SP181013

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 13-14 Oktober 2018

ProgramRumah untuk Rakyat Diharapkan Berkelanjutan

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina

SP

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Primus Dorimulu

Editor at Large: John Riady

Memihak Kebenaran

Tajuk Rencana

Samawa G ubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberi nama baru untuk program rumah murah bagi warganya, yakni Samawa. Samawa merupakan akronim dari Solusi Rumah Warga. Apakah nama baru tersebut akan menggantikan nama program kon- troversial yang ditawarkan pada kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017, yakni rumah dengan uang muka nol rupiah (DP Rp 0), entahlah. Yang jelas, Anies sebelumnya telah mengganti nama program yang juga menjadi jualan saat kampanye, yakni OK OTrip menjadi Jak Lingko. Nama memang perlu, tetapi yang lebih penting adalah merea- lisasikan program yang dijanjikan kepada warga Jakarta. Tak ada gunanya membuat nama baru dengan makna yang memukau, tetapi minim realisasi. Selama hampir setahun kepemimpinan Jakarta di bawah kendali Anies Baswedan dan Sandiaga Uno-yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres-, kita belum banyak melihat hasil kerja dari pasang- an yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat saat pilkada. Jakarta belum terlalu banyak berubah! Bahkan, dalam beberapa hal malah terkesan stagnan dan mundur. Kita berharap setelah acara peluncuran penjualan 780 unit rumah susun (rusun), Jumat (12/10), pembangunannya bisa dikebut agar mimpi warga yang hampir sembilan bulan mendambakan memiliki rumah sendiri segera terwujud. Tak hanya itu, Gubernur Anies perlu mengakselerasi program rumah DP Rp 0 agar semakin banyak warga Jakarta yang bisa hidup lebih tenang dan memiliki aset berharga, yakni rumah, meski hanya rumah susun, bukan rumah tapak. Persoalan hunian bagi warga Ibu Kota merupakan salah satu hal yang wajib mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Data Pemprov DKI Jakarta menyebutkan masih dibutuh- kan 302.319 unit rumah bagi warganya. Data lain malah menyebut Jakarta membutuhkan setidaknya 1,3 juta unit rumah bagi warganya. Apabila backlog sebanyak itu dibandingkan dengan 780 unit rusun tentu masih jauh panggang dari api. Untuk itu, GubernurAnies dan pengganti Sandiaga Uno kelak, harus bekerja lebih keras dan serius, untuk merealisasikan janji kampanye menyediakan papan yang layak bagi warga Jakarta. Persoalan tak berhenti di situ, karena masih banyak warga Ja- karta yang bekerja sebagai buruh dengan upah minimum provinsi (UMP) Rp 3,6 juta per bulan. Pendapatan sebesar itu tak memenuhi syarat untuk bisa memiliki rusun dengan luas 21 meter persegi (m2) sekalipun. Unit rusun dengan luas terkecil itu dijual dengan harga Rp 184 juta. Warga yang bisa mengikuti program rumah DP Rp 0 harus memiliki pendapatan minimal Rp 4 juta sebulan. Lalu apa solusinya? Bagaimana para pekerja sektor informal dan penganggur kelak juga bisa menikmati hunian yang layak? Kita mendorong Gubernur Anies untuk melanjutkan program rumah susun sewa yang berjalan saat Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama. Warga cukup menyewa antara Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per hari agar bisa tinggal di hunian yang lebih manusiawi, bukan di bawah kolong tol atau rumah-rumah kumuh di bantaran sungai. Samawa, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), bah- kan rumah tapak, bisa dibangun secara simultan untuk menekan backlog di Jakarta. Sejalan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta perlu terus memper- baiki sistem transportasi sehingga betul-betul terintegrasi dan bisa menjangkau hunian warga. Kendaraan pengumpan ( feeder ) harus bisa masuk ke kompleks perumahan warga, yakni Samawa, rusuna- wa, dan kampung-kampung di Jakarta. Rute Transjakarta juga perlu diatur lebih baik agar bisa mengantar semua warga tiba di kantor, pabrik, sekolah, dan ruang publik lainnya. Hunian dan transportasi massal hendaknya seiring apabila Jakarta ingin keluar dari barisan kota termacet di dunia. Bagi kita, Samawa merupakan langkah awal bagi Gubernur Anies untuk menunaikan janji-janji kampanyenya. Waktu sembilan bulan telah disia-siakan karena tak ada kegiatan apa pun setelah groundbreaking program rumah DP Rp 0 pada 18 Januari 2018. Kini tiba saatnya bagi Gubernur Anies untuk membayar kelalaian tersebut dengan lebih fokus dan serius bekerja. Masih banyak janji yang harus ditunaikan dalam waktu empat tahun tersisa. Kita berharap Samawa bukanlah pencitraan Gubernur Anies, tetapi wujud kesungguhannya untuk membuat warga Jakarta bisa hidup dalam kedamaian, cinta kasih, serta kebahagiaan, dan ketenangan. Wujudkanlah slogan “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.

SP/Mikael Niman Tampak terlihat satu armada alat berat di lokasi pembangunan apartemen Klapa Village, yang berada di sebelah kiri rumah percontohan.

[JAKARTA] ProgramRumah DP Rp 0 menyejahterakan masyarakat bila tepat sasaran dan benar-benar dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program ini diharapkan berlanjut meski terjadi pergantian kepe- mimpinan. Demikian rangkuman pendapat pengamat TataKotaYayat Supriyat- na, pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, anggota Komisi Anggaran DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, dan Koordinator Investigasi Center for BudgetAnalysis (CBA) Jajang Nurjaman, yang dihubungi terpisah, Jumat (12/10). Yayat berharap segala hal ter- kait persyaratan rumah tanpa uang muka dapat dipaparkan secara jelas kepada warga DKI Jakarta yang ingin memilikinya. Hal utama yang harus jelas adalah mekanisme penjaminan pembiayaannya, siapa yang akan menjamin selama jangka waktu kredit 15-20 tahun. Begitu pula suku bunga diharapkan bisa stabil selama 15 tahundan tidakmengikuti suku bunga umum perbankan yang sewaktu waktu bisa terus berubah. “Kalau mengikuti suku bunga umum maka tidak ada bedanya dengan marketing perumahan lainnya. Alangkah baiknya jika bisa flat sampai 15-20 tahun sama seperti mekanisme rumah subsidi yang digulirkan pemerintahmelalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namunDP-nya tidak nol persen tapi satu persen,” ujar Yayat, Sabtu (13/10). Selain itu peruntukan program ini harus jelas dan tepat. “Siapa saja yang bisa mendapatkan, berapa penghasilan minimal yang bisa mendapatkan, berapa unit yang tersedia, dan sebagainya,” harus jelas, transparan,” katanya. Hal berikutnya adalah soal keberlanjutan. Harus diperhatikan berapa banyak pengembang yang

tertarik dengan program ini karena jika semakin banyak pengembang yang tertarik bergabung untuk merealisasikan program ini tentu akan semakin baik. “Itumenandakan bahwa rumah DP Rp 0 memang menarik dan memiliki prospekbagi pengembang. Namun, jika sebaliknya maka dapat dipastikan tidak akan berlanjut Menurut Ali Tranghanda, me- nilai peluncuran penjualan rumah DP Rp 0 hanya sekadar seremoni. “Kami menyambut baik saja sih tapi (pemda) tetap harus lebih serius dan merencanakan dengan lebih matang sebab sekarang saya lihat perencanaan belum matang terkait denah, detail harga, skema pembayaran dan payung hukum dan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah,” katanya kepada SP , Jumat (12/10). Ali menambahkan, konsep DP nol rupiah sudah diusulkan dari 2015. Namun, yang menjadi pembedanya adalah lokasi. “Se- betulnya objeknya sama untuk hunian masyarakat berpenghasilan rencah (MBR) baik landed maupun apartemen, tapi bukan di Jakarta. Karena kami melihat harga tanah (Jakarta) sudah terlalu tinggi. Jika pun di Jakarta harusnya bisa bekerja samadenganBUMNuntuk program public housing ,” katanya. Ditambahkan tidak kurang dari 65% masyarakat Jakarta ma- sih menyewa atau butuh hunian milikm sendiri. Sementara yang daya belinya kecil masih sekitar 75% dari angka 65% tadi. “Jika program ini hanya rusunami Klapa Village yang sebanyak 700-an unit maka pastinya masih sangat lebar backlog di Jakarta,” katanya. Pencitraan Menurut Jhonny Simanjun- tak kebijakan Rumah DP Rp 0 panjang,” kata Yayat. Perencanaan Matang

tidak substantif karena tidak bisa menjangkau masyarakat berpeng- hasilan rendah. Cicilan Rp 2 juta/ bulan hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang penghasilannya di atas upah minimum provinsi. “Kebijakan tersebut bukan kebijakan yang subtantif, tidak mengarah pada akar rumput persoalan warga Jakarta. Masih banyak warga yang sudah diberi fasilitas rusun sewa kesulitan memenuhi kewajiban pem- bayaran sewanya apalagi bila program DP rumah 0 rupiah,” kata Jhonny, Sabtu (13/10). Politikus PDI-P ini menilai apa yang dilakukanAnies sekadar pen- citraan termasuk kebijakanmenge- nai becak maupun janji terhadap warga di kawasan Tanah Merah. Sedangkan untuk program DP rumah 0 rupiah, kata Jhonny,Anies mendapat penolakan dari SKPD perumahan. “Sekarang gubernur mencoba melalui BUMD. Tapi menurut saya kalau ini terwujud hanya akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, karena bagaimana pun PemprovDKI yang harus menyubsidi biaya pinjam- an pembayaran rumah tersebut. Berbeda bila warga diharuskan membayar DP, mereka memiliki tanggung jawab karena telah menyetor uang muka,” ujarnya. Sedangkan Jajang Nurjaman meminta Anies menyelesaikan payung hukum program DP Rp 0 terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT). “UPT ini juga hingga saat ini belum terlihat geliat kerjanya, jadi masalah payung hukum belum beres,” ujar Jajang di Jakarta, Sabtu (13/10). Jajang menilai DP Rp 0 bukan hal yang mustahil bisa benar-benar terealisasi asalkan Anies beserta anak buahnya serius bekerja, khususnya dalam mengatur payung hukum. [RIA/YUS/O-2/161]

Made with FlippingBook - Online catalogs