SP170927

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 27 September 2017

Pilgub Jabar, Koalisi Gerindra-PKS Goyah?

K oalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Se- jahtera (PKS) di Pilgub Jawa Barat 2018 dikabarkan goyah. Apa musababnya? Santer terdengar Ketua DPD Gerin- dra Jabar berkukuh mencabut dukungan kepada pasangan yang sudah ditetapkan DPP Gerindra, yakni Deddy Mizwar (De- miz)-Ahmad Syaikhu. “Ketua DPD Gerindra Jawa Barat kembali melancarkan manuver tak mendukung koalisi Gerindra-PKS yang mengusung

Demiz-Ahmad Syaikhu dalam Pilkada Jawa Barat 2018 menda- tang,” kata sumber SP , di DPR, Selasa (26/9) malam. Sumber itu mengungkapkan, Ketua DPD Gerindra Jabar itu kecewa dengan PKS dan Deddy. Alas- koalisi dan pengusungan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dan komunikasi yang baik antara mereka. “Awalnya, kami memang annya, karena sejak dilakukan komitmen

akan berkoalisi dengan PKS, namun dalam perkembangannya tidak ada komunikasi dari kedua pihak, PKS maupun Demiz. Dan ada ketidakyakinan dari pasangan calon sehingga

sebagai penanggung jawab di provinsi. DPD yang harus mem- fasilitasi atau meyakinkan ketua umum tentang dinamika dan perkembangan politik di Jawa Barat,” katanya. Dia menegaskan siap mem- pertanggungjawabkan keputusan DPD. “Kami kan juga mesti menyampaikan aspirasi daerah. Mereka yang tahu peta pertem- puran di wilayahnya. Namun, kami juga optimistis, ini akan segera mencair,” kata sumber itu. [W-12]

DPD akan mencabut dukungan,” kata sum-

ber itu. Selain itu, ungkapnya,

muncul desakan dari kader-ka- der karena perkembangan yang tidak memuaskan itu. “Walau ada komunikasi mereka dengan pusat (DPP Gerindra), tapi DPD

PKI Bukan Musuh Utama Bangsa

[JAKARTA] Ajaran atau ideologi komunisme secara praktis sudah gagal. Partai Komunis Indonesia (PKI) sulit bangkit karena sudah ada payung hukum jelas yang melarang organisasi tersebut maupun penye- baran ajaran komunis. Karena itu musuh utama bangsa saat ini bukan lagi PKI, melainkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perilaku feo- dalistis di kalanganpejabat, narkotika, terorisme, radikalismedan intoleransi, serta kemiskinan. Daripada menggelorakan sema- ngat rakyat untukmelawanPKI, partai yang tidak akan ada, lebih baik energi bangsa ini disatukan untuk musuh utama yang ada di depan mata. Demikian rangkuman pendapat danpernyataanKetuaUmumMUIKH Ma’rufAmin, KetuaUmumAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hari- yadi Sukamdani,Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, sosiolog Universitas Airlangga Ba- gong Suyanto, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah politikus secara terpisah, Selasa (26/9) dan Rabu (27/9). Ma’ruf meminta seluruh ulama dan elemen terkait tidak terpancing dengan isu bertumbuh kembali PKI yang didengungkan untuk membuat stabilitas bangsa terganggu. “Kami mendengar ada rencana aksi demo tanggal 29 nanti, menurut saya tidak perlu ada demo itu lagi. Bangsa kita sudah berjalan sebagai- mana mestinya, dan PKI sudah mati sejak 80 tahun yang lalu,” katanya. Sementara itu menurut Hasto, Pilpres 2014 Pak Jokowi dituduh komunis dan keturunan Tionghoa. Manakala Jokowi mampumenyele- saikanmasalah rakyat dengan segala tantangan yang dihadapi, kompetitor politik kesulitan sehingga mendaur ulang isu tersebut. “Bagaimana saat itu Pak Jokowi dituduh komunis dan keturunanTionghoa. Isu itu sekarang didaur ulang, padahal Pilpres 2014 sudah selesai,” katanya. KepemimpinanJokowiyangturun ke bawah danmampumenyelesaikan masalah rakyat dengansegala tantang- an yang dihadapi sehinggamembuat kompetitor politik kesusahan. Dari sisi kebijakan, sangat sulit untuk mengkritisi Jokowi yang mampu menjabarkan prinsip membangun bangsa dari pinggiran. “Sehingga digunakan isu tak sehat seperti ini, hanya karena ambisi kekuasaan,” kata Hasto. Bagi PDI-P, seharusnya isu de-

