SP160908

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 8 September 2016

Gerindra Tampung Kepala Daerah yang Dicopot?

B elum lama seorang kader par- pol yang menjabat kepala dae- rah dicopot dari kepengurusan partai. Sumber SP menyebutkan, sang kepala daerah tak lama terlalu lama kehilangan “induk” partai. "Kepala daerah itu sudah dipinang Garuda,” kata sumber tersebut di gedung parlemen, Rabu (7/9). Sumber itu mengungkapkan, kepala daerah itu dicopot menjelang musyawarah daerah (musda) parpol-

nya. “Terlalu keras mengkritisi ke internal,” katanya. Tak lama setelah pencopotan sebagai elite parpol, Ketum Gerindra

disampaikan kepada Ketua Gerindra Sulawesi Selatan saat keduanya ber- temu di rumah dinas gubernur. Sumber itu mengungkapkan, partai- nya ingin bertemu dengan dia untuk membicarakan banyak hal. "Beliau itu butuh orang yang bisa diajak bica- ra tentang bangsa dan persoalan lain," tuturnya. Ia melanjutkan, sebelumnya sudah ada tiga parpol yang menawari posisi penting di struktural masing-masing partai itu. [W-12]

menawarkan posisi penting di partai tersebut. “Gerindra melihat kapasitas dan kua-

litas si kepala daerah. Kami sudah menghu- bungi, dan dia bersedia bertemu,” katanya. Sumber itu menuturkan, rencana pertemuan dengan Prabowo juga

Butuh Pemimpin Bernyali untuk Menata Jakarta

SARA dan Penggusuran Tak Pengaruhi Ahok

[JAKARTA] TensipolitikDKI Jakarta menjelang pendaftaran pasangan calon semakin tinggi. Serangan terhadap calon kepa- la daerah petahana Basuki T Purnama aliasAhok dan bakal calon lainakansemakinkencar. “Apalagi, saat ini masih banyak partai yang belum mengumumkan sikap, khusus- nya PDI-P, yang memiliki golden ticket di Pilgub DKI Jakartamendatang,” ujar pene- liti Populi Center Nona Evita Nona kepada SP di Jakarta, Kamis (8/9). Setelah diterpa isu hukum, seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta, kataNona, Ahok sekarang dihantamisu-i- su terkait suku, agama, dan ras (SARA) dan juga isu penggu- suranatau lebih tepat isu reloka- si.Namun,Nonamenilai kedua isu belumcukup kuatmengge- rus elektabikitasAhok. “Kalau untuk menggerus elektabilitas Ahok, isu-isu ini belum cukup kuat, karena dari data survei kami ternyatamasih banyak masyarakat yang puas dengan kinerja petahana,” ujarnya. Selain itu, kata dia, pemilih DKI Jakarta memiliki literasi politik yang baikmeng- ingat sudah rasional dalam menentukan pilihan. buat Ahok. Bisa positif. Ahok berada pada posisi sebagai korban. “ Pengamat komunikasi po- litik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menambahkan, serangan untuk menjatuhkan Ahok memang akan semakin masif. Namun, Ahok dinilai mendapat keuntungan positif atas berbagai serangan itu. “Serangan pasti masif. Tetapi, jangandianggap seranganyang kianmasif itu jelek buatAhok. Bisa positif.Ahok berada pada posisi sebagai korban politik, Jangan dianggap serangan yang kian masif itu jelek

sehingga masyarakat menjadi simpati,” katanya. Dikatakan, isuSARAtidak akan efektif terhadap Ahok. ElektabilitasAhokdapat sedikit terganggu justru terkait dengan kasus-kasus penggusuran. Namun, pengaruhnya akan te- rasa jika isu itudiangkap secara empirik. “Kalau secara data Ahok salah,maka elektabilitas- nya bisa turun. Kalau serangan tidak berbasis data, itu justru akanmenaikkanAhok,”katanya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI)Boni Hargensmengatakan, serangan atasAhoksangatsia-sia.“Boleh- boleh saja ada pengaruhnya isu SARA, tapi tidak signifikan. Masyarakat memiliki hati nu- rani untuk mengukur dan mempunyai otonomi untuk menentukan pilihan,” katanya. Dikatakan,kampanyehitam merupakan proses politik yang tidaksehat.“Itusemuadilakukan lawan-lawan Ahok yang tidak cerdas dan tidak siap berdemo- krasi. Ini yang saya sebut me- reka itukelompokpecundang,” tukasnya. VideoMahasiswa UI Sementara itu,menanggapi video yang mengandung isu SARAolehmahasiswaUI dan menyerang dirinya, Ahok me- ngatakan, hal tersebut tidak pantasdisampaikanolehseorang mahasiswa. Ahok mengaku kesal dengan mahasiswa yang membuat video seperti itu. “Saya pikir dia melanggar. SayatidakberhakmengurusUI. Tetapi, kalau saya, akan saya pecat mahasiswa begitu,” kata Ahok. Sebab, ujarnya, universitas merupakan tempat mereka kuliah dan dibiayai negara de- ngan memakai uang APBN. Dengan demikian, ujarnya, mahasiswa tersebut dibiayai seseoranguntukmelakukanhal tidak terpuji seperti itu. “Saya tidak rela uangpajak dari hasil kerja saya untuk membiayai seorangmahasiswa yangketika lulus nantimenjadi seorangyang rasis. Seharusnya dia dikeluarkan. Bila perlu dia pindah keTimurTengah, bikin parpol kalaumaumenumbang- kan Pancasila,” ujarnya. [YUS/C-6]

SP/Carlos Roy Fajarta Barus

Aktivitas warga di rumah susun sewa Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (8/9) pagi.

