SP170720

Utama

Suara Pembaruan

2

Kamis, 20 Juli 2017

Jokowi Kian Dipercaya Rakyat

Manuver Politik PAN dan PKB di RUU Penyelengaraan Pemilu

H ari ini, Kamis (20/7) DPR menggelar rapat paripurna, yang salah satu agendanya pengambilan ke-

putusan terkait RUU Penyelenggaraan Pemilu. Rapat paripurna DPR hari ini akan menjadi titik awal, apakah RUU Pemilu dapat disahkan atau tidak. Fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah belum menemukan titik temu atas sejumlah isu krusial yang akan diputus di rapat paripurna. Isu yang paling krusial dan selalu mengalami jalan buntu saat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah soal syarat ambang batas perolehan suara/kursi terkait pen- calonan presiden dan wakil presiden ( presidential threshold /Pres-T). Partai koalisi pemerintah terpecah dalam menentukan besaran angka Pres-T. Lima fraksi seperti Partai Golkar, PPP, PDI-P, Partai Hanura, dan Partai Nasdem masih sepakat dengan usulan pemerintah terkait Pres-T sebesar 20%-25%. Sementara, dua partai koalisi pemerintah lainnya, yakni PAN dan PKB, masih belum sepakat de- ngan usulan pemerintah. “PAN dan PKB hanya ingin melakukan tawar menawar supaya pemerintah tahu bahwa kebera- daan mereka cukup penting di koalisi. Saya kira, pada akhirnya dua fraksi itu akan mendukung opsi pemerintah,” ujar sumber SP di Jakarta, Kamis (20/7). Sumber yang juga politisi itu mengakui, hingga Kamis pagi masih sangat sulit untuk me- lobi semua fraksi agar pengesahan RUU Pemilu dilakukan secara musyawarah. Apalagi, ujarnya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS tetap pada opsi Pres-T sebesar 0%. Menurutnya, posisi PKB dan PAN cukup pen- ting dalam menentukan angka Pres-T di RUU Pe- milu. Sebab, dua fraksi itu memiliki suara yang cukup signifikan di DPR. “Saya kira paripurna hari ini akan berakhir voting . Sulit untuk menca- pai musyawarah untuk mufakat,” ucapnya. Sumber itu memperkirakan, seluruh fraksi koalisi pemerintah akan bersatu dalam voting RUU Penyelenggaraan Pemilu nanti. Dengan demikian, usulan pemerintah agar Pres-T sebesar 20%-25% akan disetujui di rapat paripurna DPR. [H-14]

ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho Presiden Joko Widodo memberi makanan untuk ikan yang diternak di lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo mengamati langsung hasil panen benih unggulan teknologi padi Jarwo Super karya penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian yang diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi dua kali lipat dari hasil panen biasanya.

[JAKARTA] Survei Gallup WorldPoll yang dipublikasikan pekan lalu memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadappemerintahanPresiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi, yakni sebesar 80%. Sikap konsisten dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan menggerakan instrumen-instrumen kelemba- gaan untukmemperkuat sinergi berbagai program prorakyat dinilai sebagai faktor utama yangmembuat Jokowi semakin dipercaya rakyat. Kepercayaandidalamnegeri itukianmemperkuatposisitawar pemerintahdalamuntukmenarik investasi asing. Diharapkan, kepercayaan rakyat itu tidak digangguolehkepentingansesaat elite politik. EkonomdariLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) MaxentiusTri Sambodomenya- takan, kepercayaanmasyarakat terhadappemerintahanPresiden Jokowibisamenjadimodaluntuk melaksanakanpembangunandan perbaikan ekonomi. “Sayakira,inimenjadimodal penting untuk melanjutkan dan memantapkan program peme- rintah. Pengakuan ini kianmem- perkuat posisi tawar pemerintah dalammembangunkepercayaan internasionaluntukmendongkrak investasi,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Kamis (20/7). Sikappemerintahyangkon- sistenmembangunpemerintahan yang bersih, profesional, dan menggerakan instrumen-in- strumen kelembagaan untuk memperkuat sinergi program, jelasnya,merupakanfaktorutama yang membuat pemerintahan Jokowisemakindipercayapublik. Oleh karena itu, dukungan yang baik dari masyarakat ide- alnya bisa dimanfaatkan untuk secara konsisten untuk mem- buat banyak perubahan, mulai dari kemudahan berbisnis dan berinvestasi, serta memperkuat kepastian hukum. “Saya kira,

dukungan itu akan semakin kuat selaras dengan hiruk pikuk kondisipolitiksaatini,”ucapnya. Wakil KetuaUmumKamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno mengaku, sebagai pengusaha, dirinya sangat percaya jika langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah saat ini sudah benar. Jika langkah itu diikuti pemerintah daerah ting- kat I dan I, maka hasilnya akan sangat sempurna. “Karena sistempolitik yang sudahkitapilihadalahdemokrasi dengan sekaligus memberikan otonomi daerah tingkat II,maka peran pemerintah tingkat II sa- ngat pentinguntukmenciptakan kondisi yang kondunsif bagi terciptanya aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya. Dikatakan, semua langkah dilakukan dengan tujuan men- ciptakanaktivitas ekonomi yang kompetitif dan memberikan kemampuan pengusaha untuk lebih banyak dapat membuka lapanganpekerjaan. Pada akhir- nya hal itu memberikan imbal balik kemampuan membayar pajakyang semakinbesar ( snow ball effects ), serta menciptakan sistem logistik yang cepat dan kompetitif. Sebelumnya,Menteri Keu- anganSriMulyani Indrawati te- lahmelaporkankepadaPresiden Jokowi bahwa Indonesia men- duduki peringkat pertama untuk TrustandConfidenceinNational Government berdasarkan survei Gallup Data. Laporan itu juga merangkumberbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil survei itu, Indonesia bersama Swiss menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaanmasyarakat terhadap pemerintah. “Tingkat kepercayaan terhadap peme- rintah dipengaruhi oleh apakah masyarakatmenganggappeme-

rintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayananpubliksecaraefektif,” ujar Menkeu. Tingkat kepercayaan ter- hadap Pemerintah Indonesia (80%) merupakan angka yang tertinggi jika dibandingkan de- ngan negara-negara maju yang tergabung dalamOECD, antara lain Amerika Serikat (30%), Inggris (31%), Jerman (55%), dan Prancis (28%). Demikian juga di antara negara-negara berkembangnonanggotaOECD, sepertiIndia(73%),Brasil(26%), dan Afrika Selatan (48 %). Tingkatkepercayaanmasyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 adalah sebesar 80% atau meningkat sebesar 28% dibandingkan 2007 yang men- capai 52%. Modal Pilpres PenelitiSaifulMujaniResear- chandConsulting(SMRC)Siro- juddinAbbas menilai, Presiden Jokowi bakal menang kembali jika bertarung di Pemilihan Presiden 2019. Penilaian itu berdasarkan kinerja dan kepe- mimpinan Jokowi yang efektif selama tiga tahun menjabat sebagai Presiden. “Dalamsurvei SMRCyang terakhir,rata-ratakepercayaandan kepuasanpublik secara nasional terhadapPresidenJokowi di atas 75%, baikkinerjadankepemim- pinannya.Publikmenilai Jokowi efektifmengelolahpemerintahan sehingga sebagian besar pro- gram-programnya dirasakan langsungolehmasyarakat,”ujar Abbas di Jakarta, Kamis (20/7). Soalkepemimpinan,kataAb- bas,publikpercayabahwaJokowi memimpinbangsa Indonesia ke arah yang benar, yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Apalagi, kata dia, Jokowi merupakan figur yang bersih dari KKNdanmerakyat. Senada dengan itu, Peneliti

PopuliCenterNonaEvitameng- akui pencapaian-pencapaian pemerintahanJokowi,khususnya di bidang infrastruktur,mening- katkankepercayaandankepuasan publik atas kinerja pemerin- tahannya. “Program-program prorakyat tentu harus didukung oleh semua pihak. Bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif,” kata Nona. Permasalahanyangdihadapi Jokowi, katanya, adalah kerap kali kebijakan prorakyat tidak didukung penuh oleh legislatif. Parpol, terutama yang bukan anggotakoalisi,kerapmengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, hal itu tidak menurunkan ke- percayaan publik, karena hasil riset menunjukkan publik lebih percaya kepada Presiden diban- dingkan parpol. Pengamat politik dari Uni- versitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengakui, hasil survei Gallup dapat menjadi modal pemerintahuntukmelaksanakan pembangunan dan perbaikan yang lebih baik lagi di Indone- sia. “Sebagai orang nomor satu, Presiden Jokowi tentunyamasih membutuhkandukunganpenuh dari masyarakat Indonesia. Ini modal yangbagusdalammenja- lankanprogrampembangunan,” kata Cecep. Menurutnya,jikahasilsurvei itu dapat dibuktikan keakurat- annya, tentu juga bisa menjadi modal utama bagi Jokowi untuk kembali maju dalamperhelatan Pilpres 2019. “Dukungan yang tinggi dari masyarakat tentunya juga bisa menjadi modal utama untuk kembali maju di Pilpres 2019.Kondisi inimemangharus dipertahankan jika inginkembali terpilih,” ucapnya. Ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan tolok ukur besar dan kecilnya dukungan seorang pemimpinnegaradarirakyatnya. Alasan itu, antara lain bekerja dengantulusdanlebihprokepada rakyat ketimbangkelompok-ke- lompoktertentu.[YUS/O-2/Y-7]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online