SP170211

Harian Umum Sore

memihak kebenaran

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

MEDIA HOLDINGS

Setelah berlangsung tiga setengah bulan, masa kampanye Pilgub DKI Jakarta dan 100 pilkada serentak di seluruh Indonesia berakhir hari ini, Sabtu (11/2).  Mulai Minggu (12/2), para pemilih memasuki masa tenang hingga tiga hari ke depan. Paslon nomor urut 2 dan 3 mengalami kenaikan elektabilitas cukup signifikan setelah tiga kali debat. Kedua paslon ini diperkirakan masuk putaran kedua jika tidak meraih kemenangan 50% plus satu di putaran pertama. Dengan problematik yang sangat besar dan pentingnya dukungan politik, para pengamat memperkirakan, pasangan Ahok-Djarot akan meraih dukungan terbanyak. Jakarta yang semrawut dengan warga yang sulit diatur membutuhkan gubernur yang berani, tegas, cerdas, dan konsisten. Jakarta Butuh Pemimpin yang Tegas dan Konsisten

> 2

DPR Terseret Kasus E-KTP?

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan sudah ada anggota DPR yang turut me- ngembalilkan uang terkait ka- sus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sumber SP mengatakan, banyak anggota DPR periode 2009-2014 yang bakal terseret kasus ini.

> 26

Metropolitan

Lippo Cikarang Luncurkan JR Connexion

Lippo Cikarang dan Kemhub meluncurkan transportasi Jabode t abek Res i dens i al Connexion (JR Connexion). Moda transportasi ini akan mengakomodasi perjalanan penduduk dari Lippo Cikarang menuju Jakarta. Layanan ini dikelola oleh AO Shuttle yang sekaligus menyediakan arma- da bus JR Connexion. Moda transportasi ini menjadi sangat penting bagi pengembangan kawasan Orange County di Lippo Cikarang, yang saat ini berpenduduk 46.000 orang.

Sp/joanito de saojoao

Apel Siaga Pilgub DKI 3.500 personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Satpol PP siap amankan Pilgub DKI Jakarta.

Proyek Mangkrak, KPK Tunggu Audit BPKP KPK menunggu audit BPKP untuk mengusut dugaan penyimpangan 36 proyek listrik yang mangkrak.

> 28

Metropolitan

> 6

Politik & Hukum

 Redaksi: 2995 7500 • Sirkulasi: 2995 7555 - 2995 7500 ext 3206 • Iklan: 2995 7500 ext: 3403, 3409 • Tahun XXXI 10.314 • 28 Halaman • Rp 4.000 • Langganan Rp 75.000 • Beritasatu.com • Suarapembaruan.com

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Kasus E-KTP Bakal Seret Banyak Politisi?

K etua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan sudah ada anggota DPR yang turut mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Uang hasil korupsi yang dikembalikan sudah menca- pai Rp 250 miliar. Agus tidak mengungkap- kan detail total aliran dana yang dikembalikan tersebut. Namun, dipastikan dana yang telah terkumpul itu ada dari

pribadi atau anggota DPR. Bahkan Agus meminta ang- gota DPR yang kecipratan dana haram e-KTP segera mengembalikan dana itu ke negara. Sumber SP di Jakarta, Sabtu (11/2) mengung- kapkan, cukup banyak pejabat ataupun anggota DPR periode 2009-2014 diduga terlibat kasus e-KTP. Mereka kini bahkan ada yang masih men- jadi penyelenggara negara,

baik di pusat maupun di dae- rah. “Sekarang mereka bingung apakah akan mengembalikan duit hasil e- KTP atau tidak? Dikembalikan juga toh tidak menghi- langkan pidananya. Hanya hukumannya nanti bisa berkurang,” ujar sumber itu. Sumber itu menambah- kan, para penerima dana haram e-KTP di DPR terus berupaya melakukan lobi

agar mereka bisa lolos dari jerat hukum. Selain karena faktor jabatan yang diemban saat ini, terungkapnya peneri- ma dana e-KTP akan mema- lukan bagi partai politik di mana mereka bernaung. “Ini sangat memalukan bagi partai kalau sempat semua terungkap. Makanya mereka berupaya untuk menutupi dengan cara apapun agar identitas tidak terungkap ke publik setidaknya hingga pemilu 2019 mendatang,” katanya. [H-14]

Jakarta Butuh Pemimpin yang Tegas dan Konsisten

baik yang sudah atau belummenen- tukan pilihan,” ujarnya. Dia menyatakan, beberapa hasil survei memang menunjukkan ada sekitar 7% undecided voters (pemi- lih yang belum bersikap). Namun, lanjutnya, istilah yang sebenarnya adalah unidentified voters (pemilih yang tidak teridentifikasi). “Jangan terpengaruh hasil survei soal masih ada 7% undecided voters. Sebab, hari ini orang-orang sudah mempu- nyai pilihan, cuma sudah yakin atau belum, itu yang masuk unidentified voters, ” ucapnya. Menurut Hasan, paslon nomor urut 1 dan 3 dalam debat berpikir tentang hal-hal yang harus dikerjakan jika menang. “Sehingga, kesannya ada yang seperti utopis. Ada yang seperti teori, karena mereka mem- bayangkan dengan keras apa yang harus dikerjakan di Jakarta,” katanya. Referensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno meng- harapkan debat terakhir bisa men- jadi referensi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 15 Februari nanti. “Kami berharap para calon pemilih dapat gambaran yang lebih komorehensif dalam debat pertama dan kedua serta kegiatan kampanye lain. Diharapkan debat bisa melengkapi pemilih dapat referensi yang memadai untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Sumarno. Dikatakan, debat ketiga kali ini telah memasuki masa akhir kampa- nye. Di tahap ini pula merupakan tahapan krusial dalam penyelengga- raan pemilu. Oleh karena itu, dia berharap agar seluruh penyelengga- ra bisa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas. “Kami berharap kesuksesan Pilgub DKI juga ditentukan oleh pasangan calon. Mari kita ciptakan pemungutan suara yang damai, bersih, dan berintegritas,” katanya. Dia berharap para calon tidak meng- goda penyelenggara pemilu. Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI)Ari Junaedi mengatakan, dalamdebat akhir Pilgub DKI, para kandidat masih menggu- nakan strategi serangan personal. Menurutnya, serangan personal itu membuat pasangan calon gagal mengeksplorasi program-program yang ditawarkan. [MJS/RIA/161/C-6/E-11/Y-7/D-14]

1. Indikator Politik Indonesia Periode survei: 2-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 39,04% Anies-Sandi : 35,36% Agus-Sylvi : 19,45% Belum Jawab : 6,15% Hasil Survei Terbaru Pilgub DKI Jakarta

2. SMRC Periode Survei: 3-9 Februari 2017 Ahok-Djarot

: 39,1% : 33,5%

Anies-Sandi Agus-Sylvi

agama memang tidak mempan di Jakarta,” ujarnya. Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi. Debat terakhir, katanya, menjadi acuan masyarakat pemilih yang belum juga menentukan pilih- an. “Debat ketiga ini kesempatan terakhir untuk pemilih yang belum dan yang sudah menentukan pilihan sikap untuk melihat kualitas para pasangan,” katanya. Meski begitu, menurutnya, jum- lah pemilih yang berpotensi meng- ubah pilihan setelah debat tidak begitu signifikan. “Walau ada per- gerakan, tetapi tidak banyak paling. Paling sekitar dua atau tiga persen, : 19,9% Belum Jawab : 7,5% 3. Alvara Research Center Periode Survei: 6-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 38,3% Anies-Sandi : 32,6% Agus-Sylvi : 20,1% Belum Jawab : 9% 4. Charta Politika Periode Survei: 3-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 34,3% Anies-Sandi : 28,5% Agus-Sylvi : 19% Belum Jawab : 18,2%

SP/Joanito De Saojoao Ekspresi tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur seusai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2).