[JAKARTA] Sebagai ibukota negara, Jakarta harus ditata kembali agar betul-betul bisa menjadi kota metropolitan yang modern, nyaman, dan manusiawi. Selama ini terjadi pembiaran-pembiaran dalam penataan Ibukota.Wargadiberi izin untuk membangun di bantaran kali atau berdagang di trotoar jalan. Semua masalah itu lama terakumulasi dan tidak ada pihak yang bernyali untuk mengembalikanKota Jakarta sebagaimana fungsinya. Jakarta tidak bisa dibiarkan terus kumuh. Gubernur DKI Jakarta Basuki TPurnama aliasAhok berupaya untukmemperbaiki kondisi Jakarta agar menjadi kota yang nyaman bagi war- ganya, meski untuk itu pop- ularitas dan elektabilitas dia menjelangPilgubDKI Jakarta terancam. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, agar pembangunan Jakarta berha- sil dibutuhkan aktor kuat dan bernyali untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan. “Mengatur masyarakat dan membangun Jakarta memang dibutuhkan seorang aktor kuat, bernyali, danmemiliki karakter pemim-

pin yang kuat, sehingga tidak ada ruang negosiasi atau pemimpin yang bisa dibeli,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Kamis (8/9). Dikatakan, setelah kepe- mimpinanAli Sadikin, Jakarta sudah lama kehilangan tokoh yang berkarakter kuat dan bernyali untukmenata Jakarta agar kembali menjadi kota metropolitan yang modern, nyaman, dan manusiawi. “Semua gubernur memang memiliki karaktermasing-ma- sing. Gubernur yang sekarang ini (Ahok), lebih dominan dalammengambil keputusan, sehingga peran seperti wali kota, camat, lurah, atau RT/ RW tidak tampak,” tuturnya. Dia menyarankan, mes- kipun Jakarta butuh seorang pemimpin yang berkarakter dan bernyali, namun sinergi- tas dengan pihak lain, seperti wali kota, camat, lurah atau bahkan RT/RW perlu dijaga. Mereka punperludiberi ruang untuk menyampaikan pro- gram-program pemerintah. Menurutnya, langkah berani dan bernyali Ahok tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Tujuan Gubernur Ahok yang baik itu harus didukung oleh SKPD.

Masalahnya, dukungan itu belum sepenuhnya berjalan baik, bahkan ada kesan guber- nur yang harus melakukan semuanya. Jadi, kini semuanya terfokuskepadaAhok.Padahal, SKPDseharusnyajugamampu menjalankan fungsinyamem- bantu gubernur,” kata Yayat. Diamencontohkan, dalam masalah penggusuran, SKPD seharusnya bisa mencairkan solusi yang tepat. “Warga akan rela digusur atau dipindahkan selama mereka mendapatkan tempat yang lebih layak. Solusi positifnyaadalahmencarilokasi relokasi yang dekat dengan pusat ekonomi ataumemban- gun pasar, layanan kesehatan, sekolah,dantempatusahayang mendukung warga yang dire- Hal senada dikatakan pengamat perkotaan Firdaus Ali. Menurutnya, langkah penataan Jakarta oleh Ahok sudah sesuai aturan. “Saya selalu mengatakan, apa yang dilakukan Ahok adalah peng- geseran bukan penggusuran. Wargadiberi opsi untukpindah kerusun.Kalaumerekadiharus- kan untuk membayar sewa rusun setelah tiga bulan, itu merupakanpembelajaran agar warga tidak manja,” ujarnya. lokasi,” ujarnya. Sesuai Aturan

Firdaus berharap,masalah penggeseran warga tidak dikapitalisasiolehlawan-lawan politikAhok untukmenjatuh- kannya menjelang Pilgub Jakarta, Februari 2017. Sebab, pembenahan-pembenahan yang dilakukan Ahok sudah ada pada jalur yang benar. Dia jugamempertanyakan keabsahan warga yang men- diami tanah yang bukan miliknya. “Ahokmenegakkan undang-undang agar warga taat hukum, mereka tidak seharusnya berdiam di tanah milik negara. Lalu, bangunan yangmemiliki sertifikat,Ahok juga sudahmemberikan uang ganti rugi. Jadi, saya rasa, ini sudah manusiawi. Kalau Jakarta tertata dengan baik yang menikmati juga kita semua,” katanya. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi memastikan tidak ada solusi lain bagi warga yang terkena penertiban di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,selainmasukkerumah susun (rusun) yang disediakan DinasPerumahandanGedung Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut terkait masih ada warga yang nekat bertahan di lokasi bekas penertiban meskipun tinggal di bawah tenda. [161/160/D-14]

Made with FlippingBook Learn more on our blog