SP170124

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 24 Januari 2017

Gerindra Segera Deklarasikan Capres?

P emilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih dua tahun lagi. Namun, kurun waktu itu terasa singkat bagi parpol. Saat ini suhu politik parpol mulai mendidih, khususnya menghadapi pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang. Selain itu, juga pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang ditengarai sarat kepentingan pragmatis parpol. Meski demi- kian, pembahasan siapa yang akan diusung menjadi capres pada Pilpres 2019, sejatinya mulai dilakukan di internal sejumlah parpol.

Partai Gerindra, dikabar- kan salah satu partai yang mulai mematangkan capres yang kelak hendak diusung. Besar kemungkinan Gerindra kembali mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres, sama seperti saat Pilpres 2014. Deklarasi mengu- sung Prabowo Subianto yang kini menjabat ketua umum Gerindra, diren- canakan bertepatan dengan HUT ke-9 partai itu Februari mendatang. “Kami berharap deklarasi bisa dilaksanakan di momentum HUT ke-9,” kata sumber SP, di kompleks parle-

men, Senin (23/1) malam. Sumber itu mengungkap- kan, soliditas kader mulai akar rumput hingga elite di DPR mendukung penuh Prabowo untuk dicalonkan kemba- li. “Tak ada riak di akar rumput sampai anggota DPR. Mereka solid dukung,” katanya. Diungkapkan, pemilihan hari jadi Partai Gerindra dirasa tepat. “Cuma, masih ada yang ingin deklarasi pencapresan tunggu momentum lain yang mungkin lebih tepat. Kalau 6 Februari adalah HUT Gerindra ke-9, dan kami memang ada kegiatan (deklarasi) di HUT

tersebut,” ujarnya.

Lantas bagaimana tanggap- an Prabowo sendiri, sumber itu menyatakan, yang bersangkut- an tidak ada masalah. Namun, saat ini Prabowo juga tengah fokus pada pemenangan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. “Ibaratnya, beliau menjadi manajer-nya,” katanya. Bukan hanya itu, sumber itu juga menargetkan mampu meraup banyak kemenangan dalam pilkada serentak pada 15 Februari mendatang di sejumlah wilayah Indonesia. [W-12]

Survei Elektabilitas Sangat Dipengaruhi Dinamisasi Pemilih

[JAKARTA] Rentetan survei elektabilitas pasangan calon Gubernur DKI Jakarta oleh empat lembaga survei berbeda pada Januari ini telah memun- culkan hasil yang berlainan. Perkembangan dari waktu ke waktu yang cukup dinamis memungkinkanperbedaanhasil. Survei yang dirilis Populi Center, Sabtu (21/1), menye- butkan elektabilitasAgus-Sylvi 25,0%, Ahok-Djarot 36,7%, dan Anies-Sandi 28,5%. Sedangkan survei-survei sebe- lumnya menempatkan Ahok- Djarot di posisi kedua. Survei Populi dilakukan pada 14-19 Januari 2017 atau setelah debat terbuka antar-pa- sangan calon Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan responden yang belummenentukan pilih- annya ( undecidedvoters )masih cukup tinggi yakni sebanyak 9,8%karena masihmenunggu debat kedua dan ketiga. Diperkirakan, semakinmende- kati hari H pemilihan yakni 15 Februari 2017, angka undecided voters makin menurun. Naiknya elektabilitasAhok tak lepas dari meredanya kasus penistaan agama yang dituduh- kan pada calon Gubernur DKI itu. Transparansi persidangan Ahok, berbagai kasus hukum yang menjerat Rizieq Syihab, dan mulai bersuaranya mayo- ritas rakyat yang selama ini diam, memperkuat niat para undecidedvoters untukbersikap. Para pemilih kini lebih mem- perhatikan visi-misi dan kiner- jayangsudahditunjukkancalon. Dinamika atau naik-turun- nya tingkat elektabilitas pasang- an calonGubernurDKI Jakarta yang terekamoleh lembaga survei bisa membingungkan pemilihmenentukanmanayang hasil survei yang benar. Metodologi survei yang digu- nakan sama namun hasil ber- bedamemunculkankecurigaan bahwahasilsurveidimanfaatkan

untuk mempengaruhi pilihan publik atau mempromosikan pasangan calon (paslon) terten- tu. Calon Gubernur DKI Jakarta,BasukiTjahajaPurnama mengaku takmemedulikan soal elektabilitasdirinyadalamPilgub DKI 2017 ini.Hasil survei yang berbeda-beda setiap kali lem- baga survei merilisnya pun dianggapnya sudahmenjadi hal biasa.Menurutnya, saat ini yang paling penting justru silaturah- mi dengan warga masyarakat DKI. "Yasebaikmungkinketemu masyarakat, saya juga mikirin Jakarta kok . Yang penting sila- turahminya tidak putus," ujar Basuki di sela blusukannya di C o n d e t , K e l u r a h a n Balekambang, Kecamatan Kramatjati, JakartaTimur, Senin (23/1). Sekr e t a r i s Jende r a l Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Yunarto Wijaya menjelaskan, hasil survei elektabilitas paslon bisa berbeda satu sama lain. Pertama , margin of error atau toleransi kesalahan survei yang tergantung dari jumlah respon- den. “Jika selisih antara kan- didat masih dalam rentang margin of error , sebenarnya itu tidak menunjukkan pemering- katan, tetapi mereka bersaing ketat. Hanya saja publik atau media sulit menjelaskan secara statistik hasil tersebut sehingga terasa berbeda jauh sekali,” ujar YunartodiJakarta,Selasa(24/1). Ia mencontohkan, jika jumlah responden 800 orang dengan margin of error 3,47 berarti hasilnya bisa naik atau turun sebesar rentang 3,47%. Jikakandidat satumeraihangka 30%, sementara kandidat lain berselisih 2% yakni mendapat angka 28%, angka itu masih dalam rentang margin of error sehingga angka tersebut tidak menunjukkan pemeringkatan.

