SP170905

Utama

Suara Pembaruan

2

Selasa, 5 September 2017

Djarot Bakal Jadi Menteri?

wajiban ikut serta mengatasi krisis Rohingya, karena ini menyangkut persoalan kawa- san. “Jangan sampai ASEAN gagal menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkanataumembiarkan suatu kejahatan internasional,” katanya. Menurutnya,ASEANbisa menjatuhkan sanksi seperti embargo ekonomi terhadap Myanmar. “Diharapkan tinda- kanASEAN ini didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia,” kata Hikmahanto. Di sisi lain, bila Myanmar tetap melakukan kekerasan, masyarakat internasional juga bisa bertindak berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu Responsibility toProtect (R2P) . Itu adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah M asa tugas Djarot Saiful Hidayat sebagai Guber- nur DKI Jakarta akan selesai Oktober 2017. Belum diketahui aktivitas kader PDI-P ini setelah tidak lagi menjabat. Informasi yang diper- oleh SP menyebutkan Djarot bakal ditarik Presi- den Jokowi menjadi salah satu anggota kabinet. Na-

mun belum disebut akan ditempatkan di mana. “Akan ditarik ke kabinet. Kita tunggu aja realisasinya,” kata sebuah sumber di Jakarta, Senin (4/9). Sumber ini menjelaskan, salah satu alasan perombakan kabi- net pada bulan Oktober nanti adalah menunggu

berakhirnya masa jabatan gubernur DKI Jakarta. Alasan lainnya, pada Oktober nanti tepat tiga tahun Joko- wi-JK memimpin Indonesia. “Personel-per- sonel yang diganti sudah disiapkan. Mungkin tidak banyak seperti pada re- shuffle setahun lalu,” ujar sumber tersebut.

Menurutnya, Djarot diambil Jokowi karena memang punya kemam- puan dan integritas. Dia juga pekerja keras dan tidak neko-neko . “Jokowi

menyukai Djarot yang lurus-lurus aja. Setelah Ahok dipenjara maka pilihan Jokowi berikut- nya adalah Djarot,” tutup sumber tersebut. [R-14] RI Buka Pintu bagi Pengungsi Rohingya

[JAKARTA] Indonesiadiminta berperan aktifmembantumen- gatasitragedikemanusiaanyang menimpawargaetnisRohingya diMyanmar. Langkah konkret yangbisadilakukanpemerintah adalah membuka pintu bagi pengungsi Rohingya dengan menempatkan mereka di satu wilayah. Langkah ini pernah dilakukan terhadap pengungsi korban perang Vietnam yang dimukimkan di Pulau Galang, pada 1975. Langkahkonkretberikutnya adalahmengatasi status warga Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myan- mar ( stateless ). Pemerintah Indonesia bisa mengundang solidaritasASEANdan negara lainyangbersedia, untukmem- pertimbangkanmenampungdan menjadikan warga Rohingya menjadi warga negaramereka. Langkah ini merupakan solusi permanenuntukmenyelesaikan persoalanRohingya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Demikian rangkuman pandangan Ketua Komisi I DPRAbdulKharisAlmasyhari, anggotaKomisiIDPRMardani Ali Sera, pakar hukuminterna- sional yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas IndonesiaHikmahantoJuwana, danDirektur InstitutKebijakan Publik Universitas Atma Jaya DinnaWisnu, di Jakarta, Senin (4/9) dan Selasa (5/9). AbdulKharismengapresiasi langkah proaktif Presiden Jok- owi yang langsungmenempuh langkah diplomasi dengan mengutus Menteri Luar Neg- eri Retno Marsudi menemui pejabat-pejabat senior diMyan- mar. Menurutnya, pemerintah harus mewujudkan komitmen membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dia- lami warga Rohingya, dengan bersinergi bersama elemen masyarakat sipil di Tanah Air dan masyarakat internasional. Kharis juga meminta pemerintah yang sebelumnya telah menampung pengungsi Rohingya di Aceh, terus membuka pintu bagi warga Rohingya yang terusir, atas nama kemanusiaan. Sedangkan, menurut Mar-