terkait PKI. “Korupsi yang masih merajalela dan sikap intoleransi juga menjadi musuh utama dan segenap komponen bangsa harus bekerja sama untukmengatasinya,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai De- mokrat Syarief Hasan mengatakan kewaspadaan terhadap paham ko- munisme suatu keniscayaan namun isu-isu komunisme dan PKI jangan dipolitisasi untuk Pilpres 2019. HariyadiSukamdanimenegaskan, dunia usahamembutuhkan dinamika politik yang lebih stabil untuk me- ngeksekusi rencanabisnis dan sebagai jaminan perbaikan iklim investasi. Jika dinamika politik dan keamanan dalam negeri tidak kondusif, upaya pemerintahmemberikan kemudahan investasi akan sia-sia. Terkait isu PKI, baikmasyarakat dan pengusaha menurutnya sudah lebih cerdas bahwa isu tersebut untuk menjatuhkan Pemerintahan yang ada saat ini. Sementara itu, para pengusaha belum terlalu khawatir berlebihanmenyikapi kondisi politik saat ini. Menurutnya, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah cukup matang dalam berpolitik. “Kita bisa baca isu PKI untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi, ma- syarakat dan pengusaha tidak bodoh, komunis sudah tidak laku sekarang. Yang tinggal komunis hanya Korea Utara. Tiongkok pun sekarang sudah tidak komunis murni, kombinasi dengan kapitalisme,” ujarnya. Meski demikian, isu-isu seperti intoleransi diakuinya lebih dikhawa- tirkan pengusaha karena membelah persatuanmasyarakat dan pada akhir- nya akan membuat perekonomian Indonesia semakin mundur. Selain itu, membuat kepercayaan investor asing yang sudah menanamkan in- vestasinya di dalamnegeri berkurang. Padahal proses menanamkan inves- tasi tidak memerlukan biaya sedikit. “Biayanya besar sekali. Masalahnya sebenarnya kalau politik selesaikan saja tidak perlu anarkis. Kalau tidak ada kedewasaan dengan yang sedang bermasalah, ini repot, akan terus menimpali,” ujar Hariyadi. Dia pun mengaku, pengusaha sudah setengah mati menjaga laju perekonomian Indonesia. Sehingga, pemerintahdiharapkandapatmenjaga stabilitas politik agar ekonomi tidak terganggu. “Kita setengah mati jaga ekonomi,” tegasnya. [O-2/YUS/MJS/Ant/R-15/C-6/H-14]

mikian tak perlu dibongkar karena rekonsiliasi secara alamiah sudah berjalan di masyarakat tanpa campur tangan politik negara. Tigor Naipospos menilai isu kebangkitan PKI dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan, isu ini sekarangdimanfaatkan untukmenggoyangkan pemerintahan Jokowi-JK. “Secara de jure , pahamkomunis- me telahdilarangberkembangmelalui TAP MPRS XXV/1966 dan secara de facto gerakan ini tidaklah nyata. Namun, isu kebangkitan PKI terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukan,” katanya, Rabu (27/9). Pengagung dan pendukungOrde BaruyangdipimpinSoeharto,menurut Tigor, masih banyak dan memanfa- atkan isu PKI untukmembangkitkan lagi kekuatan Orde Baru. “Ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat danpemerintah sekarang,” tandas dia. Tigor berharap masyarakat mendukung pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, namun pengungkapankebenarandankeadilan atas pelanggaranHAMdi 1965 tidak boleh diabaikan agar isu-isu tersebut tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentuuntukkepentinganpolitiknya. MenurutBagong,tantanganutama bukan isu PKI. “Tantangan bangsa kita sangat kompleks. Isu kekinian mendesak dipecahkan. Apalagi ke- uangan Indonesia rawan dan utang luar negeri membengkak. Daripada energi dikuras untuk diskusi ‘hantu’ yang tidak kelihatan lebih baik dipa- kai membahas masalah prioritas dan kemudianmemecahkannya,”katanya.

Iamenilai, isu PKI kerapmuncul setiap kali akan ada peringatan ke- saktian Pancasila. Sementara itu ia meyakini masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh lebih dewasa untuk memahami arti pentingmenyangkut negara kesatuanRepublik Indonesia. Untukmasalah krusial bangsa seperti kemiskinan, radikalisme, korupsi perlu optimalisasi langkah-langkah penyelesaiannya. Masih diperlukan upaya konkret untuk keluar dari permasalahan mendasar tersebut. Tantangan berat untuk keluar dari berbagai persoalan krusial bangsa itu harus dipecahkan. Program-program yang diusung pun harus konkret dan menyentuh persoalan. Menahan Diri Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta semua pihak untuk tidak mengangkat isu-isu yang sensitif karena dapat membuka kembali luka lama. “Saya berharap bahwa isu-isu ini, sebaiknya semua pihakmenahan diri, jangan kemudian menampilkan isu ini di tengah situasi kita yang rentan, mau ada pilkada, mau ada pilpres, mau ada peringatan G30S,” katanya usai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas MuhammadiyahPurwokerto (UMP), Jawa Tengah, akhir pakan lalu. Penyikapan terhadap isukomunis- me berbeda di antara politikus. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)DPR, Jazuli Juwainimenyebut saat ini ada upaya-upaya pembelaan, permakluman, atau simpati terhadap komunisme serta penafian sejarah

kelam kekejaman PKI pada masa lalu. Oleh karena itu, ulama dan umat Islam akan terus menjadi tulang punggung penyelamat dan penjaga ideologi Pancasila. Sedangkan Waketum Gerindra Arief Poyuono meyakini ideologi komunis di Indonesia tetap ada walaupun PKI lenyap. Kencangnya isu bangkitnya PKI, kata Arief, ti- dak lepas dari agresifnya Tiongkok melakukan investasinya di Indonesia. Ada investasi yang legal dan ada juga yang ilegal. DitambahkanArief, isu PKI juga makin santer ketika diselenggarakan Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta yang pada tahun 2016 yangmenghadirkan sejumlah korban tahun 1965. Bersamaan dengan itu munculwacanaPresiden Jokowi akan memintamaaf kepada keluarga PKI. Simposiumbertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Keseja- rahan” dibuka oleh Luhut Binsar Panjaitan yang waktu itu menjabat Menko Polhukam. Dalamsambutan- nya, Luhut mengatakan, simposium dilaksanakan untuk mencari format penyelesaian masalah kasus HAM periode 1965. “Hal-hal inilah yang menyebabkan fenomena isu PKI makin menjadi-jadi. Saya yakin pemerintah bisa meredam isu ini akan tidak semakin berkembang,” katanya. Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, menilai, ideologi komunis yang ditularkan melalui organisasi kepartaian PKI sudah lama mati. Karena itu, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk memunculkan isu

> 6

Terkait halaman

Made with FlippingBook Online newsletter