SP190516

Suara Pembaruan

Utama

2

Kamis, 16 Mei 2019

Prabowo Khawatirkan Manuver Politik?

C alon presiden (capres) nomor urut 02 Prabo- wo Subianto meminta kepada seluruh pendukung dan tim pemenangan yang tergabung dalam Badan Pe- menangan Nasional (BPN) untuk tetap fokus memasti- kan seluruh proses Pemilu 2019 berjalan secara jujur dan adil. Namun demikian, di dalam perjalanan menjelang pengumuman dan penetapan Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang, terus bermunculan manu- ver-manuver politik dari se- jumlah elite yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Manuver politik yang

muncul ke permukaan, anta- ra lain menolak hitung cepat ( quick count ) Pilpres 2019 oleh lembaga survei, tidak mengakui sistem informasi penghitungan suara (si- tung) KPU, menggaungkan pemilu curang, berupaya mengusir Demo- krat dari koalisi, people power , hingga melontarkan ajakan untuk tidak memba- yar pajak. Sumber SP di internal partai koalisi menyebutkan Prabowo telah mengingat- kan kepada sejumlah tokoh politik senior untuk tidak lagi melakukan manu- ver-manuver politik yang justru akan merugikan koa-

lisi. Jika diteruskan, Prabo- wo khawatir akan merusak soliditas koalisi menjelang penetapan KPU. “Sudah diingatkan kepa- da semua pihak agar jangan melakukan manuver

tergabung dalam koalisi akan angkat kaki. Seperti diketahui, belakangan ini telah terjadi saling sindir dan kritik yang dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon dan Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demo- krat Ferdinand Hutahaean. Selain itu, terjadi saling sindir yang juga dilakukan politisi Demokrat Andi Arief dengan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strate- gis Angkatan Darat Mayor Jenderal (Pur) Kivlan Zen yang bermula dari cuitan di Twitter terkait setan gundul. [Y-7]

politik yang bisa membuat rusak koalisi. Apalagi sekarang ini, kami

masih konsentrasi untuk membuktikan kecurangan pemilu,” kata sumber SP , di Jakarta, Kamis (16/5). Menurut sumber, manu- ver politik yang dilakukan sejumlah elite sudah mem- buat kegaduhan di internal koalisi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin satu per satu partai politik yang

Pilpres Ditolak, Pileg Diterima

[JAKARTA] Pada Pemilu Serentak 2019, kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres 2019, tetapi tidak mempersoalkan hasil pemilu legislatif (pileg) di mana dua parpol pengusung pasangan itu, Gerindra dan PKS, mendapatkan penam- bahan kursi DPR. Penolakan disampaikan resmi oleh Prabowo Subianto pada simposium atau rapat khusus ‘Mengungkap Fak- ta-fakta Kecurangan Pilpres 2019’ , di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). Prabowo menyampaikan penolakannya terhadap hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang meski masih menaruhharapankepadaKPU. Alasan BPN, terjadi kecu- rangan terstruktur, sistematis, masif (TSM) pada pilpres. BPN sudahmelaporkan kecu- rangan yang mereka temukan ke Bawaslu meski belumbisa membuktikan soal TSM. Namun, saat Bawaslu sedang memproses aduan tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah menyatakan tidak akanmene- rima hasil penghitunganKPU. BPNmemilihmengumbar tudingan adanya kecurangan TSMPilpres 2019 ketimbang mengadu data temuan timnya di forum pleno rekapitulasi berjenjang. AnggotaDewan Pengarah BPN Fadli Zon menyatakan tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan Pemilu 2019 yang dituduhkan pihak 02. “Pengalaman 2014 dulu, jalur MK itu jalur yang sia-sia,” ujar Fadli Zon, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (15/5). Menurut Fadli Zon, pada perkara sengketa Pemilu 2014 di MK tidak ada satu

pemungutan suara yakni ku- bunyamenang pilpres dengan perolehan 62% suara. Sek r e t a r i s TKN Jo - kowi-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta agar kubu Prabowo-Sandi berhati-hati menyampaikan tuduhan curang termasuk ke penyelenggara pemilu dan siapapun. Tuduhan demikian bisa mengkhianati kesepakat- an awal para peserta pemilu yang mengedepankan aturtan hukumserta sikap siapmenang siap kalah. Hasto juga mengatakan pihaknya berharap kubu Prabowo-Sandi mengevaluasi pemilu 2019 secara obyektif. Sangat ironi bila mereka tak bisa menerima hasil pilpres, namun di sisi lain bisameneri- ma hasil pemilu legislatif yang menunjukkanpotensi kenaikan kursi parpol pengusungnya. Kata Hasto, hasil rekapi- tulasi pihaknya, potensi PKS dan Gerindra memperoleh kenaikan kursi di DPR me- mang kuat. “Jadi evaluasi pemilu presiden dan pemilu legislatif itu jangan dipisah. Kenaikan kursi PKS dan Gerindra ini menunjukkan bahkan parpol yang oposisi Jokowi saja dapat kursi yang baik. Ini sebagai bukti pemilu ini memang demokratis,” kata Hasto. Cara Jalanan DirekturWahid Foundati- onYennyWahid meminta se- tiap elite politik bisa menahan diri dan tidak menyelesaikan sengketa pemilu dengan cara jalanan. Bila cara jalanan dilakukan bisa berdampak perpecahan bangsa. Hal itu di Yenny saat menghadiri Silaturahmi Bogor untuk Indonesia di Balai Kirti MuseumKepresidenanBogor, Rabu (15/5). Ia melihat, pas- capencoblosan polarisasi di masyarakat kian meruncing.

