SP180927

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 27 September 2018

Dua Ormas Islam Jadi Incaran

K onsorsium Kader Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah mendekla- rasikan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin. Kepastian tersebut disampaikan putri Gus Dur, Yenny Wahid, tidak lama setelah menerima kun- jungan calon wakil presiden Ma’ruf Amin di rumahnya. Sumber SP di internal partai politik peserta Pemilu 2019 menyebutkan, saat ini, baik di kubu Jokowi maupun Prabowo, masih berupaya

keras memperebutkan basis suara organisasi kemasyara- katan (ormas) Islam besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. “Basis suara ormas Islam masih menjadi rebutan. Kubu Jokowi merangkul basis Muhammadiyah,” kata sumber SP di Jakarta, Kamis (27/9). Dijelaskan, perebutan basis massa ormas Islam sulit dilakukan jika me- nunggu keputusan struktural suara NU, semen- tara kubu Prabowo mengincar basis massa

kepengurusan masing-ma- sing ormas. Salah satu cara yang mudah dilakukan adalah dengan menggan- deng tokoh-tokohnya. Kubu Prabowo sudah berhasil

Dahnil memilih mundur se- bagai dosen di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Univer- sitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Menurut sumber, jika dilihat dari sisi sejarah, maka salah satu partai politik pendukung Prabowo, yakni PAN juga akan membawa banyak gerbong kader mau- pun tokoh Muhammadiyah lainnya. “PAN dianggap sebagai partai orang-orang Muhammadiyah karena so- sok pendirinya, Amien, Rais, merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah,” kata sumber itu. [Y-7]

merangkul sejumlah tokoh Muhamadiyah, seperti Ketua Umum Pengurus Pusat

Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno. Tidak tanggung-tang- gung, Dahnil bahkan diper- cayakan menjabat posisi se- bagai koordinator juru bicara di koalisi Prabowo-Sandiaga.

Penghentian Reklamasi Tepat

[JAKARTA] Keputusan Pemprov DKI Jakarta meng- hentikan proyek strategis pembangunan pulau rekla- masi di pantai utara Jakarta dinilai tepat. Penghentian megaproyek reklamasi me- rupakan pembelajaran yang pahit, bahwa membangun itu harus mengikuti aturan yang berlaku, dan pemerintah harus bersikap tegas. Demikian benang merah pandangankalanganpengamat tata kota, yakni Jehansyah Siregar, Yayat Supriatna, dan NirwonoYoga, secara terpisah, Kamis (27/9). Jehansyah menilai, kepu- tusan Gubernur DKI Jakarta, AniesBaswedan, untukmeng- hentikan proyek reklamasi sudah tepat. “Itu sudah sesuai dengankajianyangmatangdari pemerintahpusat,Kementerian LingkunganHidup, Kemente- rian Kelautan dan Perikanan, serta berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan, memang reklamasi sebaiknya dihentikan,” katanya. Menurutnya, di eraMenko Maritim, Rizal Ramli, terjadi ketidaksepakatan terkait proyek reklamasi, sehingga sempat dihentikan. “Hanyasaja,setelah era Rizal Ramli moratorium tidak dilanjutkan. Kalau saja moratorium atau penundaan proyek reklamasi dilanjutkan, hasilnya juga sama seperti saat ini,” ujarnya. Dia mengungkapkan, ada kelemahandalamprosedur izin reklamasi di masa lalu. “Di era Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ada keten- tuan pengembang atau pihak swastawajibmemberikan15% dari benefit reklamasi untuk kas Pemprov, dan 20% untuk pembangunan rumah susun. Hal tersebut tidakburuk, hanya saja sulit diwujudkan, karena masyarakat akan menilai pihak swasta akan dominan dan akan lebih menguasai proyek reklamasi ketimbang pemerintah,” katanya. Hal yang terjadi, sambung-

nya, di era Gubernur Ahok diterapkan private sector led development atau swasta memprakarsai pembangunan. “Seharusnya dalam proyek berskala besar, yang diterap- kan adalah public sector led development , pemerintah yang di depan, bukan sektor privat. Artinya, pemerintahyangharus menetapkanzonasimanauntuk kawasan bisnis, pariwisata, RTH (ruang terbuka hijau), nelayan, dan sebagainya,” tandasnya. Jehansyah mengusulkan, sebaiknya peruntukan pulau reklamasi yang telanjur diba- ngundapat dikembangkankon- sep kawasan pantura Jakarta yang berarsitektur Nusantara. “Indonesia belum memiliki konsep urban pinggir pantai yang berskala besar, di mana di sana terdapat pusat bisnis, kuliner nusantara, kampung nelayan nusantara, dan ikon pusat kebudayaan nusantara. Sudah seharusnya Indonesia menggali potensi kebudayaan nusantara yangbervisi global,” katanya. Dia mencontohkan, ne- gara-negara Asia yang maju, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, sudah menyadari budaya-budaya mereka bisa dipasarkan secara global. Hal senada disampaikan Yayat Supriatna. “Kewenangan terkait proyek reklamasi ada di tangan gubernur, sejak zaman Foke (Fauzi Bowo), Ahok, hingga Anies. Hal ini sudah sesuai dengan Keppres 52/1995.GubernurAnies ingin kembali padaaturanyangbenar yang berlaku,” kata Yayat. Keppres52/1995dimaksud adalah tentangReklamasi Pan- tai Jakarta. Keppres tersebut memberikan wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura Jakarta kepada Gu- bernur DKI Jakarta. Menurut Yayat, ke depan peruntukankawasan reklamasi sepenuhnya ada di tangan gu- bernur. “Apakah nanti akan di bagi zonasi-zonasi pariwisata,

hutan kota, kampung nelayan, dan zonasi lainnya, semuanya ada di tangan gubernur,” ujarnya. Penataan Ulang Secara terpisah, Nirwono Yogamenilai penghentianpro- yek reklamasi oleh Gubernur Anies Baswedan harus diikuti dengan kepastian rencana se- lanjutnya. Hal yang terutama adalah rencana pemanfaatan empat pulau yang telanjur dibangun. “Pemprov DKI harus menjelaskan kembali rencana penataanulangkawasanpantai utara yang berkelanjutan atau berwawasan lingkungan, di mana pulau-pulau (reklamasi) yang sudah terbangun masuk di dalamnya. Pulau rekla- masi ini jelas tidak mungkin dihancurkan. Dan ini harus dijelaskan kepadamasyarakat luas,” ujarnya. Lebih lanjut, kataNirwono, Pemprov DKI Jakarta juga harus siapmenghadapi gugatan hukumdari para pengembang reklamasi. Selain itu, juga harus memiliki solusi yang berkeadilanuntukmemberikan kepastian investasi di masa mendatang. “Pengembang tentumem- butuhkan kepastian hukum untuk berinvestasi dalampem- bangunan ke depan,” katanya. Pulau-pulau yang sudah telanjur dibangun dapat di- gunakan untuk kepentingan publik, misalnya untuk RTH, hutan konservasi, atau jika Jakarta serius ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, kawasan tersebut dapat di- kembangkan menjadi ruang terbuka olahraga, berupa kompleks olahraga baru bertaraf internasional. Menurut Nirwono, peng- hentianmegaproyek reklamasi merupakanpembelajaranyang pahit, bahwa membangun itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Ketegasan pemerintah juga sangat dibu- tuhkan. [RIA/161]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online