SP190710

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 10 Juli 2019

Nasdem Kembali Incar Kursi Jaksa Agung?

P artai Nasdem di- kabarkan kembali menginginkan kursi Jaksa Agung yang saat ini dipegang M Prasetyo. Prasetyo merupakan kader partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Sumber SP mengung- kapkan, partainya melobi sejumlah parpol koalisi untuk ikut membantu me- lobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memercaya- kan posisi tersebut kepada Partai Nasdem.

“Memang jaksa agung Bapak Presiden yang ten- tukan. Percayakan kembali kepada kader Nasdem karena kaderisasi di Nasdem berjalan,” katanya, di kom-

den pasti mendengar saran dari partai berlogo Banteng moncong putih itu. “Pak Ke- tum sudah memberi arahan. Beliau ketuk pintu Ketum PDI-P, biar kami yang melobi di tingkat elite,” katanya. Sumber itu mengungkapkan, peni- laian terhadap kinerja Jaksa Agung tentu dilakukan langsung oleh Jokowi, tanpa mendengar komentar orang lain. Sehingga, jika ada orang yang kerap berkomen-

yang objektif untuk ditindaklanjuti pemerintah. “Semakin seriusDPRmelakukan pengawasan, mestinya semakin baik eksekusi program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, pengawasan DPR biasanya tercermin dari pembentukan panitia khusus (pansus) pengawasan danpenggunaanhak-hakkhususDPR. Tak hanya soal jumlah pansus, proses dan jugahasil kerjapansus seharusnya bisa menjadi indikator kinerja peng- awasan DPR. Namun, sangat jarang pansus-pansus yang dibentuk DPR maupun oleh komisi, menghasilkan temuan objektif hingga akhirnya bisa melahirkan rekomendasi yang tepat. Misalnya, Pansus Angket KPK dan Pansus Pelindo II. Semuanya hanya berhasilmembuat publik gaduh tanpa bisa menghadirkan rekomendasi yang berguna. Dalam masalah kehadiran ang- gota DPR dalam rapat kerja maupun rapat paripurna selama periode 2014-2019 juga sangat rendah. Dalam rapat paripurna, kehadiran rata-rata anggota DPR selama tahun 2018 tak pernah melebihi 50% per setiap fraksi. Kondisi itu semakin parahmenjelang akhir masa jabatan. “Sebenarnya sanksi pemberhen- tian bagi anggota yang tingkat keha- dirannya tak melebihi 50%selama setahun wajar diberikan. Sayangnya budaya saling melindungi di DPR membuat informasi tentang keti- dakhadiran ini kerap dirahasiakan demi melindungi anggota DPR yang pemalas. Fraksi yang seharusnya berfungsi mengawasi anggota, juga turut serta melindungi kemalasan anggotanya,” tutur Lusius. Pada kesempatan itu, dia berharap DPRmendatang harus membangun sistempengawasan terhadap anggota yang lebihketat. Ketidakhadiranyang berulang kali harus diganjar dengan sanksi. Daftar hadir anggota harus tersedia bagi publik agar bisa ikut mengontrol kedisiplinan anggota. Pemberian sanksi akan dengan mu- dah bisa dikontrol publik jika data tentang ketidakhadiran anggota tersedia bagi publik. “Walaupun sanksi dipertegas, DPR selalu mungkin menyembu- nyikan informasi sehingga anggota yang malas selalu bisa dilindungi dari ancaman hukuman oleh publik,” tutup Lusius. [H-14/Y-7/R-14] tar buruk terhadap kinerja Jaksa Agung adalah pihak yang bermasalah di partai. “Pak Jokowi tentu melihat secara utuh bukan hanya mendengar komen- tar-komentar pihak-pihak bermasalah hukum. Kalau bermasalah sama hukum dan ditangkap oleh kejaksaan pasti tidak suka dengan Jak- sa Agung. Nasdem menye- rahkan kepada Pak Jokowi yang punya kewenangan menilai kinerja kabinet,” katanya. [W-12]

pleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7) malam.

Apakah ada in- struksi khusus dari Ketum? Sumber itu mengungkap- kan, timnya melobi TKN, khususnya PDI-P, karena bagaimanapun juga presi-

DPR 2014-2019 Melempem

[JAKARTA] Tiga bulanmenjelang masa jabatan DPR periode 2014- 2019 berakhir, kinerja lembaga negara tersebut tetap melempem, khususnya di bidang legislasi. Dari target 189 RUU dalam Prolegnas 2015-2019, DPR hanya menyelesai- kan26RUU(13,75%).Khusus tahun 2019, dari target 55 RUU, hingga akhir Juni 2019, baru diselesaikan 2 RUU. Kinerja DPR di bidang pengawasan juga sulit dipantau dan diukur karena tidak ada parameter yang jelas. Hanya fungsi anggaran DPR yang berjalan agak baik. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subagio mengakui kinerjaDPRdalambidang legislasi belum sesuai harapan. Dari target Prolegnas 2015-2019, pencapaian DPR masih minim. “Kalau UU diundangkan tak sesuai kebutuhan pemerintah jadi masalah. Oleh karena itu dalam Prolegnas ke depan jangan terlalu banyakmenargetkanRUU,” katanya kepada SP, Rabu (10/7) pagi. Pada kesempatan itu, Firman meminta semua pihak tidak meng- anggap DPR sebagai pabrik pem- buat undang-undang (UU). Sebab, percuma DPR membuat UU kalau pemerintah tidakmembutuhkannya. “Apakah UU dibuat dibutuhkan (pemerintah) atau tidak. UU dibuat itu sesuai sesuai rencana kerja pe- merintah,” ujarnya. Menurutnya, sekarang ini membuat undang-undang dianggap seperti pabrik. Undang-undang yang tidak mengacu kepada kepentingan pemerintah justru akan menjadi batu sandungan dalammenjalankan pemerintahan. “Ini penting untuk dipahami. UU itu dibuat bukan seperti pabrik. Sistem yang ada sekarang DPD, pemerintah, dan DPR mengajukan UU,” tuturnya. Senada dengannya, anggotaDPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago menyatakan seharusnya masyarakat tidak hanya mengukur kinerja anggota DPR dari berapa banyak undang-undang yang bisa diselesaikan. “Tolok ukur kinerja DPR seha- rusnya tidak dimaknai dengan berapa banyak DPRmampu membuat UU, tetapi justru berapa banyak UU yang dibuat dan diperbaiki untuk memaksimalkan supporting kepada

