SP160119

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 19 Januari 2016

KPK Mematahkan Koalisi Korupsi

[ JAKARTA ] Kom i s i Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berhasil me- matahkan koalisi korupsi yang t e r j ad i d i DPR. Operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap politisi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti yang berlan- jut dengan penggeledahan ruang kerja dua anggota Komisi V DPR menunjuk- kan keberhasilan lembaga itu mengungkap praktik ko- rupsi uang negara yang ter- us terjadi di parlemen. Bahkan, menurut sum- ber SP di Jakarta, Selasa (19/1), KPK tengah membi- dik 9 anggota Komisi V lainnya dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Kema r i n , P r e s i d e n Jokowi mengingatkan para menteri untuk meninggal- kan pola lama dan tidak main-main dengan kualitas suatu proyek. Untuk itu, praktik suap, korupsi, dan kolusi harus dihilangkan agar suatu proyek berjalan dengan efisien dan berkuali- tas. Seperti diketahui, dalam upaya mengembangkan ka- sus Damayanti, KPK meng- geledah ruangan kerja ang- gota Komisi V dari Fraksi P a r t a i G o l k a r B u d i Suprianto. KPK juga meng- geledah ruah kerja Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PKS Yudi Widiana. Aksi penggeledahan itu mendapat protes keras dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Meski demikian, penye l i d i k KPK t e t ap melanjutkan penggeledahan di ruang kerja Yudi di lantai tiga Gedung Nusantara I, Komp l e k s P a r l eme n , Senayan, Jakarta. Sumber SP mengatakan, langkah penggeledahan oleh KPK itu bagian dari up- aya lembaga itu untuk men- cari pihak lain di DPR, khu- susnya Komisi V, yang terli- bat kasus suap di Kempupera. Bahkan, menurut sumber itu, ada 9 anggota maupun pimpinan Komisi V yang ten- gah dibidik KPK karena di- duga kuat tersangkuat kasus Damayanti. Bahkan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini, anggota dan pimpinan Komisi V yang ruang ker- j a ny a d i p e r i k s a a k a n ditetapkan sebagai tersang- ka. “Ada 9 anggota dari lin- tas fraksi yang terjerat kasus Damayanti. Makanya, ban- yak anggota Komisi V dari lintas fraksi yang saat ini t e n g a h k e t a r - k e t i r . Istilahnya, menunggu gili- ran,” ujar sumber itu. Komisi V DPR merupa- kan komisi paling “basah” di DPR. Proyek-proyek

yang dibiayai APBN lebih banyak diatur di komisi tersebut. Oleh karena itu, partai politik menempatkan kader “terbaik” di Komisi V untuk bisa mengisi pun- di-pundi partai. “ K i t a b e r h a r a p Damayanti bersikap koop- eratif terhadap KPK dan mau membuka tabir perse- kongko l an ko r ups i d i Komisi V. Korupsi berje- maah itu harus diungkap agar ada efek jera. KPK tak perlu takut dengan upa- ya-upaya pimpinan fraksi dan pimpinan DPR yang mempersoalkan penggele- dahan. Pimpinan hanya mencoba bermanuver untuk berusaha melindungi kole- ganya yang terjerat kasus korupsi,” kata sumber itu. Terkait itu, kemarin Presiden Jokowi mengin- gatkan para menteri untuk meninggalkan pola lama da- lam menggunakan anggaran negara. Para menteri, ujar Presiden, wajib menjalank- an tradisi baru, yakni pengerjaan proyek mulai awal tahun, mengutamakan kontraktor lokal, men- jalankan proyek padat karya di samping penggunaan te- knologi, serta memperhati- kan efisiensi dan kualitas proyek. “Kita sekarang menuju tradisi baru, tinggalkan cara lama. Kualitas akan buruk jika proyek dibangun pada musim basah, Oktober hing- ga akhir tahun di musim penghujan. Lagi pula, den- gan belanja modal lebih aw- al, kontraksi ekonomi bisa dicegah, uang yang beredar di masyarakat meningkat,” kata Presdien seusai men- yaksikan pendantanganan

