ID190109

RABU 9 januari 2019

24

forma yang sangat baik untuk melak- ukan proses remitansi dikarenakan terdapat komponen SAFE ( secure, accurate, fast, and efficient ) yang ter- standardisasi,” jelas Rico. Adapun BNI Smar t Remittance adalah layanan kiriman uang BNI dari luar negeri didukung oleh sistem dan jaringan internasional yang luas melalui enam kantor cabang luar negeri, dua kantor perwakilan, BNI Remittance Limited di Hong Kong, serta 1.600 bank koresponden di se- luruh dunia. Kiriman uang dari luar negeri ke Indonesia dapat diterima baik ke rekening BNI, rekening bank lain, maupun yang diambil tunai di cabang BNI, Agen46, Kantor POS, Pegadaian, Alfamart, dan mitra lainnya yang telah bekerja sama dengan BNI. Bekerja sama dengan bank di seluruh dunia, BNI juga dapat melayani kiriman uang ke luar negeri dengan Same Day Service, Yuan Remittance, Won Re- mittance, Local Currency Settlement (LCS) keMalaysia dan Thailand, serta kiriman uang ke 125 mata uang lokal di seluruh dunia.

SWIFT GPI yaitu kecepatan, trans- paransi, dan terlacak. Kecepatan di- maksudkan adalah, transaksi kiriman uang dapat terselesaikan pada hari yang sama ( same day service ). “Hal ini dikarenakan setiap member SWIFT GPI wajib meneruskan transaksi dengan limitasi waktu yang diten- tukan, sehingga diharapkan tidak ada delay transaksi di salah satu pihak,” kata Rico. Transparansi dimaksudkan bahwa terdapat transparansi informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak, diantaranya rincian pem- bayaran, konfirmasi pembayaran serta biaya yang dibebankan oleh masing-masing bank. Terlacak di- maksudkan bahwa setiap transaksi yang dikirim akan dapat terlacak oleh semua pihak. Selain itu, untuk meningkatkan performa operasional transaksi kiri- man uang, BNI telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 untuk layanan pemrosesan remitansi. “Sertifikasi ini menunjukkan bahwa dari sisi operasional, memiliki per-

tidak dapat diketahui. Dengan SWIFT GPI, bank dan nasabah dapat menget- ahui di mana transaksi berada secara real time ,” jelas Rico. Sebagai pioner transaksi berbasis SWIFT GPI di Indonesia, BNI terus mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan nasabah. “Ta- hap selanjutnya kami akan memban- gun aplikasi tracker transaksi SWIFT GPI yang dapat diakses oleh nasabah melalui gadget , jadi mereka bisa melak- ukan tracking transaksi pribadi lang- sung melalui ponselnya,” lanjut Rico. Perbankan yang tidak bergabung sebagai member SWIFT GPI tidak dapat memantau proses transaksi yang dia kirimkan. Nasabah pada bank yang tidak menjadi member SWIFT GPI juga akan sulit untuk memantau posisi transaksi, waktu tempuh transaksi tidak dapat teridentifikasi dikarenakan pengirim dan penerima tidak menge- tahui berapa jumlah bank yang harus dilalui oleh transaksi tersebut. Tiga Keunggulan Rico juga mengungkapkan, terdapat tiga keunggulan yang diberikan oleh

atas proses dan transparansi pemba- yaran yang sebelumnya diterapkan melalui SWIFT. Standar SWIFT GPI diterbitkan oleh sebuah perusahaan penyedia layanan kiriman uang ke seluruh dunia yang saat ini memiliki 10.400 member di 200 negara, baik bank maupun nonbank. “Sebagai member , BNI menjadi salah satu dari 360 bank di seluruh dunia yang telah melakukan inisiasi menjadi member SWIFT GPI,” ujar dia. Melalui SWIFT GPI, tambah Rico, BNI berkomitmen untuk men- ingkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah korporasi maupun ritel, yang membutuhkan layanan kiriman uang sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan terbesar nasabah adalah informasi mengenai keberadaan tran- saksi mereka serta kepastian waktu tempuh transaksi hingga sampai ke penerima. “Dahulu untuk menemukan tran- saksi kiriman uang harus melalui beberapa proses. Pertama kami harus menanyakan status transaksi kepada intermediary bank melalui MT 199 dan menunggu jawaban yang waktunya

Oleh Aris Cahyadi

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan volume transaksi remitansi sebesar US$ 85,3 miliar per Desember 2018. Volume transaksi tersebut tumbuh 14,2 % secara tahunan atau year on year (yoy).