[JAKARTA] Wasekjen Partai Gerindra Anggawira mengemukakan penolakan yang disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengenai hasil pemilu adalah untuk Pilpres dan Pileg. Alasannya, tidak mungkin Pilpres ditolak sementara Pileg diterima. “ Kan lucu kalau satu tolak, sementara satu lagi dite- rima. Padahal ini pemilu serentak. Maka bagi Gerindra adalah tolak dua-duanya,” kata Anggawira di Jakarta, Kamis (16/5). Ia menjelaskan, Gerindra siap tidak memiliki wakil di DPR dengan keputusan tersebut. Gerindra akan siap berjuang ekstra atau di luar parlemen untuk memperju- angkan berbagai aspirasi. “Ini risiko perjuangan. Kami harus konsisten. Tapi kami belum mendapat arahan lagi soal keputusan yang disampaikan pak Prabowo. Karena kemarin kan baru pidato ke publik,” tuturAnggawira yang terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2019 ini. Dia menambahkan risiko keputusan yang diambil adalah tidak mengakui presiden dan wakil presiden terpilih. Gerindra menjadi oposisi yang tidak mengakui pemerintahan yang dibentuk lima tahun ke depan. “Kami masih menunggu keputusan final apa yang disampaikan pak Prabowo kemarin. Apakah nanti ada negosiasi itu belum tahu. Tapi kalau sudah menolak Pilpres maka harus sekalian menolak Pileg,” katanya. Saat ditanya apakah ini juga berlaku untuk seluruh partai koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pa- sangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,Anggawira mengaku belum mendapat keputusan resmi mengenai hal tersebut. Dia belum tahu apakah seluruh parpol koalisi BPN juga harus mengambil sikap sama yaitu Pileg dan Pilres harus ditolak bersamaan. “Ini masih dinamis. Saya juga belum tahu bagaimana sikap parpol koalisi,” tutupnya. [R-14] Gerindra Siap Tak Punya Wakil di DPR

foto-foto:antara

Fadli Zon

Hasto Kristiyanto

bukti pun yang dibuka dalam sidang. MK tidakmenggubris bukti-bukti yang diajukan. Bahkan beberapa bukti legal juga tidak diperiksa. “Penga- laman yang lalu bukti-bukti yang ada tak diperiksa. Saya yakin Pak Prabowo dan Pak Sandi tak akan tempuh jalan MK,” katanya. Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyindir pihak-pihak yang sudah pasti kalah di Pemilu 2019, tetapi tetap ngotot sebagai pemenang. ”Sudah kalah tapi enggak sadar-sadar,” kata OSO saat buka puasa bersama Presiden Jokowi dan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di kediaman- nya, Rabu (15/5). Calon presiden nomor urut 01 Jokowi menyatakan dalam pilpres sudah ada mekanismenya. “Semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita. Semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi,” kata Joko- wi, Rabu (15/5), saat ditanya wartawan terkait penolakan Prabowo terhadap hasil pilpres

yang belum diumumkan. Menurutnya, jika dite- mukan kecurangan, tinggal dibawa ke Mahkamah Kon- stitusi (MK). Tidak ada pihak yang tidak taat konstitusi di negara ini karena Indonesia adalah negara hukum. “Kalau ada kecurangan ke Bawaslu. Kalau sengketa yang lebih besar ke MK. Mekanisme itu sudah diatur. Negara kita ini sudah aturan mainnya sudah jelas, konsti- tusinya jelas, UU-nya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti,” tutup Jokowi. Sementara Partai De- mokrat, salah satu partai pendukung Prabowo-Sandi konsisten untuk terusmenjun- jung tinggi proses demokrasi. Menurut DirekturTheYudho- yono Institute,AgusHarimurti Yudhoyono (AHY), partainya memberikan ruang kepada KPU untuk terus menyelesai- kan proses perhitungan suara hingga keluar hasil resmi pada 22 Mei mendatang. BPN menyatakan bahwa hasil penghitungan suara in- ternal kubu 02 menyebutkan pasangan Prabowo-Sandi menang dengan perolehan 54,4% suara dari 444.976 TPS per hari Selasa (14/5). Klaim kemenangan juga pernah dilontarkan Prabowo Subianto beberapa jamsetelah

“Jangan sampai nanti ada pengerahan massa pro dan kontra. Rakyat jangan diadu. Kasihan rakyat,” kata putri ketiga Gus Dur ini. KPU akan menetapkan pemenang Pilpres pada 22 Mei dan menurut Yenny, ke- putusannya harus dihormati, siapa pun pemenangnya. Bila ada rasa kecewa pada saat pengumuman nanti se- harusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme konsti-

tusional. “Harus dilakukan sesuai konstitusi, melalui mekanisme hukum. Kan baik partai kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga sudah sepakat jauh sebelum pemilu dimulai,” katanya. Yenny juga meminta agar semua juga bisa menahan diri, duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dengan cara yang arif dan bijaksana. [MJS/VEN/H-14/R-14/Y-7]

Made with FlippingBook flipbook maker