SP180416

Suara Pembaruan

Utama

2

Senin, 16 April 2018

Amien Dekati Prabowo?

P rabowo Subianto telah mendeklarasikan diri maju menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 mendatang diusung Par- tai Gerindra. Hingga saat ini, Prabowo yang pernah nyapres pada 2014 ini belum menda- patkan pasangan alias calon wakil presiden (cawapres). Informasi yang dipero- leh SP menyebutkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Ami- en Rais sedang mendekati Prabowo. “Amien ingin Prabowo

menggandeng Zulkifli seba- gai cawapres,” kata sebuah sumber di Jakarta, Senin (16/4). Zulkifli yang dimaksud

ini Pak Amien selalu bersa- ma dengan Pak Prabowo, itu ada tujuannya,” tutur sumber tersebut. Pendekatan ini juga

Tak tanggung-tanggung, sudah ada sembilan nama yang dipersiapkan dan sudah mengerucut pada satu nama. Gerindra dan PKS sejati- nya sudah cukup modal untuk maju mengusung pasangan capres-cawapres. Bila Prabo- wo mengambil cawapres di luar PKS, ada kemungkinan PKS keberatan. Namun, koalisi Gerindra dan PAN pun cukup memenuhi syarat untuk mengusung pasangan. Ide- alnya, Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung sehingga koalisi semakin kuat. [R-14]

adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN seka- ligus besan Amien Rais.

karena melihat kecil- nya peluang Zulkifli digandeng Jokowi

sebagai cawapres. Menurut sumber terse- but, Prabowo belum mem- berikan tanggapan terkait kemungkinan Zulkifli sebagai pendamping. Pasalnya PKS, yang selama ini menjadi teman koalisi Gerindra, sudah mempersiapkan cawapres.

Ia menjelaskan, Amien ingin mengulang koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai cawapres dari Prabowo. “Kalau selama

Utang Publik dalam Batas Aman

[JAKARTA] Beban utang pemerintah saat ini masih dalam batas aman. Ke- mampuan ekonomi untuk mengatasi utang pemerintah yang telah mencapai Rp 4.000 triliun masih cukup besar. Hal itu tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sebesar 29%. Meskipun rasio kemam- puan membayar utang ( debt to service ratio/ DSR) sebesar 34% di atas ambang batas 25%, tetapi pemerintah terus berupaya menggenjot ekspor untuk menambah pendap- atan sehingga kemampuan membayar utang meningkat. Langkah itu membuahkan hasil, di mana pada peri- ode Januari–Maret 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor mencapai US$ 44,27 miliar atau meningkat 8,78% dibandingkan periode yang sama 2017. D i r e k t u r J e n d e r a l Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, Minggu (15/4) mengklaim, utang pemerintah saat ini masih di posisi yang sangat aman. Selain proporsi utang terhadap PDB yang masih dalam batas aman, yakni 29,2%, jauh di bawah batas aman yang diatur UU yakni maksimal 60% PDB, utang pemerintah baik dari kreditor dalam dan luar negeri, serta utang swasta telah memiliki pola pembayarannya mas- ing-masing. Dia mencontohkan, utang pemerintah saat ini 40% dalam bentuk nonrupiah, masing-masing 30% dalam bentuk dolar AS, 6% dalam mata uang yen, dan sisanya dalam euro dan mata uang lainnya. Adapun risiko pembayaran utang terletak pada risiko nilai tukar mata uang. Namun, hal itu terbantu dengan pendapatan negara dari ekspor yang meningkat, yang tentunya dalam bentuk valuta asing (dolar AS).

soal kemampuan membayar utang, yakni membandingkan utang luar negeri terhadap cadangan devisa. “Pada 1998, utang luar negeri kita, baik pemerintah maupun swasta US$ 130miliar, cadangan de- visa US$ 20 miliar. Sekarang utang luar negeri US$ 357 miliar, cadangan devisa US$ 128 miliar. Dengan berbagai kriteria tersebut saya berani menyimpulkan, utang luar negeri kita masih aman. Yang dikritik tambahannya yang memangmeningkat. Tapi kan alokasinya juga baik, yakni membangun infrastruktur,” kata Tony. D i a me n amb a h k a n , proyek infrastruktur me- mang umumnya baru akan menghasilkan dalam jangka panjang. Tapi itu normal dan di semua negara juga begitu, termasuk di Tiongkok. Untuk itu, kebijakan fiskal ke depan, yang menu- rutnya harus diambil pemer- intah, adalah harus tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB, utang pemerintah total maksimal 60% terhadap PDB, dan terus berupaya menaikkan pener- imaan pajak dan pendapatan ekspor agar tambahan utang bisa berkurang. [O-2]

