SP180519

Suara Pembaruan

Utama

2

Sabtu-Minggu, 19-20 Mei 2018

Gatot Deklarasi Capres Setelah Lebaran?

M antan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dikabarkan bakal mendeklarasikan diri seba- gai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bersama dengan partai politik pendukung dan semua elemen masyarakat yang juga ikut men- dukung selepas Lebaran nanti. “Pak Gatot akan deklarasi besar-besaran bersama partai politik, relawan, organisasi kemasyarakat- an (ormas), santri, kiai, seniman, dan musisi,” kata sumber SP di Jakarta, Jumat (18/5) malam.

Sumber itu mengungkapkan, deklarasi akbar Gatot bakal dido- rong oleh relawannya, Selendang Putih Nusantara, yang bakal jadi penggagasnya. Sampai saat ini, kelompok itu masih intens ber- gerilya untuk melobi elite partai-partai politik kami juga melobi partai lain dan sudah ada beberapa partai yang telah memberikan lampu hijau. Memang, secara resmi partai kami belum mengeluarkan ke- putusan,” kata sumber yang juga seorang politisi itu. guna mendukung man- tan Panglima TNI itu. “Beberapa kader partai

Dikatakan, saat ini relawan pendukung Gatot tengah meng- gencarkan sosialisasi terkait rencana deklarasi capres ke seluruh daerah. Salah satunya adalah dengan memasang spanduk-spanduk di relawan Gatot N juga dengan me- nempelkan stiker ukuran besar di setiap truk lintas Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. “Menurut informasi, ada sekitar 2.000 truk yang dipasang stiker,” katanya. Dikatakan pula, selama bulan puasa ini, para relawan juga telah seluruh daerah. Sumber itu mengungkapkan, so- sialisasi yang dilakukan

menyiapkan kegiatan buka puasa bersama dan sahur on the road di seluruh daerah. “Tak hanya itu, Pak Gatot dan relawannya juga bergerak ke pesantren-pesantren untuk mengunjungi kiai serta melakukan kunjungan ke partai,” katanya. Sebelumnya, Selendang Putih secara resmi mendeklara- sikan Gatot sebagai capres 2019. Deklarasi itu dilakukan di Jakarta, Senin (23/4) malam, dengan seremoni pemasangan selendang putih. Deklarasi dihadiri para relawan Selendang Putih dan Ga- tot Nurmantyo, tanpa kehadiran partai politik. [W-12]

Revisi UUAntiterorisme Sisakan Soal Definisi Pembahasan Ditargetkan Tuntas dalam Dua Pekan

[JAKARTA] Pembahasan revisi UU 15/2003 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme (UUAntiterorisme) tinggal menyisakan masalah definisi terorisme. Sementara pasal-pasal lain tidak perlu dibahas lagi, karena sudah disepakati dalampembahasan sebelumnya. “Sekarang tidak ada (mate- ri yang harus dibahas), tinggal definisi saja, makanya sudah selesai 99,9%dan seluruhnya aklamasi,” ungkap Ketua Pa- nitia Khusus (Pansus) Revisi UUAntiterorisme M Syafi’i, di GedungDPR, Jumat (18/5). Menurutnya, definisi terorisme wajib diperjelas, karena hal itu menentukan apakah tindakan seseorang bisa digolongkan aksi teros atau bukan, demikian pula pelakunya bisa dikatakan teroris atau bukan. “Pemerintah meminta waktu untuk membahas di internal dan Pansus membe- rikan garis besar yakni tindak kejahatan, ketakutan massal, korban, kerusakan objek vital strategis, serta gangguan keamanan negara dan tujuan politik,” jelasnya. Dalam RUU, kemudian pemerintah membuat definisi yang berbunyi, “ terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengajamenggunakan kekerasan atau ancaman ke- kerasan atau dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. ” Namun dari definisi terse- but, katanya, masih ada poin yang belummasuk, yakni soal gangguan keamanan negara dan tujuan politik. Sebab tanpa itu, katanya, terorisme tidak ada bedanya dengan tindakan kriminal biasa.

katanya.

