ID170307

selasa 7 maret 2017

23 agribusiness

Oleh Damiana Simanjuntak

Investor Daily/ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc/17

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta para importir sapi bakalan untuk mengajukan permohonan izin pemasukan sapi dan daging sapi sesuai kemampuan. Sebab, permohonan tersebut akan mempengaruhi asumsi ketersediaan pasokan daging di dalam negeri dan berdampak pada penentuan kebijakan oleh pemerintah. Dalam proses pemasukan hewan dan produk hewan ke dalam negeri, Kementan berwenang memberikan rekomendasi teknis.

Kementan di Jakarta, Senin (6/3). Kepala Subdit Perlindungan Hewan Ditjen PKH Kementan Dinal Rifqi mengatakan, rekomendasi pemasu- kan sebanyak 170 ribu ekor sapi telah diterbitkan. Rekomendasi tersebut diterbitkan pada Januari-Februari 2017 untuk 30 perusahaan. “Semuanya untuk pemasukan sapi dari Australia. Rekomendasi yang kami terbitkan sesuai pengajuan perusahaan. Peru- sahaan tentu sudah memiliki master plan , karena itu akan menyangkut pemasukan sapi indukan juga. Akan kelihatan,” kata dia. Dikonfirmasi secara terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, izin pe- masukan sapi yang diterbitkan untuk periode sama adalah dengan jumlah sama, yakni 170 ribu ekor pada Janu- ari-Februari 2017. Menurut Diarmita, pascapelongga- ran aturan impor dengan menambah batas berat sapi yang akan diimpor, realisasi pemasukan akan lebih baik. Di sisi lain, Kementan hingga kini belummenerbitkan rekomendasi baru pemasukan daging kerbau. Pasalnya, usai putusan MK terkait pemasukan

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementanmemproyek- sikan, konsumsi daging nasional tahun ini mencapai 720.225 ton. Rinciannya, sapi lokal akan memasok 437.300 ton atau setara 2,58 juta ekor. Sisanya se- banyak 282.925 ton akan dipenuhi dari impor, yakni dari 707.313 ekor sapi bakalan impor setara 141.463 ton dag- ing dan ditambah impor dalam bentuk daging 141.463 ton. Sepanjang Mei- Juli 2017, konsumsi diproyeksikan mencapai 234 ribu ton daging sapi dan kerbau. Atau, konsumsi diperkirakan per bulannya pada periode tersebut sebesar 78 ribu ton. Dirjen PKH Kementan I Ketut Di- armita mengungkapkan, permohonan yang akurat juga diperlukan mengin- gat pemerintah membutuhkan perhi- tungan yang tepat guna memastikan ketersediaan daging untuk kebutuhan masa Puasa-Lebaran 2017. “Kalau im- portir memang mau mengajukan 100, pemasukan juga harus 100, supaya kami tidak salah prediksi. Kalau janji bisa memasukkan 100, jangan cuma janji yang membuat perhitungan kita meleset,” kata Diarmita usai pelanti- kan 24 pejabat eselon II di lingkungan

Pakan Ternak Petani mengumpulkan jagung hasil panennya di Desa Loka Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (6/3). Sebagian petani di daerah tersebut memanen jagung untuk bahan pakan ternak ayam yang dijual seharga Rp2.500 per kilogram.

Kebutuhan Lebaran Diarmita menjelaskan, stok dag- ing di Tanah Air hingga Maret 2017 dalamkondisi aman, hal ini didasarkan pada perhitungan realisasi izin impor setidaknya mencapai 40%. “Sampai akhir Maret 2017, suplai daging aman. Ini dengan menghitung izin pemasu- kan. Dari izin itu, kami hitung, kalau terealisasi minimal 40% saja, itu aman. Yang menjadi masalah adalah ketika

diperkirakan 700 ribu ekor dengan 300 ribu di antaranya diprediksi untuk kebutuhan akhir Mei akhir hingga awal Juli 2017, yakni masa Puasa- Lebaran hingga liburan pascalebaran. “Pada periode itu, konsumsi daging sapi memang diprediksi tinggi. Kalau realisasi impor setidaknya 40% saja, untuk sapi dan daging, pasokan untuk periode Mei-Juli 2017 akan aman,” kata Dinal Rifqi.

