SP170707

Utama

Suara Pembaruan

2

Jumat, 7 Juli 2017

Pansus Soroti Hibah Alat Sadap KPK?

P anitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah me- lakukan sejumlah kegiat- an, antara lain menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah itu untuk menelaah hasil audit keu- angan BPK terhadap KPK selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, Pan- (Pansus) Hak Ang- ket DPR terhadap

sus menyambangi LP Sukamiskin, Bandung, untuk menemui sejum-

upaya mencari kelemah- an komisi antirasuah itu akan terus dilakukan Pansus. “Tidak hanya soal anggar- an, Pansus juga akan mendalami dana hibah pengadaan alat penyadap yang dimiliki KPK dan digunakan un- tuk membongkar sejum- lah kasus korupsi selama ini,” jelasnya. Dia menengarai,

berbagai upaya Pansus semakin dicurigai supaya lembaga KPK lemah. “Para politisi Senayan dan sejumlah elit parpol sudah gerah dengan penyadapan KPK selama ini,” ujar sumber itu. Menurutnya, perla- wanan terhadap KPK ini juga banyak didukung para mantan koruptor dan calon tersangka korupsi. [H-14]

lah narapidana kasus korupsi. Upaya itu untuk mengumpul- kan informasi

kemungkinan adanya pe- langgaran prosedur dalam menangani kasus-kasus korupsi. Sumber SP di Jakarta, Kamis (6/7) mengakui,

Pansus Tabrak Logika Hukum

[JAKARTA] Pertemuan Pansus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) dengan sejumlah narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, dianggapmenabrak logika hukum. Pasalnya, para narapidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, argumenPansus untukmenggali informasi dari para narapidana mengenai kemungkinan adanya pelang- garan prosedur oleh penyidik dalam menangani perkara korupsi, juga dianggap tidak dapat diterima. Sebab, para narapidana saat masih bersta- tus tersangka bisa menempuh gugatan praperadilan untuk menguji apakah penyelidikan dan penyidikan sesuai prose- dur yang berlaku atau tidak. Demikian rangkuman pandangan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, di Jakarta, Kamis (6/7) dan Jumat (7/7). “Mungkinmenurut mere- ka (Pansus) itu etis, tapi bagi masyarakat luas dan saya, jelas itu sebuah lelucon,” kata Busyro. Menurutnya, pertemuan antara Pansus dan narapidana korupsi tidak memiliki nalar hukum. Hal ini lantaran para narapidana itu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. “Bahkan statusnya sudah berkekuatan hukum te- tap, inkracht melakukan tindak pidana korupsi,” tegasmantan Ketua Komisi Yudisial itu. Dengan status hukum yang sudah inkracht , Busyro me- nyatakan tidak ada urgensi Pansusmewawancarai terpida- na korupsi. “Kecuali, Pansus Angket berharap sesuatu yang berbeda dari yang telah diputuskan Majelis Hakim. Kalau itu yang diharapkan berarti Pansus ini kan tidak jelas arahnya, apa yang mau ditarget dengan menemui napi-napi itu,” tegasnya. Diamengingatkan, ketimbang sibuk mencari kesalahan

