SP190430

Suara Pembaruan

Utama

2

Selasa, 30 April 2019

Isu Koalisi Prabowo Pecah Sengaja “Digoreng”?

G encarnya pem- partai-partai pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno membuat petinggi koalisi berang. Isu itu dianggap sengaja “digoreng” kubu lawan un- tuk menekan dan menghi- langkan konsentrasi dalam mengawal proses rekapitu- lasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. PAN dan Partai Demo- krat diisukan akan merapat beritaan tentang keretakan koalisi

dengan koalisi partai-partai pendukung pasangan no- mor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin. Hal itu bermula dari pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum DPP PAN, di Istana. “Pak Zul (Zul- kifli Hasan, Red) bertemu dengan Jokowi sebagai ketua lembaga negara, yakni MPR bukan sebagai ketua umum PAN. Tidak ada pembicaraan

tentang koalisi di sana (Istana). Sampai kapan pun PAN akan tetap bersama Prabowo. Jadi, percuma isunya digoreng,” ujar sumber SP di Jakarta, Sela- sa (30/4). Bahkan, kata krat semakin solid berada di koalisi 02. Hal itu juga untuk memastikan bahwa proses pengawalan rekapitulasi suara hasil pe- milu dapat berjalan lancar. Dikatakan, percuma pihak sumner itu, PAN dan Partai Demo-

lain banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya untuk mengeluarkan isu-isu sebagai upaya mengganggu soliditas partai-partai kubu 02. Sebab, kata sumber itu, semakin banyak upaya memecah-belah kubu 02 maka mereka akan semakin bersatu-padu melawan keti- dakadilan. “Rakyat tahu be- tul bagaimana Pemilu 2019 dilaksanakan. Kami tidak rela kemenangan dirampas dengan cara-cara seperti ini,” katanya. [H-14]

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Kemdagri-KPUUsulkan E-voting

[ JAKARTA ] Keme n t e r i a n Dalam Negeri (Kemdagri) segera mengkaji kemungkinan pemung- utan dan rekapitulasi suara secara elektronik ( e-voting ). Hal ini un- tuk lebih menyederhanakan teknis pelaksanaan pemilu, berkaca dari Pemilu Serentak 2019 yang melahirkan kerepotan dan beban kerja yang sangat besar kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas, sehingga membuat ratusan petugas meninggal dunia. “Pemerintah, melalui Kemen- terian Dalam Negeri (Kemdagri), akan mengusulkan e-voting walau terbatas dulu. Terbatas di sini kita kaji mungkin diterapkan di wilayah yang sudah siap infrastrukturnya terlebih dulu,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada SP , di Jakarta, Selasa (30/4). Tjahjo menuturkan, usul e-vot- ing sebenarnya sudah mencuat saat pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akhirnya melahirkan UU 7/2017 tentang Pemilu. Namun, karena sejumlah pertimbangan, e-voting tak diterapkan pada Pemilu Ser- entak 2019. “ E-voting pernah muncul waktu bahas UU Pemilu. Karena sejumlah pertimbangan, di antaranya KPU (Komisi Pemilihan Umum) belum siap, maka tidak dilanjutkan. Untuk Pemilu 5 tahun ke depan, pemerintah mencoba mengusulkan lagi,” ujar Tjahjo. Tjahjo menyatakan, e-voting dapat membuat pelaksanaan Pemilu lebih praktis. “Negara India saja yang pemilihnya 1 miliar penduduk bisa e-voting . Praktis, murah, dan akurat,” katanya. Nantinya, pengkajian terkait penerapan dan aspek teknis e-voting akan dilakukan bersama Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). “Indonesia seharusnya sudah bisa e-voting walaupun mungkin bertahap. Bukannya alat komunikasi sudah merata di seluruh Indonesia. Punya satelit juga dan jangkauan telekomunikasi sudah menyeluruh. Tinggal perlu political will saja.” tuturnya.

