SP161112

Suara Pembaruan

28

Sabtu-Minggu, 12-13 November 2016

Kampanye PilgubDKI Bawaslu: Agus-Sylviana Terbanyak Melanggar

tempat harus diberikan keamanan dan kenyamanan, sehingga dia bisa menyam- paikan visi dan misinya ke masyarakat langsung. Pada saat dia (pasangan calon) ingin apa, ingin apa, ngomong langsung, dan itu tidak boleh dihalangi, dihambat," ung- kapnya. Ia menyampaikan, polisi berkewajiban melakukan pengamanan agar pasangan calon dapat melakukan kam- panye. Berapa besar jumlah pengamanannya, bergantung ancaman dan situasi di lapangan. "Polisi dalam melakukan tindakan berdasarkan pada ancaman. Kita tahu pada beberapa hari yang lalu ada sekelompok orang yang mencoba menghambat atau membatasi paslon nomor urut dua untuk melakukan kam-

panye, dan melakukan tin- dakan-tindakan yang tidak sepantasnya, bahkan mende- kati perbuatan melanggar hukum. Polisi berkewajiban mencegah itu terjadi. Jangan melihat dari besar kecilnya pasukan, tapi upaya pence- gahan dilakukan," katanya. Ia menegaskan, bukan hanya pada pasangan nomor urut 2, polisi juga melakukan pengamanan pada pasangan lainnya. Peduli Lalu Lintas Sementara itu, Indonesia TrafficWatch (ITW) menilai, ketiga pasangan calon Gubernur DKI belummenun- jukkan kepedulian bahkan pemahamannya tentang lalu lintas Ibukota Jakarta. Sehingga, belum ada indika- si akan terwujudnya keaman- an, keselamatan, ketertiban,

kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas di Ibukota Jakarta. "Padahal masalah kema- cetan lalu lintas merupakan prioritas utama yang harus diatasi. Sebab, kemacetan sudah mengganggu aktivitas dan kreativitas masyarakat, bahkan menimbulkan keru- gian materi yang sangat besar akibat pemborosan penggu- naan bahan bakar," ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan kepada SP , Sabtu (12/11). Menurut Edison, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan sekaligus cermin budaya dan potret modernitas sebuah bangsa. Sehingga, masyarakat yang sejahtera, makmur, pasti berada dalam negara yang pemerintahannya sudah mampu mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas. [Ant/RIA/BAM/G-5]

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) berbincang dengan pedagang saat mengunjungi Pasar Paseban di Jakarta, Jumat (11/11). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi pedagang pasar tradisional.

[ J AKA RTA ] B a d a n Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta men- catat pasangan nomor urut s a t u Ag u s Ha r imu r t i Yudhoyono-Sylviana Murni terbanyak melakukan pelang- garan selama periode kam- panye 28 Oktober hingga 10 Novembe r 2016 pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. "Dugaan terjadi 15 pelang- garan," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti di Jakarta, Sabtu (12/11). Bawaslu juga mendata pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat (Ahok- Djarot) danAnies Baswedan- Sandiaga Uno melakukan enam pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Agus- Sylviana yakni keberadaan relawan yang belum terdaftar, tidak ada izin kampanye, keterlibatan anak di bawah usia dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentu- an. Pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan Ahok- Djarot berupa penggunaan fasilitas negara, relawan belum terdaftar dan kegiatan yang tidak memiliki izin kampanye. Pelanggaran pasangan Anies-Sandiaga dugaan politik uang, keterlibatan anak-anak, penggunaan tem- pat ibadah dan tidak ada izin kampanye. Mimah meminta para

pasangan calon gubernur-wa- kil gubernur DKI Jakarta itu mematuhi aturan dan men- jaga keamanan melalui kampanye damai. Selama periode 28 Oktober-10 November 2016, Bawaslu DKI juga menerima laporan 137 lokasi kampanye yang dilakukan tiga pasang- an calon. Lokasi kampanye itu meliputi 31 lokasi di Jakarta Barat, 10 lokasi (Jakarta Pusat), 27 lokasi (Jakarta Timur), 24 lokasi (Jakarta Utara), 44 lokasi (Jakarta Selatan) dan satu titik di Kepulauan Seribu. PasanganAnies-Sandiaga terbanyak melaporkan loka- si kampanye yang tersebar pada 82 lokasi, pasangan Ahok-Djarot melaporkan 52 lokasi kampanye, dan Agus- Sylviana sebanyak satu lokasi. Pihak Bawaslu DKI menemukan 32 spanduk yang mengandung unsur kampanye negatif terdiri dari 18 spanduk di Jakarta Pusat, tujuh span- duk di Jakarta Timur, tiga spanduk di Jakarta Barat, dua spanduk di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Mimah menuturkan petu- gas pengawas pemilu telah menindak langsung beberapa temuan pelanggaran dan sebagian masih proses tindak lanjut. Tindakan yang dila- kukan petugas seperti pem- bubaran kampanye pasangan Ahok-Djarot di RPTRA Jakarta Selatan dan teguran t e rhadap ca l on Wak i l

Gubernur Sylviana saat mendatangi majelis taklim di Kelapa Gading Jakarta Utara, sementara pasangan Anies-Sandiaga ditindak karena dugaan melakukan politik uang saat kampanye. Melawan Hukum Di tempat terpisah, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana menegaskan, masyarakat tidak boleh mem- batasi hak kampanye pasang- an calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebab, perbuatan itu melanggar hukum. Polisi bakal melaku- kan proses hukum apabila terjadi tindak pidana. "Setiap orangmempunyai hak melaksanakan demokra- sinya, termasuk pasangan calon untuk melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan aturan yang ditetap- kan KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Semua orang boleh melakukan haknya berkam- panye. Tidak ada yang boleh membatasi orang datang ke mana untuk berkampanye. Jadi kalau sudah masyarakat membatasi hak kampanye seseorang, itu melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Suntana di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/11). Dikatakan, berkaitan dengan adanya penolakan kampanye pasangan calon, polisi melakukan penjagaan dan mencegah agar hal itu tidak terjadi. "Mengingatkan masyara- kat, supaya siapa pun pasang- an calon yang menuju suatu

Made with FlippingBook - Online catalogs