SP191220

Jumat, 20 Desember 2019

Opini & Edi tor ial

2

Suara Pembaruan

Pemimpin Umum: Sinyo H Sarundajang (Nonaktif) Wakil Pemimpin Umum: Randolph Latumahina Direktur Pemberitaan: Primus Dorimulu Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: ME Aditya Laksmana Yudha Editor at Large: John Riady

SP

Memihak Kebenaran

Tajuk Rencana Duet Baru KPK P residen Joko Widodo (Jokowi) hari ini melantik lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak seperti sebelumnya, pimpinan baru KPK yang dipimpin Komjen Firli Bahuri kini didampingi dewan pengawas. Dewan pengawas KPK merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Duet baru di KPK--pimpinan dan dewan pengawas--diharap- kan membawa lembaga antirasuah ini berkiprah lebih gemilang dibanding KPK jilid IV yang dipimpinAgus Rahardjo. Tak hanya itu, pimpinan baru KPK hendaknya bisa memicu koleganya, yakni Polri dan Kejaksaan Agung, lebih giat memberantas korupsi di Indonesia. Dalamproses seleksi pimpinan baru KPK, sempat menyeruak suara-suara minor terhadap panitia seleksi yang dipimpin aka- demisi Yenti Garnasih. Beberapa anggota panitia seleksi dinilai cenderung memihak calon pimpinan KPK yang berasal dari kepolisian daripada dari KejaksaanAgung dan KPK. Belakangan terbukti bahwa penilaian minor sejumlah pihak terhadap panitia seleksi tak sepenuhnya benar. Dari 10 calon yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, hanya terdapat satu calon yang berasal dari Polri, yakni Komjen Firli Bahuri. Pimpinan KPK jilid V tak didominasi unsur tertentu. Selain unsur Polri, tetap ada wakil dari KPK, yakni komisioner sebelumnyaAlexander Marwata, unsur hakim pada Nawawi Pomolango, akademisi yang diwakili Nurul Ghufron, serta seorang advokat, Lili Pintauli Siregar. Tak hanya panitia seleksi dan calon dalam daftar 10 nama yang diajukan ke Presiden Jokowi yang mendapat kritik, upaya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menuai kecaman. Meski sempat dikritik dan menuai kecaman, DPR tetap memilih lima nama yang kini menjadi pimpinan KPK serta menyelesaikan revisi UU 30/2002. Nasi telah menjadi bubur. Tak ada gunanya menengok ke belakang dan kini saatnyamenatap ke depan, sekaligus berharap kinerja yang lebih baik dari pimpinan KPK jilid V yang berkolab- orasi dengan dewan pengawas. Setidaknya ada dua hal penting yang patut dicermati ketika pimpinan baru KPK dan dewan pengawas mulai bekerja terkait dengan UU 19/2019. Pertama, kiprah dewan pengawas. Dari nama-nama yang difavoritkan menjadi dewan pengawas, antara lain terdapat nama Artidjo Alkostar, dan Albertina Ho. Kedua nama tersebut memiliki reputasi bagus dalam bidang pemberantasan korupsi. Apabila mereka benar-benar dipilih Presiden Jokowi menjadi dewan pengawas, kita meyakini pimpinan baru KPK lebih termotivasi dan terpacu untuk mem- berantas korupsi. Salah satu peran penting dewan pengawas adalah memberi izin penyadapan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dengan aturan ini, sangat berlebihan apabila masih ada penilaian bahwa aturan penyada- panmenghambat kerja KPK, apalagi disertai kewajibanmenyam- paikan laporan rutin atas tindakan tersebut. Artinya, akuntabili- tas penyadapan menjadi hal penting dalam pemberantasan korupsi. Kedua , kewenangan menghentikan penyidikan dan penun- tutan. UU KPK yang baru memberi kewenangan kepada lem- baga tersebut menghentikan penyidikan dan penuntutan apa- bila tak selesai dalam waktu dua tahun. Ketentuan ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian hukum kepada para tersangka korupsi. Saat ini masih ada sejumlah tersangka yang menunggu waktu lebih dari dua tahun untuk disidang, sehingga menimbulkan beban psikologis karena terus menyandang status tersangka. Meski demikian, ketentuan tersebut tak perlu dikhawatirkan memunculkan persekongkolan jahat antara aparat KPK dengan tersangka korupsi, karena kasus yang telah dihentikan penyi- dikan atau penuntannya bisa kembali ditangani apabila ditemu- kan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan prap- eradilan. Aturan baru yang termaktub dalam UU 19/2019 hendaknya dipandang sebagai niat baik untuk memberi kepastian hukum, sekaligus keadilan terhadap siapa pun yang diduga terlibat korupsi. Oleh karena itu, kita perlu memberi kesempatan kepada duet baru di KPK bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Pengawasan oleh DPR dan masyarakat tetap harus dijalankan untuk menjamin pimpinan dan dewan pengawas bekerja dengan baik. Prestasi yang telah ditorehkan pimpinan KPK jilid IV harus bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, kelemahan pimpinan sebelumnya wajib diperbaiki agar kinerja pemberantasan korupsi di negeri ini semakin cemerlang.