dikasih izin 100 oleh Kementerian Per- dagangan (Kemendag), yang masuk belum tentu 100, misal hanya 20. Itu kan di luar prediksi. Sekarang, kita mau sportif nggak ?” ungkap Diarmita. Sedangkan Dinal Rifqi mengatakan, berdasarkan asumsi, jika izin impor terealisasi setidaknya 40% maka pasokan daging untuk masa Puasa- Lebaran hingga liburan pascalebaran 2017 akan aman. Kebutuhan tahun ini

daging berdasarkan zona, belum ada ketetapan hasil rapat koordinasi pemerintah untuk rencana pemasukan kuota baru, juga belum ada ketentuan tertulis yang menjadi payung hukum penerbitan rekomendasi baru. Karena itu, Kementan belum memberang- katkan tim penilai ( on site preview ) ke-18 rumah potong hewan (RPH) di India, meski sudah dapat lampu hijau dari KPK.

jadi 5,98 juta ha. Namun, pada subround II-2016, luas panen bertambah 7,77% atau 384.282 ha dibandingkan ATAP 2015 pada periode sama menjadi 5,32 juta ha. HPP Gabah di Luar Kualitas Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemen- tan Hari Priyono mengatakan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) untuk harga acuan pembel- ian gabah petani di luar kualitas telah diterbitkan. Permentan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Perpres No 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Regulasi baru tersebut, kata Hari Priyono, me- limpahkan wewenang kepada Menteri Pertanian, salah satunya untuk menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk produksi di luar kualitas (pasal 17 B). “Permentan sudah diterbitkan guna mengatur harga untuk gabah kadar air 25-30% sebe- sar Rp 3.700 per kilogram (kg). Berlaku per 2 Maret 2017, pihak terkait, seperti Pertani dan Bulog, sudah tahu. Harga rafaksi ini berlaku selama enam bulan,” kata Hari. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruk- sikan penyerapan gabah petani minimal 4 juta ton setara beras dalamwaktu enambulan, Maret-Agustus 2017. Untuk mencapai arahan tersebut, Mentan Am- ran menargetkan serap gabah petani pada periode Maret-Agustus 2017 mencapai 8,6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 5,46 juta ton setara beras. Untuk itu, selain Bulog, sejumlah pihak termasuk BUMN ditugaskan untuk turut mempercepat tercapa- inya target tersebut, salah satunya adalah PT Pertani. Sementara itu, Direktur Utama Pertani Wahyu mengatakan, pihaknya akanmemaksimalkan produk- tivitas 65 unit pengering yang aktif yang dimiliki perusahaan dari total 100 unit yang dimiliki. Kapasitas unit pengering tersebut adalah 30 ton per 24 jam. “Kami akan beli gabah petani, dikeringkan, lalu jual berasnya ke Bulog. Kami ditugaskan sebanyak 500 ribu ton,” kata Wahyu. (eme)

