SP190808

Suara Pembaruan

Utama

Kamis, 8 Agustus 2019

3

TNI Harus Tindak Tegas Prajurit Terpapar Radikalisme 

[JAKARTA] Tentara Nasi- onal Indonesia (TNI) harus bertindak tegas terhadap prajurit yang diduga terpapar ideologi radikalisme. Hal ini disampaikan mantan aktivis Negara Islam Indonesia (NII) yang juga pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, menanggapi pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyebut terdapat sekitar 3% prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme. Ken menegaskan, tindak- an tegas terhadap prajurit TNI terpapar radikalisme penting karena nenyangkut ideologi bangsa. Ken kha- watir jika dibiarkan, prajurit terpapar radikalisme men- jadi duri dalam daging dan membahayakan kedaulatan bangsa.  “Harus ada tindakan tegas sebab ini menyangkut ideologi bangsa, bila dibiar- kan maka akan menjadi duri dalam daging dan dikhawa- tirkan akan membahayakan kedaulatan bangsa,” kata Ken kepada SP , Kamis (8/8) pagi.  Kekhawatiran Ken ini bukan tanpa alasan. Dika- takan, di sejumlah negara, kelompok pengusung khilaf- ah merekrut tentara sebelum melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kon- disi tersebut dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia, jika tentara telah disusupi kelompok radikal.  “Di beberapa negara, kelompok khilafah sebelum kudeta, mereka merekrut tentara sebagai kekuatan dan ini sangat membahayakan bila terjadi di Indonesia,” ungkapnya. 

aman. Ini yang terjadi hari ini di Indonesia,” ungkapnya. Kementerian Pertahanan belum lama ini mengung- kapkan adanya 3% prajurit TNI yg terpapar paham radi- kalisme. Hal itu diperparah oleh kehadiran Enzo Zens Allie, blasteran Indonesi- a-Prancis, yg menjadi taruna Akademi Militer (Akmil). Sejumlah jejak digital Enzo mencuatkan kecurigaan yang bersangkutan terpapar radikalisme. Fakta adanya 3% prajurit TNI yang terpapar radikalis- me tentu sangat mengkha- watirkan. Sebab, sebagai pengawal pertahanan negara, TNI memiliki doktrin NKRI dan Pancasila harga mati. Adanya prajurit yang terpapar radikalisme mengin- dikasikan adanya kelemahan dari sejak proses perekrutan atau seleksi calon taruna, j uga ke l emahan da l am pembinaan dan pengawasan anggota TNI selama aktif di kesatuan masing-masing. Sebagai kekuatan bersenjata, sangat membahayakan jika ada personel TNI (atau juga Polri) jika terpapar paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. [F-5]

ANTARA/Sigid Kurniawan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (depan, ketiga kanan) didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa (ketiga kiri), Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kanan), Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna (kanan), Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI Brigjen TNI Rochadi (kedua kiri) dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) berfoto bersama prajurit TNI saat peresmian Koopssus TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (30/7) lalu. Institusi TNI saat ini tengah disorot menyusul temuan adanya 3% prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme.

Ken mengaku pernah menangani kasus anak rek- tor kampus tentara positif terpapar radikalisme, dan salah satu perekrut radika- lis 15 atlet persiapan PON 2020 adalah anak perwira TNI aktif.  Dia mengaku tak heran dengan adanya fenomena prajurit TNI atau elemen bangsa lain seperti pelajar/ mahasiswa, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) hingga pegawai negeri sipil (PNS) yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya,

fenomena tersebut bukan karena hebatnya para radi- kalis menyebarkan paham mereka. Sebaliknya, feno- mena tersebut terjadi karena masih lemahnya pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara di Indonesia.  “Ini sebenarnya bukan hebatnya para radikalis dalammenyebarkan paham- nya, tapi karena lemahnya kita dalam hal sosialisasi wawasan kebangsan dan bela negara,” katanya. Ken menyatakan, ma- syarakat Indonesia belum

merasa terancam dengan paham radikal. Padahal, Indonesia saat ini sedang

dikepung dari segala penjuru.  “Dan bahaya terbesar adalah ketika kita merasa

Tidak Hanya TNI, Radikalisme Juga Jangkiti PNS dan Pelajar

[JAKARTA] Pernyataan Menteri Per- tahanan (Menhan) Ryamizard Ryacucu bahwa ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme harus menjadi perhatian serius semua pihak. Hal ini mengingat anggota TNI yang memiliki doktrin kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila yang cukup kuat saja bisa terpapar, apalagi elemen bangsa lain. KetuaUmumYayasanSolusi Pemersatu Bangsa, Baskara Sukaryamemaparkan, saat ini tidak hanya 3%prajurit TNI yang sudah terpapar ideologi radikal. Dari sejumlah penelitian menunjukkan, banyak elemen masyarakat lain,mulai dari pegawaiBUMN, PNS, hingga pelajar dan mahasiswa, yang juga terpapar radikalisme. “Kalau dari data Kementerian Perta- hanan, radikalisme sudah masuk bahkan ke 3% ke tubuh aparat TNI. Selain itu juga ada 18%pegawai swasta menolak ideologi Pancasila,” kata Baskara Sukarya dalam diskusi kebangsaan bertema “Quo Vadis Indonesia”, di Jakarta, Rabu (7/8). Selain itu, ada sekitar 19% lebih pe- gawai BUMN dan pegawai negeri sipil (PNS) menolak ideologi Pancasila. Namun,

menurutnya, yang lebih mencengangkan, ada sekitar 23% pelajar dan mahasiswa juga terpapar pemikiran yang sama. “Yang paling kami sedihkan lebih dari 23% pelajar, generasi penerus kita dan mahasiswa tidak peduli dengan Pancasila. Bahkan mendukung agar negara indonesia menjadi negara khilafah,” ucapnya. Fakta-fakta tersebut tentunya harus disikapi dan dicermati dengan seksama karena tentunya tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah semata. Namun, harus dicarikan solusi bersama oleh seluruh elemen masyarakat. “Generasi penerus yangakanmemegang estafet keberlanjutan bernegara tentu harus kita bekali kembali dengan pendidikan. Yakni bagaimana menghidupkan kembali pendidikan, penghayatan dan pengalaman Pancasila,” ucapnya. Untukmencegahmeluasnya penolakan ideologi Pancasila di kalangan pelajar, salah satu langkah efektif yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat kurikulum yang membangkitkan rasa nasionalisme, rasa cinta bela terhadap negara danmenghormati budaya serta kearifan lokal. [Y-7] 

Made with FlippingBook Annual report