Melindungi Investor dari Industri Hukum

A da pernyataanmenarik yang d i l o n t a r k a n Me n k o Polhukam Mahfud MD, yakni munculnya istilah “industri hukum”. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit, namun industri hukum bisa dimaknai sebagai penegakan hukum secara transaksional dan sistematis. Istilah industri hukum itu sendiri ditemukan dalam literatur yang ditulis oleh RalphWinston (1990), yang men- guraikan bahwa mafia hukum akan menciptakan sistem untuk melanggeng- kan aktivitas ilegalnya, dan output dari sistem yang diciptakan disebut sebagai industri hukum. Jadi secara kontek- stual istilah industri hukum yang dimaksud oleh Menko Polhukam terse- but dapat dimaknai sebagai penegakan hukum yang transaksional oleh para mafia hukum. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan penegakan hukum menjadi transaksional? Dalam berbagai literatur jawabannya adalah uang dan politik. Mengapa demikian? Talcott Parsons (1976), dalam cybernetika theory menyebutkan bahwa subsistem yang dapat mengintervensi hukum adalah subsistem ekonomi dan subsistem politik. Pada dua area inilah biasanya mafia hukummemiliki kekuatan untuk mengintervensi hukum. Istilah industri hukum mengacu pada hukum yang terintervensi oleh faktor ekonomi dan faktor politik. Penegakan hukum secara transak- sional dalam konteks pemaknaan industri hukum adalah sikap aparat penegak hukum yang menyesuaikan penegakan hukum dengan kepentingan ekonomi maupun politik. Tentu saja industri hukum menjadi musuh utama dari kepastian hukum. Doktrin fiat justicia pereal mundus , yang artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh merupakan gambaran bahwa tujuan penegakan hukum adalah perwujudan kepastian hukum. Sebaliknya industri hukum justru menggabungkan hukum dengan varia- bel ekonomi dan politik. Kedua variabel

bahwa satu-satunya acuan dalam pen- egakan hukum adalah aturan hukum itu sendiri. Untuk itu pemerintah tengah berikhtiar untuk mewujudkan kepastian hukummelalui revisi sejumlah peraturan yang terkait dengan investasi, termasuk upaya untuk mengupayakan omnibus law . Indikator yang digunakan Bank Dunia dalammendefinisikan kepastian hukum adalah konsistensi regulasi dan konsistensi penegakan hukum atas regulasi tersebut. Artinya guna mewu- judkan kepastian hukumharus didukung dengan faktor regulasi yang konsisten dan penegakan hukumyang independen. Dalam hal ini melalui regulasi per- aturan perundangan yang konsisten dan penegakan hukum yang independen, maka industri hukum akan mengalami sunset dan berakhir dengan sendirinya. Mengakhiri industri hukum dan mafia hukummemang bukan hal mudah, perlu waktu panjang, mengingat penegakan hukum di Indonesia telah digerogoti oleh mafia hukum sejak sebelum Indonesia merdeka. Industri hukum bukan saja meng- hambat investasi dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi, tetapi juga meru- pakan bentuk penghisapanmanusia oleh manusia ( exploitation de l’homme par l’homme ). Kecerdasan Buatan Pada aspek pelayanan, regulasi, serta pengawasan pemerintah telah mulai banyak mengintrodusir kecerdasan buatan ( artificial intelligence ) maupun koneksi internet (internet of things/IoT) guna menghindari penyimpangan dan juga melakukan efisiensi. Kini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemer- intah adalah pada aspek penegakan hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum itu sendiri. Idealnya, fungsi penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum, dengan harapan hukum akan mampu memenuhi rasa kemanusiaan itu sendiri. Secara empiris, penegakan hukum oleh manusia sebagaimana digambarkan oleh Kanter (2000), yakni

