SP191120

Suara Pembaruan

Metropolitan

27

Rabu, 20 November 2019

Penipu Perekrutan Pilot Ditangkap Polresta Bandara Soekarno-Hatta, menga- mankan seseorang berinisi- al AMA, pelaku penipuan dengan modus bisa mem- bantu korban diterima kerja menjadi pilot di salah satu maskapai nasional. Korban MNS (21) mengalami keru- gian sebesar Rp 20 juta. Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Alexander Yurikho me- ngatakan, kasus penipuan itu bermula ketika korban berkenalan dengan pelaku AMA yang mengaku bekerja di PT Garuda Indonesia pa- da 5 November 2019 lalu. Korban kemudian berkomu- nikasi dengan tersangka agar dipekerjakan sebagai pilot. Alex menambahkan, korban selanjutnya bertemu dengan pelaku di area per- kantoran GSO Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (8/11). "Pelapor menyerahkan dokumen untuk melamar pekerjaan dan mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening atas nama AMA sebesar Rp 20 juta," ujar Alexander, Selasa (19/11). Alexander menuturkan, korban dan pelaku kembali bertemu untuk membuat surat perjanjian pada Rabu (13/11) sekitar pukul 14.00 WIB. "Selanjutnya, karena ada rasa curiga pelapor me- nanyakan status kerja terla- por ke PT Garuda Indonesia. Pelapor kemudi- an mendapatkan informasi dari manajemen PT Garuda Indonesia tidak ada karya- wan bernama AMA," kata- nya. [BAM/H-12] RSCMMiliki Air Siap Minum PTAetra Air Jakarta dan PAM Jaya bekerja sama de- ngan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menghadirkan air si- ap minum ( drinking fountain ) berbentuk dispenser yang di- resmikan Selasa (19/11). Peresmian air siap minum tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama RSCM, Lies Dina Liastuti dengan pro- sesi gunting pita seusai pe- resmian prasasti Satu Abad (100 tahun) berdirinya RSCM oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Direktur PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menyebutkan, akan dipa- sang dua unit air siap mi- num di RSCM untuk men- dukung gerakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengu- rangi sampah plastik. "Untuk di Jakarta sudah terpasang 45 titik di berba- gai lokasi umum, MRT, pus- kesmas, dan SD. Ke depan akan kita terus perbanyak unit air siap minum untuk melestarikan lingkungan," ujar Priyatno. Ia menyebutkan, tahun ini akan menambah 30 unit air siap minum dari 45 titik menjadi 75 titik hingga akhir tahun ini. [C-7]

60.000 PMKSMasih Jadi PR Pemkot Bogor

[BOGOR] Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih men- jadi PR (pekerjaan rumah) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, yang hingga kini belum tersele- s a i kan . Di na s So s i a l (Dinsos) Kota Bogor men- catat ada 60.994 PMKS di Kota Bogor. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bogor, dari jumlah 60.994 tersebut, se- banyak 41.759 merupakan warga miskin penerima bantuan dan sisanya atau 19.235 masuk dalam kate- gori anak jalanan (anjal), anak terlantar, orang terlan- tar, disabilitas, hingga orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen adalah anak jalanan dan orang ter- lantar yang berasal dari luar Kota Bogor. Kepala Dinas Sosial K o t a B o g o r A z r i n Syamsudin mengatakan, Pemerintah Kota Bogor ke- sulitan menertibkan PMKS yang berkeliaran di jalanan. Keberadaan PMKS di ja- lanan jadi beban Kota Bogor karena memperbu- ruk etestika kota. Menurut Azrin, Kota Bogor dianggap nyaman oleh gelandangan dan anak jalanan lantaran memiliki banyak taman. Sementara itu, Pemerintah Kota hanya b i s a me n g a k omo d a s i PMKS yang berasal dari Kota Bogor. “Yang di luar tidak mungkin diakomodasi, tetapi tidak kami biarkan. Kami kontak Dinsos ter- kait, misalnya (ada) orang (PMKS) dari Cianjur maka kami hubungi Dinsos di sana. Kalau bukan orang Bogor, kami kembalikan ke daerah asalnya. Kalau orang Bogor, kami tawar- [JAKARTA] Keterbatasan b l angko Ka r t u Tanda Penduduk elektronik (e- KTP), membuat 291.258 penduduk Jakarta belum bisa mencetak tanda kepen- dudukannya. K e p a l a D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n Pencatan Sipil (Dukcapil) DKI Dhany Sukma menga- t a k a n , s amp a i a k h i r Oktober 2019, permohonan c e t a k e -KTP h amp i r 300.000. Jumlah permoho- nan pencetakan e-KTPp ini tidak sebanding dengan distribusi blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). “Sampai akhir Oktober 2019, permohonan cetak e- KTP sebanyak 291.258 orang. Sedangkan rata-rata distribusi blangko dari