Keempat, hasil survei ber- beda karena lembaga survei tidak kredibel, atau bertujuan menggiring opini responden untuk memenangkan kandidat tertentu. Wajar MenurutDirekturEksekutif Indonesia Strategic Institute (Insrat), Jalu Pradhono Priambodo, survei elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta memperli- hatkanhasil yangberbeda-beda merupakan sebuah kewajaran karenadilakukandalamrentang waktu yang berbeda-beda. “Bisa jadi misal calon A surveinya lagi naik tapi diwaktu yang lain bisa turun,” ujar Jalu kepada SP di Bandung, Senin (23/1). Metode survei, sambung Jalu, perlu diperhatikan juga dalam menentukan sampel. “Apabila sampelnya (beberapa lembaga survei) memang mewakili populasi DKI Jakarta dan dilakukan dalam rentang waktu yang sama, sudah valid hasilnya tidak akan jauh berbe- da. Ada rentang kemungkinan statistik yang dapat dipertang- gungjawabkan,” terang peneli- ti lembaga pengkajian isu-isu strategis, politik, dan sosial humaniora ini. Ditambahkan, ada rentang statistik dan margin of errors dalamilmu statistikyangmasih dapat diterima secara ilmiah. Misalkan dalam survei lemba- ga Y, hasil elektabilitas satu pasangan calon bisa saja ber- beda dengan hasil survei lem- baga X. Namun dengan disc- laimer ekspektasi tingkat kepercayaan 95% dan selang kepercayaan 5% maka perbe- daan hasil kedua lembaga survei itumasih dapat diterima. “Cumakalaubeda sampai 10%. Tidakmungkinkeduanyabenar, pasti ada yang salah, atau satu bohong,ataudua-duanyasalah,”

ungkap Jalu.

Jalu mengungkapkan, lembaga penelitian atau insti- tusi yangmelakukan survei itu perlu membangun kredibilitas agar publik tetap percaya apa penelitian yang dilakukannya. Untukmengecekkredibilitasnya, publik bisamelihat rekamjejak lembaganya. Tantangan bagi lembaga atau institusi yang melakukan survei persepsi adalahmemba- ngun atau mempertahankan kepercayaan publik. “Tantangan berikutnya bagaimana mengembangkan konten (temuan) survei itu agar tidak monoton. Misal meng- angkat tema tertentu seperti pasangan mana yang lebih peduli isu perempuan, isu infrastruktur dan lainnya,”papar Jalu. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai, hasil sejumlah survei yang tidak konstan berkaitan dengan jumlah pemilih yang belum menentukan sikap. Diakui, lembaga survei ikut memainkan peran sebagai saranapembentukopini.Karena itu,masyarakatdanmediamassa harus tetap jeli dalammenam- pilkan dan membaca hasil survei elektabilitas calon. “Jangan langsung menelan mentah-mentah hasil yang disajikan lembaga survei,” katanya. Secara terpisah, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOLUGM, Longgina Novadona Bayo menyatakan, berdasar penga- laman di pemilu-pemilu sebe- lumnyamasyarakat bisa belajar banyakbahwa lawenforcement negara lemah. “Jangankan soal indepen- densi lembaga survei, laporan kecurangan Pilkada saja tak jelas follow up-nya ,” tegasnya. [YUS/D-14/152/153]

“Hasilnya bisa berimbang,” terang dia. Kedua , hasil berbeda terse- but bisa dipengaruhi dinamisa- si pemilih Jakarta yang sangat cair. Setiap ada ada isu, ada debat,adaperkembangansidang kasusAhokbisamempengaruhi pilihan pemilih. Ketiga , pengambilan sam- pling terkendala. Karena kesi- bukanpararespondendiJakarta, khususnyakelompokmenengah ke atas, surveyor tidak bisa

mewawancarai atau menemu- inya sehingga diganti oleh responden lain yang tidak representatif. “Ini juga bisa membuat hasilnya berbeda-be- da,” kata dia. Selain itu, ada jugaRTyang menolakmemberikandatakartu keluarga(KK)ataumemberikan data KK yang tidak benar dan tidak sesuai dengan jumlah sesungguhnya. Hal seperti ini bisa mempengaruhi metode pengambilan sampling.

Made with FlippingBook Annual report