SP160314

P o li tik & H u kum

Suara Pembaruan

4

Senin, 14 Maret 2016

Mahar Politik Bikin Ongkos PemiluMembubung Jalur Independen dan Parpol Sama-sama Konstitusional K omisi Pemilihan Umum (KPU) terus menginten- Segera Rampung

[JAKARTA] Pengamat politik dari IndoStrategi Pangi Syarwi Chaniago ber- pendapat, mahar politik yang membuat biaya pemilu men- jadi mahal. Menurut pria, yang biasa disapa Ipang ini, bukan biaya kampanye atau iklan yang jadi biaya pemilu, tetapi mahar partai politik. “Memang mahar politik sulit dibuktikan namun bisa dirasakan, karena terjadinya persekongkolan jahat antara pengusaha yang siap sebagai pemodal dengan elite partai politik,” ujar Pangi, di Jakar- ta, Minggu (13/3). Mahar politik ini kem- bali marak dibicarakan setelah Gubernur DKI Jakar- ta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju lewat jalur perseoran- gan atau independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp 100 mi- liar hingga Rp 200 miliar. Meskipun pernyataan Ahok tidak ditujukan ke par- tai tertentu, PDI-P langsung merespons bahwa PDI-P tidak pernah meminta mahar politik kepada calon atau peserta pemilu. Pangi mengungkapkan, publik harus mengapresiasi kalau memang benar adanya bahwa PDI-P tidak pernah meminta mahar politik. Apalagi hal ini dikatakan langsung dari Bupati Banyu- [JAKARTA] Komunitas Katolik yang berstatus awan atau non biarawan dan biarawati bersatu bangun keadaban publik di republik ini. Mereka berkumpul dalam lembaga Vox Point Institute (VPI). Deklarasi pembentukanVPI dilakukan di Jakarta, Sabtu (12/3). Deklarasi dipimpin langsung Ketua Umum Handoyo Budhisedjati dan dihadiri para pengurus. Bertindak sebagai Dewan Penasehat adalah Letjen TNI Purn Cornelius Simbolon, Letjen Purn Tono Suratman,Antonius J Supit, dan FX Budhi Hen- darto. Sementara duduk di Dewan Pakar seperti Adri- anus Meliala, Natalius Pigai, danAndreas Susetyo. Beberapa politisi yang ikutmenjadi pengurus seper- ti Rofinus Hotmaulana (Ha- nura), JhonyPlate (Nasdem), Inggar Joshua (Demokrat), dan sejumlahpolitisi lainnya. Handoyo dalam pidato- nya mengemukakan VPI adalah wadah perhimpunan para awamKatolik yang ter- panggil dalam kegiatan

Ipang, kalau dua pernyataan tokoh PDIP merupakan pengakuan yang jujur tanpa rekayasa, hal ini berarti ha- luan baru dalam tradisi poli- tik Indonesia. “Bagaimana partai tidak membebankan calon kepala daerah dengan mahar partai yg bisa menca- pai ratusan miliar,” katanya. Lebih lanjut, Pangi men- gaku, cuaca politik dan udara yang sehat dimulai oleh Nas- dem. Menurutnya, banyak pengakuan langsung dari caleg dan calon kepala dae- rah yang diusung Nasdem tidak sepersen pun memba- yar mahar atau uang sewa perahu parpol. Dia mengingatkan sebab musabab rusaknya demo- krasi dan pemilu kita adalah karena mahalnya biaya pemi- lu ( high cost ) yang dibeban- kan calon kepala daerah itu khususnya sewa tandu partai. Mahar politik, katanya, men- dorong kepala daerah terpilih berupaya mengembalikan uang pokok atau balik modal daripada memikirkan nasib rakyat sebelummodal mere- ka balik. Konstitusional Di tempat terpisah, komi- sioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Ida Budhiati mengungkapkan, calon kepa- la daerah dari jalur indepen- den maupun diusung oleh [YOGYAKARTA] Meski- pun perolehan kursi legisla- tif Partai Demokrat (PD) secara nasional anjlok pada pemilu 2014, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudho- yono (SBY) meminta para pengurus khususnya di daer- ah tak patah semangat mem- persiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017. “Percayalah, Partai Demokrat akan bangkit kem- bali,” ujar SBY, saat meng- gelar pertemuan dengan para pengurus Demokrat wilayah Jawa Tengah-DIY di Yogya- karta, seperti dikutip Antara , Minggu (13/3). Suntikan semangat SBY itu terutama ditujukan pada pengurus wilayah DIY dan Jawa Tengah pasca kekalahan palingmencolok dalamPemi- lu 2014. “Saya punya keya- kinan yang tinggi, bahwa performance Demokrat akan terus semakin membaik ke depan,” ujar SBY. Untuk mengembalikan kejayaan Demokrat seperti Pemilu 2004 dan 2009, SBY pun mendesak para pengurus partai baik pusat dan daerah mendengar suara rakyat dan membantu mencarikan so- lusi pada apa saja persoalan