SWIFT GPI, BNI dapat memberikan pelayanan transaksi keuangan antar negara secara lebih cepat, lebih trans- paran, dan jauh lebih mudah melacak posisi transaksi pembayaran yang dilakukan. Hal tersebut dimungkinkan karena SWIFT GPI menerapkan kode referensi UETR ( unique end to end transaction reference ) yang dapat dimonitor, sehingga keberadaan tran- saksi dapat terlacak keberadaannya secara real time . Rico menjelaskan, SWIFT GPI merupakan sebuah standar baru dalam pembayaran global lintas neg- ara, di mana terdapat penyempurnaan

Direktur Tresuri dan Bisnis In- ternasional BNI Rico Rizal Budidarmo mengatakan, untuk meningkatkan volume transaksi dan juga kualitas lay- anan remitansi tahun 2019, BNI melak- ukan lompatan dengan bergabung menjadi member eksklusif Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Global Payment Innovation (SWIFT GPI). “BNI men- jadi pioner atau bank pertama yang go live SWIFT GPI di Indonesia sejak 8 Januari 2019,” kata Rico dalam keter- angan tertulis yang diterima Investor Daily , Selasa (8/1). Menur ut dia, sebagai anggota

Investor Daily/Emral

regulator yakni Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) selaku pemegang saham untuk menginformasikan kondisi terkini perihal penanganan pembayaran polis JS Saving Plan. “Sebagai quick win strategy dalam menyelesaikan pembayaran JS Saving Plan, manajemen Jiwasraya menawarkan opsi roll over (perpan- jangan) dengan bunga sebesar 7% per tahun dibayar di muka,” ujar Budiyono seperti dilansir Antara . Selain itu, jelas dia, perseroan secara intensif melakukan pendekatan dengan seluruh mitra dan nasabah pemegang JS Saving Plan. Secara terpisah, Kepala Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi mengapresiasi langkah manajemen Jiwasraya dalammenye- lesaikan persoalan kasus tunda bayar polis JS Saving Plan. Menurut dia, sejumlah opsi yang ditawarkan Jiwasraya kepada pemegang polis menunjukkan perseroan cukup bertanggung jawab. “Jadi mereka cukup tanggung jawab dengan pemegang polis. Be- gitu juga mereka yang tidak ingin lanjutkan ada insentif. Tapi pemba- yaran disesuaikan dengan restruk- turisasi manajemen dan pemegang saham. Akan dapat tambahan insen- tif selama belum dibayarkan,” kata Riswinandi. Dia pun berharap Jiwasraya terus melakukan komunikasi dan sosial- isasi kepada bank dan pemegang polis terkait persoalan ini. “Kami lihat di tingkat manajemen sampai pemegang saham itu dibentuk tim evaluasi, kami masih menunggu ya apakah disampaikan ya infonya,” ujar Riswinandi. Sebelumnya, Kementerian BUMN meyakini Jiwasraya mampu menye- lesaikan persoalan keterlambatan pembayaran polis yang sedang membelit perusahaan tersebut. Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, Jiwasraya sedang menjalankan trans- formasi bisnis demi memperkuat per- usahaan, termasuk jugamerumuskan sejumlah solusi untukmenyelesaikan segala kewajibannya kepada nasabah. “Manajemen Jiwasraya memiliki komitmen yang teguh untuk menye- lesaikanmasalahdan tantangan. Kami punya solusi untuk hal itu, hanya saja memang butuh waktu,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu. Untuk itu, lanjut dia, Kementerian BUMN pun tengah mendorong sin- ergi BUMN guna menggali potensi customer base yang bisa diman- faatkan Jiwasraya dalam rangkamen- ingkatkan pendapatan. Gatot menilai customer base dari sinergi BUMN dinilai bisa dioptimalkan untukmem- percepat pemulihan Jiwasraya. “Seiring dengan itu, manajemen Jiwasraya juga mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan, penjualan dan efisiensi, sehingga produk asuransinya bisa lebihmenarik,” ujar Gatot. Selain itu, lanjut dia, Jiwasraya sedang melak- ukan optimalisasi aset yang selama ini dinilai masih kurang produktif. (ris/th)