kontrak kegiatan strategis t ahun angga r an 2016 Kementerian Perhubungan (Kemhub) senilai Rp 2 trili- un lebih. Presiden mengapresiasi capaian Kemhub terkait penggunaan angga r an . Hingga saat ini, belanja modal di Kemhub sudah mencapai Rp 14 triliun. Pada 2015, realisasi proyek di Kemhub sebesar 76,5% dari target atau mencapai Rp 65,1 triliun. Pada 2014, r e a l i s a s i angga r an d i Kemhub Rp 46,7 trilun atau 75,4% dari pagu. Meski mendorong per- cepatan penggunaan angga- ran, Presiden juga mengin- gatkan soal kualitas proyek. “Realisasi harus cepat, teta- pi kualitas harus baik. Saya akan turun ke lapangan un- tuk mengecek pelaksanaan proyek. Saya tidak hadir ha- nya pada ground breaking. Jangan main-main dengan yang namanya kualitas,” ujarnya. Sejumlah kalangan me- nilai, salah satu faktor penyebab kualitas proyek rendah karena suap dan ko- rupsi. Anggaran yang digu- nakan untuk proyek harus dipotong untuk biaya ko- rupsi atau digunakan untuk menyuap anggota DPR agar mendapat persetujuan. K e t u a D P R A d e Komarudin mengaku priha- tin dengan penangkapan ang- gota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti oleh KPK. Ade berharap ka- sus serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. “Saya priha- tin dengan penangkapan ini. Saya akan mencari cara un- Prihatin

tuk mencegah agar anggota DPR jauh dari praktik ko- rupsi,” ujarnya. A d e m e n g a t a k a n , pimpinan DPR, fraksi, dan komisi segera membahas cara dan upaya agar praktik suap dan korupsi dihilang- kan di parlemen. Apalagi, saat ini ada kesan di kalan- gan masyarakat bahwa telah terjadi koalisi korupsi di DPR. Ade memang tidak bisa memberi jaminan jika kasus penangkapan anggota DPR oleh KPK karena terlibat kasus korupsi. Meski de- mikian, dirinya akan men- c a r i s o l u s i b e r s ama pimpinan fraksi untuk mem- berikan mekanisme di inter- nal, bukan hanya imbauan. Namun , Ad e me n - y a y a n g k a n t i n d a k a n penye l i d i k KPK yang menggeledah ruangan ang- gota DPR dengan mengu- nakan senjata laras panjang. Menurutnya, KPK melaku- kan penggeledahan tanpa mengindahkan peraturan dan undang-undang. Gedung DPR, katanya, dihuni oleh 560 anggota yang dipilih oleh rakyat. Kompleks parlemen merupakan simbol demokrasi yang tidak boleh dicoreng dengan senjata laras pan- jang. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menga- takan, KPK sudah beberapa kali menggeledah ruang an- ggota DPR dengan memba- wa Brimob bersenjata laras panjang. Oleh karena itu, dia menilai, protes Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait penggeledahan itu terlalu mengada-ada. “Sudah berulang kali KPK membawa anggo- ta Brimob dalam melakukan penggeledahan. Kenapa ba- ru sekarang Fahri protes? Apa karena yang diperiksa dari PKS?” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon men- gaku tak heran dengan lang- kah KPK yang menangkap tangan anggota Fraksi PDI- P. Menurutnya, mereka yang dekat dengan kekua- saan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik korupsi. “Mereka memiliki akses yang besar untuk masuk ke lingkaran kekuasaan, sehingga sangat rawan korupsi,” ujarnya. Anggota Komisi V dari Fraksi Patai Nasdem Syarif Abdulah Alkadri enggan mengomentari tertangkap- nya koleganya oleh KPK. “Saya kira, lebih bagus fokus terkait penggeledahan ruangan KPK minggu lalu. Apa pun alasannya, peng- geledahan dengan memba- wa senjata laras panjang tak etis dilakukan, karena DPR adalah lembaga negara,” ujarnya. [H-14/C-7]