parpol atau gabungan parpol sama-sama konstitusional- nya. Calon kepala daerah bebas menentukan cara saat maju dalam Pilkada 2017 mendatang karena UU melindungi hak para calon. “Baik jalur independen atau parpol sama-sama dilindungi undang-undang. Kedua jalur diperbolehkan menurut konstitusi supaya ada kesetaraan. Warga nega- ra yang akan maju dalam pilkada mendatang boleh menentukan mana jalur yang dipilih,” ujar Ida, di Jakarta, Sabtu (12/3). Ida mengungkapkan, pencalonan kepala daerah secara independen sudah berlangsung sejak diberlaku- kannya UU Pemerintah Aceh. Kemudian, ada uji materi UU No 32/2004 ten- tang Pemerintahan Daerah oleh DPRD asal NTB terkait keberadaan calon perseo- rangan. “Pasal 18 UU No 32 tersebut menjamin kese- taraan dalam pencalonan kepala daerah. Peninjauan sudah dikabulkan dalam uji Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak 2008, calon perseoran- gan pun sudah ada,” katanya. KPU, kata Ida, mengu- sulkan agar syarat pen- calonan calon perseorangan diringankan agar semakin banyak orang bertarung di pilkada. [YUS/W-12]

sifkan rencana pelaksa- naan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang akan digelar secara serentak di 101 daerah. Setelah menyelesaikan draf Peraturan KPU ten- tang Program, Tahapan, dan Jadwal Pilkada 2017, penyelenggara kini me- nunggu jadwal konsultasi dengan DPR dan pemerin-

istimewa

Pangi Syarwi Chaniago

wangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung PDI-P pada pemilihan kepala dae- rah (Pilkada) Serentak 2015. Anas merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik dengan partai pengusung, bahkan dirinya malah dibantu oleh partai pimpinan Megawati Soekar- noputri tersebut. “Termasuk untuk biaya saksi juga tidak dibebankan ke Azwar Anas namun langsung kader kader DPC PDI-P yang dimobilisasi menjadi relawan dan saksi untuk meminimalisasi cost politik,” ungkap dia. Sebelumnya, kata dia, calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga menga- ku tidak pernah diminta PDI-P untuk sewa tandu partai sebagai kendaraan politik dalam pencalonannya di Kota Surabaya. Menurut

dok sp

Husni Kamil Manik

tah, agar PKPU dapat segera disahkan awal April men- datang. “Dalam draf dijabarkan kapan pemungutan dan tahapan lain. Sudah dikirim ke pemerintah dan DPR. Sambil menunggu kapan dilakukan konsultasi, kami membahas peraturan lain yang dibutuhkan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Sabtu (12/3). Selain menunggu jadwal konsultasi, KPU kata Husni, pekan ini akan melakukan konsolidasi dengan partai politik, para ahli, aktivis pemilu, dan media massa, untuk membahas lebih dalam draf PKPU terse- but. Langkah ini penting, agar aturan tersebut nantinya dapat semakin sempurna. “Kami targetkan untuk satu PKPU yang akan diluncurkan, kalau bisa dibahas dalam satu dua pekan ke depan di pemerintah, kami tetapkan bisa di awal April,” ujarnya. Mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini memastikan, penyelenggara menyusun aturan bagi pilkada 2017, berdasarkan UU No 8/2015, tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. “Menjadi pedoman KPU membuat peraturan sekarang masih merujuk pada UU No 8/2015. Jika terjadi perubahan undang-undang, kami akan menyesuaikan,” ujar Husni. [YUS/W-12]