Bagi Golkar, lanjutnya, definisi terorisme versi pe- merintah maupun dari fraksi- fraksi memiliki kebenaran, dan semuanya sama-sama diperlukan. “Secara substansi Golkar setuju saja untuk mengadopsi beberapa defi- nisi terorisme, karena akan menjadi acuan teknis dalam koordinasi operasi di lapangan antara aparat penegak hukum dan militer. Dan itu kan nanti juga akan diatur dalam Per- pres yang harus diselesaikan maksimal satu tahun setelah UU ini disahkan,” ujarnya. Dua Pekan Terkait waktu pembahas- an, Ketua DPR Bambang So- esatyo berjanji mempercepat penyelesaian revisi RUUAn- titerorisme tersebut bersama pemerintah agar memberikan payung dan kepastian hu- kum dalam pemberantasan terorisme. “Jadi kita sudah tidak perlu lagi terkecoh dengan info-info yang simpang siur di publik, yang pasti kami DPR dan pemerintah sudah sepakat menyelesaikan UU ini pekan depan,” katanya seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidangke-VTahun2017/2018, di GedungDPR, Jumat (19/5). Ia mengatakan, mayoritas fraksi-fraksi sudahmenyetujui poin-poin yang krusial. “Tapi saya tidak bisa menjamin (apakah bisa diselesaikan dalam) satu atau dua kali rapat. Yang pasti bahwa satu dua pekan ke depan bisa kita selesaikan,” katanya. Terkait pengamanan na- rapidana teroris, DPR juga mendesak Kementerian Hu- kumdanHAMserta pimpinan Polri mengevaluasi sistem pengamanannya sehingga ti- dak terulang kembali peristiwa kerusuhan dan penyanderaan oleh narapidana teroris di Mako Brimob Kelapa Dua pekan lalu. [D-14/MJS/H-14]

SP/Joanito De Saojoao Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan disaksikan Ketua DPD Oeman Sapta Odang (kiri), Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kedua kiri), Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin (kedua kanan), dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan), pada buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/5). Presiden menegaskan pemerintah bersama DPR memprioritaskan pembahasan revisi UU Antiterorisme.

“Maka kami minta tujuan politik itu harus ada. Kalau tidak masuk ke definisi, tidak ada pembedanya dengan tindak pidana biasa. Tindak kriminal biasa sudah lengkap diatur dalamsatu bukuKUHP, ini kan spesifik terorisme, tentu ada kekhasan, apa itu teroris. Teroris di seluruh dunia mana sih yang tidak ada tujuan politiknya,” tandasnya. Syafi’i berharap definisi terorismemasuk dalamnorma UU tersebut, bukan dicantum- kan dalam penjelasan umum. Menurutnya, sejak awal harus ada frase tujuan politik dan gangguan keamanan negara. Untuk itu, Pansus akan membicarakan dengan frak- si-fraksi mengenai definisi terorisme, apakah dimasukkan dalam norma atau penjelasan umum. Lanjutan pembahasan revisi UUAntiterorisme me- nurut rencana dimulai Rabu (23/5) mendatang. Hal senada disampaikan

Sekretaris Fraksi PKS di DPR Sukamta. Dia mengungkap- kan, terkait definisi terorisme, pandangan DPR dan peme- rintah secara umum sama. Namun, ada sedikit perbedaan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan DPR, yang menekankan soal definisi tentang terorisme itu. “Definisi itu terkait dengan motif, yaitu dengan tujuan ideologi, politik, dan atau ancaman terhadap keamanan negara,” ungkapnya, Sabtu (19/5). Sukamta yakin perbedaan itu bisa segera dicari titik temunya. “Kami ingin agar NKRI tetap terjaga utuh, warganya aman dari segala macam bentuk teror dan terorisme, sambil dengan tetap menjaga agar tidak ada peluang abuse of power di masa depan karena definisi tentang terorisme yang terlalu longgar,” katanya. Sementara itu, anggota

Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PDI Perjuangan, Risa Mariska, menilai, materi revisi sudah cukup. Menurutnya, definisi terorisme seperti dipermasalahkan sejumlah fraksi juga tak diperlukan. “Materi revisi sudah cu- kup. Sikap PDI Perjuangan tidak setuju mengenai adanya rumusan definisi teroris,” kata Risa. Diamengingatkan, fraksi- nya tak setuju adanya definisi terorisme yang lebih spesifik sebagaimana dikehendaki sejumlah fraksi. Sebab, ru- musan itu dikhawatirkan akan mempersempit ruang gerak aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani terorisme.  Risa menjelaskan, pada awal pembahasan, pemerintah sudahmenyampaikan definisi terorisme. Namun dalam pembahasan, ada beberapa fraksi menyampaikan bahwa definisi versi pemerintah be-

lum cukup, karena tidak ada unsur politik ideologi, motif politik, dan ancaman terhadap keamanan negara. “Maka kemudian definisi ini dikembalikan ke pemerin- tah dan diminta untuk mela- kukan reformulasi sehingga (revisi UU Antiterorisme) belum bisa disepakati,” ung­ kapnya. Sedangkan, anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi, mengungkap- kan, berdasarkan informasi pemerintah mengakomodasi semua masukan mengenai definisi. Dia menjelaskan, de- finisi secara umummengenai terorisme dimasukkan dalam penjelasan RUU. Sedangkan definisi yang berhubungan dengan tindak pidananya dimasukkan dalam batang tubuh RUU itu. “Itu informasi sementara yang kami terima dari pimpinan fraksi setelah bertemu Kemko Polhukam. Rasanya bisa kami terima,”

Made with FlippingBook Online newsletter