SP170211

Utama

Suara Pembaruan

2

Sabtu-Minggu, 11-12 Februari 2017

Kasus E-KTP Bakal Seret Banyak Politisi?

K etua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan sudah ada anggota DPR yang turut mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Uang hasil korupsi yang dikembalikan sudah menca- pai Rp 250 miliar. Agus tidak mengungkap- kan detail total aliran dana yang dikembalikan tersebut. Namun, dipastikan dana yang telah terkumpul itu ada dari

pribadi atau anggota DPR. Bahkan Agus meminta ang- gota DPR yang kecipratan dana haram e-KTP segera mengembalikan dana itu ke negara. Sumber SP di Jakarta, Sabtu (11/2) mengung- kapkan, cukup banyak pejabat ataupun anggota DPR periode 2009-2014 diduga terlibat kasus e-KTP. Mereka kini bahkan ada yang masih men- jadi penyelenggara negara,

baik di pusat maupun di dae- rah. “Sekarang mereka bingung apakah akan mengembalikan duit hasil e- KTP atau tidak? Dikembalikan juga toh tidak menghi- langkan pidananya. Hanya hukumannya nanti bisa berkurang,” ujar sumber itu. Sumber itu menambah- kan, para penerima dana haram e-KTP di DPR terus berupaya melakukan lobi

agar mereka bisa lolos dari jerat hukum. Selain karena faktor jabatan yang diemban saat ini, terungkapnya peneri- ma dana e-KTP akan mema- lukan bagi partai politik di mana mereka bernaung. “Ini sangat memalukan bagi partai kalau sempat semua terungkap. Makanya mereka berupaya untuk menutupi dengan cara apapun agar identitas tidak terungkap ke publik setidaknya hingga pemilu 2019 mendatang,” katanya. [H-14]

Jakarta Butuh Pemimpin yang Tegas dan Konsisten

baik yang sudah atau belummenen- tukan pilihan,” ujarnya. Dia menyatakan, beberapa hasil survei memang menunjukkan ada sekitar 7% undecided voters (pemi- lih yang belum bersikap). Namun, lanjutnya, istilah yang sebenarnya adalah unidentified voters (pemilih yang tidak teridentifikasi). “Jangan terpengaruh hasil survei soal masih ada 7% undecided voters. Sebab, hari ini orang-orang sudah mempu- nyai pilihan, cuma sudah yakin atau belum, itu yang masuk unidentified voters, ” ucapnya. Menurut Hasan, paslon nomor urut 1 dan 3 dalam debat berpikir tentang hal-hal yang harus dikerjakan jika menang. “Sehingga, kesannya ada yang seperti utopis. Ada yang seperti teori, karena mereka mem- bayangkan dengan keras apa yang harus dikerjakan di Jakarta,” katanya. Referensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno meng- harapkan debat terakhir bisa men- jadi referensi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 15 Februari nanti. “Kami berharap para calon pemilih dapat gambaran yang lebih komorehensif dalam debat pertama dan kedua serta kegiatan kampanye lain. Diharapkan debat bisa melengkapi pemilih dapat referensi yang memadai untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Sumarno. Dikatakan, debat ketiga kali ini telah memasuki masa akhir kampa- nye. Di tahap ini pula merupakan tahapan krusial dalam penyelengga- raan pemilu. Oleh karena itu, dia berharap agar seluruh penyelengga- ra bisa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas. “Kami berharap kesuksesan Pilgub DKI juga ditentukan oleh pasangan calon. Mari kita ciptakan pemungutan suara yang damai, bersih, dan berintegritas,” katanya. Dia berharap para calon tidak meng- goda penyelenggara pemilu. Pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI)Ari Junaedi mengatakan, dalamdebat akhir Pilgub DKI, para kandidat masih menggu- nakan strategi serangan personal. Menurutnya, serangan personal itu membuat pasangan calon gagal mengeksplorasi program-program yang ditawarkan. [MJS/RIA/161/C-6/E-11/Y-7/D-14]

1. Indikator Politik Indonesia Periode survei: 2-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 39,04% Anies-Sandi : 35,36% Agus-Sylvi : 19,45% Belum Jawab : 6,15% Hasil Survei Terbaru Pilgub DKI Jakarta

