SP180519

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Sabtu-Minggu, 19-20 Mei 2018

Bawaslu Diminta Tegas terhadap Parpol yang Langgar Aturan Kampanye

[JAKARTA] Indonesian Election Watch (IEW) men- d a t a n g i l a g i B a d a n Pengawas Pemilu untuk mempertanyakan perkem- bangan penanganan laporan IEW terkait sejumlah par- pol yang diduga melanggar aturan kampanye. Pada Senin, 14 Mei lalu, IEW telah melaporkan 11 parpol yang diduga melang- gar aturan kampanye di me- dia televisi, media cetak dan media luar ruangan. “Hari ini kami datang lagi ke Bawaslu untuk fol- low up laporan tersebut,” ujar Koordinator IEW, Nofria Atma Rizki seusai bertemu petugas Bawaslu, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/5). Rizki mengatakan, sesu- ai proses penanganan pe- langgaran pemilu, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu akan menindaklanjuti akan la- poran IEW dalam waktu li- ma hari sejak diterima la- poran tersebut. Bawaslu, kata dia, su- dah memproses laporan ter- sebut, tetapi masih menung- gu tanda tangan Ketua Bawaslu Abhan. “Tadi kami sudah ma- suk ketemu orang Bawaslu katanya sampai saat ini su- dah diproses sampai sedang menunggu tanda tangan Ketua Bawaslu, setelah nanti ditanda tangan, baru surat akan diteruskan ke Bawaslu daerah dan provin- si,” katanya. Dia berharap Bawaslu bertindak tegas atas semua parpol yang melanggar

7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini menyatakan bah- wa kampanye pemilu ada- lah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditun- juk oleh peserta pemilu un- tuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu. “Buktinya di media-me- dia tersebut, ada logo, no- mor urut, gambar bahkan v i s i dan mi s i pa rpo l . Padahal jadwal kampanye belum berlangsung,” pung- kas dia. Sementara itu, Bawaslu menyatakan materi iklan PSI yang dimuat di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018, memenuhi unsur pe- langgaran Pemilu. Ketua Bawaslu Abhan d i Ge d u n g Bawa s l u , Jakarta, Kamis, menyam- paikan pemeriksaan terha- dap iklan PSI telah selesai dan sudah dibahas di Sentra Gakkumdu. Hasil pemeriksaan ter- sebut menunjukan ada tu- juh materi dalam iklan itu yang dinilai termasuk da- lam kegiatan kampanye, khususnya memuat unsur citra diri partai, sebagai- mana yang diatur pada Pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 tentang Pemilu. Tujuh materi iklan ter- sebut, yaitu: a. Ayo ikut berpartisipasi memberi ma- sukan! Kunjungi https://psi. id/jokowi2019 . Kami tung- gu pendapat dan voting an- da semua; b . Alternatif Materi [JAKARTA] Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama I s l am ( OK I ) Wa k i l Presiden Jusuf Kalla meng- ikuti aksi damai untuk Palestina di Lapangan Yenikapi, Istanbul, Turki, Jumat (18/5) sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Selain JK, aksi tersebut dihadiri juga oleh para de- legasi negara-negara peser- ta KTT OKI dan rakyat Turki. JK hadir atas un- dangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. “Pak Wapres mengikuti aksi atas undangan Presiden Erdogan sebagai tuan ru- mah,” ujar Jubir Wapres Husain Abdullah, seperti di- kutip Antara , Sabtu (19/5). Husain menambahkan, hadirnya JK di aksi terse- but sebagai bentuk perju-

