SP170809

U

Suara Pembaruan

2

Rabu, 9 Agustus 2017

Gatot Nurmantyo Incar Wapres?

P emilihan Umum (Pemi- lu) 2019 masih dua ta- hun lagi, tetapi manuver para elite untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden (wapres) sudah dimulai dari sekarang. Sejumlah nama telah muncul untuk mempere- butkan dua kursi tersebut. Informasi yang diperoleh SP menyebutkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurman- tyo juga memiliki ambisi untuk merebut jabatan-jabat- an tersebut. Saat ini, jenderal bintang empat itu sedang bergerilya untuk mendapat-

kan dukungan partai. “Ingin- nya menjadi calon presiden (capres), tetapi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019 juga menjadi pilihan,” kata sebuah sumber di Jakarta, Rabu (9/8). Dikatakan, incaran pertama dari Gatot adalah menja- di cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Dia yakin bisa mendampingi Jokowi karena telah terbukti berkerja baik selama menjadi Pangli- ma TNI beberapa tahun tera-

khir ini. “Orang bilang, Gatot tidak loyak kepada Jokowi. Itu terbalik. Justru, Pak Gatot sangat patuh terhadap Joko- wi,” kata sumber tersebut. Menurutnya, jika PPP, Partai Nasdem, PAN, dan PKB sudah dide- kati sebagai kendaraan poli- tik. Calon pendamping Gatot akan ditentukan oleh parpol pengusung. “Nama Gatot akan terus diangkat ke publik untuk mendapatkan simpati. Jokowi memiliki calon lain, Gatot mengincar capres.

Sebelum pensiun dari TNI tahun depan, elektabilitas Gatot diharapkan sudah bisa menyaingi Jokowi,” katanya. Dia menuturkan, Gatot tidak terlalu nyaman kalau pasangannya dari sesama ten- tara, dan mengharapkan ada kombinasi sipil dan militer. Dengan pilihan seperti itu, maka kemungkinan Gatot berpasangan dengan Prabowo Subianto atau Agus Harimurti Yudhoyono, yang mantan anggota TNI, agak sulit ter- wujud. [R-14]

Perizinan Meikarta Sesuai Prosedur

[BEKASI] Proyek kota man- diri Meikarta dinilai sudah sesuai dengan prosedur. Peri- zinan pembangunan kawasan terpadu yang merupakan bagian dari Lippo Cikarang tersebut tidak memerlukan rekomendasi Pemprov Jawa Barat, karena lingkupnya hanya di Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan Kabid Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupa- ten Bekasi, EY Taupik dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumar- no, saat dihubungi, Selasa (8/8) dan Rabu (9/8). “Meikarta sudah meme- nuhi prosedur yang telah ditetapkan, seperti penga- juan IPPT (izin peruntukan penggunaan tanah) dan izin lokasi. Memang masih ada beberapa persyaratan lain yang harus dilengkapi, tetapi itu masih berproses. Bappeda hanya melihat satu peraturan di mana Meikarta dimung- kinkan untuk dibangun),” ucap Taupik. Beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi, lanjut Taupik, di antaranya menyusun master plan , site plan , dan dokumen terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan Amdal lalu lintas, juga soal fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dia menegaskan, fungsi perkotaan yang menjadi arah pembangunanMeikarta sudah sesuai kaidah tata ruang di Kabupaten Bekasi. “Sejauh ini Kabupaten Bekasi men- catat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi masih di- perlukan hunian-hunian baru seperti itu,” ujarnya. Terkait polemik terkait perizinan Meikarta sebagai- mana disampaikan Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar, bahwa diperlukan rekomen- dasi Pemprov Jabar, Taupik menyarankan pihak pengem- bang, dalam hal ini Grup Lippo, untuk berkomunikasi dengan Pemprov. “Mungkin

penduduk minimal satu juta jiwa. Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta yang disebut Metropolitan Bodebekkarpur adalah kesatuanwilayah yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aktivitas sosial masyarakat, lahan terbangun dan aglomerasi penduduk mencapai 11,6 juta jiwa (BPS Jawa Barat, 2011). Metropolitan Bedebek- karpur merupakan salah satu dari tiga kawasan metropo- litan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dua wilayah metropolitan lainnya yakni Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya. Wilayah Metropolitan Bodebekka rpur, an t a r a lain meliputi Kabupaten Bekasi, yang mencakup 19 kecamatan, salah satunya Kecamatan Cikarang Se- latan. Pembangunan kota mandiri Meikarta berlokasi di wilayah Cikarang Selatan. Saat ini, pengajuan izin yang telah disetujui Pemerintah Kabupaten Bekasi seluas 84 hektare. Pengajuan izin masih dalam proses peram- pungan menyusul perluasan lahan yang diajukan pe- ngembang. Nyumarno menjelaskan, Kota Lippo Cikarang telah terbentuk jauh sebelum pem- bangunan Meikarta dimulai, sama seperti kota-kota lain- nya, yakni Kota Jababeka, Kota Deltamas, yang telah menjadi metropolitan di Kabupaten Bekasi. “Meikarta adalah brand terbaru dari pengembang Lippo di Kota Lippo Cikarang, yang sudah terbentuk sama seperti Kota Jababeka, Kota Deltamas dan lainnya,” ungkapnya. Berdampak ke Wilayah Dia berharap, pemba- ngunan Meikarta dapat menyerap tenaga kerja lokal, tidak hanya di akhir pembangunan, namun juga

di awal-awal pembangunan Meikarta. “Saya menyo- roti output Meikarta bagi warga Kabupaten Bekasi, 95% warga bisa bekerja di Meikarta dan bukan hanya di akhir proyek tapi juga di awal proyek, menggunakan tenaga kerja lokal,” tuturnya. Nyumarno berharap, proyek Meikarta ke depan akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. “Seperti pajak reklame Meikarta yang mencapai belasan kilometer panjangnya, pembuatan batching plant , ini perlu ada pemasukan bagi PAD Kabupaten Bekasi. Kalau ini diikuti oleh pengembang, berarti PAD kami naik,” katanya. Ke depan, dia berharap ada regulasi yangmewajibkan pekerja di Kabupaten Bekasi harus tinggal di Kabupaten Bekasi. “Bahkan kantor pusat perusahaan-perusahaan yang ada di luar Kabupaten Beka- si, harus pindah ke wilayah Kabupaten Bekasi. Jangan mereka mendirikan perusa- haan di Kabupaten Bekasi, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta atau di luar Kabu- paten Bekasi. Sebisa mung- kin ditarik dan beralamat di Kabupaten Bekasi sehingga meningkatkan peredaran uang dan meningkatkan perekonomian. Ujungnya, menopang ekonomi nasio- nal,” imbuhnya. Selain itu, lanjut Nyumar- no, pengembang juga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar atau Pemkab Bekasi melalui program corporate social responsibility (CSR). “Seperti pembangunan jalan rusak, tempat ibadah, membangun puskesmas bagi masyarakat sekitar, pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum. Ini semua diharap- kan bisa diakomodasi,” ujarnya. [160]

ini perlu dikomunikasikan,” ujarnya. “Sudah ada Kota Lippo Cikarang, ada Kota Jababeka, adaKotaDeltamas, semuanya kota mandiri yang secara de facto sudah terbangun. Sekarang ada Meikarta yang berlokasi di Lippo Cikarang, tetapi dipersoalkan, semen- tara kota yang lainnya tidak dipersoalkan,” sambungnya. Secara keseluruhan, ung- kap Taupik, pembangunan kota mandiri Meikarta de- ngan nilai investasi Rp 276 triliun di Kabupaten Bekasi, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. “Meikarta menyiapkan hunian yang ba- nyak. Saya pikir itu memang sudah menjadi kebutuhan baik di Bekasi maupun untuk mengurangi beban Jakarta,” jelasnya. Pembangunan Meikarta, menurutnya, bakal memakan waktu 10-15 tahun, untuk benar-benar hadir sebagai kawasan terpadu. “Nanti akan adaAPM ( automated people mover ) dan ada TOD ( transit oriented development ) dari Kabupaten Bekasi hingga

ke Karawang, juga dilintasi kereta cepat Jakarta-Ban- dung yang stasiunnya ada di Cikarang. Ini semua dengan investasi yang besar dari swasta,” ungkapnya. Dia mengakui, Pemkab Bekasi sangat terbantu de- ngan prakarsa pengembang swasta yang membangun kota mandiri. “Ini tentu juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bekasi dan sekitarnya,” ujarnya. Tak Perlu Rekomendasi Secara terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kabu- paten Bekasi, Nyumarno menegaskan, sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pe- ngelolaan Pembangunan dan PengembanganMetropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat, proyek Meikarta tidak membutuhkan rekomendasi Pemprov Jabar, sebagaimana dinyatakan Wagub Deddy Mizwar. Sebab, merujuk ketentuan Pasal 10 (f), re- komendasi Pemprov hanya jika pembangunannya ber- sifat lintas kabupaten/kota.

Adapun Meikarta dibangun di lingkup Kabupaten Be- kasi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Lippo Cikarang. “Pembangunan Meikarta yang dilakukan pengembang Lippo tidak lintas daerah dan lintas pemerintahan kabupaten/kota. Jadi saya rasa kewenangannya masih ada di tangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanpa rekomendasi dari gubernur,” ujar Nyumarno. Perda 12/2014 mengatur pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropo- litan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat yang dilakukan secara terencana dan terin- tegrasi oleh Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabu- paten/kota tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing peme- rintah kabupaten/kota. Metropolitan yang dimak- sud adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi (pengum- pulan) kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi

> 8

Terkait hal

Made with FlippingBook Learn more on our blog