ID170201

rabu 1 februari 2017 2 INTERNATIONAL

Investor Daily / Win McNamee / Getty Images / AFP

tan suara rancangan undang-undang (RUU) yang akan membatalkan lar- angan kedatangan sementara Trump. Namun upayanya dihalangi, meski banyak anggota Republik yangmenge- cam tindakan presiden baru itu. “Ada perintah eksekutif yang ditempatkan terlalu luas dan harus diperbaiki,” ujar Senator Cory Gard- ner, anggota Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, kepada wartawan. Gardner mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai perintah itu sam- pai akhirnya ditandatangani. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Senator Bob Corker juga mengatakan hal serupa bahwa dirinya tidak meng- etahui sampai Trumpmenandatangani dokumen dalam upacara yang disiar- kan secara langsung di televisi AS. Pernyataan Corker tersebut men- unjukkan, dirinya yakin pemerintahan Trump masih meraba-raba dokumen yang ada. Apalagi dokumen itu belu dilaporkan secara jelas kepada para pejabat senior relevan seperti menteri keamanan dalam negeri.

WASHINGTON – Sejumlah ang- gota kongres dari Partai Republik terang-terangan menentang Pre­ siden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perintah eksekutif pem- batasan imigrasi dan pengungsi. Hal itumencerminkan adanya kegelisahan dalampartai pengusung Trump terkait dengan arahan di pekan pertamanya bekerja. Akan tetapi, masih belum jelas apa- kah para penentang internal kebijakan Trump ini mengisyaratkan ada celah dalam dukungan Republik yang lebih luas kepada presiden baru, karena melakukan beberapa perubahan kon- troversial dalam mengarahkan peme­ rintahannya pasca era kepemimpinan Barack Obama. Sedikitnya ada 30 anggota Repu­ blik di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menentang secara terbuka atau bahkan mengkri- tik perintah eksekutif yang ditanda- tangani Trump, pada Jumat (27/1), yang berujung pada penahanan lebih dari 100 orang di bandara-bandara AS serta protes massal di banyak kota

Protes Larangan Memasuki AS Para pengunjuk rasa memprotes menentang perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai kebijakan melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS. Protes yang digelar di luar Mahkamah Agung AS, Washington DC., Senin (301/) waktu setempat, juga dihadiri sejumlah anggota Kongres yang bergabung dengan para pengungsi, imigran dan anggota masyarakat.

Sedikitnya ada 30 anggota Republik di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menentang secara terbuka atau bahkan mengkritik perintah eksekutif yang ditandatangani Trump.

social protection . Jadi, hanya mence- gah orang yang nyaris miskin tidak jatuh miskin. Syukur rezim Jokowi punya komitmen bagus,” tutur dia. Eva menilai ketimpangan sekarang berkurang. Itu tercermin pada rasio Gini yang membaik walau tipis dan pertumbuhan wilayah Indonesia ti- mur yang lebih tinggi. “Konektivitas antarwilayah juga membaik ,” ujar dia. Menurut dia, persoalan kesenjang­ an ekonomi tidak mudah diselesaikan sehingga perlu kesungguhan dari pemerintah untuk mewujudkannya. Kesenjangan yang masih tinggi meru- pakan indikasi pertumbuhan ekonomi belum berkualitas akibat lemahnya elastisitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut, kata Eva, diper- parah oleh maraknya praktik kro- nisme. Akibatnya, kue pembangunan hanya dinikmati segelintir orang, sehingga jurang ekonomi melebar dan memicu peningkatan jumlah pen- duduk miskin. “Kita tunggu langkah pemerintah untuk penyelesaian di hulu, karena concentration of wealth kita buruk banget . Bayangkan, 10% orang terkaya menguasai hampir 70% kekayaan nasional. Apalagi indeks praktik-praktik kronisme ekonomi juga memburuk,” tandas dia. Untuk mengurangi kesenjangan, menurut Eva Sundari, ekonomi harus tetap tumbuh dengan memperbaiki dan memperluas penyerapan tenaga kerja dan konektivitas, misalnya pem- bangunan infrastruktur padat karya. “Selain itu, bikin regulasi untuk mengatasi agar kekayaan tidak dikua- sai segelintir orang. Kalau mau lebih mendasar, paradigma pembangunan mengacu pada sila ke-5 Pancasila. Se- lanjutnya, pasar harus bisa dikendali- kan denganmemastikan Pasal 33 UUD 45 dilaksanakan konsisten,” ucap dia. Di sisi lain, ekonomi Indef Eko Listianto mengatakan, mengurangi ketimpangan ekonomi harus dimulai dengan mewujudkan pertumbuhan berkualitas. “Kalau ekonomi tumbuh namun ketimpangan meningkat atau tetap tinggi, itu ciri utama pertumbu- han ekonomi yang tidak berkualitas,” ujar dia. Menurut Eko, pertumbuhan ber- kualitas adalah pertumbuhan yang dapat dinikmati merata dan cepat terasa. “Itu biasanya dikaitkan dengan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja,” tutur dia. (is/az) “Ada kekhawatiran bahwa protek- sionisme dapat mengurangi perdagan- gan global dan memperlambat kece- patan pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi yang terpenting dari perdagangan bebas yang diakui secara internasional adalah melalui G7, G20, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Jadi saya tidak berpikir bahwa proteksion- isme kemungkinan akan menyebar dengan penuh semangat dan secara luas di dunia,” jelas dia. (afp) taipan properti sebagai presiden AS jelas-jelas ada dalam benak pemikiran para pengambil keputusannya. “BoJ memberikan perhatian besar tentang apa saja yang keluar dari mu- lut Trump, meskipun ia tidak menga- takannya secara langsung,” ujarMaiko Noguchi, ekonom Daiwa Securities, kepada Bloomberg News. Dan seperti yang telah diperkirakan, para pembuat kebijakan juga tetap tidak mengubah kebijakan moneter dan proyeksi inflasi mereka besar-be- saran karena mereka sedang berjuang mengakhiri deflasi yang berlangsung ampir 20 tahun. Saat diminta tanggapannya men- genai kebijakan-kebijakan ekonomi Trump dalam sebuah jumpa pers, Kuroda menyampaikan, dirinya akan mengamati secara ketat.

dan kemajuan teknologi. Masyarakat juga harus mengubah mindset dari se- mata-mata mengejar gelar akademis, menjadi masyarakat yang menghargai keahlian profesi. “Kita harus menyadari senjata paling ampuh menghadapi ketimpa- ngan sosial adalah peningkatan SDM melalui pendidikan. If you want 1 year prosperity, grow a grain. If you want 10 year prosperity, grow a tree. If you want 100 year prosperity, grow people ,” Sementara itu, Presiden Jokowi mengemukakan, pihaknya telah memerintahkan Menko Pereko- nomian Darmin Nasution untuk mengkaji kebijakan komprehensif gunamengatasi ketimpangan ekonomi sosial. “Saya ingin mengingatkan bahwa untuk mewujudkan kemakmu- ran bersama, diperlukan tiga syarat pokok,” kata Presiden. Menurut Kepala Negara, syarat per- tama adalahkeberpihakan. Syarat kedua yaitu usaha bersama dengan semangat persatuandan semangat gotong royong. Sedangkan syarat ketiga, harus bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). “Semua warga negara tanpa terkecuali harus mendapatkan kesem- patan yang sama,” tegas dia. Presiden menjelaskan, tingkat ke­ timpangan ekonomi sosial sejak 2015 mengalami perbaikan cukup signifikan berdasarkan rasio Gini, yaitu turun dari 0,41 menjadi 0,39. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur rasio Gini adalah 0,397. Angka ini turun dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 0,408 dan September 2015 sebesar 0,402. “Namun, ketimpangan ini masih perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik,” ujar Jokowi. Political Will Rendah Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari yang dihubungi Investor Daily mengatakan, selama ini kesenjangan ekonomi sulit diatasi karena kemauan politik ( political will ) pemerintah masih lemah. “Isu kemiskinan yang dianggap se- bagai residu pembangunan selama ini hanya ditangani di hilir melalui skema Di sisi lain, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menyampaikan ke- pada parlemen, pada Selasa, bahwa perekonomian merupakan benda hidup dan ketidakpastian Trump telah muncul serta diakui secara global. Namun Aso menegaskan, pelemahan yen akan terus berlanjut hingga tahun ini, setidaknya saat diaberupayamemas- tikan prospek ekonomi dalam negeri. BoJ sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan Trump dalam laporan- nya, yang mana masa depan dunia di- hadapkan pada kenyataan bahwa sang ujar Darmin. Tiga Syarat belanja infrastruktur dan kebijakan pengurangan pajak yang akan me­ rangsang inflasi AS serta memaksa Federal Reserve (The Fed) atau bank sentral AS menaikkan tingkat suku bunga. Pelemahan yen sendiri berdampak positif bagi ekspor Jepang karena membuat produk mereka lebih kom- petitif di luar negeri. Akan tetapi dilantiknya Trump sebagai presiden turut memicu ke- bingungan di seluruh ibu kota di du- nia. Pasalnya merebak kekhawatiran bahwa ia akan menindaklanjuti janji- janjinya untuk keluar dari perjanjian perdagangan bebas, menaikkan pajak dan memicu perang dagang global. Fokus pada Trump

Oleh Leonard AL Cahyoputra  TOKYO – Bank sentral Jepang atau Bank of Japan (BoJ) menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonom- inya, pada Selasa (31/1). Meskipun hal itu menun- jukkan pandangan global yang semakin membaik dan pelemahan yen, namun Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda memberi peringatan mengenai ketidakpas- tian yang disebabkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Mudah-mudahanmerekamengam- bil tindakan selama beberapa hari ke depan untuk membantu mem- bersihkannya,” tutur Corker, seraya menambahkan bahwa Kongres mung- kin kembali memper timbangkan draft rancangan undang-undang jika diperlukan. Senator JohnMcCain, yang sesekali mengkritik keras Trump, mengeluar- kan peringatan pada Minggu (29/1), bahwa perintah itu hanya akan men- imbulkan luka pada diri sendiri dalam perang AS melawan terorisme. Namun kritikannya melunak, pada Senin, setelah Gedung Putih men- jelaskan selama akhir pekan bahwa para pemegang kartu hijau – warga negara AS yang sah secara hukum – tidak akan terpengaruh oleh kebijakan tersebut. “Tapi sekali lagi, saya sangat khawatir dengan para penerjemah kami yang benar-benar berada dalam bahaya dan tidak diizinkan memasuki Amerika Serikat,” pungkas McCain kepada wartawan. Pasalnya, warga Irak yang menjabat sebagai penerjemah bagi pasukan AS telah menerima visa imigran khusus tetapi mereka masuk dalam kelompok yang terkena dampak larangan perjala- nan. (afp/pya)

