SP180526

Suara Pembaruan

U

2

Sabtu-Minggu, 26-27 Mei 2018

Mantan Koruptor Lobi Parpol?

K omisi Pemilihan Umum (KPU) ngotot mengatur larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019 meskipun Komisi II DPR, pemerintah dan Ba- waslu tidak sepakat dengan pengaturan KPU tersebut. Sumber SP mengata- kan, tampaknya ada upaya para mantan koruptor agar aturan dari KPU tadi tidak lolos. Mantan koruptor yang disebut sebagian adalah mantan pejabat di tingkat legislatif, eksekutif bahkan yudikatif.

“Aturan ini menjadi kerugian bagi mereka (mantan koruptor) jika tetap berlaku makanya mereka berupaya sekuat tenaga untuk mencegah norma ini menjadi peraturan resmi KPU,” kata sumber SP tersebut. Dia menye- butkan banyak cara yang dilakukan para mantan ko- ruptor. Salah satunya me- lakukan lobi ke DPR dan pemerintah agar menekan KPU tidak meloloskan aturan ini. “Tetapi KPU masih ngotot. Setelah ini,

mungkin mereka akan lanjutkan lobi ke partai peserta Pemilu 2019. Apa- lagi sebagian besar dari mereka memiliki kedekat- an dengan parpol,” katanya. Lobi ke parpol sangat penting karena parpollah yang akan menentukan siapa yang akan diajukan menjadi caleg. Skenario mantan koruptor ini adalah meminta parpol untuk tetap mengajukan mereka sebagai caleg dan jika KPU menggugurkan mereka, mereka akan gugat ke

Bawaslu atau PTUN. Jika mereka menggugat ke Bawaslu, kemungkinan besar mereka memang karena sikap Bawaslu jelas yakni tidak sepakat dengan pengaturan KPU. Bawaslu menilai KPU melang- gar UU Pemilu dengan melarang mantan koruptor nyaleg . “Skenarionya, mantan koruptor dicalonkan parpol, digugurkan KPU, dan diloloskan oleh Bawaslu. Selain mereka uji materi peraturan KPU ke Mahka- mah Agung,” tambahnya. [YUS/A-15]

Polri-BNPT Sambut Gembira UUAntiterorisme

[JAKARTA] Polri danBNPT menyambut gembira hasil re- visi UU No 15/2003 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme (UUAntiterorisme) yang telah disetujui DPR, Jumat (25/5). UU ini tinggal ditandatangani oleh Presiden dan diberi nomor untuk diun- dangkan. Dalammengimplementasi- kan UU ini masih dibutuhkan peraturan pemerintah (PP). PP adalah peraturan perundang -undanganyangditetapkanoleh presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. MaterimuatanPPadalahmateri untuk menjalankan UU. Pemerintah juga perlu menyusun peraturan presiden (perpres) mengenai pelibatan TNI seperti yang diamanatkan dalamUUAntiterorisme. Ma- teri perpres adalah seperti yang diperintahkan oleh UU atau materi untukmelaksanakanPP. Perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme akan berisi hal-hal teknis seperti detail pe- laksanaanpenanggulanganaksi terorisme dengan pendekatan lunakmaupunkeras, komando, dan tingkat ancaman. Presiden Jokowi seusai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5), menyata- kan harapannya agar perpres tidak dipersoalkan. Menurut Jokowi perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Sebab, jauh sebelum ini, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam UU No 34/2004 tentang TNI. “Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetul- nya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” ujar Jokowi. Nantinya, Perpres tersebut kemungkinan akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan

terorisme sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam UU yang baru. “Represif tetap wilayah Polri. Tapi kita membantu mengoordinasikan saja. Fungsi yang lain kita harapkan bisa maksimal karena amanat UU ini untuk sinergitas dari semua kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya. Koopsusgab Terkait dengan pelibatan TNI seperti diatur dalam UU Antiteror yang baru disetujui DPR, PanglimaTNIMarsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, hal itu akan diatur dalam perpres. Sebelum Perpres terbentuk, saat ini, pelibatan TNI berstatus di bawah kendali operasi (BKO) Polri. Payung hukumnya berupa memorandumof understanding (MoU) TNI-Polri. Pasukan yang disiapkan TNI adalah dari unsur Koopsusgab. ”Saat ini, payung hu- kumnya menggunakan MoU perbantuan antaraTNI dengan Polri.Apabiladiperlukan, kami bisa BKO di dalam kekuatan kepolisian,” kata Hadi, Sabtu (26/5). Sedangkan terkait ke- beradaan Koopsusgab, Hadi menginginkan kesatuan ter- sebut diperkuat melalui PP demi efektivitaspemberantasan terorisme. ”Koopssusgab sebetulnya bentuk organisasi yang punya kemampuan dalam operasi tempo yang punya kecepatan, operasi penindakan,” tutur Hadi. Menurutnya, upayamem- perkuatKoopsusgabmelaluiPP dilakukan secara berjenjang. Dirinya akan mengajukan ke Presiden melalui Kemente- rian Pertahanan. Kemudian dilakukan kajian akademis. Setelah itumasukkeSekretaris Kabinet (Seskab). Dari Sekab akan diproses oleh Presiden hingga keluar aturanpembentukanorganisasi baru bernama Koopsusgab TNI. [FAR/C-6/R-14]

SP/JOANITO DE SAOJOAO Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii melaporkan hasil pembahasan RUU kepada Pimpinan Sidang Agus Hermanto saat Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang V Tahun 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (25/5). DPR menyetujui RUU atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui jadi Undang-undang.

menggunakan pendekatan lunak maupun keras. “Yang penting teknis dalam pelak- sanaannya seperti apa. Bagai- mana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunakmaupun keras. Itu saja,” katanya. Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga mengemukakan perpres lebih bersifat kearah taktikal dan tek- nisoperasional. “Teknisoperasi yakni terkait komandanoperasi Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopsusgab)TNI. Siapa yang mengendalikan itu, secara bergantian bintang dua, Komandan Jenderal Ko- passus, kemudian Komandan KorpsMarinir danKomandan Pasukan Khas. Setiap 6 bulan sekali, secara bergantian,” ujar Moeldoko. Perpres juga mengatur tingkat ancaman dan aturan pelibatannya seperti apa. “Penentuan perubahan status dari kepolisian ke TNI indika- tornya seperti apa, siapa yang

menentukan dan seterusnya,” ucapnya. Sementaraitu,Polrimenya- takanbahwaUUAntiterorisme bakal lebih bergigi ketimbang sebelumnya. “UUiniinsyaallah sudahmerangkumsemuayang polisi perlukan. Tinggal kita menunggu implemantasinya karena sekarang RUU itu ada di pemerintah. Saya dengar sehabis lebaran bisa tuntas semua,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Sabtu (26/5). Beberapa hal yang mele- gakan korps baju cokelat itu adalah perpanjangan masa penangkapan hingga masa penahanan.Artinya polisi pu- nya lebih banyakwaktu untuk mengungkap jejaring teror. Masa penangkapan di- perpanjang dari semula tujuh hari menjadi 14 hari, dan bisa ditambah tujuh hari lagi, hing- ga seseorang terduga teroris ditetapkan menjadi tersangka kasus terorisme atau dilepas karena kurang bukti. Terkait masa penahanan,

sebelum direvisi, masa pena- hanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dila- kukan dalamwaktumaksimal 180 hari atau 6 bulan. Kini, setelah direvisi, Pasal 25 UU Antiterorisme mengaturperpanjangandengan total masa penahananmenjadi 270 hari atau 9 bulan.Artinya, berkas tersangka bisa diproses polisi selama sembilan bulan sebelumdibawa ke kejaksaan untuk diadili. “Ini jauh lebih baik diban- ding UU sebelumnya dalam hal masa penangkapan dan penahanan. Itu cukup buat kita,” lanjut Setyo. SoalWNI pendukung ISIS yang berperang di Suriah, atau berperangdiwilayah teror lain, kini juga bisa disentuh hukum. Pasal 12B ayat (1) me- nyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menyeleng- garakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam

negeri maupun di luar negeri, denganmaksudmerencanakan, mempersiapkan, ataumelaku- kan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperangdi luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun . Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius juga angkat jempol dengan adanya UU yang ditunggu sejak dua tahun lalu itu. “UU ini bagus sekali. BNPT, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU, kini lebih jelas dalam mengoordinasi lintas kementerian yang ter- kait dengan permasalahan terorisme dari akar masalah di hulu sampai hilir,” kata Suhardi. Law enforcement oleh polisi , masih kata Suhardi, juga bisa lebih proaktif sebagai langkah preventif dalam menangani tahapan yang diidentifikasi sebagai persiapan melakukan tindak

Made with FlippingBook HTML5