“Penyebab utama petugas KPPS meninggal dunia di antaranya faktor kelelahan. Karenanya agar tidak bertambah lelah lagi, pemilu yang akan datang salah satu alter- natifnya yaitu dengan e-voting ,” ungkap Zudan. Penerapan “E-counting” Secara terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengusulkan agar pemilu mendatang menerapkan penghitungan secara elektronik atau e- counting . Menurut Viryan, pener- apan e-counting bisa memecahkan persoalan pemilu yang dihadapi pada Pemilu Serentak 2019. Salah satu masalah pada Pemilu 2019 adalah proses penghitungan perolehan suara yang memakan waktu yang cukup lama. “Masalah yang dialami teman-teman kami sebagian besar kelelahan karena menghitung dan menulis laporan rekapitulasi penghitungan suara, bukan melayani masyarakat atau pemilih menggunakan hak pilihnya,” ujar Viryan di Jakarta, Selasa (30/4). Karena persoalan terletak pada cara menghitung, kata Viryan,

maka diperlukan teknologi untuk mempermudah penghitungan perolehan suara. Salah satunya dengan e-counting yang bisa mulai diterapkan pada pilkada-pilkada pasca-Pemilu Serentak 2019. “Melihat kondisi saat ini ke depan, paling tidak menjadi wa- cana bisa diterapkan mulai pilkada setelah Pemilu 2019, patut untuk dipertimbangkanmenggunakanme- kanisme e-counting ,” ungkap dia. Dalam mekanisme e-count- ing , kata Viryan, pemungutan suara tetap dilakukan secara manual dengan menggunakan s u r a t s ua r a . Namun , l an j u t d i a , pengh i t ungan sua r anya dilakukan secara elektronik. “Jadi nanti surat suara dimasuk- kan ke dalam alat sehingga nanti hasilnya langsung terkonfirmasi. Nah, ini lebih efisien,” tutur dia. Hal yang perlu diperhatikan, menurut dia, adalah alat yang di- gunakan untuk menghitung suara secara elektronik. Alat tersebut, harus canggih dan andal, serta tidak boleh ada celah kesalahan membaca surat suara sekecil apa pun. margin of error karena satu suara sangat berarti. [YUS/C-6]

foto-foto antara

Viryan Aziz

Tjahjo Kumolo

Tjahjo mengungkapkan, pem- bahasan lebih lanjut mengenai kemungkinan penerapan e-voting , dan hal-hal lain terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019, akan dilakukan oleh eksekutif dan leg- islatif periode 2019-2024. “Setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan anggota DPR yang baru juga sudah dilantik, baru pemerintah bersama DPR akan membahasnya,” kata Tjahjo. “Banyak yang memang perlu dievaluasi, mencermati gelagat serta dinamika perkembangan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Misalnya lagi soal masa kampanye yang diperpendek dan lain sebagainya,” sambungnya. Tjahjo menambahkan, pemer- intah menaruh perhatian serius menyusul meninggalnya ratusan petugas KPPS. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan nantinya petugas KPPS juga dibagi dalam dua kelompok saat pemungutan suara. “Evaluasi lain yaitu misal pileg dan pilpres dipisahkan, atau pilpres dan pilkada (pemilihan kepala daerah) disatukan,” ungkapnya. Hal senada disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, penerapan e-voting dan juga e-countingi, akan mempermudah pelaksanaan pemu- ngutan suara . “Melalui teknologi, prosesnya akan bisa lebih cepat,

efektif, dan efisien. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, dan harus disiapkan jauh-jauh hari. Kami yakin Indonesia bisa terapkan e-voting , termasuk e-counting ,” kata Zudan.. Dia menuturkan, kerumitan penghitungan suara pileg dan pilpres saat ini karena prosesnya yang manual. Petugas KPPS dan pengawas mengalami kelelahan luar biasa.

ANTARA/Muhammad Iqbal Petugas KPPS melakukan penghitungan suara untuk surat suara DPR Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II di TPS 04 Cipulir, Jakarta, Rabu (17/4).

Made with FlippingBook HTML5