2. SMRC Periode Survei: 3-9 Februari 2017 Ahok-Djarot

: 39,1% : 33,5%

Anies-Sandi Agus-Sylvi

agama memang tidak mempan di Jakarta,” ujarnya. Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi. Debat terakhir, katanya, menjadi acuan masyarakat pemilih yang belum juga menentukan pilih- an. “Debat ketiga ini kesempatan terakhir untuk pemilih yang belum dan yang sudah menentukan pilihan sikap untuk melihat kualitas para pasangan,” katanya. Meski begitu, menurutnya, jum- lah pemilih yang berpotensi meng- ubah pilihan setelah debat tidak begitu signifikan. “Walau ada per- gerakan, tetapi tidak banyak paling. Paling sekitar dua atau tiga persen, : 19,9% Belum Jawab : 7,5% 3. Alvara Research Center Periode Survei: 6-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 38,3% Anies-Sandi : 32,6% Agus-Sylvi : 20,1% Belum Jawab : 9% 4. Charta Politika Periode Survei: 3-8 Februari 2017 Ahok-Djarot : 34,3% Anies-Sandi : 28,5% Agus-Sylvi : 19% Belum Jawab : 18,2%

SP/Joanito De Saojoao Ekspresi tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur seusai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2).

[JAKARTA] Setelah berlangsung tiga setengah bulan, masa kampanye pilgub DKI Jakarta dan 100 pilkada serentak lainnya berakhir hari ini, Sabtu (11/2). Mulai Minggu (12/2), para pemilih memasuki masa tenang hingga tiga hari ke depan. Paslon nomor dua dan tiga mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan setelah tiga kali debat. Kedua paslon ini diperkirakanmasuk putaran kedua jika tidak ada yang meraih kemenangan 50% plus satu di putaran pertama. Namun, siapa yang paling banyak merebut hati pemilih Jakarta?Dengan problematik yang sangat besar dan pentingnya dukungan politik, para pengamat memperkirakan, pasang- anAhok-Djarot akanmeraih dukung- an terbanyak. Jakarta yang semrawut dengan warga yang sulit diatur membutuhkan gubernur yang bera- ni, tegas, dan konsisten. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan, Jakarta butuh pemim- pin yang tegas dan konsisten dalam mengawal kebijakan pelayanan publik ( public service ). Jika tidak, maka siap-siap saja Jakarta akan mengalami kemunduran dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. “Masalah di Jakarta sangat kom- pleks sehingga sangat dibutuhkan pemimpin yang tegas dan konsisten, terutama dalam masalah kebijakan pelayanan publik,” kata Cecep

kepada SP di Jakarta, Sabtu (11/2). Menurutnya, pascadebat final yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyara- kat bisa menilai sendiri mana pemimpin yang selalu tegas dan konsisten dan yang tidak. Semua bisa dilihat dari penguasaan penja- baran akar permasalahan dan bagai- mana cara mereka mencari jalan keluarnya. Dijelaskan Cecep, tegas dan konsisten seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari upayanya menyusun kebijakan yang pro terhadap rakyat dan caramengeksekusinya. Sehingga, berbagai permasalahan di DKI dapat segera terselesaikan dan masyarakat merasakan hasilnya. Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menilai, pertarungan politik di Jakarta jangan sampai hanya dijadikan ajang pencarian dan pemenuhan syahwat kekuasaan. Pilkada DKI merupakan ajang men- cari pemimpin yang tegas dan konsisten, yang bisa menjawab segala permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. “Jangan menjadikan Pilgub Jakarta sebagai ajang mencari keku- asaan. Pilkada juga adalah sebuah proses di sebuah negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang tegas dan konsisten,” kata Arie. Menurutnya, selain merupakan ukuran keberhasilan Indonesia dalam

melaksanakan suksesi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, Pilgub DKI juga gambaran dari kepentingan nasional yang lebih luas. “Jangan sampai kepentingan politik nasional yang lebih luas dikorbankan hanya demi kekuasaan di Pilgub DKI. Konsesi ini yang perlu untuk dijadikan perhatian bersama,” kata Arie. Menguat Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit meyakini elektabilitas pasangan nomor urut 2, yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok- Djarot) akan terus menguat pascade- bat ketiga Pilgub DKI. “Ahok tentu semakin menguat. Dia belum ter- kalahkan. Hasil beberapa survei kemarin bahkan menunjukkan kalau dia menguat,” kata Arbi. Menurutnya, hasil-hasil survei belakangan ini yang menunjukan tingkat kepercayaan dan keterpilihan Ahok menguat sebagai dasarnya. Selain itu, proses sidang perkara kasus penodaan agama yang men- dudukan Ahok sebagai terdakwa telah membuka mata publik bahwa ada yang tidak beres. “Kecenderungannya,Ahok terus meningkat. Persidangan pula yang menguatkan Ahok, karena publik bisa melihat saksi-saksi pelapor yang kabur, tidak jelas keterangan dengan konteksnya. Ini membuktikan isu

Made with FlippingBook Annual report