Dia menambahkan, kebijakan itu juga sejalan dengan tesis Profesor Amy Chua dari Yale Law School dalam bukunya Wold on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (2003). Chua menyatakan, demokratisasi berpotensi meningkatkan konflik etnis ketika etnis minoritas lebih makmur secara disproporsional. “Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah pun mengambil kebijakan afirmatif terhadap kelompok ekonomi lemah,” ujar Darmin. Menko Perekonomian mengungk- apkan, Kebijakan Ekonomi Berkeadi- lan mencakup tiga area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas SDM. Dia menjelaskan, kebijakan berba- sis lahan meliputi reformasi agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota ( urban poor ), nelayan, dan budidaya rumput laut. Adapun kebijakan berbasis kesem- patanmencakup sistempajak berkead- ilan, manufaktur ser ta teknologi informasi dan telekomunukasi (TIK), ritel dan pasar, serta pembiayaan dan anggaran pemerintah. “Kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, ke- wirausahaan ( entrepreunership ) dan pasar tenaga kerja,” tutur dia. Penguasaan Lahan Menurut Darmin Nasution, Indo- nesia adalah negara agraris dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari seluruh daratan di Indone- sia seluas 189 juta ha, duapertiga atau 64%-nya merupakan kawasan hutan dengan luas sekitar 121 juta ha. Sisanya kawasan nonhutan seluas 69 juta ha. Jika dihitung berdasarkan kawasan nonhutan saja, kata dia, kepadatan penduduk di Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dengan tingkat kepadatan 4,26 jiwa per ha. Indonesia hanya berada di bawah India sebagai negara paling padat penduduknya de­ ngan tingkat kepadatan 5,78 jiwa per ha. Jawa merupakan pulau terpadat. Sekitar 56% penduduk Indonesia dan menuai kritikan pedas dari Partai Demokrat. Sedangkan surat kabar The Hill menyebutkan ada 39 anggota Kon- gres dari Partai Republik yang secara terbuka menyatakan menentang kebi- jakan Trump. Adapun isi perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada minggu pertamanya bekerja sebagai presiden, melarang para pengunjung dari tujuh negara mayoritas Muslim – Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman – memasuki AS selama 90 hari. Perintah tersebut juga berdampak pada penundaan kedatangan semua pengungsi setidaknya selama 120 hari, sedangkan bagi pengungsi Suriah tidak ada batas waktu. Senat tinggi Demokrat Chuck Schumer, seperti beberapa anggota parlemen Demokrat lainnya, menemui para pengungsi yang baru tiba, pada akhir pekan, untuk menyoroti hal-hal apa saja yang mereka lihat sebagai bahayanya perintah Trump. Dia juga memperingatkan dewan Senat bahwa perintah yang disalahpa- hami itu hanya akan mendorong orang-orang bekerja sendirian di Amerika. Schumer pun mendesak pemungu-  Sambungan dari hal 1

properti yang tidak dimanfaatkan,” ucap dia. Untuk meningkatkan partisipasi pengusaha UMKM dalam rantai nilai pengadaan pemerintah, kata Darmin, basis pengadaan yang selama ini di- lakukan kementerian/lembaga (K/L) akan diubah. “Arahnya menjadi penciptaan pasar- pasar. Masyarakat akan diberdayakan dalam memilih bantuan ( rights to choose program ). Melalui program ini, diharapkan tercipta banyak lapangan kerja,” tandas dia. Darmin Nasution menjelaskan, pe- merintah juga akan mencegah terger- usnya peranan warung-warung, toko, dan pasar tradisional dari ancaman pasar modern atau toko modern ber- modal kuat. Itu dapat tercapai dengan meningkatkan kemampuan masyar- akat melalui skema koperasi yang memiliki kemampuanmanajemen dan daya saing tangguh. Ini yang disebut korporatisasi koperasi,” tegas dia. Darmin menambahkan, dari sisi sektor manufaktur, bisnis UMKM yang berjumlah 90% dari total pemain hanya memiliki nilai tambah 5%. Atas dasar itu, pemerintah akanmendorong peningkatan skalamaupun nilai tambah bisnis UMKM, selain meningkatkan peranan manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Job Matching Menko Perekonomian juga mem- berikan penekanan pada sektor ketenagakerjaan. Selama ini, Indo- nesia banyak mendidik calon tenaga kerja, baik melalui sistem pendidikan akademis maupun jalur vokasional. Faktanya, banyak lowongan kerja tidak terisi akibat tidak cocoknya keahlian para lulusan. “Di sinilah perlunya job matching antara pasar tenaga kerja dan skill atau pendidikan keterampilan yang dibutuhkan. Apalagi banyak jenis pekerjaan yang ada sekarang akan menjadi tidak relevan akibat perkem- bangan zaman. Padahal, pekerjaan di masa depan belum terdefinisikan pada saat ini,” papar dia. Karena itu, menurut dia, sistem pendidikan keahlian atau keterampilan para calon tenaga kerja perlu menye- suaikan diri dengan perubahan zaman Sedangkan pada tahun ini hingga Maret 2019, BoJ memperlihatkan pertumbuhan 1,1% atau naik dari 0,9%. “T ingkat per tumbuhan yang diproyeksikan agak lebih tinggi ini, ter utama mencerminkan adanya peningkatan dalam perekonomian luar negeri dan depresiasi yen,” bunyi pernyataan BoJ mengenai perkiraan kuartalan. Mata uang yen telah kehilangan sekitar 10% dari nilainya terhadap dolar AS sejak perkiraan yang dike- luarkan bank sentral pada November, yakni ketika para pialang bertaruh mengenai rencana Trump terhadap

