SP170602

Utama

Suara Pembaruan

3

Jumat, 2 Juni 2017

Revolusi Pelayanan Publik

[ J AKARTA ] S i s t e m Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diterap- kan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2013 te- lah menoreh sejarah baru, yakni revolusi pelayanan publik. Sistem yang dilahir- kan Jokowi itu diimplemen- tasikan dengan baik oleh Basuki Tjahaha Purnama saat keduanya menjadi gu- bernur. Pengurusan izin, yang biasanya berhari-hari dan membutuhkan biaya besar, kini hanya butuh waktu sekitar tiga jam dan berbiaya sangat murah. Revolusi pelayanan publik perlu diteruskan oleh gubernur baru, bahkan disa- rankan untuk diterapkan ju- ga di daerah-daerah lain. Reformasi birokrasi dan pe- layanan publik berdampak positif terhadap peningkat- an investasi di Tanah Air. Sudah saatnya aparatur ne-

gara mengubah pola pikir untuk menjadi pelayan dan pengabdi masyarakat. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengakui, pelayanan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama tiga tahun ter- akhir sudah semakin mem- baik. Pelayanan publik yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Menurut Agus, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), seperti yang diterapkan DKI, dapat terlak- sana dengan baik tak terlepas dari kemauan kuat dari pe- mimpinnya. Hal itu dapat ter- lihat dari Pemprov DKI telah melakukan sebuah revolusi dalam pelayanan publik. “Pelayanan publik dapat berjalan tak terlepas dari kemauan kepala daerahnya. Pemimpin itu harus bisa se- bagai contoh,” ujar Agus

kepada SP di Jakarta, Kamis (1/6). Dia mencon- tohkan, pelayanan publik di Jakarta dilakukan secara online dan harus tetap dija- ga untuk menghindari kon- tak langsung antara apara- tur dengan masyarakat. “ Online harus tetap dija- ga untuk menghindari ko- rupsi. Pelayanan publik yang baik tidak boleh ber- kontak langsung dengan aparat. Hal seperti ini yang harus dijaga untuk mengu- rangi korupsi,” katanya. Revolusi pelayanan pub- lik yang dilakukan DKI Jakarta patut dicontoh dae- rah-daerah lain. Sebab, kata dia, PTSP telah memberi dampak yang signifikan bagi perubahan pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Bandung Yogy Suprayogy mengata- kan, reformasi pelayanan publik belum sepenuhnya

berjalan di semua daerah di Indonesia. Padahal, perba- ikan birokrasi dan pelayan- an publik berdampak positif bagi masyarakat. “Tidak hanya bagi warga masyarakat, juga bagi pena- nam modal. Hal ini juga akan menarik minat investa- si ke Indonesia,” katanya. Pakar manajemen dari U n i v e r s i t a s K r i s t e n Maranatha Bandung, Wahyu Ariani menegaskan, pela- yanan publik yang cepat, akurat, dan transparan itu ha- rus dicapai. Paradigma kepe- mimpinan sekarang bukan menjadi pemimpin yang ha- nya mampu memerintah, te- tapi pemimpin yang mela- yani ( servant leadership ). Menurutnya, dampak dari kemudahan dan perce- patan pelayanan itu sudah dirasakan oleh berbagai pi- Pemimpin Melayani

hak dan itu harus ditingkat- kan dan ditularkan kepada daerah lain. “Sudah bukan zamannya lagi mempersulit layanan. Dengan teknologi informasi yang sedemikian pesat majunya, bukannya tidak mungkin apa yang su- dah dilakukan di DKI juga dapat dilakukan di daerah lain,” katanya. Ari menuturkan, perba- ikan yang perlu dilakukan selain di bidang teknologi adalah sumber daya manu- sia. Namun, sayangnya, pa- radigma servant leadership belum sepenuhnya dipa- hami oleh pejabat publik. Para pejabat harus disadar- kan akan hal tersebut. “Kalau pemimpinnya mau melayani, maka anak buahnya pasti akan melaku- kan hal yang sama, mereka akan mencontoh pemimpin- nya. Bukankah pemimpin itu harus menjadi panutan?

Oleh karena itu, perlu peru- bahan budaya atau kebiasa- an. Tidak cukup hanya de- ngan pelatihan, tetapi mem- biasakan,” katanya. Sementara, Pemerintah Kota Semarang telah memi- liki sistem PTSP. Layanan perizinan melalui PTSP bah- kan sudah dilakukan secara online . Namun, layanan onli- ne belum banyak dikenal oleh masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Semarang, Ulfi Imron Basuki mengatakan, hal itu disebab- kan kurangnya sosialisasi ter- hadap layanan tersebut. Dia menyatakan, pela- yanan perizinan yang bisa dilakukan secara online su- dah cukup banyak. Namun, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui ka- rena kemungkinan kurang sosialisasi. [H-14/O-2/142]

Made with FlippingBook flipbook maker