perkembangannya, Pansus mendatangi BPK untuk me- meriksa pengelolaankeuangan KPK dan mendatangi Lapas Sukamiskin untuk mencari penyimpangan penanganan perkara yang dilakukan KPK. Hal ini, menurut Fariz, mem- buat Pansus kehilangan arah. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat persepsi masya- rakat bahwa pembentukan Pansus sebagai bentuk per- lawanan terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK, termasuk pengusutan kasus dugaan korupsi Ee-KTP yang disebut menyeret se- jumlah nama anggota DPR. Apalagi, Fariz menyatakan, Pansus HakAngket terhadap KPK tidak konsisten sejak awal. Ketidakkonsistenan itu diantaranyamengenaimaksud pembentukan pansus, tidak transparannya Pansus KPK dalam proses penyelidikan, dan tidak kredibel narasum- ber yang digunakan Pansus KPK dalam mencari infor- masi. “Jika mau membuka rekaman Miryam, kenapa malah ke Lapas Sukamiskin,” tegasnya. Sedangkan, pakar hukum dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul, menilai, langkah Pansus menyam- bangi sejumlah Lapas untuk berdialog dengan narapidana kasus korupsi (koruptor) se- batas upaya mengumpulkan informasi terkait kinerja KPK selama ini. Hal ini bisa dicu- rigai sebagai upaya mencari sisi kelemahan dari lembaga antirasuah yang selama ini banyakmenyeret nama-nama besar yang terlibat korupsi di Indonesia. Kendati demikian, me- nurut Chudry, upaya yang sudah dilakukan Pansus hak angket tersebut tidak akan sampai mengganggu kinerja KPK secara keseluruhan. Sebaliknya, malah memacu KPK untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.  “Menurut saya langkah PansusKPKtidakakan sampai menggangu kinerja KPK, ter- masuk proses hukum korupsi yang sedang dilakukannya,” ucapnya. [F-5/YUS/C-6/Y-7]

ANTARA/M Agung Rajasa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) berjabat tangan dengan anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya (kanan) didampingi Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (tengah), anggota Pansus Angket KPK Misbakhun (kedua kiri) dan Dossy Iskandar (kedua kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7). Pansus Angket KPK mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta laporan hasil audit terhadap KPK.

KPK, DPR seharusnya mem- perjuangkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi korban pemiskinan karena korupsi politik. Meski tidak seluruhnya, korupsi politik sebagian besar dilakukan oleh para anggota Dewan. Busyro meyakini, pem- bentukan Pansus HakAngket bukan bertujuan memperkuat kelembagaan KPK. Sebalik- nya, Pansus hanya bertujuan untuk memperlemah KPK. Senada dengan itu, Donal Fariz menilai langkah Pansus patut diduga sebagai skena- rio menciptakan kampanye negatif terhadap KPK. “Sudah dapat ditebak, jika narasumbernya adalah korup- tor, pasti penilaiannya jelek kepada KPK. Mewawancari koruptor untuk menilai KPK adalah sebuah permufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK,” tegasnya.

Secara hukum, kata Do- nald, seluruh terpidana korupsi sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, vonis bersalah oleh pengadilan tersebut membuktikan kinerja KPK sudah benar. “Jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, tentu putusannya akan bebas atau lepas. Apalagi sekarang ada tahapan praperadilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk di dalamnya KPK,” jelasnya. Donal mengingatkan, pertemuan Pansus dengan narapidana korupsi sarat mu- atan politis. “Sukamiskin akan menjadi panggung sandiwara Pansus untuk mencari-cari kesalahan KPK yang dibum- bui cerita koruptor. Ini jelas adalah kolaborasi koruptor

danPansus untukmelemahkan bahkanmembubarkanKPK,” tandasnya. Sikap Presiden Secara terpisah, sejumlah guru besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Antikorupsi ingin agar KPK tetap kuat. Untuk itu, mereka berharap Presiden JokoWidodo (Jokowi) dapat memberikan pernyataan keras terkait manuver Pansus Hak Angket. “Kami harap ada per- nyataan yang cukup keras dari pimpinan negara, Bapak Presiden. Sebab ini tidak bisa dibiarkan,” kata Juru Bicara GuruBesarAntikorupsi,Asep Saefudin, di Kantor Staf Pre- siden, Jakarta, Kamis (6/7). Dia mewakili 396 guru besar dari berbagai universitas untuk beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan,

Teten Masduki.

Asep mengingatkan, KPK tengah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Karenanya, KPK sepatutnya tak diganggu. “Perlu ada statement (pernyataan) dari kepala negara bahwa jangan diganggu itu (KPK), karena sedang bekerja, melakukan tugasnya,” ujarnya. Salah Prosedur Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), Fariz Fachryan mengatakan, pembentukan Pansus Hak Angket telah menyalahi prosedur sejak awal. Pada awalnya, Pansus dibentuk untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP man- tan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani terkait kasus E-KTP. Namun, dalam

Made with FlippingBook HTML5