salah satu fungsi DPR. Harusnya di sini yang diperkuat,” ujarnya. Wakil Ketua DPRFahri Hamzah juga menolak jika kinerja anggota dewan hanya diukur berdasarkan kuantitas atau jumlah undang-undang yang dihasilkan. Fahri menjelaskan Prolegnas yang berasal dari peme- rintah jumlahnya jauh lebih banyak daripada usulan DPR. “Ada yang menganggap DPR tahun ini baru menyelesaikan be- berapa UU, dibilang malas kerja dan seterusnya. Padahal faktanya, pertama-tama UU itu kalau saya menghitung baik dalam budgeting maupun legislasi, kuasa eksekutif masih besar,” ujar Fahri di kompleks parlemen, Selasa (9/7). Selalu Lemah Peneliti dari Formappi, Lusius Karus mengemukakan kinerja DPR di bidang legislasi yang selalu lemah disebabkan gabungan antara faktor teknis dan substantif. Dari sisi tek- nis, model perencanaan DPR yang selalu terkesan bombastis membuat DPR sendiri kebingungan. Mereka kebingunganmana RUUyang benar -benar diprioritaskan bagi publik. Dari sisi substantif, lemahnya kinerja legislasi dipicu ketiadaan komitmen DPR untuk memaknai fungsi legislasi dalamkonteks negara hukum sebagai bagian dari upaya membangun keadilan di tengah masyarakat. Hukum dibuat untuk menjamin keadilan. “Kalau DPR lemah dalammem- bentuk legislasi, mereka rasanya tak peduli dengan ketidakadilan yang dipicu oleh lemahnya regulasi yang mengatur sesuatu,” katanya di Jakarta, Rabu (10/7).

Ia menjelaskan ketiadaan ko- mitmen itu diekspresikan dalam kebiasaan DPR memperpanjang proses pembahasan RUU. Hanya karena aturan membolehkan DPR untuk memperpanjang proses pem- bahasan, mereka merasa bebas dan tidak terburu-buru menyelesaikan RUU. “ Budaya saling melindungi membuat informasi tentang ketidakhadiran anggota DPR kerap dirahasiakan demi melindungi legislator yang malas. Fraksi yang seharusnya berfungsi mengawasi anggota, juga turut serta melindungi kemalasan anggotanya. “Kesantaian DPR itu terlihat jelas melalui tingkat ketidakhadiran anggota dalam rapat-rapat pemba- hasan RUU,” jelas Lusius. Di bidang pengawasan, Lusius melihat tidak ada parameter yang baku untuk mengukur kinerja DPR. Kinerja pengawasan hanya bisa dilihat dari seberapa banyak rapat pengawasan terhadap pemerintah dilakukan, dan seberapa DPR serius memberikan rekomendasi

sp/joanito de saojoao

Fahri Hamzah

rakyat dan pemerintah,” katanya kepada SP di Jakarta, Rabu (10/7) . Ketua DPP Partai Nasdem itu menegaskan tidak akan ada gunanya jikaDPRmenyelesaikan banyakUU, tetapi hanyamenghasilkan peraturan yang tumpang tindih dengan pera- turan-peraturan lainnya. Kondisi itu justru hanya akan menciptakan masalah baru ke depan. “Untuk apa menyelesaikan banyak UU jika isinya tumpang tindih dan begitu diundangkan malah di- judicial review ? Saat ini banyak UU yang memang harus direvisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman,” ucapnya. Belum lagi adanya masalah lain, seperti masih banyaknya produkUU lama yang sudah tidak komprehensif, sehingga rawan disalahgunakan. Karena itulah, DPR ke depan harus memperhatikan masalah-masalah tersebut dan tidak asal-asalan dalam menyelesaikan UU. “Banyak produk UU yang lama belum komrehensif untuk dijadikan dasar pijakan dalam pengambilan keputusan. Masih banyak yang bersayap-sayap, sehingga rawan disalahgunakan,” ungkapnya. Menurutnya, selain melihat produk UU yang berhasil disele- saikan, masyarakat tentunya juga bisa melihat dari fungsi-fungsi anggota legislatif lainnya, seperti fungsi pengawasan dan anggaran. “Ini (fungsi pengawasan dan anggaran) juga yang harus menjadi perhatian masyarakat, DPR dan pemerintah, karena masuk sebagai

Made with FlippingBook Online newsletter