“Dengan demikian, cur- rency risk bisa diminimalisir. Lalu untuk utang swasta sudah ada kewajiban dari Bank Indonesia soal lindung nilai ( hedging ),” jelasnya. Disinggung soal DSR yang mencapai 34%, lebih tinggi dari ambang batas aman 25%, menurutnya. hal itu harus dilihat secara komprehensif. Utang pe- merintah selama ini selalu dialokasikan di APBN dan selama ini tidak pernah terjadi gagal bayar ( default ). Bahkan, rencana melakukan pembiayaan kembali atau refinancing terhadap utang yang bakal segera jatuh tempo, juga telah memiliki perencanaan yang matang. “Hal tersebut sudah di- masukkan dalam UUAPBN yang telah didiskusikan dengan DPR. Kita harus lihat secara komprehensif. DSR juga hanya satu indikator atau ukuran,” katanya. Luky yakin, ke depan utang pemerintah yang s e l ama i n i an t a r a l a i n digunakan untuk mengak- selerasi pembangunan in- frastruktur akan mendorong ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Infrastruktur meru- pakan investasi pemerintah dalam pembangunan, yang bersama dengan sektor pendidikan dan peningka- tan kualitas sumber daya manusia merupakan fokus pemerintah saat ini. “Infrastruktur mungkin has i l nya bukan j angka pendek, tapi jangka me-

nengah dan panjang. Tapi investasi di infrastruktur harus tetap dilakukan pe- merintah. Ini jangan sampai terabaikan, sehingga negara tidak tertinggal. Makanya kita harus bangun fondasi, karena nanti jika sudah jadi maka ekonomi akan bergerak lebih cepat dan investasi yang masuk akan lebih banyak, biaya logistik juga nanti akan makin murah,” ungkapnya. Mendorong Pajak Terkait arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan untuk mengurangi tekanan akibat utang yang terus ber- tambah, Luky mengatakan ada pekerjaan rumah soal bagaimana meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini, rasio utang terhadap PDB ( tax ratio ) masih di kisaran 11%. “Di sisi lain, upaya men- dorong penerimaan pajak harus memikirkan dunia usaha agar tidak merasa terbebani,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Misbakhun juga menilai, utang pemer- intah masih dalam batas yang aman. Menurutnya, rasio DSR yang banyak disuarakan banyak pihak sebagai ancaman terhadap perekonomian akibat be- ban utang, bergantung dari beberapa indikator, seperti penerimaan pajak, realisasi anggaran dan tingkat bunga. “Kalau itu semua bagus maka akan bagus. DSR itu masih dalam tahap mencer-

minkan prinsip kebijakan fiskal yang hati-hati. Ada kekhawatiran DSR men- ingkat, itu tak jadi masalah krusial selama pajak dan ekspor, serta cadangan devisa masih bagus semua. Itu masih bisa dikelola oleh sistem pengelolaan anggaran yang masih bagus oleh pe- merintahan yang kredibel,” ucapnya. Lebih lanjut, diakuinya pembangunan yang menam- bah utang bukanlah kebijakan yang populis. Infrastruktur baru akan menghasilkan dalam jangka panjang, teru- tama dalam hal pengemban- gan kawasan. “Infrastruktur tentu beda dengan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah. Kalau Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, Beras Sejahtera, dan BPJS, bisa berdampak langsung. Tetapi ini (infrastruktur) tidak direct

Bisnis Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menuturkan, mengukur berat ringannya beban utang luar negeri tidak bisa hanya mengandalkan satu rasio saja. “Dulu para ekonom menggunakan ukuran DSR. Namun be- lakangan disadari, bahwa kemampuanmembayar utang bukan cuma soal kemampuan mengekspor, namun bisa pula dari indikator lain, sep- erti rasio utang luar negeri terhadap current account (transaksi berjalan), PDB, dan seterusnya. Jadi, se- karang ini kita meninjaunya terhadap berbagai indikator,” jelasnya. Menurutnya, ada satu cara lain untuk melihat

impact ,” jelasnya. Cadangan Devisa

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker