SP180427

Suara Pembaruan

Utama

2

Jumat, 27 April 2018

Jokowi Sudah Tentukan Cawapres Pilihan

P emilihan Presiden Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pun baru dibuka pada Agustus 2018. Namun, hiruk pikuk mengenai nama-nama yang bakal bertarung semakin menghangat. Sejauh ini, sejumlah ka- langan menilai akan terjadi pertandingan ulang ( re-match ) antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto seperti Pilpres 2014. Untuk itu, menjadi mena- rik menyimak tokoh yang ba- kal dipilih Jokowi dan (Pilpres) 2019 masih sa- tu tahun lagi.

Prabowo untuk mendampingi mereka. Nama Cawapres ini menjadi strategis karena me- nentukan tingkat elektabilitas capres. Terdapat sejumlah na- ma yang beredar baik secara terang maupun malu-malu ba- kal menjadi cawapres. Dari sejumlah nama yang beredar itu, Jokowi disebut telah me- nentukan cawapres pilih- annya. Seorang sumber

tersebut diyakini dapat mere- dam serangan lawan politik yang selama ini membangun opini Jokowi dan partai pen- dukungnya anti-Islam. Hal ini lantaran nama ter- sebut berasal atau dikenal de- kat dengan organisasi masya- rakat (Ormas) Islam yang be- sar. Setidaknya sejauh ini na- ma pilihan Jokowi ke- rap membela saat ma berkaitan dengan isu agama. "Dari segi kapabilitas pun sudah terpenuhi karena per- nah menjadi bagian dari legis- Jokowi diserang oleh lawan politik teruta-

latif, eksekutif dan bahkan yudikatif. Elektabilitas dari sejumlah survei tidak terlalu buruk. Jadi cukup rasional ji- ka Jokowi memilih nama itu," kata sumber itu. Namun, sumber yang sa- ma masih enggan membeber- kan nama cawapres pilihan Jokowi ini. Jokowi pun masih menyimpan rapat nama terse- but sambil melihat perkem- bangan dinamika politik yang terjadi beberapa bulan ke de- pan. "Nanti dilihat saja per- kembangannya bagaimana ya. Komunikasi masih terus diba- ngun," katanya. [F-5]

menyebut nama ca- wapres itu diyakini tidak akan membuat par-

tai-partai pendukungnya sakit hati karena tidak berasal dari partai politik. Selain itu, nama

Politik Uang Pemilu 2019 Bakal Masif

[JAKARTA] Pesta demo- krasi bangsa Indonesia pada 17 April 2019 mendatang bukan hanya memilih pre- siden dan wapres melain- kan sekaligus memilih 20.526 anggota DPR, DPD, dan DPRD. Wapres Jusuf Kalla menyebut pemilu le- gislatif dan pilpres serentak itu sebagai pemilu paling rumit di tingkat dunia. Para pengamat politik menyebut kerumitan itu ba- kal seiring dengan kecurang- an yang masif. Pada pemilu serentak nanti para kandidat legislator maupun partai poli- tik bakal all out . Kecurangan diprediksi dapat terjadi pada tahap pencalonan, pendaftar- an, kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara, yang mendegradasi kualitas pemilu. Karena itu KPU dan Bawaslu, serta Kejaksaan dan Kepolisian yang terga- b u n g d a l a m S e n t r a Penegakan Hukum Terpadu (Ga k k umd u ) , b a h k a n PPATK dan KPK, perlu se- rentak bergerak menangkal politik uang yang berujung pada kecurangan dalam pe- milu. Kewaspadaan bukan hanya tertuju pada parpol atau para kandidat legisla- tor, melainkan juga penye- lenggara pemilu. Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai, Pemilu 2019 dibayangi potensi poli- tik uang yang masif. Praktik tersebut dimulai dari pembe- rian uang mahar pencalonan kepada partai, donasi politik melampaui batas ketentuan, dan pemberian imbalan ke- pada pemilih. “Potensi politik uang se- benarnya merupakan an- caman berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang berpeluang mendegradasi kualitas de- mokrasi,” kata Arif di Jakarta, Jumat (27/4). Pada Pemilu Legislatif 2014, Bawaslu hanya me-

sampai saat ini belum ada metode hebat untuk mence- gah politik uang berlang- sung selama pergelaran pe- milu. “Sebenarnya bisa ka- lau penegakan hukumnya efektif. Namun, desain pe- milu kita tidak membuat penegakan hukum jadi efektif,” katanya. Bahkan di daerah, kata- nya, para pengawas tersebut bisa kongkalikong dengan peserta karena mereka mempunyai keberpihakan p a d a c a l o n t e r t e n t u . Terutama calon petahana yang bisa mengintervensi proses hukum. Pada Februari lalu, D e w a n K e h o r m a t a n Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sank- si berat berupa pemberhen- t i a n k e p a d a a n g g o t a Panwas dan Komisioner KPU di daerah terkait pe- l angga r an kode e t i k . Mereka yang diberi sanksi ada l ah Ke t ua Panwa s Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Ketua Panwascam Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Ketua KPU Kabupaten Puncak, Papua, dan anggota Panwa s c am Du r i poku Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. DKPP juga memberikan sanksi peri- ngatan keras kepada ketua d a n a n g g o t a P a nwa s Kabupaten Bandung Barat, serta anggota KPU Bali. “Dibutuhkan penegakan hukum efektif. Kalau seka- dar politik uang, itu baru proses kejahatannya se- dangkan yang ditakutkan itu justru administrasinya,” katanya. Refly berpendapat se- makin sederhana sistem pe- milu maka potensi kecu- rangan semakin kecil. Sebab pilihan sistem pemi- lu di Indonesia adalah pro- porsional terbuka, maka po- tensi kecurangannya lebih besar. “Sistem di Amerika Serikat adalah sistem dis-

trik. Potensi kecurangannya lebih sedikit, apalagi penga- wasan dan penegakan hu- kumnya sudah mapan,” ka- tanya. Sistem proporsional ter- tutup, menurut Refly, po- tensi kecurangannya lebih sedikit. Kecurangan masih akan tetap ada meski hanya berlangsung antarpartai po- litik saja. Sedangkan de- ngan sistem proporsional terbuka, tidak hanya partai politik yang bersaing tetapi juga antarcalon dalam par- tai yang sama. “Potensi pelanggaran politik uang dalam Pemilu 2019, terutama pemilu le- gislatif, cukup tinggi meng- ingat sistem pemilu terbuka yang didasarkan perolehan suara terbanyak,” katanya. Dalam hal penanggu- langan kecurangan pemilu, e-voting atau pemungutan suara secara elektronik di- nilai sebagai salah satu upa- ya yang paling efektif. Deputi Bidang Teknologi I n f o rmas i Ene rg i dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Eniya Listyani Dewi mengatakan, banyak hal positif dari pemanfaatan e-voting dalam proses pe- mungutan suara. Penggunaan elektronik dalam pemilu bisa mewu- judkan pemilu yang akunta- bel dan transparan. Sistem pemilu elektro- nik dapat meningkatkan ta- ta kelola pemilu dan kuali- tas pemilu. Pemilih pun akan lebih percaya pada proses pemilu karena kecu- rangan bisa dicegah. “ E-voting adalah sebuah sistem proses digitalisasi di tempat pemungutan suara (TPS) yang dimulai dari pro- ses pembuatan surat suara elektronik, lalu pemilih mela- kukan pemungutan suara dan hasilnya direkam dan dicetak berupa struk audit untuk di- masukkan ke kotak audit,” katanya. [R-14/D-14/R-15]

nyebut terdapat 85 kasus politik uang meski banyak kajian yang menyebutkan bahwa money politic saat itu sangat masif dan terang -terangan. Pada tataran ber- beda, gejala serupa juga tampak dalam Pilkada Serentak 2017 lalu ketika Bawaslu menyebut 600 ka- sus dugaan politik uang. “Potensi munculnya ka- sus serupa dengan skala le- bih besar layak mendapat perhatian para penyeleng- gara Pemilu dan para pene- gak hukum. Apalagi, pada 2019 nanti pemilu akan di- laksanakan serentak, yang kemungkinan membuat pa- ra kandidat dan partai all out , termasuk kemungkinan menjalankan strategi cu- rang demi memenangi per- saingan politik,” ujar Arif. Secara terpisah penga- mat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan,

tidak ada perbedaan soal potensi kecurangan antara pemilu tahun depan dan ta- hun pemilu-pemilu sebe- lumnya. “Sistemnya tetap proporsional terbuka untuk DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sistem seperti ini ti- dak hanya antara partai po- litik yang bersaing, tetapi antarcalon di satu partai ju- ga bersaing agar mendapat- kan suara banyak. Karena itu, potensi kecurangan ska- lanya jauh lebih masif,” ujar Refly, Jumat (27/4). Ditambahkan, potensi kecurangan tersebut bisa terjadi terutama dalam pro- ses pemungutan dan peng- hitungan suara karena pe- milu dilaksanakan secara serentak, walaupun ke- mungkinan perhatian seba- gian besar orang disebut- kannya tertuju hanya pada pemilihan presiden (pilp- res) saja.

Pemilu serentak bakal memilih 575 anggota DPR pusat, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD pro- vinsi dan 17.610 anggota DPRD kabupaten/kota. Jumlah calon anggota legis- latif pada Pemilu 2019 jelas bertambah secara signifikan karena penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi di masing -masing lembaga tersebut. Menurut Refly, penegak- an hukum tumpul membuat aturan tidak mampu mence- gah orang-orang jahat yang melakukan pelanggaran dan kemudian tetap terpilih. “Jika hukum tersebut efektif dan efisien, maka orang-o- rang tersebut bisa dicegah dengan didiskualifikasi dari kontestasi,” katanya. Selain karena penegak- an hukum tidak efektif, Tumpul

Made with FlippingBook - Online magazine maker