagekeo, dan menyatakan bahwa lahan seluas 1,5 ha itu bukan milik Efraim Fao. Namun, klaim tersebut tak digubris Pemkab Nagekeo. Akibatnya, masyarakat Adat Lape mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bajawa. Sebagai tergugat I adalah Efraim Fao, tergugat II Pemkab Nagekeo, dan tergugat III DPRD Nagekeo. Di PNNgada, gugatan dikabulkan.Atas putusan PN Ngada, para tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang. Namun, Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, menguatkan

putusan PN Ngada.

Selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).MAdalamputusannya menguatkan putusan PN Ngada dan PT Kupang. Para tergugat belum kapok. Mereka mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Namun, PK mereka ditolak MA. “Kami masyarakat Adat Lape hanya menunggu eksekusi putusan kasasiMAoleh PNNgada,” kata dia. Yonas mengatakan, putusan perdata kasus tanah pembangunan gedung tersebut sudah final dan mengikat ( inkrach ), itu menegas- kan, Efraim Fao dan Elias Djo serta DPRD Nagekeo telah melakukan tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat adat Lape. “Oleh karena itu, Elias Djo dan jajarannya harus bertanggung jawab atas kerugian negara,” kata dia. [E-8]

Made with FlippingBook HTML5