JAKARTA – PT Asuransi Jiwas- raya (Persero) memiliki sejumlah strategi untukmeningkatkan kinerja pada 2019. Strategi tersebut antara lainmeningkatkan penjualan kepada peserta baru serta menambah man- faat produk asuransi kepada peserta yang sudah terdaftar. “Saat ini kami memiliki sekitar 7 juta peserta, kalau setiap peserta tersebut kami tambahkan satu produk lagi, maka itu sudah luar biasa. Kami menyebutnya create new business value ,” kata Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko seperti dilansir Ant- ara , Selasa (8/1). Dia menjelaskan, pihaknya juga akan mengembangkan varian produk asuransi dari Jiwasraya yang sifatnya lebih sederhana dan kekinian. Produk yang dimaksud adalah asuransi mikro dengan premi yang ringan. Produk yang dikembangkan dalam waktu mendatang tersebut adalah produk asuransi yang berori- entasi memberikan proteksi dengan komponen investasi yang tidak mengandung risiko guaranteed re- turn . “Dalamwaktu dekat kami akan mengeluarkan produk yang simple , lebih ke retail micro insurance . Itu akan lebih produktif, karena bukan bersifat utang,” ujar Hexana. Selain itu, Jiwasraya melakukan efisiensi agar bebannya bisa berkur- ang. Guna mendukung efisiensi tersebut, perusahaan mengem- bangkan platform digital yang ber- tujuan untuk meningkatkan pelay- anan kepada nasabah. Ditambah dengan meningkatkan pemanfaatan aset tidak produktif. Lebih lanjut, dia mengatakan, Jiwasraya juga fokus membenahi in- vestasi sehingga tidak lagi mengalami ketidaksesuaian yangmengakibatkan penundaan pembayaran polis. “Kami sesuaikan antara liabilities dengan aset. Sehingga nanti di masa depan tidak ada lagi ketidaksesuaian. Kar- ena yang lalu pokoknya diinvestas- ikan begitu saja tidak peduli jatuh temponya kapan, padahal liabilities ada yang jangka pendek, ada yang Sementara itu, terkait keterlam- batan pembayaran polis JS Sav- ing Plan, manajemen Jiwasraya menyatakan telah membuka lay- anan khusus sebagai upaya pemba- yaran polis. Upaya tersebut sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab perseroan dalam menjalin komunikasi dengan para mitra dan pemegang polis JS Saving Plan. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan paramitra, yakni bank penjual ( bancassurance ) untuk melakukan dialog dengan nasabah dalam bentuk co-handling dan one on one atau grup kecil,” kata Sekretaris Perusahaan Asuransi Jiwasraya Budiyono. Selain membuka layanan khusus dan dialog, lanjut dia, manajemen Jiwasraya berkomunikasi dengan pemegang polis mulai dari pesan elektronik, surat elektronik, dan telepon. Tak hanya itu, perusahaan asuransi jiwa plat merah ini juga terus melakukan koordinasi dengan jatuh tempo,” tutur Hexana. Buka Layanan Khusus

RDP Komisi VI DPR Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono (kanan) menyalami Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno sebelum dimulainya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/1/2019). RDP tersebut membahas masalah hapus buku dan restrukturisasi kredit perbankan. Bank BTN telah melakukan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak gempa Lombok dan Palu mencapai 2.583 debitur dengan pokok kredit sebesar Rp514 Miliar.

kami sudah bilang ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk blokir,” ujar Tongam. Untuk itu, dia mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam mengajukan pinjaman kepada fintech P2P lending . Sebaiknya, masyarakat mengecek website resmi OJK untuk melihat perusahaan mana saja yang sudah legal. Hendrikus juga mengungkapkan, OJK tidak mengatur tingkat bunga kredit fintech lending . Namun, pi- haknya mewajibkan semua perusa- haan lending untuk transparan ter- kait tingkat bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya agar tidak merugikan nasabah. Hal terse- but juga terdapat dalam aturan yang dibuat OJK dan asosiasi fintech . Pihaknya mengaku tidak mengatur bunga fintech agar bisa bersaing sendiri di pasar. Meski demikian, OJK mencatat terdapat perusahaan P2P yangmemberikan bunga mulai dari 0% kepada nasabahnya. “ Fintech lending Toko Modal dan fintech lending Dana- mas, menyediakan pinjaman bunga 0% untuk satu minggu. Pinjaman dua minggu bunga 1% per minggu, dan pinjaman satu bulan bunga 2% per bulan. Mereka memberi pinjaman un- tuk usaha warung. Ini adalah contoh, fintech lending terdaftar atau berizin OJK juga beroperasi mulai dari bunga 0%,” jelas Hendrikus. Sikap Asosiasi Sebelumnya, Asosiasi Fintech In- donesia (Aftech) menyatakan akan bersikap tegas terhadap penyeleng- gara financial technology ( fintech ) peer to per (P2P) lending anggotanya yang kurang bertanggung jawab. Hal terse- but menanggapi maraknya pemberit- aan mengenai praktik pinjaman online yang kurang bertanggung jawab. Ketua Harian Aftech Kuseryansyah mengatakan, Aftech dan Asosiasi