S engkarut Partai Golkar seperti tak kunjung usai. Belum selesai polemik munas, kini partai pohon beri- ngin itu diterpa perebutan pimpinan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (Kosgoro 1957). Agung Laksono yang selama ini memimpin ormas Kosgoro digoyang Aziz Syamsuddin. “Kami sudah menggelar musyawarah besar luar biasa (Mubeslub) di Denpasar, Sabtu (16/1) lalu,” kata sumber SP , Senin (18/1). Sumber itu mengklaim, pelaksanaan mubeslub su- dah sesuai AD/RT Kosgoro 1957. “Sesuai prosedur,” katanya. Forum itu, kabarnya, diikuti 29 dari 34 pimpinan Kosgoro 1957 di tingkat provinsi.. Forum itu menga- gendakan, di antaranya, pergantian ketua umum yang sekarang dijabat Agung Laksono. Mantan ketua DPR periode 2004-2009 itu akan dimintai pertanggungja- wabannya sebagai ketua umum. Sumber itu mengungkapkan, Aziz Syamsuddin memang digadang-gadang menggantikan Agung untuk menduduki pucuk pimpinan Kosgoro. “Bang Aziz su- dah lama disiapkan. Dan, itu juga sudah melalui me- kanisme yang tepat, yakni sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata sumber itu. Namun, pencalonan Aziz itu ternyata tak diterima kubu Agung Laksono. Akhirnya, mereka melaporkan Aziz Syamsuddin ke polisi, karena menganggap mu- beslub di Bali tak sah. Aziz Syamsuddin adalah Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957. Kubu Agung melaporkan Aziz Syamsudin dan Bowo Sidiq Pangarso kepada polisi, karena dianggap melakukan pelanggaran hukum de- ngan menggelar mubeslub. Pasalnya, masa jabatan Agung Laksono baru berakhir pada 2018 mendatang. “Kami tidak bisa diamkan apa yang mereka (kubu Azis) lakukan. Kami sudah laporkan ke pihak kepoli- sian,” kata Agung di Jakarta, Senin (18/1). Pekan lalu Azis menggelar Mubeslub Kosgoro di Bali. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Golkar (PG) hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB). Agung menjelaskan, Sekjen PPK Kosgoro 1957, Sabil Rahman sudah membuat laporan ke kepolisian dengan tujuan agar tidak ada lagi pihak yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Dia juga berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ti- dak memberikan restu kepada pihak-pihak yang beru- paya menghancurkan organisasi seperi yang dilakukan Azis dan Bowo. “Di Kosgoro 1957 tidak ada persoalan Kita minta pihak kepolisian menindak mereka yang memotori acara mubeslub Kosgoro 57 di Bali. Ketua umumnya masih saya dan sah tercatat di Menkumham,” tegas ketua umum Partai Golkar hasil Munas di Ancol ini. Dia menyebut forum yang digelar di Bali itu ilegal dan melanggar hukum. Apalagi Azis dan Bowo sudah tidak aktif di Kosgoro 57. “Azis Syamsuddin bukan pengurus Kosgoro jadi tidak berhak melakukan hal- hal yang mengatasnamakan Kosgoro 57. Itu Ilegal dan bertentangan dengan AD/ART organisasi,” katanya. [W-12] Konflik Golkar Merembet ke Kosgoro?

6 Celah Korupsi Dana APBN

1. Pengalokasian dana optimalisasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2. Regulasi yang mengontrol defisit tidak digubris. Misalnya, pada APBN 2014 terjadi peningkatan defisit sebe- sar Rp 21,15 triliun. Pada RAPBN 2014 jumlahnya Rp 154,2 triliun, tapi ketika disahkan menjadi Rp 175,35 triliun.

3. Rencana kerja pemerintah yang terus berubah dan tak terevaluasi dengan benar.

5. Mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing kementerian/lem- baga yang tidak transparan. Pembagian alokasi tersebut diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi di DPR yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan pe- merintah. 4. Proses penelahaan dana optimalisasi belum maksimal dalam menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kerja kementerian. Akibatnya, banyak program yang asal di- tetapkan meski tak sesuai dengan kepentingan publik. 6. Tidak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana opti- malisasi. Ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah, mengubah, sekaligus menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat kementerian/lembaga dan komisi-komisi ti- dak mematuhi kriteria yang telah disepakati.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online