JAKARTA-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan seluruh pejabat di lingkungan Ke- menterian Pertanian (Kementan) untuk fokus pada program peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi, jagung, dan bawang. Pasalnya, hingga akhir 2017, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor ketiga komoditas tersebut. Khusus untuk LTT padi pada Maret ditargetkan 2 juta hektare (ha). Amran menyoroti kinerja penambahan luas tanam padi yang belummencapai target. Sementara Kemen- tan mendapatkan tambahan tugas dalam penanganan masalah pangan, khususnya beras, di Tanah Air, me- nyusul diterbitkannya peraturan presiden (Perpres) yang melimpahkan penugasan atas Perum Bulog terkait gabah (beras) kepada Kementan. Termasuk, pembelian gabah (beras) petani. Pelimpahan we- wenang itu berlaku selama enam bulan. “Luas tanam pada Februari 2017 apabila dibandingkan 2016 ada kenaikan 500-600 ribu ha. Moga-moga, Maret bisa mencapai target 2 juta ha,” kata dia usai pelantikan 24 pejabat eselon II di lingkungan Kementan di Jakarta, Senin (6/3). Menurut Amran, apabila Kementan memperhati- kan dengan baik maka dipastikan tidak akan terjadi kejutan negatif terhadap Kementan, khususnya pan- gan. Karena Kementan bisa mengetahui tiga bulan sebelumnya maka hal itu bisa diantisipasi. “Pada Februari itu, LTT di bawah target. Tolong padaMaret digenjot, supaya bisa mencapai minimal 2 juta ha. Untuk jagung juga demikian. Ini yang menjadi fokus kita ke depan. LTT yang sudah berlalu cukup bagus, kecuali untuk Februari. Khususnya, jagung, kedelai, dan juga padi. Tolong seluruh eselon II, khususnya yang baru dilantik perhatikan dengan baik capaian harian,” ujar Mentan. Ditjen Tanaman Pangan Kementan mencatat, ke- naikan produksi padi 2016 ditopang oleh peningkatan luas panen hingga 6,51% atau setara dengan 919.098 ha. Yakni, dari 14,11 juta ha pada 2015 menjadi 15,03 juta ha pada 2016. Selama subround I-2016, luas panen padi nasional turun 2,85% atau 175.726 ha dibanding- kan angka tetap (ATAP) 2015 pada periode sama men-

600 per kg. Padahal, sesuai Inpres No 5 Tahun 2015, HPP untuk GKP Rp 3.700 per kg. Tujuan kunjungan kerja itu adalah untuk penyelamatan harga gabah petani bekerja sama dengan Bulog, PT Pertani, dan TNI agar petani tidak merugi. Sesuai Perpres No 20 Tahun 2017 dan aturan relaksasi kadar air hingga 30% akan diterapkan. Kadivre Bulog, Danrem, Dandim, dan PPL akan dihadirkan di setiap kabupaten pada kunjungan tersebut. Pada 2 Maret 2017, Mentan Amran selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan telah menandata- ngani Permentan No 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permentan No 71/ Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah. Untuk harga GKP dengan kadar air 19- 25% dan kadar hampa 7-10% ditetapkan Rp 3.750 per kg, gabah di luar kualitas dengan kadar air 26-30% dan kadar hampa 11-15% ditetapkan Rp 3.700 per kg, gabah kering simpan dengan kadar air 15-18% dengan kadar maksimal 6% Rp 4.150 per kg dan untuk gabah kering giling (GKG) dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3% Rp 4.600 per kg. (tl)

JAKARTA-Sebanyak sembilan kabupaten di Tanah Air mejadi fokus utama penyerapan gabah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian (Ke- mentan). Sebab, harga gabah di sembilan kabupaten tersebut anjlok di bahwa harga pembelian pemerintah (HPP). Kesembilan kabupaten itu adalah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Sukoharjo, Purworejo, Kebumen, Cilacap, dan Ciamis. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja panen raya padi dan serap gabah petani di Jawa. Mentan akan mel- aksanakan safari panen raya dan serap gabah mulai dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat selama sepekan dari Selasa (7/3) hingga Sabtu (11/3). Kunker ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti in- struksi Presiden Jokowi agar pemerintah mengambil langkah untuk pengendalian harga. “Kabupaten- kabupaten yang akan ditinjau adalah kabupayen yang saat ini sedang panen dan harga gabah kering panennya (GKP) di bawah HPP,” ungkap Mentan di Jakarta, Senin (6/3). Dari hasil monitoring Kementan, harga GKP di sembilan kabupaten itu anjlok menjadi Rp 3.200-3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online