[JAKARTA] Setelah berlangsung tiga setengah bulan, masa kampanye pilgub DKI Jakarta dan 100 pilkada serentak lainnya berakhir hari ini, Sabtu (11/2). Mulai Minggu (12/2), para pemilih memasuki masa tenang hingga tiga hari ke depan. Paslon nomor dua dan tiga mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan setelah tiga kali debat. Kedua paslon ini diperkirakanmasuk putaran kedua jika tidak ada yang meraih kemenangan 50% plus satu di putaran pertama. Namun, siapa yang paling banyak merebut hati pemilih Jakarta?Dengan problematik yang sangat besar dan pentingnya dukungan politik, para pengamat memperkirakan, pasang- anAhok-Djarot akanmeraih dukung- an terbanyak. Jakarta yang semrawut dengan warga yang sulit diatur membutuhkan gubernur yang bera- ni, tegas, dan konsisten. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, Jakarta butuh pemim- pin yang tegas dan konsisten dalam mengawal kebijakan pelayanan publik ( public service ). Jika tidak, maka siap-siap saja Jakarta akan mengalami kemunduran dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. “Masalah di Jakarta sangat kom- pleks sehingga sangat dibutuhkan pemimpin yang tegas dan konsisten, terutama dalam masalah kebijakan pelayanan publik,” kata Cecep

kepada SP di Jakarta, Sabtu (11/2). Menurutnya, pascadebat final yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyara- kat bisa menilai sendiri mana pemimpin yang selalu tegas dan konsisten dan yang tidak. Semua bisa dilihat dari penguasaan penja- baran akar permasalahan dan bagai- mana cara mereka mencari jalan keluarnya. Dijelaskan Cecep, tegas dan konsisten seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari upayanya menyusun kebijakan yang pro terhadap rakyat dan caramengeksekusinya. Sehingga, berbagai permasalahan di DKI dapat segera terselesaikan dan masyarakat merasakan hasilnya. Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menilai, pertarungan politik di Jakarta jangan sampai hanya dijadikan ajang pencarian dan pemenuhan syahwat kekuasaan. Pilkada DKI merupakan ajang men- cari pemimpin yang tegas dan konsisten, yang bisa menjawab segala permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. “Jangan menjadikan Pilgub Jakarta sebagai ajang mencari keku- asaan. Pilkada juga adalah sebuah proses di sebuah negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang tegas dan konsisten,” kata Arie. Menurutnya, selain merupakan ukuran keberhasilan Indonesia dalam

melaksanakan suksesi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, Pilgub DKI juga gambaran dari kepentingan nasional yang lebih luas. “Jangan sampai kepentingan politik nasional yang lebih luas dikorbankan hanya demi kekuasaan di Pilgub DKI. Konsesi ini yang perlu untuk dijadikan perhatian bersama,” kata Arie. Menguat Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit meyakini elektabilitas pasangan nomor urut 2, yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok- Djarot) akan terus menguat pascade- bat ketiga Pilgub DKI. “Ahok tentu semakin menguat. Dia belum ter- kalahkan. Hasil beberapa survei kemarin bahkan menunjukkan kalau dia menguat,” kata Arbi. Menurutnya, hasil-hasil survei belakangan ini yang menunjukan tingkat kepercayaan dan keterpilihan Ahok menguat sebagai dasarnya. Selain itu, proses sidang perkara kasus penodaan agama yang men- dudukan Ahok sebagai terdakwa telah membuka mata publik bahwa ada yang tidak beres. “Kecenderungannya,Ahok terus meningkat. Persidangan pula yang menguatkan Ahok, karena publik bisa melihat saksi-saksi pelapor yang kabur, tidak jelas keterangan dengan konteksnya. Ini membuktikan isu

3 Utama Kesenjangan di Jakarta Berkurang Berkat KJP-KJS Suara Pembaruan Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

[JAKARTA] Kehadiran programKartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta membuat kesenjangan (rasio gini) di Ibu Kota kian menge- cil. Adanya kedua kartu yang dapat digunakan untuk sektor pendidikan dan kese- hatan itu membuat dana masyarakat yang dimiliki dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting. Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry KHotma menuturkan, program KJP dapat diguna- kan para orangtua untuk dapat membiayai pendidik- an anaknya. Sehingga, dana pribadi yang selama ini dialokasikan untuk pendi- dikan dapat dialihkan ke kebutuhan lain, ditabung, atau membuka usaha kecil. Demikian juga dengan KJS, di mana biaya kese- hatan dapat tertutupi dengan menggunakan kartu itu. “Alokasi dana kesehatan dapat dialihkan untuk mem- buka usaha rumah tangga yang dapat menambah pengha s i l an ke l ua rga . Dengan ini, kualitas kehi- dupan masyarakat Jakarta semakin membaik,” ujar Merry kepada SP di Jakarta,

Sabtu (11/2).

yg terjaga dibawah 3% turut membantu penurunan ketim- pangan, karena daya beli tidak tergerus. Selain itu, kelas menengah di Jakarta juga semakin besar. Ini yang membuat ketimpangan turun,” katanya. Realisasi Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga B e r e n c a n a N a s i o n a l (BKKBN) Fasli Jalal mengat- kaan, meski pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih baik dari provinsi lain di Indonesia, kebijakan strategis dari pemimpinnya sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dari hasil debat final Pilkada DKI Jakarta 2017, Kamis (10/2), Fasli menilai secara keseluruhan para pasangan sudah berusaha memberikan ide-ide yang baik untuk mengatasi per- soalan kependudukan dan kualitas sumber daya manu- sia DKI Jakarta. Namun, mulai dari paparan visi dan misi hingga akhir debat tidak ada paslon yang secara gamblang menyampakan realisasi ide-ide tersebut. Di a me n c on t ohk a n

pasangan nomor urut 1, yang dianggap masih sebatas wacana, karena program yang ditawarkan tidak didu- kung penguasaan data. Ketika ditanya langkah untuk mengembangkan sektor informal yang makin mem- besar di Jakarta untuk peningkatkan kualitas hidup pada skala individu maupun sosial, paslon nomor 1 men- jawab akan memberikan peluang kepada warga men- jadi bagian dari sektor informal tersebut. Lalu, soal mengembang- kan UMKM dengan meman- faatkan dana bergulir atau modal usaha yang diberikan pemda. Pemda juga akan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa digusur. Pemda akan mem- berikan peluang berkem- bangnya industri kreatif, tidak hanya untuk anakmuda, tetapi juga perempuan dan kaum difabel. “Pernyataannya sudah bagus soal UMKM dan PKL, tetapi apa konkretnya? How - nya belum dapat,” kata Fasli. Menurut dia, pertumbuhan sektor informal memberikan kontribusi terhadap pertum- buhan ekonomi nasional. [RIA/O-2/D-13/D-14]

Gini Ratio Beberapa Provinsi di Indonesia

Dikatakan pula, gini ratio DKI Jakarta juga semakin mengecil lantaran sejumlah pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Pemprov dan bertujuan untuk mema- nusiakan warga Ibu Kota. Dia mencontohkan kebera- daan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kalijodo dan di beberapa lokasi lain di Jakarta.  “Adanya RPTRA itu membuat masyarakat bisa bersosialisasi, berinteraksi, dan bersilaturahmi. Ini fak- tor penting dalam pemba- n g u n a n ma n u s i a . I n i bisa memengaruhi ka- rakter sosial seseorang,” tuturnya. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rofikoh Rohim menambahkan, rasio gini di DKI Jakarta berhasil membaik karena program bantuan-bantuan sosial, seperti KJP dan KJS. Faktor lain adalah keringanan pokok dan penghapusan denda administrasi kepada wajib pajak (WP) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), yang menunggak pembayaran dari 1993 hingga 2012. Penghapusan denda dan

Provinsi

Sep’ 2015 Maret 2016 Sep’ 2016

DKI Jakarta 0,421

0,411 0,319 0,348 0,413 0,366 0,402 0,315 0,426

0,397 0,312 0,362 0,402 0,357 0,402 0,328 0,400

Sumut Sumsel

0,326 0,334 0,426 0,403 0,315 0,404

Jawa Barat

Jawa Tengah 0,382

Jawa Timur

Kaltim Sulsel

Garis Kemiskinan: Rp 520.690/kapita/bulan Jumlah Penduduk Miskin: 385.840 orang Persentase Penduduk Miskin: 3,75%

keringanan pokok tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2016, yang memberikan keringanan pokok sebesar 50% dan penghapusan denda administrasi PBB P2 untuk periode 1993 hingga 2009. Sedangkan, untuk peri- ode 2010 hingga 2012 keringanan pokok sebesar 25% dan penghapusan denda administrasi PBB P2. “Awalnya pasti yang diberi ikan, namun kemudian pasti kail atau program pember- dayaan,” katanya.

E k o n o m I n s t i t u t e Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, penurunan rasio gini di Jakarta meng- ikuti tren gini rasio nasional. Faktor utamanya ada di pelemahan ekonomi dan inflasi yang rendah. “Karena, dilihat dari pengeluaran, banyak orang kaya yang cenderung mena- han konsumsi dan memper- banyak tabungan. Terbukti, dari kenaikan simpanan di atas Rp 2 miliar secara nasional naik 4,22%. Inflasi

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

4

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Temuan E-KTP Palsu untuk Penipuan

Pilkada DKI, Banten, dan Kabupaten Bekasi Laporan Dana Kampanye Penuh Kejanggalan

[JAKARTA] WakilPresiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meyakini bahwa temuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) palsu dariKambojabertujuanuntuk melakukanpenipuan.Temuan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta itu sangat kecil kemungki- nannya disalahgunakan saat pemungutan suara pada 15 Februari mendatang. Menurut JK, jika hendak disalahgunakan untuk pem- ilihankepaladaerah (pilkada) jumlahnya harus banyak. Sedangkan, yang ditemukan jumlahnya hanya puluhan buah sehingga kemungkinan terbesar akan dipergunakan untuk penipuan. "Soal e-KTP, atau lain-lainnya termasuk ID Card atau apapunyangdisita ataudiketemukandi bandara dari kamboja tentu hal yang ilegal, pasti hal salah. Memangmaksudnya belum diketahui. Kalau untuk pilkada, harusnya besar-be- saran. Tapi apa yang kita lihat, hanya beberapa puluh. itu terlalu riskan untuk pilk- ada kalau sedikit. Tapi tentu bisa juga terjadi," kata JK, Jumat (10/2).

Penipuan yang dimak- sudnya adalah e-KTP palsu tersebut digunakan untuk membuka rekening di bank. Kemudian, melakukan pen- ipuan dengan rekening tersebut. "Kalau e-KTP saya kira riskan kalau hanya jumlah berapapuluh.Tentu, ada juga efeknya tapi menurut saya lebih kemungkinannya faktor penipuan," ujarnya. Sebagaimanadiberitakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan sekitar 36 buah e-KTP palsu, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungandan satubuah kartu ATM dari Kamboja yang dikirimmenggunakan Fedex di Bandara Soekarno- Hatta, pada 3 Februari 2017. Atas temuan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai KemkumhamHeruPambudi mengatakanpihaknyasedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, danKementerian DalamNegeril untuk bersa- ma-sama menyelidiki masuknya e-KTP palsu itu. Namun, Heru menduga e-KTP palsu tersebut akan dipergunakanuntukkejahatan siber atauperbankandiTanah Air. [N-8]

[JAKARTA] Indonesia CorruptionWatch (ICW)men- gendus adanya upayamanipu- latif dari pasangancalonpeserta Pilkada di tiga daerah dalam melaporkan dana kampanye. Tiga daerah tersebut mas- ing-masing di Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Kabupaten Bekasi dan Pilkada Banten. "Kalaumelihatlaporandana kampanye di tiga wilayah itu, potensi terjadinya manipulasi sangat besar," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (10/2). Dicontohkan, di Pilkada DKI Jakarta, dalam Laporan Penerimaan SumbanganDana Kampanye (LPSDK), ada kejanggalan yang cukup sig- nifikan dari pasangan nomor urut 1 (Agus-Sylvi) dan nomor urut 3 (Anies-Sandi). DidalamLPSDK,pasangan nomor urut 1 hanya sebesar Rp 9,1 miliar dan nomor urut 3 sebesar Rp 35,6 miliar. Sedangkan pasangan nomor urut 2 sebesar Rp 48 miliar. "Pasangan 1 dan 3 kita melihat sudah sangat gencar sekali berkampanye. Yang paling tidakmasuk akal pasan- ganAgus-Silvy, dengan angka hanya 9,1 miliar rupiah, jauh dari katamasuk akal," ungkap- nya. Sedangkan di Pilkada KabupatenBekasi, kejanggalan juga terlihat dalam LPSDK pasangan calon Iin Farihin- Mahmud yang hanya sebesar Rp 40 juta, pasangan Meilina- Abdul Kholik Rp 600 juta, Neneng-Eka Rp 650 juta dan pasangan Sa'duddin-Ahmad Dani hanya sebesar Rp 675 juta. Untuk Pilkada Banten, keganjilan juga nampak dari dua pasangan yang ikut dalam perhelatan Pilkada. Yakni pasangan Rano-Embay yang impin yang baik, sehingga membawa kebaikan bagi daerah masing-masing. Zulkifli juga menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar menunaikan tugas dan fungsinya dengan profesional, jujur dan adil. KPU dan Bawaslu juga harus benar-benar independen dalam menunaikan tugasnya. Zulkifli juga menyampai- kan harapannya kepada aparat keamanan agar menjalankan tugas dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. Dia yakin

SP/Joanito De Saojoao Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro (tengah) bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah (kiri), dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah (kanan), memberikan keterangan pers di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (10/2). Komnas Perempuan menyerukan kepada KPU dan Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2017 yang damai dengan menghentikan politisasi identitas, serta menghormati hak asasi perempuan.

