SP160119

Utama

Suara Pembaruan

3

Selasa, 19 Januari 2016

Bangun Sistem Transparansi untuk Cegah Kebocoran Anggaran

[JAKARTA] Korupsi yang melibatkan anggota legisla- tif selama ini terjadi karena sistem pembahasan anggar- an negara dan proyek-pro- yek pemerintah dengan DPR dilakukan di ruang ter- tutup. Di dalam ruang tertu- tup inilah dimungkinkan terjadi tawar-menawar dan suap-menyuap. Untuk itu harus dibangun sebuah sis- tem transparansi dan akun- tabilitas pembahasan ang- garan negara sehingga dapat dikontrol oleh publik. Menurut Sekjen Forum I n d o n e s i a u n t u k Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, sis- tem transparansi dan akun- tabilitas dalam pembahasan anggaran negara serta im- plementasi proyek-proyek pemerintah dapat mencegah terjadinya kebocoran ang- garan negara atau korupsi.  “ Dari sisi regulasi me- mang sistem transparansi ini sudah ada. Namun, yang dibutuhkan adalah transparansi dalam operasi- onal atau implementasi yang dapat dikontrol pub- lik. Pimpinan kementerian dan lembaga harus bisa menerjemahkan hal ini,” ujarnya, Selasa (19/1).  Terjadinya korupsi juga karena kebutuhan para le- gislator yang menggebu se- hingga ancaman hukuman terhadap koruptor pun tak membuat jera. Menurut pa- kar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, kebutuhan menggebu yang dimaksud [JAKARTA] Politisi PDI- P Dama y a n t i Wi s n u Putranti yang menjadi ter- sangka kasus dugaan suap t e r k a i t p r oy e k j a l a n Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dipe- riksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/1). Damayanti yang di- tangkap Tim Satgas KPK, Rabu (13/1), masih bung- kam mengenai kasus yang menjeratnya termasuk me- ngenai aliran dana suap ke- pada para koleganya di Komisi V DPR. Damayanti diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Direktur Utama PT Windhu Tunggal Ut ama (WTU) Abdu l Khoir yang juga menjadi tersangka kasus ini. Ia di- periksa mulai pukul 11.00 WIB hingga 21.56 WIB.

adalah mencari peluang un- tuk mencari pengganti bia- ya yang sudah dikeluarkan- nya saat meraih kursi legis- lator. Sistem politik khusus- nya dalam mekanisme per- ekrutan kader parpol, dini- lai Abdul, terlalu ma- hal. Hal ini mendorong pa- ra legislator berupaya me- ngembalikan modal yang sudah dikeluarkannya. Fenomena lain, kata Abdul, adanya politisi pengusaha atau disebut ‘popeng’. Tidak semua ‘popeng’ melakukan ko- rupsi. Namun, semangat kewirausahaan seorang ‘popeng’ untuk selalu men- cari peluang bisnis bisa menjadi penyebab untuk korupsi. “Dalam keduduk- annya sebagai anggota DPR yang memiliki kekua- saan akan digunakan untuk mencari peluang bisnis,” jelasnya.  Kondisi ini dialami hampir oleh semua parpol. Tidak mengherankan, se- perti diungkapkan peneliti senior Formappi, Lucius Karus, perseteruan politis boleh saja tejadi antara Koa l i s i Me r ah Pu t i h ( KMP ) d a n Ko a l i s i Indonesia Hebat (KIH). Namun, ketika berbicara soal kebutuhan yang sama yakni mengenai kongkali- kong anggaran bisa saja terbangun koalisi lain yak- ni koalisi korupsi. Koalisi korupsi, katanya, lebih lu- wes dibandingkan dengan Awak media yang telah menunggunya, langsung mencecar Damayanti saat keluar Gedung KPK teruta- ma mengenai suap senilai S$ 404.000 atau sekitar Rp 3,9 miliar yang disebut mengalir kepada para kole- ganya di Komisi V, terma- suk politisi Golkar Budi Supriyanto dan politisi PKS Yu d i Wi d i a n a . D a m a y a n t i h a n y a melontarkan tiga kata. “ No comment ya ,” katanya, Senin (18/1) malam. Dua tersangka lainnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini juga memilih tutup mulut terkait keterli- batan Budi dan Yudi yang ruang kerjanya telah dige- ledah KPK. “Saya boleh ti- dak menjawab?” tanya Dessy singkat. Diberitakan, dalam ope- rasi tangkap tangan (OTT), Rabu (13/1), KPK menga- mankan Damayanti bersama

pungkas dia. 

kan kekua s aan .Ke t e r- bukaan dalam penganggar- an parpol dan anggotanya juga sangat penting supaya bisa dikontrol banyak pi- hak,” ungkapnya.  Sementara, untuk pihak eksekutif, lanjut Ade, butuh keberanian dari pihak pim- pinan kementerian atau lem- baga untuk menolak segala bentuk KKN. Pimpinan lembaga, katanya, bisa keras seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Direktur Indonesia Parliamentary Center, Sulastio menilai anggota DPR perlu menegakkan dan mewujudkan kode etik se- bagai anggota dewan. Salah satunya, adalah serius be- kerja untuk kepentingan rakyat dan melepaskan ber- bagai pekerjaan dan bisnis yang membuatnya menjadi konflik kepentingan. “Kita tahu banyak ang- gota DPR berasal dari ka- langan pengusaha. Dan ce- lakanya lagi, usaha-usaha- nya terkait dengan komisi dia di DPR. Situasi inilah yang membuka peluang terjadinya korupsi,” ujar Sulastio, Selasa (19/1).  Jika DPR tidak taat ko- de etik sebagai anggota de- wan untuk melepaskan se- gala bisnisnya ketika men- jadi anggota DPR, bukan tidak mungkin terjadi KKN dalam proses pembahasan dan pengerjaan proyek dan p r o g r a m p e m e r i n - tah. [YUS/A-15] dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melang- gar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor. Berdasar informasi, se- lain Damayanti, terdapat sejumlah legislator lainnya yang diduga terlibat untuk mengamankan proyek jalan senilai Rp 68 miliar agar jatuh ke tangan PT WTU. Bahkan, aliran suap itu di- sebut mengalir hingga pu- cuk Pimpinan Komisi V. Dugaan adanya keterlibat- an pihak lain ini diperkuat dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di ruang kerja Budi dan Yudi beberapa waktu lalu. [F-5]

“Menarik bahwa DPR periode 2014-2019 ini se- jak tahun pertama bekerja sudah menyumbang korup- tor baru. Pada tahun 2015 sudah ada tiga orang ang- gota DPR yang terbukti me l a k u k a n k o r u p s i . Mengawali tahun 2016 DPR mempersembahkan lagi kasus korupsi baru.  Itu artinya DPR menjadi lem- baga yang rutin dan konsis- ten menyumbang korup- tor,” kata Lucius. Solusi Solusi dari persoalan ini selain soal sistem trans- paransi dan akuntabilitas, menurut Abdul, para politi- si harus mencari solusi agar sistem mekanisme perek- rutan tidak mahal. Menjadi tugas partai dalam merek- rut “popeng” harus mem- berikan pendidikan dan pengertian yang serius da- lam mengartikan kekuasa- annya sebagai legislator terutama kekuasaan budge- ting dan pengawasan yang banyak disalahgunakan. Partai politik, menurut p e n e l i t i I n d o n e s i a Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mempunyai peran besar mencegah ko- rupsi yang dilakukan ka- dernya. Partai harus mela- kukan kontrol ketat se- hingga kadernya total ber- juang untuk rakyat. “Bukannya membiar- kan apalagi mendorong anggota partai membisnis-

foto-foto: dok sp

Yenny Sucipto

Lucius Karus

KMP dan KIH.  

das dia. 

“Mereka bisa melepas- kan baju fraksi sekadar un- tuk menghayati solidaritas korupsi. Kasus terakhir adalah Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap poli- tisi dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti yang kemungkinan menye- ret politisi dari fraksi lain,” ujar Lucius, Selasa (19/1).  Koalisi korupsi ini me- rupakan salah satu karakter korupsi politik. Korupsi dalam dunia politik umum- nya ditandai oleh sistemik- nya cara kerja pelaku. Korupsi sistemik hampir pasti melibatkan lebih dari satu orang dan juga ditan- dai oleh partisipasi kelom- pok politik atau partai. “Koalisi korupsi kelihatan jelas melalui kecenderung- an DPR untuk solider membela lembaganya bah- kan ketika anggota lemba- ga tersebut sudah terbukti melakukan korupsi,” tan-

Lucius mencontohkan respons anggota DPR atas penggeledahan terhadap ruangan anggota PKS oleh KPK. KPK dianggap seba- gai pengganggu koalisi ko- rupsi dengan menyasar le- bih dari satu anggota DPR.  Solidaritas anggota DPR ini juga mengonfir- masi kecenderungan prak- tik korupsi yang diduga di- lakukan Damayanti menja- di praktik berjemaah yang sangat mungkin melibatkan banyak orang dan juga be- berapa partai. KPK, kata dia harus berjuang untuk bisa memu- tus rangkaian praktek bu- suk korupsi berjemaah ini. “KPK harus berani membongkar keterlibatan orang atau kelompok dan partai. Karena bukan tanpa alasan jika DPR bereaksi serupa terhadap penyidikan yang dilakukan KPK usai penangkapan Damayanti,”

Diperiksa 11 Jam, Damayanti Bungkam

ANTARA/M Agung Rajasa Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti memberikan keterangan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK, Jakarta, Senin (18/1).

lima orang lainnya. Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar S$ 99.000 yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar S$ 404.000 atau sekitar Rp 3,9 miliar yang diberikan Dirut PT WTU, Abdul Khoir jika

Damayanti mengamankan proyek Kempupera tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Maluku, yang juga dikuasai oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Setelah diperiksa inten- sif, Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin ditetap- kan KPK sebagai tersangka penerima suap. Atas tindak pidana yang dilakukannya, ketiganya

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online