Awam Katolik Bersatu Bangun Keadaban Publik

Demokrat Tak Ingin Ulangi Keterpurukan di Pemilu 2017

SBY membeberkan con- toh sikap mendengar suara rakyat dalam bentuk proses legislatif di DPR. Bahkan SBY pun menyatakan Demokrat sudahmenyiapkan sikap tegas dan jelas untuk rencana terbit- nya undang-undang untuk kasus tax amnesty. Dicurigai Sejumlah pihak mencuri- gai kegiatan Tour de Java yang dilakukan Partai Demokrat (PD). Terlebih lagi, kunjungan ke daerah-daerah di Pulau Jawa itu dipimpin langsung Ketua Umum PD SBY. “Itu, kan, hak SBY untuk keliling daerah. Terkait adanya kecurigaan pihak ter- tentu terhadap kunjungan itu, menurut saya Pak SBYjangan terlalu sensi menanggapinya,” kata Karyono, kepada SP, Senin (14/3). Menurutnya, sebuah ke- wajaran apabila SBY berke- liling daerah apalagi Pemilu 2019 masih jauh. Artinya, mesin partai memang perlu terus diefektifkan. “Wajar- wajar saja Pak SBY keliling daerah. Saya kira nanti tidak hanya Jawa saja tapi ke daerah di luar Jawa pun akan dikun- jungi,” ujarnya.

Terkait dugaan ada pihak yang mencurigai kunjungan itu, dia menambahkan, se- baiknya SBY mengungkap pihak dimaksud. “Lebih baik Pak SBY sebut siapa pihak yang dimaksud agar publik memperoleh informasi yang jelas. Hal itu lebih elegan dan gentleman daripada hanya sekadar curhat,” imbuhnya. Sekadar diketahui, Tour de Java digelar sejak 8 Maret hingga 23 Maret 2016. SBY dan rombongan mengunjun- gi beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, Daerah Istime- waYogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. SBY menegaskan, dirinya tidakakanmajupadapemilihan presiden dan wakil presiden 2019.“Sampaisayakatakanh ow manytimesItoldyou bahwasaya sudah selesai,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PD Hinca IP Pand- jaitan menyatakan, dirinya mendapat tugas untuk men- cari figur-figur potensial menghadapi pilpres 2019. “Nama-namanya? Biar kami pilih. Mungkin akan ada beberapa kejutan di depan ketika kami umumkan sejum- lah nama. Kita incar-incar, kita ikuti,” katanya. [C-6]

sosial-politik di Tanah Air. VPI menjadi titik temu para awam Katolik untuk mem- berikankontribusi yangnyata dalamkegiatan sosial-politik di tengah-tengahmasyarakat. “Kami menyadari perlu kertelibatan aktif umat Katolik dalam kehidupan berpolitik di negara ini. Belakangan ini, minat poli- tik orang Katolik sangat rendah. Contoh saja, kalau mengadakan seminar poli- tik, yang datang adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Semen- tara anak muda, jarang hadir,” kata Handoyo. Ia menjelaskan, VPI ingin menjadi gerakan yang mampu membangun ke- sadaran di internal Gereja Katolik, terutama kaum awam supaya pro aktif dalam berpolitik. VPI tidak hanya menjadi perhim- punan yang ikut-ikutan ramai di ruang publik, teta- pi wadah yang bisa men- jadi vox yaitu suara yang tidak hanya sekadar gaduh atau bising tetapi suara yang menggerakan dan memba- wa perubahan. [R-14]

antara Susilo Bambang Yudhoyono

yang muncul. “Turunlah ke grassroot , dengar dan pedulilah suara rakyat,” ujarnya. SBYmengingatkan kader dan pengurus Demokrat agar jangan jumawa setelah kini mencapai tampuk kekuasaan, baik sebagai wakil rakyat di DPRD maupun kepala dae- rah. “Mereka yang tak mau dengar suara rakyat tidak akan sukses berikutnya, kalau mau mendengar pasti tahu apa yang musti dilaku- kan selanjutnya,” ujarnya. Namun, ujar SBY, kunci meraih kembali kejayaan 2004 dan 2009, tetap pada apa yang sudah dilakukan setelah mendengar aspirasi rakyat.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker