SP170602

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 2 Juni 2017

Gus Ipul Galang Koalisi Gemuk?

W akil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul belakangan kerap melakukan safari ke sejumlah partai po- litik (parpol). Menurut kabar, langkah itu dilakukan Gus Ipul sebagai upaya untuk menggalang dukungan agar menjadi calon gubernur (ca- gub) Jatim pada 2018. “Salah satu tujuan Gus Ipul adalah ingin menggalang koalisi gemuk agar bisa me- lenggang di Pilgub Jatim

2018,” kata sumber SP di Jakarta, Jumat (2/5). Sumber itu mengungkapkan, sampai saat ini Gus Ipul sudah mela- kukan safari politik ke PPP dan Partai Demokrat. Dia ju- ga dikabarkan telah mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI- P). Diungkapkan, pendaftar- an Gus Ipul ke Banteng di Jatim untuk memperkokoh dukungannya dalam Pilgub

Jatim 2018. Ketika ditanya- kan, apakah PDI-P tak ada calon lain untuk diusung se- bagai cagub, sumber itu ter- senyum. “Kami pasti memi- li- ki calon. Kami me- nerim Gus Ipul seca- sebelum menyatakan du- kungan,” katanya. Sumber itu mengungkap- kan, penjaringan internal ca- gub dari PDI-P sedang berja- lan. “Kami melihat peluang ra baik-baik. Kami pasti melihat hasil survei internal dulu

dulu. Namun, bagi kami, yang terpenting adalah inte- gritas calon yang bakal diu- sung nanti. Kita tunggu saja,” katanya. Sesuai perolehan suara pada Pemilu 2014, partai yang bisa mengusung calon sendiri hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memiliki 20 kursi di DPRD Jatim. PKB dipasti- kan akan mengusung Gus Ipul, seperti para kiai Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. [W-12]

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DKI Ketaatan Publik dan Penerimaan Daerah Meningkat

[JAKARTA] Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang digalak- kan Pemprov DKI Jakarta meru- pakan langkah terobosan di bi- dang perizinan. Layanan tersebut berbuah pada meningkatnya keta- atan publik dan juga penerimaan daerah. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaedi, saat berdis- kusi dengan Redaksi SP di Gedung Be r i t aSa t u Med i a Holdings, Senin (29/5) lalu. Menurutnya, sistem PTSP telah mampu memangkas prosedur dan waktu yang diperlukan bagi war- ga DKI dan siapa pun untuk mengurus perizinan. Tak hanya itu, warga juga merasakan mengu- rus perizinan di DKI ternyata sa- ngat murah, bahkan gratis. Dampaknya, ketaatan warga untuk mengurus izin meningkat. Ini artinya PTSP mampu memba- ngun budaya tertib aturan di ka- langan warga. Edy mengungkapkan, sejak dibentuk 2 Januari 2015, Dinas PM dan PTSP telah menerbitkan 4,2 izin. Pihaknya kini rata-rata menerbitkan 1.500 hingga 2.000 izin per hari. Selain itu, penerimaan daerah dari biaya mengurus perizinan. Karena, dengan sistem PTSP, oto- matis semua biaya yang dibayar warga masuk ke kas daerah, tak lagi masuk ke kantung oknum petugas. Dia mencontohkan, penerima- an Pemprov dari retribusi pengu- rusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) naik hampir 300%. Dari awalnya hanya sebesar Rp 50 mi- liar hingga Rp 70 miliar, dalam tahun berjalan ini sudah mencapai Rp 200 miliar. Edy mengakui, dinas yang di- pimpinnya sejak Juli 2015, ibarat sebuah industri dengan perputaran uang yang sangat besar. Selain itu, dia juga menghadapi persepsi ne- gatif publik terhadap perizinan di Jakarta. “Tak dapat dimungkiri, dinas ini merupakan industri peri- zinan. Di sini terjadi perputaran uang sampai miliaran rupiah,” ka- ta Edy. Oleh karena itu, dia menyebut kehadiran PTSP merupakan sebu-

ah revolusi pelayanan publik di Jakarta. Diakui pula, selain mena- namkan paradigma pelayanan di kalangan petugas PTSP, pihaknya juga harus mampu berhadapan dengan warga yang terbiasa mem- berikan “biaya siluman” saat mengurus izin. “Salah satu tantangan besar da- lam mengawal revolusi pelayanan publik adalah saat berhadapan de- ngan warga Jakarta yang masih be- lum paham secara mendalam keber- adaan PTSP. Seperti sekarang, ma- sih saja ada warga yang membawa uang dengan maksud agar urusan perizinannya lancar dan cepat, serta menggunakan calo saat mengurus izin. Dulu saat diluncurkan pertama kali pada Januari 2015, pemohon yang mengurus izin 89% di antara- nya adalah calo,” ujarnya. Selain itu, masih ada sejumlah oknum yang sengaja “menjual” lembaga Dinas PTSP dengan maksud mengeruk keuntungan pribadi. “Jadi ada saja yang men- jual nama kami. Itu sudah sering kami alami. Sampai ratusan juta rupiah yang mereka bawa. Ini yang harus kita perangi. Saya te- kankan sekali lagi, warga Jakarta sudah punya PTSP. Jadi enggak usah pusing lagi. Kami yang akan urus dari kelahiran sampai kema- tian, izin usaha dan izin lainnya. Warga cukup bayar saja sesuai ketentuan, karena kami taat atur- an,” tegasnya. Pengalaman menghadapi war- ga yang hendak memberi uang di luar retribusi resmi diakui Kepala Sub Bagian Tata Usaha PTSP

mudah dan cepat. Salah satu hasil- nya, mulai tahun ini sudah dite- rapkan pengurusan IMB hanya ti- ga jam di 10 kecamatan. “Sepuluh kecamatan ini menja- di proyek percontohan. Nanti seca- ra bertahap, kita ingin semua keca- matan dapat menerapkan kebijakan ini. Kalau dulu mengurus IMB su- lit, lama, dan berbayar. Sekarang dibuat lebih mudah dan pembayar- an sesuai retribusi,” kata Edy. Dia menuturkan, sebelumnya, warga harus menunggu paling la- ma enam minggu untuk mengurus IMB. Dari waktu enam minggu itu, waktu terlama untuk menda- patkan Keterangan Rencana Kota (KRK). “Untuk mendapatkan informa- si KRK saja membutuhkan waktu lebih kurang satu bulan. Ini yang membuat saya tidak habis pikir. Kenapa untuk mendapatkan infor- masi KRK saja butuh satu bulan. Masa tidak bisa dipercepat. Ini enggak masuk akal,” ujarnya. Lamanya waktu yang diperlu- kan memunculkan banyak ekses negatif, seperti warga enggan mengurus IMB, dan kerap menjadi objek pungutan oknum petugas. “Sekarang kita benahi. Saat warga datang ke kantor, KRK-nya sudah ada. Bahkan kalau mereka mau langsung bangun, kita bisa buatkan IMB-nya. Kita juga bisa tawarkan jasa arsitek untuk mem- bantu mendesain bangunan. Sehingga waktunya bisa lebih ce- pat hanya tiga jam saja,” terangnya. Kehadiran PTSP di Jakarta juga berdampak pada lonjakan investa- si. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan pertama 2017, investasi di Jakarta melonjak hingga 124% dibandingkan perio- de yang sama tahun sebelumnya. Pada kurun Januari-Maret 2017, tercatat total investasi di Ibu Kota mencapai Rp 24,2 triliun, terdiri dari penanaman modal da- lam negeri (PMDN) Rp 11,8 trili- un dan penanaman modal asing (PMA) senilai US$ 900 juta. Sedangkan, pada kuartal I 2016, jumlah investasi di DKI hanya se- kitar Rp 10,8 triliun, yang terdiri dari PMDN Rp 2,8 triliun dan Investasi Meningkat

PMA US$ 600 juta.

“Saat ini, DKI Jakarta kewa- lahan melayani permintaan pengurusan perizinan yang me- ningkat. Itulah sebabnya, nanti, kepada gubernur terpilih saya akan meminta tambahan jumlah pegawai PTSP,” kata Edy. Pelayanan terpadu yang diga- lakkan di DKI Jakarta, tidak ha- nya menyangkut perizinan usaha dan investasi, tetapi juga berkait- an dengan perizinan bangunan. Edy Junaedi menambahkan, sebe- lumnya banyak aturan perizinan bangunan yang menyulitkan war- ga dan investor membangun ru- mah tinggal atau tempat usaha. Karena itu, pihaknya menyeder- hanakan aturan perizinan bangun- an di Jakarta. Salah satunya adalah mengu- sulkan agar izin gangguan yang terdapat dalam UU Gangguan ( Hinder Ordonnantie ) dihapuskan. “Sejak dua tahun lalu, kita usulkan supaya UU Gangguan dihapuskan oleh pemerintah pusat. Usulan ter- sebut baru direalisasikan pemerin- tah pusat sejak dua bulan lalu. Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Dalam Negeri men- cabut UU Gangguan,” katanya. Menurutnya, UU yang menga- tur izin gangguan yang berlaku sejak 1926 sudah tidak relevan. Pasalnya, kini ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan saat mengurus perizinan bangunan. “Dalam perjalanannya, ada izin Amdal dan izin lingkungan. Jadi enggak perlu lagi UU Gangguan. Adanya ketiga aturan ini, tidak baik untuk ease of doing business (kemudahan melakukan usaha) dan terkait daya saing ki- ta,” jelasnya. Karena UU Gangguan sudah dihapuskan, saat ini Dinas PM dan PTSP sedang memproses pen- cabutan aturan turunannya, yaitu Perda 15/2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. “Kita sedang proses pencabutannya ka- rena sudah tidak probisnis lagi,” jelasnya. [ID/LEN/A-17] Penyederhanaan Izin

SP/RUHT SEMIONO

Edy Junaedi

Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Gabriel Ahli Perdana Pase, yang mendampingi Edy. Dia men- ceritakan pengalamannya saat ada warga yang berusaha memberikan amplop berisi uang. “Kami jelaskan kepada warga bahwa ini sudah tugas kami. Namun, warga tetap ngotot ingin memberi- kan amplop tersebut. Akhirnya kami tunjukkan kamera CCTV ( closed circuit television ) yang terpasang di dalam ruangan, dan kami jelaskan semua aktivitas pelayanan kepada warga dipantau. Baru setelah itu dia mengerti,” jelasnya. Edy menambahkan, revolusi pelayanan kepada warga tidak cu- kup hanya meniadakan pungutan liar. Pihaknya terus berinovasi agar pengurusan perizinan bisa IMB 3 Jam

Terkait halaman >20 & 26

Made with FlippingBook flipbook maker