SP170301

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 1 Maret 2017

Angket “Ahok Gate” Kandas?

D PR telah memba- cakan surat usulan hak angket terkait jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta atau lebih dikenal dengan angket “Ahok Gate” di rapat paripurna, pekan lalu. Angket tersebut diusulkan oleh sejumlah anggota Fraksi PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra serta rencananya dibahas pada awal Maret ini. Sementara, fraksi-fraksi partai pendukung pemerin- tah, seperti PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar sudah menyatakan menolak usulan hak angket

itu. Fraksi pengusul hak angket juga kini terus mela- kukan lobi-lobi agar salah satu hak DPR itu bisa dilanjutkan. Sumber SP di Jakarta, Rabu (1/3) mengatakan, hak angket itu akan kandas di tengah jalan. Sebab, jumlah anggota DPR yang menolak hak angket jauh lebih besar ketimbang pengusul. Apalagi, anggota fraksi pengusul juga tidak satu suara alias ada juga yang tidak setuju dengan hak angket. “Itu (usulan angket) akan kandas. Kita lihat saja nanti. Seperti tidak ada lagi

yang perlu dibahas DPR kalau angket itu sempat berlanjut. Akal-akalan saja itu (angket),” ujar sumber yang juga anggota Dewan itu. Dijelaskan, ang- daklanjuti, karena persoalan yang dihadapi Ahok masih dalam proses persidangan. Selain itu, mayoritas anggota DPR juga melihat politisasi per- sidangan Ahok sebagai ter- dakwa dalam kasus dugaa- an penistaan agama sangat kental. “Upaya hak angket ini hanya bertujuan untuk ket “Ahok Gate” sangat tidak rele- van untuk ditin-

tahap kedua Pilgub DKI Jakarta sebaiknya tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku. Bila UU menyatakan tidak perlu kam- panye terbuka maka KPU harus menjalankannya. Sebaliknya jika UUmewajibkan kampanye terbuka maka dijalankan sebagaimana mestinya. “Saya kira diskresi KPU itu ukurannya keman- faatannya,” ujar Irman kepada SP , Rabu pagi. Irman menuturkan, KPU perlu menjelaskan keperluan kampanye putaran kedua jika harus dilakukan. Hal itu agar tidak menjadi polemik antara dua kubu pendukung yang maju di putaran kedua. “Apakah ada keperluan kampa- nye mendesak atau tidak? Apakah itu ada di UU. KPU harus menja- lankan proses Pilkada sesuai UU,” tuturnya. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, KPU harus melakukan tindakan atau kebijakan mengacu pada UU dan Peraturan KPU. Kalau harus membuat cuti calon petahana, KPU harus mem- buat aturan yang jelas. “Ini ada pembatasan harus cuti petahana. Ini ada jabatan disuruh berhenti. Di sisi lain cuti itu mengu- rangi hak petahana,” jelasnya. Refly mengatakan, dalam UU jelas kampanye Pilkada satu putar- an saja. Dalam UU tentang DKI Jakarta tidak ada mengatur hal-hal kampanye putaran kedua. Ia menyarankan KPU untuk segera mengeluarkan peraturan yang mengatur ada atau tidaknya kam- p a n y e d i p u t a r a n k e d u a . Mengeluarkan diskresi, kata Refly, tidak perlu dilakukan karena tidak ada hal yang sangat genting dilaku- kan. “Waktu masih cukup kok. Keluarkan saja peraturan KPU dan enggak perlu diskresi. Tinggal ganti dua atau tiga pasal saja,” jelasnya. Refly mengaku dari dulu hanya setuju cuti calon yangmaju di Pilkada saat kampanye saja. Kampanye putaran kedua seperti di Pilkada Jakarta ditegaskan Refly tidak ada dasar hukumnya. [YUS/H-14] mengintervensi proses pera- dilan agar segera menjatuh- kan hukuman bagi Ahok. Ini erat hubungannya dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan tentunya sangat tidak baik bagi demokrasi,” kata dia. Sumber itu mengatakan, tidak ada yang salah dengan keputusan pemerintah yang tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebab, hingga kini proses sidang Ahok masih dalam pemeriksaan saksi. “Kalau jaksa sudah menga- jukan tuntutan, baru jelas. Pengusul (hak angket) yang mengerti hukum seharusnya tidak memaksakan kehen- dak,” tuturnya. [H-14] 

Kampanye Putaran II Pilgub DKI Mubazir

[JAKARTA] Kampanye terbuka putaran II Pilgub DKI yang sedang dipersiapkan KPU DKI Jakarta adalah langkahmubazir danmelang- gar hukum. Mubazir karena kedua pasangan calon (paslon) yang hendak bertarung di putaran II sudah sangat dikenal pemilih sehingga yang diperlukan hanyalah penajaman visi misi, bukan kampanye terbuka. Dinilai melanggar hukum karena kampanye yang ditetapkan sebelum melalui SK KPUD No 41/2016, berupa penajaman visi misi kandidat yakni berupa debat. SK KPUD itu ditandatangani Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno pada 16 November 2016. Dalam SK tersebut jelas disebutkaan bahwa tahapan kampanye di putaran kedua adalah penajaman visi misi (debat). Artinya, KPU DKI Jakarta telah merancang tahapan hingga putaran kedua secara lengkap. Namun di tengah jalan, ketika pasangan yang lolos ke putaran kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies- Sandi), muncul wacana perubahan aturan. Kampanye terbuka putaran II yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Pilkada, Peraturan KPU (PKPU), maupun SKKPUD, dimun- culkan sebagai tindakan diskresi KPU. Tim Pemenangan Ahok-Djarot tak bisa menerima niatan membuat jadwal kampanye terbuka di putaran II, walau dengan alasan diskresi. Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha, menyatakan, KPU DKI Jakarta seharusnya konsisten saja dalam menetapkan aturan sesuai SK yang sudah dibuat. “Di matriks jadwal jelas tertulis 'kampanye penajaman visi misi (debat)', tapi mengapa mau diganti?” katanya. Putu berharap ketika aturanmain sudah ditetapkan, perubahan bisa dimungkinkan bila ada perubahan aturan di atasnya. Semisal ada per- ubahan UU yang mendadak, atau ada putusan MK. "Tapi saat ini tak ada. Makanya tak logis.Ada problem hukum di keputusan KPU kali ini,"

adalah melayani publik DKI Jakarta ketimbang kampanye pilgub itu sendiri. Misalnya, kampanye terbu- ka bakal berimbas pada cuti Gubernur Ahok sehingga pelayanan publik termasuk penanganan banjir ter- ganggu. Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, pihaknya mempunyai diskresi untuk menata pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua agar lebih tertib dan adil. Salah satunya adalah KPU berencana menggelar kampanye pada putaran kedua, meski ditentang kubu Ahok-Djarot. Menurut Hadar, penataan itu dilakukan lantaran Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak mengatur secara lengkap aturan pelaksanaan pilkada putaran kedua. "Memang pengaturan terkait ini (Pilgub DKI putaran II) tidak leng- kap, tetapi KPU punya otoritas diskresi untuk menata pilkada lebih tertib dan memberikan rasa keadil- an kepada berbagai pihak, baik paslon maupun pemilih," ujar Hadar di Jakarta, Sabtu (25/2). Hadar mengatakan aturan dan petunjuk teknis terkait Pilgub DKI putaran II akan dibuat KPU DKI Jakarta, termasuk kampanye. Kampanye putaran II tetap dilaku- kan mengingat waktu yang cukup panjang sampai 19 April 2017. Dengan adanya kampanye, hak penduduk untuk mengetahui berba- gai hal tentang calon gubernur dan wakil gubernur lebih dalam bisa terpenuhi. Begitu juga hak pasang- an calon (paslon) untuk memper- kenalkan dirinya lebih dalam bisa terpenuhi. "Dalam masa kampanye itu, petahana wajib cuti agar adil dengan paslon calon lain," katanya. Meski menurut Hadar, KPUDKI Jakarta baru akan menyusun hal teknis, pada kenyataannya sudah ada SK KPU DKI Jakarta yang mengatur tentang kampanye yakni penajaman visi misi paslon. Tahapan inilah yang akan diubah menjadi kampanye terbuka. Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan, kampanye

foto-foto:istimewa

I Gusti Putu Artha

Ray Rangkuti

imbuhnya.

Diskresi

Ia meminta jadwal tahapan kam- panye terbuka yang digagas KPU DKI dibatalkan demi hukum karena melanggar PKPUNo 6/2016. PKPU hanya menyebut tahapan sosialisasi saja sehingga KPU seharusnya tetap membuat jadwal untuk penajaman visi misi dan program. Masalah ini dianggap serius oleh pasanganAhok-Djarot karena calon aturan baru tersebut akan membuat keduanya harus cuti lagi selama masa kampanye. Selain itu, ada kemungkinan kampanye terbu- ka malah merugikan melihat peng- alaman pada putaran I, di mana ada pihak-pihak yang menolak dan mengintimidasi kampanye mereka. Putu menilai apa yang ditempuh KPU DKI Jakarta membuat tak adanya kepastian hukum. Ia men- contohkan, perubahan aturan main ini berpotensi mendorong pasangan calon melanggar hukum misalnya terkait penggunaan dana kampanye. "Jadi ini dipaksakan sekali. Ini ibarat pertandingan sepakbola. Salah satu tim sudah kalah 1-0. Lalu dipak- sakan agar waktu ditambah 100menit lagi," kata Putu. Apabila terus dilanjutkan, kata Putu, pihaknya akan menggugat ke Bawaslu. KPU bisa terkena pelang- garan etik dan berpotensi kena sanksi pemecatan. "Kita sudah ingatkan, tapi dipaksa terus. Sepertinya ada hidden agenda ini," imbuhnya.

Putu mengaku, sebagai mantan komisioner KPU, dirinyamemahami lembaga penyelenggara pemilu memiliki diskresi. Namun, diskresi bisa dipakai ketika menghadapi sebuah masalah yang belum ada basis aturan untuk menyelesaikan- nya. "Tapi situasi sekarang kan tak seperti itu. Jadi kalau KPU bilang ini diskresi, logikanya tidak nyam- bung alias dipaksakan," kata Putu. Diskresi bisa diambil bila belum ada norma yang dibuat. Sementara soal kampanye di putaran kedua sudah diatur secara jelas berbentuk penajaman visi misi (debat) . "Lalu kok tiba-tiba di tengah jalan ada tafsir baru," katanya. Pengamat politikLingkarMadani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, kebijakan kampanye ter- buka di putaran kedua sehingga petahana harus cuti selama masa kampanye di Pilgub DKI Jakarta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Apalagi bila hanya disebutkan berdasarkan pada diskresi. "Kalau kampanye terbuka putar- an II berdasarkan diskresi, maka dasar hukumnya tidak kuat. Persoalannya, apakah diskresi ter- sebut digunakan secara tepat atau tidak," ujar Ray di Jakarta, Selasa (28/2). Penggunaan diskresi harus ada unsur daruratnya dan unsur kepen- tingan yang masif. Menurut dia, unsur yang lebih penting sebenarnya

Made with FlippingBook HTML5