hanyaRp 1,6miliar dan pasan- gan Wahidin-Andika sebesar Rp 2 miliar. ICWmengingatkan, dilihat dari jumlah penerimaan yang disampaikan pasangan calon, sangat tidak wajar dengan kenyataandi lapangan. Laporan tersebut sangat kontras dengan fenomena kampanye berbiaya tinggi yang selama ini dikelu- arkan partai politik maupun peserta pilkada. Menurut Donal, kondisi pelaporan LaporanAwal Dana Kampanye(LADK)danLPSDK dikhawatirkan akan terjadi pula dalamLaporanPenerimaandan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) atau laporan akhir dana kampanye yang akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPUD. Seperti diketahui, LADK sudah dilaporkan oleh peserta pilkada pada 27 Oktober 2016 lalu yang berisi pembukuan informasi rekeningkhususdana kampanye. DalamLADKtersebutberisi dan percaya, netralitas aparat keamanan akan menjamin Pilkada Serentak 2017 berja- lan lancar. “Pilihan bisa berbeda, tetapi persatuan tetap yang utama. Kita ini keluarga besar, kita jaga kebersamaan sebagai Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga mengingatkan bangsa Indonesia sudahmemi- liki pengalaman dalammelak- sanakan pilkada serentak. Ketika pilkada serentak pada 2015 di 268 daerah, meliputi bangsa," tegas dia. Berpengalaman

informasi sumber perolehan saldo awal, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pem- bukaanrekeningdanpenerimaan yang diperoleh dari pasangan calon atau partai politik. Dana kampanye menjadi pokokpengaturanpentingdalam UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.KPUbahkanjugasudah keluarkan peraturan teknis mengenaidanakampanyedalam PKPU No.8 Tahun 2015 jo PKPU No. 13 Tahun 2016. Politik Uang Sementara itu, ICWmeng- ingatkanmasih adanya potensi politikuangdalamPilkadaDKI Jakarta, Pilkada Kabupaten Bekasi dan Pilkada Banten. Donal menjelaskan, untuk di DKI Jakarta, potensi politik uang termajirnalkan di wilayah sekitar pinggiran ibukota. "Walaupun di Jakarta dipenuhi kelasmenengah atas, tetapi di daerah pinggiran yang pemilihan gubernur, walikota, dan bupati semuanya berjalan aman dan damai. Semuanya lancar, tidak ada keributan, tidak memakan korban, dan tidak ada pembakaran. "Semua berlangsung aman dan damai. Bahkan seluruh peserta Pilkadamaumenerima semua hasil pemilihan. Kalau ada yang berselisih, mereka sepakatmembawa perselisihan di Mahkamah Konstitusi, setelah itu ikhlas menerima apapun hasilnya," ujar Zulkifli dalam seminar yang diseleng- garakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia di

masih ada kelas bawah sangat berpotensi dipengaruhi oleh politik uang," katanya. Dari penelusuran ICW diketahui, politik uang paling mudah menyasar dengan ke l ompok ma sya r aka t ekonomi lemah. Ditambah lagi, praktik politik uang akan marak lantaran persaingan Pilgub DKI sangat berat, dengan jarak tingkat keter- pilihan yang sangat tipis. "KenapadiDKIjugarawan? kalau melihat survei, kandidat memiliki jarak (tingkat keter- pilihan) yang kecil. Dengan persentase yang tipis maka sangat berpotensi pasangan untuk menggenjot untuk maju pada putaran dua," ungkapnya. Dirinyameyakini, besarnya kemungkinan Pilkada DKI menjadi dua putaran sangat mungkin dan akan terjadi per- geseran suara dari kandidat yang kalah di putaran pertama. Kondisi ini akan semakin masifnyapolitikuangdiPilkada DKI Jakarta 2017. [Y-7] Jakarta, Kamis (10/2). Karena itu, Zulkifli ber- harap masyarakat tak perlu panik dalam menghadapi pilkada serentak 15 Februari mendatang. Dalam pandan- gannya, dari 101 daerah yang akan melaksanakan pilkada 100 di antaranya berlangsung aman. "Hanya Jakarta saja yang tampak bergejolak dan men- imbulkan tingginya suhu persaingan. Barangkali karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. Jadi persaingannya terasa sangat panas", katanya. [H-14]

Aksi Damai

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko Aktivis yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) Indonesia melakukan aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Yogyakarta, Jumat (10/2). Mereka mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, menciptakan pilkada damai dan demokratis serta menuntut netralitas KPU, Panwaslu, TNI maupun Polri dalam pilkada serentak 2017.

Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya

[JAKARTA] Menjelangmasa tenang Pilkada Serentak 2017, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerukan kepada semua pihak agar menyukseskan pesta politik tersebut. Masyarakat diminta agar aktif menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari mendatang. "Kedaulatan di tangan rakyat.Ayo gunakan hak pilih di 15 Februari nanti dengan sebaik-baiknya," kata Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (10/2). JK menghimbau agar masyarakat di 101 daerah yang

menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemung- utan suara (TPS) terdekat, pada 15 Februari 2017. Menurut JK, pilkada adalah proses demokrasi yang harus dilaksanakan dengan damai, bertanggung jawab dan ber- sifat rahasia, serta bersih. Kemudian, menghasilkan pemimpin yang baik dan membawa kemajuan pada daerah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, JK meminta masyarakat berpar- tisipasi dalam memilih pem-

Suara Pembaruan

5

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Politik & Hukum

Suara Pembaruan

6

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Kembalikan Uang Korupsi, Hukuman Bisa Ringan

[ J AKA RTA ] Wa k i l Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menghimbau agar seluruh tersangka ka- sus korupsi mengembalikan hasil korupsinya kepada ne- gara. Sebagaimana, dilaku- kan anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi pro- yek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-K- TP) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Orang atau oknum-ok- num yang mengembalikan dana itu baik. Setidak- tidaknya mengakui kesalah- an itu dan tentunya itu me- ringankan nanti apabila di- permasalahkan, apabila di- bawa ke ranah pengadilan," kata JK, Jumat (10/2). Menurut JK, pengemba- lian hasil korupsi merupa- kan hal yang bisa meri- ngankan hukuman, sebagai- mana prinsip restorative justice . Oleh karena itu, dia menghimbau agar semua tersangka korupsi mengem- balikan hasil korupsinya. Sedangkan, pejabat negara mengembalikan gratifikasi yang diterimanya. "Jadi kita harapkan se- mua pihak yang menerima hasil-hasil korupsi, gratifi- kasi, agar cepat mengemba-

likan sebelum suatu kena perkara. Jadi meringankan," ujarnya. Sebagaimana diberita- kan, KPK telah menerima pengembalian dana Rp 250 miliar dari sejumlah pihak yang terkait korupsi proyek e-KTP . Dari jumlah itu, se- banyak Rp 220 miliar di- kembalikan oleh lima peru- sahaan dan satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut, Rp 30 miliar lain- nya dikembalikan oleh 14 perorangan yang sebagian- nya merupakan anggota DPR periode 2009-2014. Hanya saja, KPK eng- gan mengungkapkan identi- tas anggota DPR dan ven- dor yang mengembalikan uang tersebut. Sebaliknya, menghimbau agar anggota DPR atau pihak lain yang turut kecipratan aliran uang proyek e-KTP untuk segera mengembalikannya. Namun, KPK menegas- kan bahwa pengembalian uang tersebut tidak meng- hapus tindak pidananya me- lainkan hanya akan meri- ngankan proses hukumnya s a j a s e s u a i U U Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. J u b i r KPK F e b r i Diansyah mengatakan, ma-

