SP180530

Suara Pembaruan

Utama

2

Rabu, 30 Mei 2018

Pertemuan SBY-Prabowo Terhalang Syarat Demokrat?

nya partai politik mendu- kung keputusan KPU terka- it larangan ini. Apalagi, par- pol memiliki banyak kader yang bagus, tanpa harus bergantung kepada mantan koruptor. DPR, pemerintah, dan Bawaslu sepakat menolak usulan KPU yang melarang mantan terpidana kasus ko- r up s i me n j a d i c a l e g . Mereka ingin pengaturan- nya kembali pada Pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu. Pasal ini mengatur ten- tang persyaratan bakal ca- lon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabu- paten/kota, antara lain tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan penga- dilan yang telah mempero- leh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam de- ngan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali se- cara terbuka dan jujur me- ngemukakan kepada publik DPR Menolak R encana pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat mengemuka beberapa hari terakhir. Namun, jajaran elite Partai Demokrat me- nyebutkan, belum ada ren- cana pertemuan itu dalam waktu dekat ini. Menurut mereka, sebe- lum pertemuan, agenda yang akan dibahas harus diperjelas. Jajaran pengu-

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Namun, langkah KPU itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. “Kami me ndukung KPU. Masih banyak orang lain yang integritasnya ba- gus untuk menjadi caleg,” kata Agus. Menurut dia, KPU tentu memiliki niat yang baik un- tuk menjadikan parlemen sebagai lembaga yang ber- sih dan berintegritas. “Ini supaya masyarakat memil- lih calon yang betul-betul kualitasnya bagus. Rekam jejak dan integritasnya juga bagus,” kata dia. Pandangan berbeda di- sampaikan pakar hukum ta- ta hegara, Irman Putrasidin. Menurutnya, secara yuridis KPU tidak berwenang un- tuk mengatur hal-hal yang menyangkut pembatasan hak asasi manusia (HAM), kendati akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan rus dan elite kedua partai harus duduk bersama dulu untuk membahas sejumlah isu sebelum pimpinan me- reka, SBY dan Prabowo bertemu. Menurut sumber SP , pertemuan dua pim- pinan itu teran- cam batal. “Masalahnya bukan soal pem- bahasan agenda sebelum pertemuan, tetapi ada si- kap dari Partai Demokrat yang belum bisa diterima Gerindra,” ujar sumber itu di Jakarta, Selasa (29/5). Dikatakan, sikap Partai

Demokrat yang dimaksud adalah terkait dengan sya- rat koalisi. Sampai saat ini, kata sumber itu, Partai Demokrat tetap pada sikap

ratan. Mereka sudah pasti dan tekad yang bulat untuk tetap mengusung Prabowo,” kata sumber itu. Meski terancam batal, menurut sumber itu perte- muan SBY-Prabowo ma- sih mungkin dilaksanakan. “Sekarang ini, sejumlah elite kedua partai terus bergerak. Mereka mengge- lar pertemuan dan memba- has isu seputar capres. Jika ada titik temu, maka hasil pertemuan akan di- sampaikan ke pimpinan masing-masing,” ujarnya. [O-1]

semula, yakni me- minta Gerindra un- tuk tidak jadi mengusung

Prabowo menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jika syarat itu dipenuhi, maka Partai Demokrat siap berkoalisi dengan Gerindra. “Ini yang membuat Gerindra kebe-

KPU Tetap LarangMantan Napi Korupsi Jadi Caleg

[JAKARTA] Meski mayo- ritas fraksi-fraksi di DPR tidak setuju dengan aturan yang melarang mantan na- rapidana (napi) kasus ko- rupsi menjadi calon anggo- ta legislatif (caleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergeming. Hari ini, Rabu (30/5), KPU mengirimkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggo t a DPR, DPRD P r ov i n s i , d a n DPRD Kabupaten/Kota, yang mengatur tentang larangan tersebut, ke Kementerian Hukum dan HAM (kem- kumham). “Rencananya, hari ini draf Peraturan KPU tentang pencalonan kami kirimkan ke Kemkumham,” ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada SP di Jakarta, Rabu (30/5). KPU, ujar Arief, akan melakukan rapat lagi untuk menyelesaikan legal drafting dari rancangan PKPU tentang pencalonan tersebut. Jika sudah selesai, maka akan segera diserah- kan ke Kemkumham untuk disahkan. “Kami berharap rapat- nya s e l e s a i ha r i i n i . K emu d i a n , b i a s a n y a Kemkumham dalam waktu tidak lebih dari seminggu akan mengesahkannya,” kata dia. Sikap KPU terkait larangan mantan koruptor menjadi caleg tetap seperti semula. Pihaknya tetap me- larang mantan koruptor menjadi caleg dengan se- mangat dasar pencegahan dan pemberantasan korupsi. K o m i s i o n e r K P U Wahyu Setiawan mengata- kan, pihaknya mempersila- kan bila ada kalangan yang keberatan dengan peraturan itu dan menggugatknya ke Mahkamah Agung (MA). KPU mengakui siap meng- hadapi gugatan itu dan me- nyampaikan argumentasi hukumnya. “Jika ada yang keberat- an dengan aturan aturan ini, ada mekanisme pengujian- nya ke Mahkamah Agung.

Dipersilakan dan ini terbu- ka,” ujar Wahyu. Dikatakan, gugatan terhadap PKPU itu bisa dilakukan dalam waktu selama 30 hari setelah di- sahkan oleh Kemkumham. Jika melewati batas 30 hari, maka gugatannya tidak bisa diterima lagi. Wahyu menegaskan, proses hukum terhadap PKPU pencalonan itu tidak akan mengganggu tahapan pendaftaran bakal caleg, yang mulai dilakukan pada awal Juli 2018. Pasalnya, jika PKPU disahkan dalam pekan ini, maka masih ada waktu untuk menyelesaikan proses gugatan sebelum pendaftaran. Komisioner KPU lain- nya, Viryan mengatakan, sikap KPU melarang man- tan terpidana kasus korupsi itu sudah final dan tidak berubah lagi. “Sikap kami sudah final dan substansi- nya sama, yakni ingin men- ciptakan demokrasi yang substansial dengan mence- gah korupsi lebih awal,” ujarnya. Viryan menjelaskan, ko- rupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah me- miskinkan rakyat. Karena itu, kata dia, korupsi perlu dicegah dengan berbagai cara agar tidak terjadi lagi. “Semangat kami dalam me- larang mantan terpidana ko- rupsi menjadi caleg adalah untuk mencegah korupsi ini,” tuturnya. Apalagi, kata dia, sema- ngat pencegahan dan pem- berantasan korupsi merupa- kan semangat yang tertuang da l am kon s t i t u s i dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berin- tegritas. “Melarang mantan koruptor menjadi caleg me- mang tidak otomatis bisa menghilangkan korupsi. Namun, minimal itu bisa mencegah atau memperke- cil terjadinya korupsi,” kata dia. Menurut dia, seharus-

KPU.

ajak parpol peserta Pemilu 2019 untuk mendeklarasi- kan diri tidak akan menca- lonkan mantan napi kasus korupsi sebagai caleg. Langkah itu bisa menjadi jalan tengah dari perdebat- an mengenai sikap KPU yang bersikukuh melarang mantan napi korupsi jadi caleg. Menurut Bayu, KPU, Komisi II DPR, Bawaslu, dan pemerintah memiliki semangat yang sama agar calon-calon yang bertarung dalam Pemilu 2019 meru- pakan figur yang berintegri- t a s d a n a n t i k o r u p s i . Perdebatan yang terjadi saat ini hanya soal penempatan aturan mengenai larangan mantan napi jadi caleg. Dikatakan, KPU bisa saja mengabaikan keberat- an DPR, Bawaslu, dan pe- merintah dengan tetap me- n e r b i t k a n PKPU i t u . Namun, langkah tersebut rentan digugat ke MA dan kemungkinan besar bakal dikabbulkan. Jika akhirnya PKPU itu digugurkan MA, maka akan berisiko terhadap pelaksa- naan pemilu. Partai politik harus menyusun ulang daf- tar caleg yang akan diu- sung. Bahkan, akan ada ke- san bahwa para mantan na- pi kasus korupsi memiliki legalitas untuk bertarung dalam pemilu. Di a meng i nga t kan , Indonesia tidak hanya me- ngenal hukum tertulis, teta- pi juga hukum tidak tertulis atau konsensus. Dalam konteks ini, ujar dia, KPU tinggal memegang komit- men parpol yang sebagian besar tidak mempersoalkan substansi larangan napi ko- rupsi maju sebagai caleg. Dengan komitmen ini, KPU dapat mengundang se- luruh petinggi parpol untuk menandatangani naskah deklarasi, yang salah satu- nya menyatakan komitmen untuk tidak mencalonkan

“Konstitusi sudah mem- berikan batasan bahwa ha- nya lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat yang bisa membuat aturan. Yang b i s a memba t a s i HAM, dalam hal ini, adalah Presiden dan DPR,” ujar Irman kepada SP di Jakarta, Rabu (30/5). Dikatakan, KPU hanya pelaksana UU yang mem- punyai misi untuk menye- lenggarakan pemilu dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta ju- jur dan adil (jurdil). Khusus untuk korupsi, kata dia, itu bukan tugas konstitusional KPU untuk mengaturnya, melainkan tugas lemba- ga-lembaga negara penegak h u k um , y a k n i Po l r i , Kejaksaan, dan KPK. D i r e k t u r P u s a t Pengkajian Pancasila dan Kons t i t us i (Puskaps i ) F a k u l t a s H u k u m Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menambah- kan, KPU sebaiknya meng-

mantan napi korupsi. [YUS/C-6/D-14/F-5]

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online