ID170227

senin 27 februari 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily/AFP PHOTO/MANAN VATSYAYANA

yang harus direspons pemerintah,” tutur Komaidi. Sementara itu, Juru Bicara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Us- aha HuluMinyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z Yunus menyatakan, menarik atau tidaknya skema gross split akan diuji pada lelang wilayah kerja blok migas pada Mei nanti. Sejauh ini baru PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang memakai bentuk ini untuk Blok ONWJ yang telah habis kontraknya. Taslim menilai, PSC gross split masih belum memiliki kejelasan ihwal masalah perpajakan. Kontrak ini mengikuti peraturan perpajakan yang saat ini berlaku. Namun, belum dipastikan siapa yang akan mengaudit perhitungan pajak, apakah Direktorat Jenderal Pajak, BPKP, atau SKK Migas. Dia pun mengakui, daya tarik in- vestasi migas Indonesia tidak terlalu bagus. Menurut laporan Fraser Insti- tute, dari sisi iklim investasi, Indone- sia berada di peringkat 113 dari 117 negara. Hal itu terutama disebabkan adanya kriminalisasi masalah perdata di sektor migas. “Kemudian dari sisi legal framework, diperlukan konsistensi kebijakan,” tuturnya. Meski demikian, menurut dia, seiring naiknya harga minyak mentah, tren investasi migas nasional akan membaik. Taslimmenyatakan, SKKMigas dan Kementerian ESDM telah memang- gil kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang blok migasnya masih tahap eksplorasi. Saat ditanya apakah mereka ingin melanjutkan investasi atau mengembalikan blok migas ke- pada negara, sebagian besar berkom- itmen meneruskan eksplorasinya. Kurang Atraktif Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha berpendapat, berdasarkan peringkat kemudahan berbisnis Bank Dunia maupun peringkat Frasser Institute Global Petroleum, Indonesia menunjukkan adanya perbaikan ke- bijakan, sehingga dipandang sebagai negara yang menarik sebagai tujuan investasi. Dalam konteks kebijakan gross split, kata Satya, sisi positifnya adalah memotong birokrasi. Para kontraktor (KKKS) tidak lagi memerlukan per- setujuan SKK Migas atau pemerintah dalam setiap pengadaan barang atau jasa untuk keperluan eksplorasi dan produksi. Dalam skema ini, aset juga masih dikuasai negara. Kontraktor juga wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. “SKK Migas dapat menyetujui atau bertenor 50 tahun. Contohnya adalah Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Kanada. Sedangkan negara yang sudah mengemisi obligasi bertenor 100 tahun di antaranya adalah Irlandia serta Belgia. Kemenkeu AS di masa pemerin- tahan presiden Barack Obama per- nah menggagas penerbitan obligasi berjangka sangat panjang ini, untuk memanfaatkan rezim suku bunga yang sangat rendah. Namun gagasan hanya tinggal gagasan karena tidak pernah diwujudkan, yang menurut kalangan ekonom lebih karena pertimbangan- pertimbangan ekonomis. “Gagasan tersebut beberapa kali muncul tapi tidakmendapatkan dukun- gan sangat kuat di Washington. Para pengambil kebijakan di Washington lebihmemilih untuk memberikan kes- an bahwa utang akan diakhiri, alih-alih menciptakan instrumen-instrumen baru untuk berutang,” tutur JimVogel, wakil presiden FTN Financial. sudah dapat menimbulkan kematian. Tingkat penyerapannya sangat cepat sehingga dalam tempo beberapamenit korban sudah menunjukkan gejala- gejalanya,” tutur Subramaniam. Zat saraf ini mencegah fungsi nor- mal sebuah enzim yang bertindak sebagai pemutus gerak kelenjar serta otot. Tanpa pemutus tersebut, kelenjar dan otot terus-terusan terangsang sehingga kelelahan dan tidak sanggup lagi menjaga fungsi pernafasan. “Otot menjadi kontraksi permanen. Dalam kasus ini dosisnya sangat tinggi sehingga jantung dan paru- paru sangat cepat terserang,” lanjut Subramaniam. Polisi Diraja Malaysia sudah me- nyegel sebagian area bandara, setelah pihak berwenang berjanji memeriksa seluruh titik yang diduga disinggahi para penyerang. Namun, jeda waktu penyisiran itu membingungkan seba- gian pelancong. “Ya, saya sedikit khawatir. Mengapa mereka tidak mengarantina bandara- nya saja? Ini sedikit aneh,” ujar Hariz Syafiq, mahasiswa berusia 21 tahun yang hendakmengambil penerbangan domestik pada Minggu. (afp/sn)

Subramaniam, pria 45 tahun itu men- inggal setelahmengalami kelumpuhan sangat serius akibat racun saraf yang mematikan. Polisi Diraja Malaysia telah mena- han kedua perempuan, warga negara Vietnam dan Indonesia, serta seorang pria warga negara Korut. Kepolisian Malaysia ingin memeriksa tujuh warga Korut lainnya, termasuk se- orang pejabat senior Kedutaan Besar (Kedubes) Korut di Kuala Lumpur. Namun, empat tersangka di anta- ranya sudah meninggalkan Malaysia pada hari pembunuhan. Racun saraf VX sangat mematikan sehingga menu- rut daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk senjata pemusnah massal. Menyusul diketahuinya zat kimia yang menewaskan Jong Nam, per- sonel pertahanan sipil Malaysia ber- pakaian pengaman lengkap menyisir terminal penerbanganmurah Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk membersihkan sisa-sisa racun terse- but. Terminal tersebut kemudian dinyatakan aman. “VX sebanyak 10 miligram dan terserap ke dalam sistem tubuh saja

KUALA LUMPUR – Kim Jong Nam tewas dalam waktu 20 menit setelah diserang dan dalam tempo sesingkat itu dia mengalami kematian yang sangat menyakitkan, lantaran organ- organ besar di tubuhnya berhenti berfungsi. Hal ini dikatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Malaysia S Sub- ramaniam, kepada para wartawan di Kuala Lumpur, Minggu (26/2). Kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un itu dibunuh dengan racun saraf VX yang dikenal sangat mematikan. Ia disergap oleh para penyerangnya saat menunggu penerbangan ke Makao di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. “Dia meninggal di dalam ambulans, setelah sebelumnya jatuh pingsan di klinik. Dari saat serangan terjadi hingga dia mening- gal berlangsung dalam waktu 15-20 menit,” kata Subramaniam. Tayangan kamera pengawas di lokasi kejadian menunjukkan dua perempuan mengusapkan sesuatu ke wajah Jong Nam, sebelum kemudian dia meminta pertolongan kepada petu- gas bandara. Hasil otopsi menunjukkan, ujar

Penyisiran Terminal KLIA 2 Seorang anggota tim Hazmat Malaysia melakukan operasi dekontamiasi di terminal keberangkatan Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA 2) di Sepang, Sabtu (25/2), setelah kematian Kim Jong Nam diketahui karena terserang racun saraf yang sangat mematikan dan dikategorikan senjata pemusnah massal oleh PBB.

negara. Ini tujuannya fairness and justice for all , harus fair,” kata Ar- candra. Sementara dalam Kepmen 240, terdapat dua poin revisi PP 35/2004. Rinciannya, pengaturan mengenai pe- rubahan terkait participating interest 10% serta untuk memperjelas jenis kontrak bagi hasil ( production sharing contract /PSC) dengan mekanisme pengembalian biaya operasi ( cost recovery ) dan mekanisme bagi hasil kotor ( gross split ). Peraturan lainnya adalah Rancan- gan Perpres tentang Insentif Fiskal bagi Pengembangan Migas di Laut Dalam dan Daerah Frontier. Ran- cangan Permen Penyederhanaan Pemberian Perizinan bertujuan me- lakukan penataan perizinan pada kegiata usaha migas agar menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Terkait kontrak gross split , dalam Permen 8/2017 dinyatakan kon- trak ini mensyaratkan kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai titik penyerahan, pengendalian manajemen operasional berada pada SKK Migas, serta modal dan risiko seluruhnya ditanggung kontraktor. Permen ini menyebutkan bagi hasil awal ( base split ) minyak bumi sebesar 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor. Sementara untuk gas, jatah negara 52% dan kontraktor 48%. Dalam kontrak yang akhirnya diteken, base split ini akan berubah berdasarkan komponen variabel dan progresif. Komponen variabel di anta- ranya status blok, lokasi, kedalaman, hingga besaran tingkat kandungan dalam negeri. Komponen porgresif terdiri atas harga minyak dan jumlah kumulatif produksi migas. Arcandra menegaskan, investor yang merasa split yang diperolehnya masih kurang dapat menyampaikan ke pemerintah. Bagi hasil setelah memasukkan komponen variabel dan progresif masih terbuka untuk diubah. Pada pasal 7 Permen 8/2017, ketika perhitungan komersialisasi lapangan tidakmencapai keekonomian tertentu, kontraktor mendapat tambahan split maksimal 5%. Sebaliknya, dalam per- hitungan komersialisasi lapanganmel- ebihi keekonomian tertentu, negara boleh memotong split 5%. Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja sebe­ lumnya menyatakan, pemerintah optimistis investasi migas, baik hulu maupun hilir, bakal lebih baik pada tahun ini. Di sektor hulu, per- baikan investasi didorong kenaikan harga minyak mentah dan perbaikan proses bisnis. Di hilir, peningkatan investasi dipicu banyaknya proyek infrastruktur yang akan dikerjakan dan diterbitkannya regulasi yang memberikan peluang bagi swasta untuk ikut berbisnis. (hg) “Jika Mnuchin membahas obli- gasi yang dikaitkan dengan inflasi, dia pahlawan saya. Tapi jika dia tidak melakukannya, dia terlibat dalam penyalahgunaan jabatan,” tandas Kotlikoff. (afp) dalam 50 atau 100 tahun ke depan,” kata Laurence Kotlikoff, ekonom dan profesor dari Boston University. Inggris berpengalaman mener- bitkan obligasi-obligasi jangka pan- jang yang dikaitkan dengan inflasi. Sedangkan Treasur y menawarkan obligasi lima, 10, dan 30 tahun yang diindeks ke inflasi. Hal se­ perti ini, kata Vogel, memadai bagi permintaan pasar. Namun Kotlikoff mengingatkan, jika inflasi mengikuti arah yang sama seperti dalam 100 tahun terakhir, harga-harga bakal naik 200%, yang artinya setiap satu dolar AS yang diinvestasikan bakal bernilai hanya setara setengah sen dalam satu abad ke depan.

yang bertenor 30, 10, atau lima tahun,” tutur Vogel. Namun, lanjut dia, penerbitan inst- rumen utang baru ini akan menjadi penyeimbang dan semestinya cukup besar untuk menciptakan likuiditas tapi tidak begitu besar jika gagal. “Atau jika tidak diminati sehingga akan menjadi simalakama sehingga harus dihentikan,” kata Vogel. Namun, ekonom-ekonom yang lain mempertanyakan apakah ada cukup kepeminatan untuk membeli surat utang bertenor 50 atau 100 tahun, karena obligasi semacam ini bakal lebih rentan terhadap inflasi. Kendati kenaikan harga-harga di perekono- mian AS saat ini belum menyedot perhatian, namun kemungkinan inflasi tinggi dapat terjadi dalam waktu tidak terlalu lama. “Harus ada indeksing inflasi. Ini san- gat penting karena kalau tidak berarti kurang mempertimbangkan secara masak akan sejauh mana laju inflasi

Sementara Diane Swonk dari DS Economics mengatakan, obligasi bertenor sangat panjang dapat mem- berikan sinyal yang salah “Sebab biasanya diterbitkan bilama- na hendak menambah banyak utang. Apakah pemerintah ingin memberi sinyal akan menumpuk lebih banyak utang di atas utang sudah mencapai level-level rekor tertinggi?” kata dia. Di luar semua itu, ada benarnya juga bagi pemerintah AS untuk berutang dalam jangka panjang dengan biaya lebih rendah, sebelum The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya. Sebab, bank sentral AS tersebut makin mengindikasikan segera menaikkan lagi federal funds rate (FFR). “Obligasi-obligasi baru ini harus dapat menciptakan penghematan ong- kos pembayaran debt service -nya. Lalu harus membuka jalan bagi penerbitan utang baru tanpa membebani imbal hasil obligasi lain yang populer, yakni

Oleh Iwan Subarkah  WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berminat lagi untuk menerbitkan obligasi bertenor sangat panjang, termasuk kemungkinan untuk mengeluarkan obligasi bertenor satu abad. Suku bunga yang sangat rendah menjadi faktor pen- dorongnya.

panjang itu dengan para investor serta para pelaku pasar lainnya. Bila terjadi, hal tersebut akan mencerminkan perubahan bersejarah di pasar utang Treasury yang saat ini bernilai US$ 14 triliun. Sebab, tenor terpanjang obligasi pemerintah AS sekarang adalah 30 tahun. Sementara banyak negara di du- nia yang sudah menerbitkan obligasi

“Saya pikir ini sesuatu yang harus kami pertimbangkan secara serius,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) AS Steven Mnuchin akhir pekan lalu. Ia mengaku sudah berbicara kepada para stafnya mengenai kemungkinan tersebut. Berikutnya, untukmengukur minat yang ada, Mnuchin mengatakan pihaknya akan membahas gagasan penerbitan obligasi bertenor sangat

migas sudah termaktub dalam UU tersebut,” tegas Marjolijn. Oleh karena itu, IPA berpandangan bahwa pokok-pokok dalam rancangan revisi UU Migas harus dapat memfa- silitasi dan meningkatkan iklim usaha migas yang kondusif, menjunjung asas penghormatan kontrak, serta didukung kebijakan-kebijakan yang mempercepat proses persetujuan. Kepastian hukum juga merupakan unsur penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan investasi jangka panjang serta untuk memper- baiki iklim investasi. Dalam konteks kebijakan bagi kontrak kerja sama (PSC) skema bagi hasil kotor ( gross split ), Marjolijn menyatakan, perusahaanmigas masih menunggu kepastian peraturan perpa- jakan yang akan diberlakukan. Kepas- tian ini diperlukan agar perusahaan dapat menghitung bagi hasil yang sesuai dengan keekonomian proyek. Menurut dia, setelah penerbitan Permen ESDMNo 8 Tahun 2017 men- genai kontrak migas skema gross split , seharusnya ada beleid yang mengatur soal perpajakan kontrak skema ini. Pasalnya, PP No 79 Tahun 2010 hanya mengatur perpajakan untuk PSC cost recovery. Marjolijn mengungkapkan, pihak- nya berharap penerapan skema gross split tidak menurunkan keekonomian proyek migas menjadi lebih rendah dari yang ada dalam sistem PSC cost recovery . Pasalnya, saat ini pun, investasi migas di Indonesia kurang menarik jika dibandingkan negara lain di sekitarnya. Dia mendesak pemerintah untuk mengkaji lebih komprehensif skema gross split. Terutama, dampak skema ini terhadap pengembangan proyek migas laut dalam, terpencil, dan mem- butuhkan teknologi pengurasan tahap lanjut ( enhanced oil recovery /EOR). “Pasalnya, wilayah inilah yang ingin disasar Indonesia dalam pengemban- gan migas ke depan,” tegasnya. Marjolijn juga meminta pemerin- tah membandingkan keekonomian proyek berbasis gross split dengan ke- bijakan di negara-negara lain, apakah cukup kompetitif. Senada dengan Marjolijn, Direk- tur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat, meski aturan gross split berdampak positif bagi kepentingan ekonomi nasional, beleid tersebut berpotensi menjadi disinsentif bagi industri hulu. Apalagi harga minyak saat ini masih rendah. Itu sebabnya, dia minta revisi UU Migas dipercepat agar investor hulu memiliki payung hukum yang lebih aman dan solid. “Selain itu, pembena- han perizinan merupakan persoalan krusial dalam investasi migas. Itu

 Sambungan dari hal 1

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi lifting minyak dan gas hampir selalu di bawah target APBN. Dalam empat tahun terakhir, hanya tahun lalu yang realisasinya di atas target. Dari target lifting minyak dan gas dalam APBN-P 2016 masing-masing 820 ribu barel per hari (bph) dan 1,150 juta ribu barel setara minyak per hari (bsmp), realisasinya mencapai 829 ribu bph dan 1,184 juta bsmp. Adapun dalam APBN 2017, lifting minyak dan gas masing-masing ditargetkan 815 ribu bph dan 1,155 juta bsmp. Di sisi lain, investasi migas dalam empat tahun terakhir menurun. Ber- dasarkan data SKK Migas, investasi migas pada 2013 mencapai US$ 20,37 miliar. Angka itu turun menjadi US$ 20,33 miliar pada 2014, anjlok men- jadi US$ 15,04 miliar pada 2015, dan melorot lagi menjadi US$ 12,01 miliar pada 2016. Tahun ini, investasi migas ditargetkan US$ 13 miliar. (lihat tabel) Beri Kepastian Direktur Eksekutif Marjolijn Wa- jong mengapresiasi itikad baik pe- merintah untuk memperbaiki iklim investasi migas nasional dengan menerbitkan sejumlah kebijakan baru, salah satunya Permen 8/2017. Namun, dia menilai upaya-upaya tersebut be- lum cukup memperbaiki daya saing investasi migas di Indonesia. Sebab, kata Marjolijn, pembuatan kebijakan cenderung hanya mem- perhatikan satu pihak saja, sehingga mengurangi daya tarik bagi pihak lainnya. “Seharusnya, pembuatan kebijakan memperhatikan kepentingan kedua pihak, yakni pemerintah dan investor,” ujar dia. Marjolijn menambahkan, pemerin- tah harus memastikan bahwa kebija- kan yang dirancang mampu menaik- kan atau minimal tidak mengurangi keekonomian proyek migas agar investor tertarik menanamkan modal di Indonesia. Jika hal itu diabaikan, mustahil pemerintah dapat men- ingkatkan daya tarik Indonesia di mata investor migas. Dia merinci sejumlah regulasi yang perlu diperbaiki guna mendongkrak investasi migas nasional, seper ti peraturan mengenai tata kelola gas, beleid soal participating interest 10% bagi pemerintah daerah, insentif fiskal, masalah perizinan, dan rencana revisi Undang-Undang Migas. “Revisi Undang-Undang Migas san- gat penting untuk segera diselesaikan supaya hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka memperbaiki iklim investasi