menyeluruh, sebelum izin diterbitkan. “Dari 22 penyelenggara yang mengajukan perizinan tersebut, ter- dapat sekitar 10 yang sudah menyam- paikan surat pemberitahuanmengenai tanggal kesiapan mereka untuk men- erima timOJKmelakukan kegiatan on site visit . Adapun tanggal yang diajukan bervariasi antara Januari-Maret 2019,” ungkap Hendrikus. Sepanjang tahun 2018, fintech lend- ing yang terdaftar dan berizin OJK diperkirakan sudah memberikan pendanaan sebesar Rp 20 triliun ke- pada 3 juta orang di seluruh Indonesia. Adapun, masyarakat yang diberi kredit oleh P2P lending adalah yang berasal dari kelompok petani, nelayan, pen- grajin, UMKM. Selain itu, kepada pelaku usaha mikro kelompok wanita, para mahas- iswa yang membutuhkan pendanaan untuk kebutuhan pendidikan, dan kelompok masyarakat lain yang mem- butuhkan pendanaan kesehatan dan kepemilikan properti. “ Fintech lending mendorong terciptanya model eko- nomi modern di era digital dan berkon- tribusi menyiapkan jalan bagi industri 4.0 di Tanah Air,” lanjut Hendrikus. Di sisi lain, OJK akan menindak tegas para perusahaan fintech yang melanggar aturan sesuai POJKNomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK juga bekerja sama dengan asosiasi fintech untuk memantau kinerja fintech lending agar memberikan kontribusi yang baik ke- pada perekonomian Indonesia. Ketua Satgas Waspada Investasi TongamL Tobingmengatakan, fintech Vloan merupakan fintech ilegal yang ditangkap oleh Bareskrim Polri, karena bukan fintech yang tercatat di OJK. Operasional Vloan sendiri sudah dihentikan sejak tahun lalu. “Satgas Waspada Investasi su- dah hentikan pada September 2018,

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuan- gan (OJK) mencatat, sampai dengan Desember 2018 terdapat 88 perusa- haan finansial berbasis teknologi ( financial technology/fintech ) peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK. Dari jumlah tersebut, baru satu perusahaan fintech yang sudah mengantongi izin. “Sampai dengan 21 Desember 2018, total penyelenggara fintech terdaf- tar dan berizin adalah sebanyak 88 perusahaan. Terdapat penambahan enam penyelenggara fintech dalam daftar, yaitu AdaKami, ModalUsaha, Asetku, Danafix, Lumbung Dana, Lahansikam, Modal Nasional, Dana Bagus, ShopeeKredit, ikredo online ,” jelasDirektur PengaturanPerizinandan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi, di Jakarta, Selasa (8/1). Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Hal tersebut agar masyarakat terlindungi dari tindak fintech ilegal yang merugikan. Sebelumnya, pada Desember lalu Hendrikus menyebut, dari jumlah tersebut, sekitar 22 perusahaan telah mengajukan permohonan perizinan kepada OJK. Seluruh dokumen mulai dari kelembagaan, bisnis model dan pengelolaan risiko, sistem elektronik dan pengelolaan risiko, perlindungan konsumen, danAPU-PPTdalamrangka praktek good corporate governance (GCG) telah dievaluasi secara off site . Selanjutnya, kata Hendrikus, ke- pada 22 penyelenggara ini telah disampaikan surat permintaan, agar mereka secara formal menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK, mengenai kesiapan mereka untuk menerima tim OJK dalam melakukan on site visit dalam rangka mengevalu- asi mendalam kesiapan operasional penyelenggara di lapangan secara

Fintech Pendanaan Bersama Indone- sia (AFPI) sepakat untuk bertindak tegas kepada anggotanya. Pihaknya bahkan akan mencabut keanggotaan penyelenggara fintech dari asosi- asi yang terbukti melakukan prak- tek-praktek peminjaman online yang tidak bertanggung jawab dan melang- gar peraturan yang ada. “Semua perusahaan fintech P2P lending yang menjadi anggota Aftech sudahmenandatangani code of conduct di akhir bulan Agustus yang lalu. Code of conduct ini wajib menjadi acuan bagi para perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka,” kata Kuseryansyah di Jakarta, baru-baru ini. Sejak pendiriannya secara resmi di awal tahun 2016, saat ini Aftech sudah memiliki 207 anggota, yang terdiri dari 175 perusahaan startup fintech, 24 institusi keuangan, lima mitra knowledge , dan tiga mitra teknologi. Selain perusahaan fintech P2P lend- ing , perusahaan-perusahaan fintech yang juga tergabung di dalam asosi- asi memiliki latar belakang lainnya seperti sistem pembayaran, market provisioning , crowdfunding , financial management , asuransi ( insuretech ), data and artificial intelligence (AI), dan IT and software . Di sisi lain, Ketua Umum Aftech Niki Luhur mengatakan, Aftech sangat mendukung perkembangan sektor fintech P2P lending , terutama dalam mendukung tercapainya target inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019 seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. “Kami sangat men- dukung pertumbuhan sektor fintech P2P lending yang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan ting- ginya kebutuhan masyarakat Indone- sia untuk melakukan pinjaman secara mudah, cepat dan aman, terutama untuk segmen retail dan UMKM,” ungkap Niki. (nid)

Made with FlippingBook Annual report