dani ada dua alasan mengapa Indonesia perlu terlibat. Per- tama, secarageografisIndonesia danMyanmar tergabungdalam negaraASEAN. Kedua ,Indone- sia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. “Kita mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang tengahmengembangkan pembangunan rumah sakit dan sekolah di Rakhine sebagai langkah konkret mengatasi persoalan kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya,” kata Mardani. Dalam tataran konsep, pemerintah bisa memper- timbangkan mengajak nega- ra-negaraASEAN dan negara lainyangbersedia,untukbersep- akat mencari solusi permanen bagi warga Rohingya. Salah satu opsi yang bisa dipertim- bangkanadalahmemberi status kewarganegaraan bagi mereka karenatidakdiakuidinegaranya (Myanmar). KeterlibatanASEAN Secara terpisah, Hikma- hanto Juwana secara kon- septual, wacana tersebut bisa dipertimbangkan. Namun, dia mengingatkan, rencana men- empatkan warga Rohingya di negara ketiga, sepertiASEAN, sulit dilakukan. Pasalnya, etnis Rohingyasudahberpuluh-puluh tahun berada di Rakhine, seh- ingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi di tempat baru. “Ibaratnya,orangJawayang di Suriname tidak mungkin balik ke Jawa kalau terjadi konflik sosial di Suriname,” kata Hikmahanto. Selain itu, menurutnya, negara penerima juga akan menghadapi masalah karena menjadi beban tersendiri. “Jumlah rakyat miskin akan bertambah, belum lagi pen- duduk lokal yang belum tentu bisa menerima mereka,” ujar Hikmahanto. Dia menambahkan solusi konkret yang bisa diambil adalah Indonesia harus men- dorongASEAN untuk terlibat secara langsung. Indonesiabisa meminta sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah ASEAN terhadap Myanmar. Diingatkan,ASEANberke-

kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kema- nusiaanseperti ethniccleansing atau genosida tidak terjadi. Namun, Hikmahanto me- nyayangkan isu yang muncul di Indonesia terkait krisis di RakhineStatemengarahkepada konflik antaragama. Padahal, hal yang sesungguhnya terjadi adalah tidakdiakuinyaetnisRo- hingyasebagaiwargaMyanmar selama puluhan tahun. Hikmahantomenilai Presi- den JokoWidodo sejauh ini su- dahmengambillangkah-langkah yangdibutuhkan.Namunkarena besarnya permasalahan, maka upayapemerintahsaatiniterlihat belummemadai.Menurutnya, tindakanpemerintahanPresiden Jokowi sudah sangatmaksimal dibandingkan sejumlah negara tetangga yang sejak awal men- yatakan tidak akan menerima pengungsi etnis Rohingya.

“Masalah yang terjadi di Myanmar tidak seharusnya menjadi amunisi untuk mendelegitimasi pemerin- tahan Jokowi-JK,” tandas Hikmahanto. Sementaraitu,DinnaWisnu berpandangan Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan bilateral untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya. “Saran saya, pend- ekatan-pendekatan bilateral sudah cukup karena porsi masalah sudah pelik dan jatuh banyak korban sehingga kalau kita semata bergantung pada pendekatanbilateral, bebannya terlalu berat di Indonesia,” katanya. Disinggung kemungkinan pemberian sanksi, Dinna, yang juga wakil Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia/HAM (AICHR),

mengatakan hal tersebut tidak bisadilakukankarenabertentan- gan dengan prinsip konstruktif ASEAN. Di sisi lain,ASEAN tidak mempunyai mekanisme untuk bertindak bersama, seh- ingga dibutuhkankekompakan dari para menluASEAN. “Itu adalah hal-hal konkret yangakanmembantuselainuru- san kemanusiaan. Bagaimana pun jugaMyanmar harusmem- buka diri pada sesama anggota ASEANuntukmenghindarkan praduga-pradugaburuk tentang dalam negeri Myanmar,” kata Dinna. Mengenai usulan untuk menampung para pengungsi Rohingya, Dinnamengatakan, Indonesia bukanlah pihak dari KonvensiPengungsiPBBtahun 1951 sehingga tidak ada kewa- jibansecarahukum. [C-5/H-14]

> 8 Terkait halaman

Made with FlippingBook HTML5