SP170607

Utama

Suara Pembaruan

2

Rabu, 7 Juni 2017

Nakhoda Pansus Hak Angket KPK

P ansus Angket KPK menggelar rapat perdana, Rabu (7/6), membahas pemilihan Ketua Pansus ang- ket KPK. Sumber SP mengungkap- kan, PDI-P menjadi salah satu partai yang mengusulkan nama kader menjadi calon ketua Pansus. "Karena, kan, kami salah satu partai paling besar, pasti salah satunyalah, mudah -mudahan yang lain bisa dise- pakati secara aklamasi," kata- nya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6) malam. Peluang kader partai ber- lambang banteng untuk men- dapatkan satu posisi pimpinan Pansus dinilai cukup besar mengingat posisinya sebagai

partai pemenang Pemilu 2014 lalu. Nantinya, pimpinan Pansus Angket KPK akan diisi oleh seorang ketua dan tiga wakil. Sumber itu mengatakan, setelah terpilih susunan pim- pinan Pansus, rapat akan

untuk dikirim ke Pansus hak angket KPK. Empat orang itu merupakan anggota Komisi III DPR. "Pak Desmond, Muhammad Syafii, Pak Wenny Warouw sama Pak Supratman Andi Agtas," katanya. Gerindra pada awalnya tegas meno- lak hak angket. Seluruh anggota Fraksi Gerindra dila- rang menandatangani usulan hak angket. Saat ini, Pansus Angket KPK baru terdiri dari delapan fraksi yang secara resmi sudah mengirim wakilnya ke Pimpinan DPR. Seperti diberitakan, hak angket terhadap KPK dimulai dari protes yang dilayangkan

tempur. Maka, peran TNI sangat vital. Tak sekadar tugas yang sifat- nya perbantuan,” ujarnya. Mengenai kekhawatiran terja- dinya pelanggaran hak asasi manu- sia (HAM) dalam penanggulangan terorisme di lapangan oleh TNI, menurut Haryanto, hal itu tak perlu terjadi. “Saya pikir, kekhawatiran pelanggaran HAM tak perlu ditakuti atau dilebih-lebihkan. Aparat TNI dan Polri kan memiliki protap (prosedur tetap) dalammenjalankan tugas masing-masing. Sejauh penin- dakan yang dilakukan sudah sesu- ai protap, maka tak dapat dianggap sebagai pelanggaran,” tandasnya. Tetap Koridor Hukum Secara terpisah, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, penanganan terorisme tetap harus dalam koridor dan pendekatan tindak pidana dengan menegakkan hukum. Apalagi, sejauh ini seluruh kasus teror di Indonesia berhasil diungkap polisi dan jaringannya bisa ditangkap. “Penanganan terorisme itu ujungnya harus ada, yakni seseorang dinyatakan melanggar UU yakni UUAntiterorisme ditambah KUHP. Karena konteksnya melanggar UU, maka disitu ada proses yakni proses hukum di mana kalau kasus hukum ya yang menangani penyidik kepo- lisian. Jadi penanganan terorisme itu, terlepas bagaimana taktis dan teknisnya, ujungnya penegakan hukum,” sambungnya. Akan tetapi, menurutnya, kare- na ancaman terorisme adalah masalah yang multidimensi, terka- it dengan pencegahan, penanggu- langan, dan deradikalisasi, hal ini harus melibatkan pihak lain. “Di level inilah banyak pihak yang bisa terlibat, termasuk TNI, yang mana itu bisa diadopsi di dalam revisi UU Antiterorisme,” jelasnya. Dia mencontohkan, Polri juga pernah melibatkan TNI dalam menumpas kelompok teroris. “Operasi Tinombala untuk menge- jar jaringan teroris Santoso di Poso, keterlibatan TNI di sana adalah karena dilibatkan oleh Polri,” tan- dasnya. [Y-7/FAR/142] sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidang- an kasus dugaan korupsi pro- yek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persi- dangan, saksi penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan bahwa anggota Partai Hanura, Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi pengadaan e-KTP. Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bere- aksi hingga muncul penggunaan hak angket. Komisi III mende- sak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. [W-12]

dilanjutkan dengan penentuan jadwal agenda rapat. "Agenda pertama tentu kita pemilihan

ketua dulu dan wakil-wakil ketua. Setelah itu kita serah- kan kepada mereka untuk rapat. Biasanya mereka menentukan jadwal dulu," katanya. Sumber itu malah membe- berkan, fraksi oposisi telah menetapkan empat anggotanya

Libatkan TNI dalam Penanganan Terorisme

[JAKARTA] Terorisme sejak awal kemunculannya sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime . Untuk itu, kejahatan terorisme harus ditangani secara komprehensif dan tidak bisa sebatas pelanggaran hukum biasa. Selain itu, ancaman terorisme sudah menyangkut kedaulatan negara. Oleh karenanya, keterlibat- an TNI dalam penanganan teroris- me tak bisa dihindari, dan perlu ditegaskan dalamUUAntiterorisme. TNI bisa berbagi tugas dengan Polri yang tetap ditempatkan sebagai ujung tombak dalam pemberantas- an terorisme. “Saya rasa memang sudah saatnya ada penegasan pelibatan TNI untuk menghentikan segala kegiatan teroris di Indonesia. Harus dilakukan secara komprehensif seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain,” kata pengamat teror- isme dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, di Jakarta, Rabu (7/6). Pengamat Timur Tengah dan Islam itu berpendapat, peran TNI membantu menghentikan aksi- aksi teror di Indonesia sudah sering dilakukan. Di antaranya, menjadi bagian dalam Operasi Tinombala bersama Polri memburu kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. “Namun payung hukumnya yang masih belum ada, sehingga sifatnya masih perbantuan dan di bawah koordinasi Kepolisian. Ini yang harus dipertimbangkan dalam per- cepatan revisi UU Antiterorisme,” katanya. Menurutnya, pelibatan TNI tersebut sebaiknya dimasukkan dalam revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme). Keterlibatan TNI tersebut tetap dalam koridor sebagai kekuatan perbantuan. Sedangkan, kekuatan utama tetap menjadi tugas Polri seperti yang dijalankan saat ini. Dia mengingatkan, gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ ISIS) sudah hadir di Filipina, yang berbatasan langsung dengan

justice system , atau sebagai ancam- an negara yang diselesaikan dengan terminologi perang. “Sebenarnya di UU 34/2004 tentang TNI ada peran TNI meng- hadapi separatisme dan terorisme sudah ada. Jadi dalam revisi UU Antiterorisme ini yang perlu diatur perbantuan TNI sejauh nomenkla- turnya tetap sebagai gangguan keamanan,” ucapnya. Berbagi Peran Terkait hal tersebut pengamat hukum pidana dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, MHaryanto berpendapat, wacana melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air harus diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, mengingat ancaman dan aksi-aksi pelaku teror di negeri ini sudah dalam taraf yang membahayakan dan mengancam kedaulatan serta keutuhan negara. Keterlibatan TNI tersebut tetap dalam koridor sebagai kekuatan perbantuan. Sedangkan, kekuatan utama tetap menjadi tugas Polri seperti yang dijalankan saat ini. “Untuk itu, wacana untuk memasukkan pelibatan TNI dalam revisi UU Antiterorisme harus d i d u k u n g s e l u r u h e l eme n masyarakat, termasuk DPR. Aksi terorisme di Tanah Air selama ini sudah sangat membahayakan dan mengancamkedaulatan dan keutuhan NKRI, karena sudah ada rencana untuk mendirikan negara Islam atau khilafah,” tegasnya. Menurut Haryanto, wacana untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme itu sudah lama dibahas. Namun, hal itu ber- benturan dengan penanggulangan “

foto-foto:dok sp

Susaningtyas NH Kertopati

Rikwanto

Indonesia. Bukan tidak mungkin jika hukum di Indonesia masih belum terlalu kuat, akan ada gerak- an serupa di Tanah Air. Apalagi, ada sejumlahWNI yang bergabung menjadi milisi ISIS. “Kejahatan teroris harus dihen- tikan dengan cara yang kompre- hensif karena bisa mengancam keamanan serta kedaulatan nasional. Lingkupnya sudah nasional, maka dari itu pelibatan TNI juga harus sudah dilakukan,” ucapnya. Sementara itu, pengamat teror- isme dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengakui, pelibatan TNI dalam upaya menghentikan gerak-gerik terorisme di Indonesia sudah lama menjadi perdebatan. Model pengentasan masalahnya pun ber- variasi.  “Pernah di DPR berpikir dengan Peraturan Pemerintah atau Perpres sebagai turunan dari UU 15/2003 ini. Lalu berkembang menjadi revisi UU,” kata wanita yang akrab disapa Nuning itu. Dalam revisi UUAntiterorisme, menurut Nuning, sebaiknya antara TNI dan Polri dapat duduk bersama agar tidak ada kewenangan yang tumpang tindih. Lebih jauh, dii- ngatkan, dalam hal penindakan terorisme, sebaiknya juga dapat ditentukan dahulu apakah semua yang terjadi sudah dianggap seba- gai gangguan keamanan negara yang dihadapi dengan criminal

terorisme yang masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian. “Namun, karena aksi-aksi teror- isme yang mutakhir juga digunakan untuk mendirikan negara atas dasar agama atau khilafah, seperti halnya ISIS, ya mau tidak mau kita harus melibatkan TNI untuk melakukan perang terhadap terorisme,” tegasnya. Haryanto menegaskan, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih di lapangan, perlu dirumus- kan dan dikaji mekanisme pemba- gian kewenangan antara Polri dan TNI. “Pembagian kewenangan itu perlu dikaji betul, agar jangan sampai terjadi miskomunikasi dan overlapping antarsesama petugas di lapangan. Misalnya, jika ada laporan intelijen dari pihak TNI, tidak boleh ditindaklanjuti sendiri oleh pihak militer, melainkan wajib dilaporkan kepada Polri untuk ditindak tegas, ditangkap, dan sebagainya,” tegasnya. Dia setuju, Polri tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme. Namun, perlu menda- patkan bantuan dan dukungan dari TNI, mengingat tak semua medan mampu ditangani oleh Polri. “Seperti jika terjadi aksi teror- isme di laut atau udara, Polri punya kendala dan keterbatasan peralatan maupun kemampuan operasional

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker