ID191011

5 >>

12 >>

16 >>

NATIONAL & POLITICS

lifestyle & sports

telecommunication

indonesia

MEDIA HOLDINGS

JUMAT 11 oktober 2019

Investor Daily/UTHAN A Rachim

Iuran Baru BPJS Kesehatan

Objek

Jumlah Peserta Iuran Lama

CPMPM

Selisih CPMPM Iuran Baru

Selisih Iuran Lama dan Iuran Baru

(Juta orang)

dengan Iuran Lama

PBI

131.3

Rp 23.000

Rp 22.100

Rp 900

Rp 42.000

Rp 19.000

PBPU

32.6

Kelas I: Rp 80.000 Kelas II: Rp 51.000 Kelas III: Rp 25.500

Kelas I: Rp 264.900 Kelas I: Rp 184.900 Kelas I: Rp 160.000 Kelas II: Rp 191.700 Kelas II: Rp 140.700 Kelas II: Rp 110.000 Kelas III: Rp 140.500 Kelas III: Rp 115.000 Kelas III: Rp 42.000

Kelas I: Rp 80.000 Kelas II: Rp 59.000 Kelas III: Rp 16.500

BP

5

-

-

- -

-

-

ASN, TNI, Polri, pejabat negara, -

ASN, TNI, Polri, pejabat negara, Kenaikan 1% dan pegawai pemerintah non untuk pemberi kerja,

dan pegawai pemerintah non pegawai negeri; 5%

pegawai negeri: 5% dari gaji dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta: 5% dari gaji atau dengan ketentuan 4% dibayar oleh dibayar oleh peserta

dan penurunan 1%

dari gaji dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta: 5% dari gaji atau dengan ketentuan 4% dibayar oleh

untuk peserta

Oleh Nida Sahara DEPOK- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat penting dan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup badan pelayanan kesehatan masyarakat itu. Dengan defisit yang tahun ini bakal mencapai Rp 32 triliun, kenaikan iuran merupakan sebuah keniscayaan. Tapi, tanpa perbaikan tata kelola rumah sakit dan tingkat kepatuhan peserta, BPJS Kesehatan tetap mengalami masalah. Seminar BPJS Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno (empat dari kanan) berfoto bersama pembicara seminar (kiri-kanan) Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Dosen Senior Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Dr. Meiwita Budaiharsana, MPA, PhD, Deputi Kebijakan Strategis BEM UI Asa’ad Mahdi, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (kanan) usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI, berjudul “Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019).

PPU

52.2

-

-

-

Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Sumber: BPJS Kesehatan

Keterangan: PBI: Penerima Bantun Iuran PBPU: Peserta Bukan Penerima Upah BP: Bukan Pekerja

PPU: Pekerja Penerima Upah PPU terdiri atas: a.ASN, POLRI,TNI: 12,8 juta orang b. Bukan ASN, POLRI,TNI: 34,7 juta orang

PPU: Pekerja Penerima Upah PPU terdiri atas: a.ASN, POLRI,TNI: 12,8 juta orang b. Bukan ASN, POLRI,TNI: 34,7 juta orang

peserta. Keempat, kurangnya BPJS Kesehatanmenerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance . Dengan demikian, perbaikan tata kelola bukan hanya harus dilakukan manajemen BPJS Kesehatan, tapi juga manajemen rumah sakit, klinik, atau puskesmas sebagai mitra. “Bahkan, masyarakat sebagai peserta BPJS harus ikut berbenah, khususnya dalam soal kepatuhan membayar iuran,” tegas dia. Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Kenaikan iuran JKN direncana- kan untuk seluruh segmen peserta BPJS. Berdasarkan rencana tersebut, iuran penerima bantuan iuran (PBI) bakal naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan pemda (PBI APBD).

Hidayat MKes, PhD, (penulis buku), Prof Meiwita Budiharsana (staf penga- jar Ilmu Kesehatan Masyarakat UI), Ahmad Ansor SH, CLA (anggota DJSN 2014-2019), dr Donald PardedeMPPM (staf ahli Kemenkes), Benjamin Saut (Deputi Direktur BPJS Kesehatan Bi- dang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan), dan Asyad (mahasiswa Fakultas Ekonomi UI). Perlunya kenaikan iuran BPJS, menurut Budi Hidayat , sudah dis- adari pemerintah dan DPR RI. Hasil perhitungan pun sudah dibuat. Tapi, iuran baru sesuai perhitungan aktuaria itu belum diberlakukan, termasuk iuran bar u untuk 134 juta penerima bantuan iuran (PBI). “Kelompok ini adalah mereka yang tergolong miskin absolut dan hampir miskin,” kata dia. Dia mengungkapkan, defisit BPJS Kesehatan selama ini setidaknya dis- ebabkan empat hal. Pertama, iuran tidak sesuai perhitungan aktuaria. Kedua, tata kelola yang kurang baik di pihak rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Ketiga, moral hazard dan rendahnya tingkat kepatuhan para

akhirnya, keberadaan akses tol ini akan menekan biaya logistik dan mengurangi beban lalu lintas sekitar ruas Tol Jakarta-Cikampek,” kata Wakil Direktur Teknik dan Manaje- men Risiko Pelindo II Eko Afrilianto dalam acara peninjauan lokasi dan penjelasan perkembangan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (10/10). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menargetkan Jalan Tol Cibi- tung-Cilincing beroperasi bertahap mulai awal 2020.

Oleh Tri Murti

BEKA S I - J a l a n To l C i b i - tung-Cilincing (JTCC) akan me- nekan biaya logistik dan beban lalu lintas sekitar ruas Tol Jakarta- Cikampek. Jalan tol senilai Rp 10,8 triliun tersebut diperkirakan dapat mempersingkat waktu tempuh dari kawasan industri di sekitar Cibitung dan Cikarang (Bekasi) ke Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan sebaliknya dari rata-rata 3-4 jam menjadi satu jam. “Dengan demikian, produktivitas truk pengangkut barang bisa ber- tambah dari biasanya bisa satu rit saja menjadi lebih dari satu rit. Pada

Demikian kesimpulan diskusi Buku Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sis- tem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ,

di Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (10/10). Diskusi yang dibuka Direktur Per- encanaan, Perkembangan, dan Man- ajemen Risk BPJS Kesehatan Mundiharno dan dipanduDirek- tur Pemberitaan Beritasatu Me- dia Holdings Primus Dorimulu itu menghadirkan Prof B Budi

Bersambung ke hal 11

Bersambung ke hal 2

BRI Bangun Sarana Umum Dermaga dan Pendidikan Senilai Rp 1,3 Miliar di Pulau Messah

Nusa Tenggara Timur – Sebagai bentuk kepedulian BRI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT, Bank BRI memberikan bantuan kepada masyarakat di Pulau Messah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa pembangunan sarana umumdan fasilitas Pendidikan dalambeberapa bentuk yaitu revitalisasi dermaga, elektrifikasi 400 kepala keluarga serta renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) satu atap dengan nilai total bantuan sebesar Rp 1.3 miliar. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Direktur Utama Bank BRI Sunarso kepada per wakilan desa setempat yang disaksikan oleh Menteri BUMN RI Rini Soemarno (06/10). “Bantuan BRI Peduli ini merupakan salah satu wujud nyata BRI sebagai salah satu BUMN yang mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal,” kata Sunarso. Pulau Messah dihuni oleh 484 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.969 jiwa, dengan mata pencarian utamanya sebagai nelayan dan berdagang

hasil laut. Dukungan perbaikan dan revitalisasi dermaga merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan untuk melakukan aktivitas mereka sehari – hari. Bantuan yang diberikan untuk pembangunan dermaga di antaranya pembangunan kanopi, pondasi dermaga, gapura selamat datang, pemasangan rubber fender , lampu penerangan dan perbaikan sarana pendukung lainnya. Selain itu, BRI juga membangun dan merenovasi SD Negeri satu atap yang telah dibangun sejak tahun 1964. “Kami juga akan merenovasi sekolah yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada para siswa maupun pendidik ketika melaksanakan proses belajar – mengajar,” sambung Sunarso. Bank BRI juga memberikan bantuan elektrifikasi untuk 400 kepala keluarga yang belum mendapatkan sambungan listrik. Elektrifikasi ini diharapkanmampumendorong produktifitas masyarakat dengan hadirnya penerangan di wilayah Pulau Messah. “Keberadaan Bank BRI di tengah tengah masyarakat diharapkan tidak hanya

taraf hidup danmenurunkan angka kemiskinan di Indonesia ,” pungkas Sunarso.

memberikan dampak positif terhadap perekonomian semata, namun juga sosial, dan

kemanusiaan. Sehingga perusahaan BUMN memiliki peran nyata dalam meningkatkan

>> Investor Daily EDISI 2019 No. 5310

>> harga eceran rp 6.500 (berlangganan Rp 120.000 /bulan)

www.investor.id

>> telp redaksi: (021) 29957500, iklan: (021) 29957500, sirkulasi: (021) 8280000, layanan pelanggan: (021) 2995 7555, fax. (021) 5200 812

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online