Cawapres dan Kabinet Ke r j a P r e s i d e n J o k o Widodo Periode 2019- 2024; c . Foto Joko Widodo; d . L a m b a n g P a r t a i Solidaritas Indonesia; e. Nomor 11 (Nomor urut par- tai sebagai peserta Pemilu 2019). f . Calon Wakil Presiden dengan 12 foto dan nama; g . 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan men- teri dan/atau pejabat tinggi- negara. Iklan yang memuat citra diri partai tersebut, juga di- indikasikan sebagai bentuk kampanye di luar jadwal, karena kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai pa- da 23 September 2018. “Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak, merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ke- tentuan Pasal 492 UU ten- tang Pemilihan Umum,” ujar Abhan. Terkait dengan itu, Sekjen PSI serta Wakil Sekjen PSI terancam pidana kurungan penjara paling la- ma satu tahun serta denda paling banyak Rp 12 juta. “Temuan Bawaslu terse- but telah diteruskan ke ke- polisian, yang diterima oleh Bareskrim Polri, dengan nomor laporan LP/B/646/ V/2018/BARESKRIM,” katanya. [YUS/W-12] angan Indonesia untuk Palestina. “Aksi dimulai sekitar pukul 16.00, ada se- kitar ribuan warga Turki yang ikut aksi,” katanya. Dalam aksi tersebut, JK bersama delegasi KTT OKI lainnya mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas atas pemin- dahan Kedubes AS di Yerussalem. Selain itu mereka juga mendesak PBB untuk mengusut tewasnya sejum- lah warga Palestina saat un- juk rasa di Jalur Gaza untuk meno l ak pemi ndahan Kedubes AS ke Yerussalem. Pada aksi unjuk rasa tersebut, Erdogan sempat berorasi dan menyampai- kan kepada rakyat Turki bahwa unjuk rasa ini juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla. [W-12]

aturan kampanye. Apalagi, kata dia, aturan kampanye sudah dibuat karena setiap parpol harus menaati aturan tersebut agar demokrasi berjalan sesuai aturan. “Aturan sudah dibuat, makanya dalam hal ini Bawaslu harus tegakkan aturan kan agar penyeleng- gara pemilu punya marwah. Kalau aturan tidak ditegak- kan, ini baru pra kampanye apalagi masa kampanye nanti. Kebayang kan berapa banyak pelanggaran-pe- langgaran,” katanya. Rizki juga mengapresia- si langkah Bawaslu yang telah mempolisikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan pelanggaran kampanye di media massa. Namun, dia berharap Bawaslu bertindak adil dan konsisten tidak hanya ke- pada PSI, tetapi juga kepa-

da 10 partai lain yang me- langgar. “Harapan kita tentu Bawaslu juga adil kepada setiap partai politik, biar ke- adilan politik juga dapat terwujud. Karena menurut data yang kita dapat, sudah banyak hampir seluruh par- pol yang melakukan pe- langgaran sebelum masa kampanye. Harapan kita Bawaslu tetap tegas dan adil kepada seluruh parpol,” imbuh dia. Jika Bawaslu tidak adil dan profesional, maka kata dia, bisa saja Bawaslu dia- d u k a n k e D e w a n Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik. Apalagi jika tidak menin- daklanjuti laporan yang su- dah disampaikan IEW ke Bawaslu. “Kemungkinan juga ka-

lau perkembangannya tidak cukup rasional, mungkin ki- ta akan lanjut ke DKPP,” tandas dia. Sebagaimana diketahui, IEW telah melaporkan 11 parpol peserta pemilu 2019 atas dugaan pelanggaran kampanye di media. Dua partai, yakni Golkar dan PDIP, melakukan kampa- nye di media audio visual (Televisi). Tiga partai mela- kukan kampanye di media c e t a k , y a k n i P a r t a i Demokrat, PAN, dan PSI. “Yang paling banyak, kampanye di media luar ru- ang, yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Nasdem, PPP, PBB, PKS, PAN dan PKB,” beber Rizky. Partai-partai ini, kata Rizky telah memenuhi makna kampanye yang dia- tur Pasal 1 ayat 35 UU

Rapat Paripurna DPR

Wapres Ikuti Aksi Damai di Turki

ANTARA/DHEMAS REVIYANTO Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/5). Rapat Paripurna ini beragendakan pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 yang diisi dengan pidato Ketua DPR dengan judul "Hanya Satu Kata: Lawan".

Made with FlippingBook Online newsletter