ma mengusut kasus e-KTP sejak 2014 hingga saat ini, KPK telah memeriksa seki- tar 280 saksi yang berasal d a r i u n s u r D P R , Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), swasta, dan unsur lainnya. Dari unsur DPR, KPK telah memang- gil sekitar 23 anggota DPR periode 2009-2014 yang terdiri dari anggota dan pimpinan Komisi II, anggo- ta dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), hing- ga para Ketua Fraksi di DPR. Sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 menga- kui telah menerima aliran dana yang diduga hasil dari korupsi proyek e-KTP. Para anggota DPR ini pun telah mengembalikan uang terse- but. Febri mengungkapkan, para legislator ini mengem- balikan uang setelah menga- kui penerimaan uang terse- but saat diperiksa penyidik KPK. Uang tersebut dikem- balikan kepada KPK melalui rekening yang disiapkan khusus untuk kepentingan perkara di penyidikan. "Saksi-saksi kita perik- sa. Setelah diperiksa ada se- jumlah saksi yang koopera- tif dan sebagian saksi koo- ka dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (14/12) ini. Eko diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari Fahmi melalui Hardy dan Adami untuk mengga- rap proyek satelit monitor. Diduga, uang itu merupa- kan bagian dari commit- ment fee sebesar 7,5 persen dari total nilai proyek sate- lit monitor sekitar Rp 200 miliar. Suap ini diberikan lan- t a r an Eko me rupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek yang didanai APBNP 2016 tersebut. Selain empat tersangka yang ditetapkan KPK, Pu s a t Po l i s i Mi l i t e r (Puspom) TNI yang juga mengusut kasus ini sudah menetapkan Direktur Data dan I n f o rma s i Badan Keamanan Laut (Bakamla) L a k s a m a n a P e r t a m a (Laksma) Bambang Udoyo sebagai tersangka. Tak hanya itu, Puspom TNI pun menyita barang bukti berupa uang sebesar 80 ribu dolar Singapura dan 15 ribu dolar AS saat meng- g e l e d a h k e d i a m a n Bambang yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan satelit monitor di Bakamla. [F-5]

K omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong penyelesaian sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang da- pat memudahkan proses pencegahan dan penindakan korupsi. Salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset. DPR diketahui telah lama membahas RUU Perampasan Aset, namun rancangan aturan ini tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional (pro- legnas). "RUU itu sudah lama sebetulnya, tapi memang pembahasannya belum jalan di DPR. Tapi pak Badar (Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin) bilang ke kami sudah akan ditandatangani sama Presiden," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief usai bertemu pimpinan PPATK di Jakarta, Jumat (10/2). Syarief mengungkapkan, aturan perampasan aset ini sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan aturan ini, KPK dapat langsung merampas atau mengambil alih aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menambah- kan, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu aturan yang dapat mendukung dan mempercepat pro- ses pencegahan dan penindakan korupsi. Untuk itu, Dian menyatakan, PPATK akan bersama-sama KPK mendorong penyelesaian RUU ini. [F-5] Dorong Penyelesaian RUU Perampasan Aset

DOK SP

Jusuf Kalla

sih ada waktu bagi para anggota DPR untuk me- ngembalikan uang yang mereka terima terkait pro- yek e-KTP. Dikatakan, im- bauan ini merupakan upaya persuasif lantaran KPK te- lah mengantongi nama-na- ma yang diduga menerima aliran dana tersebut. "Ini strategi persuaif KPK untuk mengimbau pi- hak-pihak yang diindikasi- kan terkait penerimaan ter- sebut yang KPK sudah pu- nya nama-nama orang yang menikmati aliran dana itu," kata Febri, Jumat (10/2). Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP sendiri ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Kemudian, sela-

peratif itu mengembalikan terhadap sejumlah uang yang diindikasikan terkait

proyek e-KTP melalui reke- ning penyitaan KPK," kata- nya. [N-8/F-5]

Kasus Proyek ListrikMangkrak KPK Tunggu Audit BPKP

Kasus Dugaan Suap Bakamla Dua Anak Buah Suami Inneke Segera Diadili

[ JAKARTA] Komi s i Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima la- poran dugaan penyim- pangan terkait lebih dari 36 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Namun, KPK belum dapat menindaklan- juti laporan-laporan terse- but. Hal ini lantaran lemba- ga antikorupsi masih me- nunggu laporan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan d a n P e m b a n g u n a n (BPKP). "Proyek mangkrak itu sekarang masih di dalam tahap diaudit oleh BPKP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/2). Agus mengungkapkan puluhan laporan ini bukan berasal dari laporan resmi pemerintah. Dikatakan, la- poran ini berasal dari ba- nyak pihak. "Jadi kita terimanya sebenarnya bukan resmi dari pemerintah. Kita teri- ma dari banyak pihak. Lebih dari 36 bahkan lebih banyak dari itu," ungkap- nya. Dari laporan ini, Agus menuturkan, pihaknya berkoordinasi dengan B P K P d a n B a d a n

Peme r i ks a Keuangan (BPK). KPK, kata Agus akan menangani proyek- proyek mangkrak ini jika hasil audit BPKP ditemu- kan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang meru- gikan keuangan negara. "Belum. Belum (tahap penyelidikan). Karena kita masih menunggu itu tadi. Masih nunggu hasilnya dari BPKP," katanya. Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta KPK mengusut tuntas pe- nyebab mangkr aknya pembangunan 34 proyek pembangkit listrik yang tersebar di sejumlah dae- rah. Tak hanya itu, Presiden j ug a meme r i n t a hk a n BPKP untuk melaporkan hasil audit 34 proyek pem- bangkit listrik yang mang- krak selama bertahun-ta- hun ini. BPKP diketahui telah menyampaikan temuan mengenai puluhan proyek tersebut kepada pemerin- tah. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan, dari 34 pro- yek tersebut, 12 diantara- nya tidak dapat dilanjut- kan. Sementara 22 proyek lainnya dapat dilanjutkan, namun dengan anggaran yang cukup besar. [F-5]

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A Pegawai PT Melati Techonofo Indonesia Muhammad Adami Okta berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2). KPK memeriksa dua pegawai PT Melati Techonofo Indonesia tersebut sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang di Bakamla.

[JAKARTA] Mana j e r Umum PT Gamlindo Nusa, MAdami Okta, dan petinggi PT Merial Esa, Hardi Stefanus bakal segera men- jalani proses persidangan. Hal ini menyusul telah ram- pungnya berkas penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat keduanya sebagai tersangka. J u b i r K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah me- ngatakan, berkas penyidik- an, barang bukti, dan ter- sangka kasus ini telah di-

limpahkan ke tahap penun- tutan atau tahap II. "Pelimpahan tahap dua untuk dua orang tersangka dalam kasus indikasi suap terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla 2016, dilakukan pelimpah- an berkas perkara dan ter- s a n g k a HST ( Ha r d i S t e f a n u s ) d a n MAO ( Mu h a mm a d A d a m i Okta)," kata Febri di Jakarta, Jumat (10/2). Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum me- miliki waktu setidaknya 14 hari untuk menyusun dak- waan terhadap Adami dan

Hardi. Direncanakan, dua anak buah suami artis Inneke Koeshe r awa t i , Fahmi Darmawansah itu bakal diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Direncanakan akan disi- dangkan di pengadilan Tipikor di PN Jakpus, ter- sangka lain sedang dalam proses," katanya. Diketahui, KPK telah menetapkan Eko Susilo Hadi, Dirut PT Merial Esa (ME) Fahmi Dharmawan- syah, dan dua anak buahnya Hardy Stefanus, dan M Adami Okta sebagai tersang-

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

7

Pemerintah Tambah Proyek Strategis Rp 1.098 T [JAKARTA] Pemerintah akan menambah 44 proyek strategis na­ sional (PSN) baru dengan nilai men­ capai Rp 1.098 triliun. Dengan tam­ bahan ini, jumlah proyek yang ma­ suk dalam PSN mencapai 231 proyek senilai Rp 3.838 triliun. Menteri Koordinator Perekono­ hanya 78 proyek yang diterima. Sebenarnya, jika mengacu pada kri­ teria yang ada, proyek yang me­ menuhi syarat masuk PSN hanya 44 proyek. Di tempat yang sama, Ketua

Sementara itu, 20 PSN lama yang dinyatakan telah selesai adalah jalan tol Gempol-Pandaan sepan­ jang 14 kilometer, Bandara Sentani, Bandara Mutiara, Bandara Mata­ hora, Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Labuan Bajo, Terminal 3 Bandara Soetta, Pelabuhan Kali­ baru, pipa gas Belawan-Sei Mangke sepanjang 139,24 kilometer, PLBN & SP di Entikong, serta sejumlah bendungan. Adapun 18 PSN yang diba- talkan adalah revitalisasi Bandara Sebatik, Bandara Banten Selatan, Bandara Karawang, Bandara HAS Hanadjoedin di Tanjung Pandan, bendungan Long Sempajong, Bendungan Loea, Bendungan Bonehulu, Terminal LPG Banten, kilang mini LNG di Jawa, tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper, KEK Lhokseumawe, MRT Jakarta Koridor East-West, Pelabuhan Wayabula, Pelabuhan Parigi, food estate, serta gudang beku terinte­ grasi untuk cool chain system di 20 lokasi. “Ke-18 proyek ini dibatalkan lantaran dari daerahnya sendiri tidak mendukung atau pun kementerian­ nya merasa ini bukan jadi prioritas lagi,” ujar Wahyu Utomo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, ada beberapa proyek Kemenhub yang masuk dalam 44 proyek tersebut, yakni Inland Water Way, MRT East West, Kereta Api Jogja - Kulon Progo, High Speed Train Jakarta- Surabaya, Pelabuhan Patimban, serta kereta api di Medan. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Kennedy Simanjuntak menambahkan, ada model pendanaan baru dalam proyek strategis nasional. [ID/M-6] tuk proyek infrastruktur itu jangka panjang,” kata dia. Sedangkan endanaan dari luar negeri, seperti dari Jepang dan Tiongkok, Eko melihat negara-ne­ gara tersebut cenderung memberi­ kan pendanaan di sektor infrastruk­ tur yang menguntungkan saja, se­ perti kereta cepat Jakarta-Surabaya. Eko juga mengingatkan peratur­ an pemerintah mengenai pengguna­ an produk dalam negeri bisa meng­ hambat pelaksanaan PSN jika hal itu tidak diterapkan secara hati-hati. Penggunaan produk dalam negeri dinilai bagus, namun melihat kondi­ si industri manufaktur di Indonesia saat ini dikhawatirkan pengguna- an produk dalam negeri susah dipe­ nuhi dan pada gilirannya justru menghambat proyek infrasruktur. [ID/M-6]

Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyatakan, sejak awal re­ visi dilakukan, KPPIP telah mener­ ima 117 usulan proyek strategis da- ri kementerian dan lembaga. Ang- ka tersebut membengkak jadi 130 apabila ditambah dengan usulan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah. Dari penelusuran dokumen, kata Wahyu, disepakati hanya 78 proyek yang lolos. Setelah dievaluasi dan disaring lagi, hanya 44 proyek yang sesuai dengan kriteria dan keleng­ kapan dokumen. Selain tambahan 44 proyek baru, masih ada 12 pro­ yek yang masih menunggu ke­ lengkapan dokumen hingga ming- gu depan, yakni dua proyek dari Kementerian Perindustrian, tiga proyek dari Kementerian Perhu­ bungan, dan tujuh proyek dari Ke­ menterian PUPR yang. Wahyu belum bisa memberikan daftar rinci 44 proyek tersebut. Namun dia menyebutkan bahwa proyek yang masuk didominasi oleh proyek infrastruktur Kementerian

mian Darmin Nasution menyatakan, dalam waktu dua pekan ke depan, pihaknya akan memasukkan 44 proyek tersebut ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksana­ an Proyek Strategis Nasional. “Kita akan buatkan perpres baru yang mengusulkan daftar proyek baru. Nanti tinggal disetujui presi­ den karena kriterianya ‘kan sudah ada. Kita tetapkan sejak awal baik aspek dokumen, dukungan menteri teknis, maupun substansi proyek,” kata dia usai rapat koordinasi Ko­ mite Percepatan Penyediaan In­ frastruktur Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Jumat (10/2). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, awal- nya KPPIP mengusulkan 117 pro­ yek strategis nasional baru untuk melengkapi proyek-proyek yang tercantum dalam Perpres 3/2016 tersebut. Namun dari jumlah itu,

istimewa

istimewa

Darmin Nasution

Basuki Hadimuljono

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia menyatakan pula, masih ada 12 proyek tambahan yang berpotensi masuk daftar tamba- han. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum memberikan lam- pu hijau. Fasilitas Khusus Sementara itu, dari 225 PSN yang ada di Perpres 3/2016 senilai Rp 2.826 triliun, ada 20 PSN yang sudah selesai (Rp 27,6 triliun) dan 18 PSN yang dikeluarkan (Rp 58,4 triliun). Dengan demikian proyek-pro­ yek dalam Perpres 3/2016 saat ini ada 187 PSN dengan nilai investasi Rp 2.740 triliun. Apabila ditam- bah dengan 44 proyek yang baru masuk, untuk sementara terdapat 231 proyek yang masuk PSN den­ gan total nilai Rp 3.838 triliun. Daftar 44 proyek baru PSN did­ ominasi Kementerian PUPR, yang mengusulkan 24 proyek jalan tol