jika tidak ingin kehilangan kerbau demi mencari ayam yang hilang janganlah masuk pada proses hukum. Hal itu menggambarkan bahwamanusia sebagai penegak hukum telah gagal mewujud- kan kepastian hukum pada proses penegakan hukum itu sendiri. Ada tiga solusi guna mengakhiri industri hukum dan mewujudkan kepas- tian hukum. Pertama , memberi porsi aspek pencegahan yang lebih besar pada regulasi yang akan dibentuk maupun direvisi. Dengan demikian maka supply perkara hukum yang masuk akan jauh berkurang, sehingga secara signifikan akan menekan industri hukum itu sendiri. Kedua , penegakan hukum lebih diarahkan pada aspek restoratif (pengem- balian pada kondisi semula). Pendekatan restoratif ( restorative justice approach ) akan cenderung dapat diterima oleh semua pihak dan memperkecil kemung- kinan penyalahgunaanwewenang secara subjektif seperti penahanan maupun kewenangan lainnya. Artinya, kini perspektif hukuman dan sanksi dalam peraturan perundangan harus diarahkan dengan model restorative justice approach yang lebih terukur dan objek- tif dalam penegakan hukumnya. Ketiga , jika seluruh upaya telah dilakukan dan industri hukum masih terus berkembang maka saatnya pen- egakan hukum meninggalkan manusia sebagai penegak hukum, dan meng- gunakan penegak hukum berbasis kecerdasan buatan. Sebenarnya saat ini penegak hukum manusia sudah mulai digantikan dengan kecerdasan buatan, seperti contohnya tilang elektronnik. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum dengan mengintrodusir kecer- dasan buatan sangatlah dimungkinkan. Namun pada akhirnya penegakan hukum akan kehilangan rohnya jika dilakukan oleh kecerdasan buatan. Idealnya adalah kecerdasan buatan hanya membantu manusia sebagai penegak hukum yang independen dalam mem- berikan keadilan dan kepastian hukum.

R io C hristiawan

tersebut membuat penegakan hukum yang seharusnya independen menjadi dependen. Sebab, penegakan hukum akan sangat bergantung pada tarik- menarik kepentingan antara penegakan hukum dengan faktor ekonomi dan faktor politik. Tarik-menarik kepentin- ganlah yang menyebabkan hukum menjadi inkonsisten dalammewujudkan kepastian hukum. Kepastian Hukum Mengacu pada laporan tahunanBank Dunia tahun 2018, terkait salah satu kendala tidak meningkatnya kemuda- han berusaha di Indonesia adalah faktor penegakan dan kepastian hukum yang dinilai masih rendah. Faktor tersebut yang menyebabkan peringkat kemuda- han berusaha di Indonesia ( ease of doing business /EoDB) masih tercecer di peringkat 73. Penegakan dan kepastian hukum yang rendah menimbulkan kekhawatiran bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Kini di tengah upaya pemerintah yang gencar untuk meningkatkan investasi gunamengangkat pertumbuhan ekonomi, maka persoalan kepastian hukummenjadi hal yang penting untuk segera diwujudkan. Kepastian hukum akan terwujudmelalui penegakan hukum yang bebas dari segala kepentingan transaksional. Harus ada kepastian

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.

P enulis adalah D osen H ukum U niversitas P rasetiya M ulya

Harian Umum Sore Suara Pembaruan Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore Sinar Harapan yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987 Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11 Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981 Berita Satu Media Holdings: Executive Chairman: Tito Sulistio, Chief Executive Officer: Nicky Hogan, Chief Operating Officer: Anthony Wonsono, News Director: Primus Dorimulu, Finance Director: Lukman Djaja, Editor at Large: John Riady.

Dewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua), Markus Parmadi, Sinyo H Sarundajang, Baktinendra Prawiro MSc, Ir Jonathan L Parapak MSc, Didik J Rachbini, Samuel Tahir, Penasihat Senior: Samuel Tahir, Redaktur Pelaksana: Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, Redaktur: Alexander Madji, BernadusWijayaka, Irawati Diah Astuti, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Unggul Wirawan,Willy Masaharu Indracahya, Asisten Redaktur: Elvira Anna Siahaan, Siprianus Edi Hardum, Heri S Soba, Jeis Montesori, Jeany AAipassa,Yuliantino Situmorang, Staf Redaksi: Advento Chistian Saudale, Ari Supriyanti Rikin, Bayu Marhaenjati, Carlos KY Paath, Carlos Roy Fajarta, Chairul Fikri, Dina Fitri Anisa, Dina Manafe, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Farouk Arnaz, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Herman, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lenny Tristia Tambun, Lona Olavia, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho, Natasia Christy Wahyuni, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Yustinus Paat, Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), I Nyoman Mardika (Denpasar), Laurensius Dami (Serang), Arnold H Sianturi (Medan),John Dafril Lory (Palu),Mikael Niman (Bekasi),Radesman Saragih (Jambi),Robert IsidorusVanwi (Papua),StefyThenu (Semarang),Usmin (Bengkulu), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Rommy Likumahwa, Koordinator Grafis : Antonius Budi Nurcahyo.

Advertising: General Manager: Djemmy Piether, Senior Manager: Benediktus Utoro, Arlan Darmawan, Marcomm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, Manager: Herry Wardiyanto, Event Officer: Budiman Mulyadi, Circulation: Amson Nainggolan, Finance: Anna Gertruida, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim. Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp : 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri. Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.

Made with FlippingBook Online newsletter