Dalam Perda disebut- kan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelan- dangan dan atau mengemis. Setiap orang juga dilarang m e n g k o o r d i n a s i k a n , mengeksploitasi, dan men- jadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat men- cari keuntungan bagi ke- pentingan diri sendiri dan orang lain. Tak hanya itu, setiap orang juga dilarang mem- berikan uang atau barang kepada pengemis. Orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat di- ancam pidana dengan ku- rungan paling lama enam bulan dan atau denda Rp 50 juta. Faktanya, hingga kini Pemerintah Kota Bogor be- lum pernah sama sekali memberlakukan aturan tersebut. Para pengemis dan anak jalanan hanya dirazia dan diberi arahan kemudian dilepaskan kembali. K e p a l a S e k s i K e n t e n t r a m a n d a n Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota B o g o r H e r m a w a n mengklaim sudah me- lakukan penegakan perda dengan melakukan razia PMKS. Namun, denda dan kurungan belum bisa diter- apkan karena prosesnya cukup rumit. [VEN/H-12]

vento saudale

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di Kota Bogor.

kan, mau ikut pelatihan apa tidak,” ujar Azrin Bogor, Selasa (19/11). Penanganan PMKS di jalanan, menurut Azrin, be- lum terpadu dan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi seluruh dinas terkait terutama dalam urusan pa- troli. Saat ini, Dinas Sosial Kota Bogor bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melakukan pemba- gian jadwal dalam menjar- ing PMKS di jalanan. “Sekarang kita bagi porsi. Misalnya, Dinsos dari Senin sampai Minggu dibagi dua, Senin-Jumat kewenangannya rehabili- tasi sosial di kawasan jalur SSA -Wa r u n g J amb u - Yasmin. Sementara Sabtu- Minggu, kami libatkan bi- dang perlindungan sosial dan Satgas di enam keca- matan,” kata Azrin. Selain PMKS jalanan seperti pemulung dan anak Kemdag r i un t uk DKI Jakarta hanya sekitar 7.000 blangko per bulan,” kata Dh a ny Sukma , Ra bu (20/11). Ribuan blangko terse- but harus dibagi ke enam wilayah DKI Jakarta. Jumlah tersebut tidak se- banding dengan kebutuhan blangko e-KTP di Jakarta yang mencapai 80.000 lebih per bulan. Melihat permasalahan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isi surat itu, meminta pendelegasian kewenangan pengadaan blangko e-KTP dapat dise- rahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sehingga, Pemprov

jalanan, Dinsos Kota Bogor juga mulai fokus pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di jalanan. Dinsos Kota Bogor akan beke r j a s ama dengan yayasan penampung OGDJ di Sukabumi. Sementara untuk PMKS jalanan yang masih an- ak-anak, Pemerintah Kota Bogor, mulai tahun ini mu- lai memberlakukan pro- gram orang tua asuh. Program tersebut saat ini

diujicobakan kepada kepala dinas dan sekretaris dinas. Mereka akan memegang peran sebagai orang tua asuh. Di s i nggung t e r ka i t keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang penye- lenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, Azrin menyebut, perda tidak efe- ktif mengurangi PMKS ja- lanan. Perda

300.000 Penduduk Jakarta Tak Bisa Cetak E-KTP

DKI dapat melakukan pen- gadaan blangko e-KTP, mengingat kebutuhan yang sangat besar setiap bulan- nya. “Upaya yang sudah kita lakukan, ya Pak Gubernur bersurat ke Mendagri untuk meminta pendelagasian kewenangan pengadaan blangko e-KTP dapat dise- rahkan ke pemerintah d a e r a h , ” u j a r Dh a ny Sukma. Se l ama p eng ad a an blangko dipusatkan di Kemdagri, maka Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa- sapa, selain menunggu dis- tribusi blangko e-KTP di- kirimkan ke DKI Jakarta. “Kewenangan pengadaan blangko e-KTP ada di Kemdagri. Perkembang- annya bisa ditanyakan ke

Kemdagri,” terangnya. Kenda t i demi k i an , hingga saat ini, kepemili- kan e-KTP di Jakarta sudah mencapai 99,62%. Artinya, Dinas Dukcapil DKI masih mengejar kepemilikan e- KTP bagi 0,38% penduduk Jakarta. Ke t u a F r a k s i PDI Pe r j uangan Gembong Warsono mengungkapkan, banyak warga yang men- geluhkan belum tercetak- nya e -KTP, s eh i ngga mereka hanya mengantongi surat keterangan (Suket) sebagai pengganti semen- tara e-KTP. “Kita selalu dapat kelu- han dari warga, dari kelu- rahan mengenai kelang- kaan blangko e-KTP. Ini harus dicari jalan kelu- arnya. Jangan sampai

J a k a r t a k e k u r a n g a n blangko e-KTP,” kata Gembong Warsono. Hal senada juga disam- paikan anggota Fraksi G e r i n d r a S y a r i f . Menurutnya, persoalan kekurangan blangko e-KTP sudah bertahun-tahun ter- jadi. Seharusnya Pemprov DKI dapat mencari jalan keluar agar permasalahan ini tidak terulang terus menerus dan kebutuhan warga mendapatkan e-KTP dapat terpenuhi. “Berulang kali kita sampaikan tolong dicarikan jalan keluarnya. Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Dukcapil harus ada tero- bosan untuk memecahkan masalah ini,” tukas Syarif. [LEN/W-11]

Made with FlippingBook HTML5