baru, empat proyek air baku, sembi­ lan bendungan, serta 20 proyek iri­ gasi dan rawa, dengan total investasi Rp 300 triliun. Menurut Basuki Hadimuljono, pihaknya mengajukan tujuh proyek jalan tol baru, meliputi Tol Tebing Tinggi-Pematangsiantar-Para- pat-Tarutung-Sibolga di Sumatera Utara, Bendungan Temef (Nusa Tenggara Timur), Proyek Tangguh LNG (Papua Barat), Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (Jawa Timur), dan Kawasan Industri Dumai (Riau). Ia memprioritaskan proyek yang waktu pelaksanaannya dimulai paling lambat 2018-2019. “Proyek yang masuk PSN mendapat fasilitas khusus, termasuk pembebasan lahan yang dialokasi­ kan oleh Lembaga ManajemenAset Negara (LMAN) dan terdapat kel­ onggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian khusus tol, dana talangan dari BPJT akan lebih pasti dan ada kepastian diganti oleh APBN. Kalau di luar PSN penga­ daan lahannya reguler,” kata dia. yaan. “Jika melihat model pembia­ yaan yang ada, paling hanya bebera­ pa proyek yang bisa dijalankan,” kata Eko. Eko melihat proyek-proyek in­ frastruktur masih mengandalkan pendanaan dari APBN, BUMN, dan pinjaman luar negeri, sedangkan dari sektor swasta masih sedikit. Padahal pendanaan dari APBN ter­ batas. Kemudian, BUMN keba­ nyakan hanya menggandeng bank pelat merah, dengan risiko terjadi­ nya mismatch likuiditas. “Saya khawatir bank BUMN masuk ke sektor infrastruktur terlalu jauh dengan lebih banyak pertim­ bangan dari sisi politis ketimbang ekonomi. Ada risiko mismatch . Dana pihak ketiga bank kan keba­ nyakan berjangka tiga bulan hingga satu tahun, sedangkan pinjaman un­

Ekonom Minta Pemerintah Kaji Ulang [JAKARTA] Menganggapi ihwal proyek strategis tersebut, ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengingatkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana memasukkan 44 proyek baru ke dalam proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 1.098 triliun. Menurut dia, lebih baik peme­ Selain itu, jika 44 proyek itu te­ tap dipaksakan dalam PSN, peme­ rintah harus memastikan masalah administrasinya beres. Masalah pembebasan lahan yang seringkali menjadi kendala perlu dibenahi. Pemerintah juga harus memastikan proyek infrastruktur bisa berjalan tepat waktu, sehingga bank bisa langsung mengucurkan pinjaman. Dia menilai pada 2016, ada se­ dah ada komitmen dengan pemilik proyek infrastruktur,” katanya. Lana juga mengingatkan, dalam proyek infrastruktur, pemerintah pu­ sat sebaiknya selalu melibatkan dan mendorong partisipasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa menggunakan dana alokasi khusus, sehingga proyek akan lebih cepat selesai dikerjakan. Pengamat ekonomi dari Indef

rintah memiliki proyek infrastruktur yang terpilih dan prioritas, sedikit, memang dibutuhkan, serta pendana­ annya bisa dipastikan, sehingga bisa diselesaikan tepat waktu dan tidak sampai mangkrak. “Sebaiknya dipi­ lih yang paling penting dan dibutuh­ kan, serta mempunyai multiplier efect ke ekonomi. Sebagai contoh, proyek LRT kekurangan dana dari APBN dan sedang dicarikan penda­ naannya, belum lagi proyek yang lainnya,” ujar Lana.

jumlah proyek infrastruktur peme­ rintah yang tidak tepat waktu se­ hingga menjadi penghambat dan memperlambat pertumbuhan per­ bankan nasional. “Ada bank yang sudah berko­ mitmen membiayai proyek infra­ struktur terpaksa menahan dananya menjadi dana yang terpaksa dica­ dangkan, tapi juga tidak dapat disa­ lurkan ke sektor lainnya karena su­

Eko Listianto mengatakan, penetap­ an proyek strategis nasional sudah tepat karena sejalan dengan kebi- jakan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memfokus­ kan proyek infrastruktur sebagai sa­ lah satu program unggulan. Namun demikian, dia pesimistis PSN bisa dijalankan semuanya mengingat be­ berapa kendala masih tetap menga­ dang, terutama masalah pembia-

Ekonomi & Keuangan

Suara Pembaruan

8

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Adhi Karya Teken Kontrak Proyek LRT Rp 23 T [JAKARTA] Kementerian Perhu­ bungan (Kemenhub) dan PT Adhi Karya Tbk menandatangani kontrak pembangunan prasarana  light rail transit  (LRT) Jabodebek tahap I senilai Rp 23,3 triliun, pada 10 Februari 2017. Kontrak tersebut menyebutkan, target pengoperasi- an LRT sepanjang 43,3 km itu pada 31 Mei 2019. Penandatanganan kontrak di- kerja LRT antara Ditjen Perke- retaapian dan Adhi Karya, nilainya Rp 23,3 triliun. Ini termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) di luar bunga selama pendanaan,” ungkap Budi saat ditemui setelah penanda- tanganan kontrak tersebut, kemarin. Meski sudah ditandatangani, do- dah menalangi Rp 2,5 triliun untuk proyek itu pada 2016, yang dananya bersumber dari kas internal dan pin- jaman lembaga keuangan. “Untuk progres konstruksinya sendiri sudah 12%. Kami harapkan akhir tahun ini bisa 50% dan pada 2018 seluruh pengerjaan konstruk- si selesai. Kemudian, pengerjaan kesisteman dan lain sebagainya,” tutur dia. Ia menjelaskan, tahun ini, pihak- jadi ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan di luar Jawa. Hal ini mengingat kebutuhan dana LRT Jabodebek besar. “Jadi, kami mencoba mencari sumber pendanaan dan cara mem- bayarnya. Mungkin, skemanya akan menjadi KPBU (kerja sama peme- rintah dan badan usaha). Tetapi, tetap ada anggaran APBN, dengan alternatif bekerja sama dengan si­ nergi BUMN,” ujarnya. Apabila sudah ada kesepakatan lain. Jadi, setelah ini diberikan wak- tu 30 hari dan jadi pekerjaan ru- mah,” ujarnya. Posisi Makin Kuat  Prasetyo menyebutkan, dengan adanya kontrak, maka posisi Adhi Karya semakin kuat sebagai kon- traktor yang diberikan tugas mem- bangun LRT Jabodebek. Sebelumnya, perseroan mela-

kumen kontrak itu belum menye- butkan secara terperinci sumber da- na dan skema pendanaan proyek yang diresmikan pada September 2015 tersebut. Menurut Budi Harto, pemerin- tah menjanjikan skema pendanaan proyek diputuskan selambat-lam- batnya 30 hari sejak kontrak. Talangi Rp 2,5 Triliun  Budi optimistis, pengerjaan konstruksi rampung pada Desember 2018. Setelah prasarana jadi, pihak- nya akan melakukan uji coba peng- operasian menggunakan sarana. Selanjutnya, pengoperasian mulai dijalankan pada Mei 2019. Budi menyatakan, pihaknya su-

lakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono dan Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Budi Harto di Kantor Kemenhub, Jakarta. Budi Harto mengatakan, kontrak kerja dengan pemerintah ini baru menca- kup pembangunan prasarana LRT Jabodebek tahap I yang meliputi tiga lintasan pelayanan, yaitu Cawang-Cibubur, Cawang- Bekasi Timur, dan Cawang-Kuningan- Dukuh Atas. Sedangkan pemba- ngunan prasarana tahap II masih belum diputuskan oleh pemerintah. “Sudah ditandatangani kontrak

kukan pembangunan dengan ber- pedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) No 98/2015 tentang Per­ cepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Jabodebek dan Perpres No 65/2016.  “Kontrak dilaksanakan pada pe- kan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Nilai yang disebutkan di kontrak masih usulan dari Adhi Karya, tapi kami cantum- kan dulu saja. Nanti, ada hitung-hi- tungan lagi hasil kajian konsultan, yang akan dicocokkan dengan be- saran Rp 23 triliun itu,” imbuhnya. [ID/M-6]

nya siap menalangi lagi pendanaan yang dibutuhkan. Dana tersebut di- dapatkan dari pinjaman sindikasi perbankan. Selain itu, Adhi beren- cana menerbitkan obligasi seki- tar Rp 7 triliun pada tahun ini, secara bertahap. Sementara itu, Prasetyo menga- takan, dalam kontrak disebutkan bahwa sumber dana serta skema pembayaran proyek akan dibahas lebih lanjut dalam satu bulan ke de- pan. Kepastian dana itu perlu dise- pakati lagi, karena bila tetap meng- gunakan APBN dikhawatirkan ter-

antara semua pihak terkait, lanjut dia, bakal diadakan penandatangan- an kontrak tambahan, yang mem- pertegas sumber dana dan model pembayaran proyek strategis nasio- nal itu. Pembahasan dalam sebulan ini juga terkait sanksi jika ada kela- laian dari kedua belah pihak. “Pasal 6 perjanjian tadi menya- takan, setelah perjanjian ini akan di- detailkan dengan perjanjian lagi dan akan disepakati kedua pihak bahwa sumber pendanaan bisa APBN, sinergi BUMN, atau pendanaan

Cadangan Devisa Indonesia

EBT Tak Bisa Dioptimalkan, Negara Berpotensi Rugi

[JAKARTA] Potensi energi baru terbarukan (EBT) yang luar biasa besar di Indone- sia, terancam tidak bisa di- optimalkan.Akibatnya, nega- ra juga berpotensi mengalami kerugian besar. Demikian di- sampaikan pakar geothermal Universitas Indonesia Yunus Daud. “Negara berpotensi rugi, dalam arti pengembangan energi baru terbarukan akan mengalami perlambatan. Hal ini adalah ironi, karena sebe- lumnya gairah untuk me- ngembangkan EBT, terma- suk panas bumi, sangatlah besar,” kataYunus, di Jakarta, Jumat (10/2). Menurut Yunus, terbitnya Permen ESDM No 12/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan untuk Penyediaan Listrik, menjadi penyebab. Pembatasan harga EBT maksimal 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP), seperti tertuang dalam Per­ men itu, akan membuat para investor mundur. Kondisi demikian, menu- rut Yunus memang sangat merugikan, terlebih jika me- lihat target pemerintah untuk mencapai bauran EBT sebe- sar 23% pada 2025. Dalam pandangannya, akan semakin sulit bagi pe- merintah untuk mengejar tar- get itu, jika Permen No 12/2017 tetap diberlakukan, dan ketergantungan kepada bahan bakar fosil akan kem- bali besar. Sebelumnya, pemerintah bertekad menggenjot pe- ngembangan EBT, yakni me- lalui Peraturan Pemerintah No 79/2014 tentang Kebijak­ an Energi Nasional. Tidak tanggung-tanggung, dalam

kebijakan ini, target bauran EBT pada 2020 disebut 17%. Sedangkan, pada 2025, pe- manfaatan EBT diharapkan sampai 23%. “Sebenarnya, kebijakan sebelumnya sudah membuat iklim investasi lebih baik. Terbukti kan sudah banyak investor berminat mengem- bangkan geothermal. Tetapi dengan keadaan seperti ini, mereka bisa mundur. Jadi apa mungkin target 2025 bisa ter- capai?” katanya. Gantikan Energi Fosil Yunus pantas menya- yangkan kebijakan itu, terle- bih melihat potensi EBT yang sangat luar biasa dan diharapkan bisa mengganti- kan energi fosil di masa men- datang. Potensi energi panas bumi di Indonesia, misalnya, mencapai 27 GWe dan sangat erat kaitannya dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia. Bahkan saking melim- pahnya, Wakil Menteri ES­ DM, Arcandra Tahar, sampai menyebut bahwa panas bumi merupakan sumber energi kearifan lokal Indonesia. “Energi ini memang sangat spesifik dan ada di Indonesia dalam jumlah be- sar. Tapi kalau tidak dikelo- la dengan baik, akhirnya bi- sa tidak termanfaatkan,” ujar Yunus. Guna mencari solusi, te- gas Yunus, Menteri ESDM harus duduk bersama de- ngan para stakeholder, baik pengusaha maupun BUMN. Menteri ESDM bisa menda- pat masukan, kondisi seperti apa yang bisa membangkit- kan kembali gairah pengem- bangan EBT. [M-6]

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Petugas menghitung uang dollar AS di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (10/2). Berdasarkan data Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2017 tercatat sebesar 116,9 miliar dollar AS atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2016 sebesar 116,4 miliar dollar AS.

Januari, Konsumsi Semen Turun 2,3% [JAKARTA] Konsumsi se- men nasional pada Januari 2017 turun 2,3% menjadi 5.272 juta ton dari periode sama tahun lalu. Penurun- an konsumsi terjadi kare- na terganggunya bebera- pa proyek di daerah akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. “Konsumsi semen da­ Widodo menduga, tu- runnya permintaan semen di awal tahun ini karena men- ingkatnya hujan dan ban- jir di beberapa daerah, se- hingga beberapa proyek pembangunan, termasuk pembangunan perumahan terganggu. Selain itu, proyek infrastruktur juga banyak yang belum dimulai. “Hujan dan badai yang mantan sebesar 13% men- jadi 315.000 ton, disusul Sumatera yang turun 6,3% menjadi 1,03 juta ton, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,7% menjadi 312.000 ton. Sementara itu, permintaan semen di Sulawesi relatif stagnan di angka 429.000 ton. Widodo memaparkan, gan beberapa kenaikan ter- jadi di Jawa Tengah sebesar 4,9% dan Jawa Timur 6,8%. Sedangkan di Sumatera, daerah yang mengalami sur- plus adalah di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. “Walau konsumsi seca-

ra total mengalami penu- runan, permintaan semen di Maluku dan Papua justru melonjak hingga 21% men- jadi 143 ribu ton,” ujar dia. Widodo menilai, ada- nya kenaikan permintaan di wilayah-wilayah tersebut karena proyek-proyek in- frastruktur di sana masih melanjutkan kontrak-kon- trak sebelumnya. [ID/M-6]

lam negeri untuk bulan Ja­ nuari cenderung menurun. Hampir semua daerah sep- erti Sumatera, Jawa, Kali­ mantan, dan Nusa Tenggara mengalami penurunan,” kata Ketua Umum Asosia- si Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso, Jumat (10/2).

permintaan semen di beber- apa daerah di Sulawesi men- galami kenaikan, seperti di Sulawesi Tenggara yang meningkat 9%, Sulawesi Selatan 4,6%, dan Sulawesi Barat 16%. Sementara itu, konsumsi semen di Jawa turun 0,6% menjadi 2,94 juta ton, den-

terjadi di banyak daerah di Indonesia kemungkian baru agak reda pada bulan Maret, sehingga pembangunan di- harapkan akan lancar kem- bali,” ujar dia. Widodo menjelaskan, penurunan permintaan se- men terbesar terjadi di Kali­

Made with FlippingBook Annual report