Dito menyatakan kebijakan baru ini juga minim sosialisasi. Pengenaan Bea Masuk Sementara itu, pemerintah berjanji segera memperbaiki iklim investasi migas nasional dengan merilis sejum- lah peraturan baru, termasuk tindak lanjut aturan skema gross split serta perubahan PP. Wakil Menteri ESDMArcandra Ta- har menjelaskan, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 240K/06/ MEM/2017 tentang Program Pri- oritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2017, ada beberapa beleid soal hulu migas yang dikerjakan pemerintah. Beber- apa di antaranya adalah Rancangan PP tentang Perubahan Ketiga atas PP No 35 Tahun 2004 tentang Ke- giatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rancangan Perpres tentang Insentif Fiskal untuk Pengembangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Dalam dan Daerah Frontier, dan Rancangan Permen tentang Penyederhanaan Pemberian Perizinan kepada Kepala BKPM. Salah satu poin perbaikan PP 35/2004, kata Arcandra, adalah soal pembebasan bea masuk barang saat masa eksplorasi. Dalam beleid ini, bea masuk dibebaskan, namun barang tersebut akan menjadi milik negara walaupun eksplorasi gagal mene- mukan cadangan migas yang ekon- omis. Pengembalian barang ke negara ini cukup rumit sehingga membutuh- kan waktu lama dan barang tersebut sudah rusak. “Padahal lapangannya sudah tidak komersial, barang pun dikembalikan ke negara, butuh uang lagi untuk mengembalikannya,” kata dia. Untukmembuat ini lebih adil, pihak- nya inginmengenakan bea masuk atas barang pada masa eksplorasi. Namun sebagai kompensasinya, ketika ek- splorasi tidak berhasil menemukan cadangan migas yang ekonomis, barang tersebut menjadi milik pe- rusahaan migas. Dengan demikian, barang tersebut dapat dipakai oleh pe- rusahaan untuk proyek migas lainnya. “Jangan serta-merta menjadi milik

menolak rencana kerja yang disam- paikan oleh kontraktor dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. “Ini menunjukkan kontrol negara tetap ada,” kata dia. Namun, para investor mengang- gap bahwa base split adjustment (komponen variabel dan komponen progresif) yang diatur Permen ESDM 8/2017 kurang atraktif. Insentif diper- lukan bagi penggunaan komponen lokal serta penyerapan tenaga kerja lokal. Satya khawatir, penerapan gross split secara murni akan menyulitkan penyerapan tenaga kerja lokal. Satya juga mengkritik insentif koreksi split sebesar 5% yang di- anggap terlalu rendah. Terlebih lagi jika kontraktor menggunakan teknologi e nhanced oil recover y (EOR) yang membutuhkan biaya tinggi. “Itu sebabnya, pengemban- gan EOR membutuhkan insentif lebih besar dan besaran koreksi split harus dikaji ulang,” ungkapnya. Satya menekankan pula perlunya konsistensi dalam menjalankan per- aturan yang berlaku agar sistem gross split lebih kredibel. “Sistem perizinan bagi industri hulu mi- gas secara keselur uhan mutlak harus diperbaiki. Kemudahan per- izinan akan memberikan kepastian bisnis sektor hulu migas. Insentif berupa pembebasan pajak eksplorasi pun perlu diberikan,” ujar Satya. Kecuali itu, Satya mengingatkan agar kebijakan di sektor migas jan- gan hanya fokus pada penerimaan negara tapi kurang memperhati- kan masalah kedaulatan negara. Dihubungi terpisah, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto meminta pemerintah mengkaji ulang Permen ESDM 8/2017. Sesuai aspirasi para KKKS, sebaiknya skema gross split hanya sebagai alternatif. Untuk kontrak blok migas yang sudah habis dan perlu diperpanjang harus diberlakukan skema gross split. “Tapi kalau blok baru dan sangat marginal, sangat tidak menarik jika memakai gross split ,” tutur Dito. Dari pertemuannya dengan sejum- lah asosiasi penunjang industri migas,

Made with FlippingBook - Online magazine maker