Menyusul pertemuan pertamanya pada tahun ini, BoJ juga menunda kebijakan pelonggaran moneter yang baru. Padahal data belanja awal me- nyoroti tantangan yang dihadapi para pejabat yang mencoba membangkit- kan perekonomian di negara terbesar ketiga di dunia. Ekspansi BoJ pun berbalik meny- entuh angka 1,4% pada tahun fiskal ini hingga Maret. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang disebut mencapai 1% dan tingkat pertumbuhan naik dari perkiraan awal 1,3% menjadi 1,5% untuk 12 bulan berikutnya.

tenaga kerja pada tujuh komoditas perkebunan itu pun relatif mandek. “Maka pemerintah perlu mendorong peranan swasta, khususnya di luar komoditas kelapa sawit,” tutur dia. Menurut dia, komoditas seperti tebu, teh, karet, kelapa, kakao, kopi, dan cengkeh memerlukan kerja sama swasta yang lebih banyak demi mendorong terbentuknya perkebu- nan rakyat berbasis koperasi dengan manajemen yang baik dan memiliki produktivitas tinggi. “Peranan swasta terutama diharapkan dalam penye- diaan bibit, peningkatan rantai nilai, peningkatan kualitas, dan menjadi offtaker atau avalis,” papar dia. Capital Gain Tax Menko Perekonomian juga me- negaskan, salah satu alat yang paling efektif untuk mengegolkan program antiketimpangan adalah sistem perpa- jakan. Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat, dan profit besar sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan kebijakan afirma- tif guna membantu yang lebih lemah. Selama ini, menurut Darmin, ada kecenderungan pajak transaksi yang dibayar pembeli maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar dari nilai transaksi sebenarnya. Untuk itu, pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi pajak berbasis hasil keuntungan ( capital gain tax ). “Akan ada disinsentif melalui unuti- lized asset tax untuk mencegah speku- lasi tanah maupun pembangunan

tinggal di Jawa. “Jawa juga paling subur, teririgasi, sekaligus motor perekonomian nasional. Namun, Jawa juga adalah pulau paling besar jumlah penduduk termiskinnya,” ucap dia. Di sisi lain, menurut Darmin Nasu- tion, pertumbuhan ekonomi Jawa pun paling pesat, sehingga kebutuhan la- han di Jawa sangat penting. Untuk itu, perlu ada sebuah kebijakan berbasis lahan yang memberikan akses kepada pihak yang paling termarjinalisasi, yaitu petani tanpa lahan, penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, serta nelayan. Dia mengemukakan, pemerintah memiliki program Reforma Agraria. Masalahnya, lahan yang tersedia sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 9,5 juta ha sebagian besar berada di luar Jawa. “Karena itu, pemerintah perlu meng- harmonisasikan program Reforma Agraria dengan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini,” tegas dia. Darminmenambahkan, penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pi- hak tertentu telah memicu terjadinya ketimpangan. Itu sebabnya, pemerin- tah akan mendata kepemilikan lahan, land bank , izin yang dimiliki dan kebun yang sudah ditanami di sektor perkebunan. “Secara paralel dan ber- tahap, pemerintah akan merumuskan kebijakan pengembangan dan perema- jaan kebun rakyat,” ujar dia. Darmin mencontohkan, dari de- lapan komoditas perkebunan, tujuh komoditas menguasai 52% lahan perkebunan dan menghidupi 15,5 juta jiwa, namun hanya memiliki nilai tambah kurang dari 30%. Penyerapan

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online