ID190820

selasa 20 agustus 2019 2 INTERNATIONAL

PUNIT PARANJPE / AFP

nya positif karena penurunan ekspor adalahmasalah terbesar yang dihadapi oleh ekonomi Jepang. Tetapi akan sulit bagi ekspor untuk pulih di masa men- datang, karena belum ada solusi yang muncul untuk menyelesaikan perang perdagangan AS-Tiongkok, sementara ekonomi global dan manufaktur tetap lemah,” ujar Taro Saito dari NLI Re- search Institute, seperti dikutip dari Reuters , Senin (19/8). Para analis di Capital Economics memperkirakan impor terus melam- paui ekspor, karena konsumen terlihat memajukan permintaan menjelang kenaikan pajak penjualan yang diren- canakan pada Oktober. Di sisi lain, tingkat kecemasan tentang kemerosotan global semakin meningkat baru-baru ini setelah inversi dalam kurval imbal hasil AS menyiratkan risiko resesi yang se- makin besar. Sedangkan data ekonomi Jerman menunjukkan kontraksi dan ekonomi Tiongkok memburuk. Catatan data menunjukkan, ekspor Jepang ke Tiongkok – sebagai mitra dagang terbesar Negeri Sakura – me- nyusut 9,3% yoy pada Juli atau men- galami penurunan di bulan kelima. Kontraksi tersebut didorong oleh pe- nurunan peralatan produksi semikon- duktor yang cukup besar yaitu 31,5%, kemudian penurunan 35% pada bagian mobil dan 19% pada bagian elektronik. Negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang bergantung pada ek- spor, seperti Jepang telah terpukul oleh rangkaian kebijakan tarif Sino-AS yang berdampak pada naiknya rantai pasokan, dan kacaunya perdagangan global, investasi dan pendapatan pe- rusahaan. Jepang juga terlibat dalam pertikai­ an dagang dengan Korea Selatan (Korsel). (sumber lain/pya) kan pembayaran secara tunai guna menghindari resesi, menyusul konflik perdagangan Amerika Serikat (AS)- Tiongkok semakin meningkat. Na- mun, pemerintahan Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan, belum ada kemunculan hal-hal yang cukup buruk untuk mulai menggunakan anggarannya. Dikutip dari sumber di majalan Der Spiegel pada Jumat (16/8), bahwa pemerintah tidakpunya niat untuk terus menyisihkanuang jika terjadi resesi. Hal itu berarti mengabaikan doktrin black zero yangmengikat negara Jerman pada anggaran yang seimbang. Selain itu, Menteri Keuangan Jer- man Olaf Scholz pada Minggu (18/8) mengisyaratkan potensi inter vensi dan menyatakan bahwa Jerman da- pat sepenuhnya menghadapi krisis ekonomi baru. “Ini terkadang penting. Misalkan, buat kita ketika segala hal berubah sepenuhnya, kita memiliki kekuatan yang cukup untuk bereaksi. Jika kita memiliki utang di Jerman kurang 60% dari PDB kita, itulah kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi kri- sis,” kata dia dalam acara open house di kantor-kantor pemerintah. Scholz menunjuk pada perkiraan 50 miliar euro (US$ 55 miliar) yang mana pada krisis keuangan 2008-2009 telah merugikan Pemerintah Jerman. (afp/pya) Tax Amnesty II Dirjen Pajak Robert Pakpahan juga mengungkapkan, pemerintah tidak akan menggulirkan program amnesti pajak ( tax amnesty ) jilid II. “Dengan berbagai pertimbangan, tidak ada itu tax amnesty jilid II,” tegas Robert Pakpahan. Dua tahun lalu, pemerintah meng- gulirkan program amnesti pajak. Program tersebut dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31Maret 2017. Selama sembilan bulan, total tebusan mencapai Rp 114,54 triliun, dengan total harta yang dideklarasikan sekitar Rp 4.884,25 triliun. Data DJP menyebutkan, total dana tebusan yang mencapai Rp 114,54 triliun terdiri atas tebusan badan non-usaha mikro, kecil, dan menen- gah (UMKM) senilai Rp 14,68 triliun, tebusan badan UMKM Rp 690 miliar, tebusan objek pajak (OP) non-UMKM Rp 91,36 triliun, dan tebusan OP UMKM Rp 7,81 triliun. Adapun total harta yang dideklara­ sikan sebesar Rp 4.884,25 triliun meliputi deklarasi harta bersih dalam negeri Rp 3.700,79 triliun, deklarasi harta bersih luar negeri Rp 1.036,76 triliun, serta deklarasi harta bersih repatriasi sebesar Rp 146,70 triliun. Rober t Pakpahan mengemuka- kan, meski tidak akan menggulirkan kembali program amnesti pajak, pemerintah akan memperluas dan memperbanyak insentif pajak untuk mendorong perekonomian. Insentif yang akan diperluas, menu- rut Rober t, di antaranya fasilitas pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu ( tax holiday ), keringanan pa- jak ( tax allowance ), dan diskon pajak di atas 100% untuk program khusus

 Sambungan dari hal 1 TOKYO – Kementerian Keuangan (Kemkeu) Jepang melaporkan ekspor turun selama delapan bulan berturut- turut pada Juli tahun ini. Sementara, indeks kepercayaan manufaktur be- rada di teritori negatif untuk kali pertama dalam lebih dari enam tahun akibat penjualan ke Tiongkok kembali merosot. Data ini menjadi pertanda baru bahwa perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dapat menjatuhkan Jepang ke dalam resesi. Kemkeu Jepang mencatat ekspor pada Juli 2019 turun 1,6% diband- ingkan tahun sebelumnya. Akibat turunnya pengiriman suku cadang mobil dan peralatan produksi semikon- duktor tujuan Tiongkok. Penurunan ekspor tersebut lebih rendah diband- ingkan perkiraan kalangan ekonom yang sebesar 2,2%, tapi menandai penurunan dalam rentang terpanjang, sejak rentang selama 14 bulan mulai Oktober 2015 hingga November 2016. Meski demikian, masih ada be- berapa harapan bagi para pengirim karena volume ekspor naik 1,5% secara tahunan pada Juli. Ini memperlihatkan indeks positif pertama dalam sembilan bulan. Tapi data ekspor yang suram itu pun menyoroti tantangan baru yang diha- dapi para pembuat kebijakan Jepang, yang mengkhawatirkan lemahnya permintaan eksternal berkepanjangan bakal mendorong penurunan tajam ekonomi dalam negeri. Data terpisah dari survei Tankan Reuters menunjukkan indeks keper- cayaan bisnis pabrikan Jepang beru- bah negatif untuk pertama kalinya pada Agustus, sejak April 2013. “Kesan saya bahwa kenaikan vo­ lume ekspor year-on-year sedikit lebih kuat dari yang diprediksi. Kenaikan- FRANKFURT AM MAIN – Bank sentral Jerman atau Deutsche Bundes- bank pada Senin (19/8) mengingatkan perekonomian negara bisa memasuki resesi pada kuartal III. “Ekonomi bisa berkontraksi sedikit lagi pada musim panas ini. Menurut data yang tersedia saat ini, produksi industri diperkirakan menyusut se- cara signifikan pada kuartal saat ini juga,” kata Bundesbank dalam laporan bulanan, menyusul penurunan 0,1% pada produk domestik bruto (PDB) di kuartal II. Setelah kegiatan perdagangannya turun karena terimbas perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa itu bakal memasuki resesi teknikal, jika PDB kontraksi lagi pada triwulan tiga tahun ini. Sinyal-sinyal mengkhawatirkan pun kembali menghidupkan perdebatan politik antara mereka yang men- dukung dogma anggaran berimbang Pemerintah Jerman, dan mereka yang mencari lebih banyak fleksibilitas un- tuk menghidupkan kembali ekonomi. Secara teori, Jerman mampu sete- lah mencatatkan surplus anggaran dan suku bunga selama lima tahun berturut-turut untuk pinjaman jangka panjang yang sangat menarik bagi pemerintah federal. Beberapa ekonom kemudian mendesak Jerman untuk melaku- Robert mengakui, kondisi pereko- nomian nasional tahun depan kemung­ kinan belumkondusif, terutama akibat perlambatan ekonomi global yang dipicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, tidak mudah mengejar target pertumbuhan perpa- jakan sebesar 13,3%. Meski demikian, kata Robert Pak- pahan, DJP akan berupaya mengejar target tersebut melalui berbagai instrumen dan kebijakan, termasuk melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Robert menambahkan, tahun ini pun DJP tak akan mudah mengejar target penerimaan perpajakan yang meningkat 8,18% dari tahun sebelum- nya menjadi Rp 1.643,1 triliun dengan kontribusi 80,9% terhadap penerimaan negara. “Tapi akan kami kejar target itu. Kalau targetnya mudah kan tidak menantang. Ini untukmemacu adrena- lin,” ucap Robert, setengah berkelakar. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati men- jawab Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Senin (19/8), mengemu- kakan, target kenaikan penerimaan perpajakan sudah memperhitungkan berbagai hal, termasuk kemampuan DJP serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Kalau dari sisi target ada basisnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan asumsi-asumsi makro lainnya, serta insentif pajak yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dalam jangka pendek,” ucap Menkeu.

Sekolah Kembali Dibuka Penjaga sekolah melihat melalui celah sebuah gerbang sekolah yang tertutup di kota utama Kashmir, Srinagar, India, Senin (19/8/2019). Beberapa sekolah di Kashmir kembali dibuka me- nyusul bentrokan atas keputusan India dua pekan lalu yang mencabut otonomi Kashmir. Sebagian besar ruang kelas masih kosong karena orang tua memilih menahan anak anak mereka di rumah. Mereka mengatakan, anak-anak mereka akan tinggal di rumah sampai jaringan seluler dipulihkan agar mereka dapat menghubungi anak-anak.

harapkan setidaknya satu pemotongan suku bunga lagi tahun ini oleh The Fed. Sekitar sepertiga responden memperkirakan suku bunga bertahan di level sekarang dan menyebut 2,25% sebagai batas atas dari rentang kebija- kan suku bunga. NABE me n amb a hk a n , p a r a ekonom skeptis tentang resolusi perang perdagangan oleh Trump, meskipun 64% mengatakan mung- kin akan ada kesepakatan super- fisial. Namun, itu sebelumTrump mengu- mumkan rencana pemberlakuan tarif 10% atas US$ 300 miliar impor Tiong- kok belum terkena tarif AS. Langkah baru ini akan mulai berlaku dalam dua tahap, pada tanggal 1 September dan 15 Desember 2019. Ketika Trump terus melancarkan kritik terbukanya terhadap The Fed, survei NABE menunjukkan kalangan ekonom mengkhawatirkan dampak hal tersebut. Sebanyak 55% mengata- kan kritik Trump tidakmempengaruhi keputusan The Fed, tetapi mempen- garuhi kepercayaan publik terhadap bank sentral. Selain itu, lebih dari seperempat responden mengatakan kritik itu akan menyebabkan The Fed menjadi lebih dovish daripada seharusnya, sehingga dapat mengancam independensi bank sentral. (afp) friendly dan menjadikan dunia usaha sebagai mitra pembangunan. Pada saat yang sama, restitusi pajak sudah dilakukan tepat waktu,” tegas Arif kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (19/8) malam. Di sisi lain, ekonomi Indef Tauhid Ahmad yang dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin (19/8), menilai target kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 13,3% tahun depan terlampau tinggi. Terlebih perekonomian na- sional tahun depan diperkirakanmasih didera perlambatan. “Angka yang ideal bisa dihitung dari pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan biaya eksternal lainnya. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,05% dan inflasi 3% maka relatif target pajak tidak bisa lebih dari 10%,” ujar dia. Target kenaikan penerimaan perpa- jakan sebesar 10%, menurut Tauhid, masih realistis dan tidak membebani dunia usaha. Sebaliknya, target kenai- kan sebesar 13,3% bisa membebani perekonomian. “Pengusaha akan mengurangi investasi jika terbebani target pajak yang terlalu tinggi. Saat investasi berkurang, produksi periode menda- tang bakal turun. Karena output -nya berkurang, secara garis besar itu akan berdampak negatif terhadap pereko- nomian,” papar dia. Corporate Secretary PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) Sofyan Gumelar mengatakan, agar target pajak tercapai, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, antara lain dengan mempermudah perizinan investasi serta memberikan banyak insentif fiskal dan nonfiskal kepada dunia usaha. (ks/try/rw/az)

pada 31 Juli 2019. Namun, The Fed sudah mengirim- kan sinyal kuat pihaknya bermaksud menahan penaikan suku bunga, seba- gaimana dilakukan sepanjang 2018. Dikarenakan kekhawatiran-kekhawat- iran yang dapat mulai menggerogoti prospek ekonomi, termasuk perang dagang dengan Tiongkok. “Survei terhadap para responden menunjukkan, ekspansi bakal berlan- jut jika ada perubahan kebijakan mon- eter,” tukas PresidenNABEConstance Hunter, yang adalah kepala ekonom di KPMG. Menurutnya, hanya 2% dari 226 responden sekarang melihat resesi tahun ini dibandingkan dengan 10% dalam survei Februari 2019. Namun Hunter dalam ringkasan sur vey mengatakan, panel terbagi mengenai apakah penurunan akan terjadi pada 2020 atau 2021. Survey menunjukkan 38% memperkirakan kontraksi pertumbuhan tahun depan, sedangkan 34% menunjukkan ke- mungkinan resesi tidak terlihat hingga tahun berikutnya. Lebih banyak ekonom menggeser prediksi resesi menjadi pada 2021. Se- dangkan dalam laporan sebelumnya, lebih banyak yangmemperkirakan hal itu pada tahun depan. Kebijakan Bank Sentral Hasilnya menunjukkan, 46% meng- program amnesti pajak akan diikuti revisi Undang-Undang tentang Keten- tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Revisi UUKUP akan disatupaketkan dengan revisi UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng- hasilan (PPh) dan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Menurut Robert Pakpahan, sejak tiga tahun lalu, revisi UU KUP masih mengendap di parlemen. “Pemba- hasannya terhenti, kalah nggak salah sejak tahun 2016,” tutur dia. Berdasarkan draf revisi UU KUP, struktur kelembagaan otoritas pajak akan berubah setelah UU KUP dire- visi. Otoritas pajak yang selama ini berbentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kemenkeu, kelak menjadi lembaga baru yang langsung di bawah presiden. Kewenangannya pun lebih besar, di antaranya bisa mengakses seluruh data yang terkait dengan perpajakan, termasuk data perbankan yang saat ini bersifat raha- sia sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Tak Lebih 10% Secara terpisah, Wakil Ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, target pajak 2020 termasuk realistis dan telah memperhitungkan kekurangan ( short fall ) akibat pemberian insentif pajak. “Dengan kondisi ekonomi global yang melambat, angka pertumbuhan pajak termasuk moderat. DJP sudah

Oleh Grace Eldora  WASHINGTON – Mayoritas ekonom memperkira­ kan kemungkinan resesi Amerika Serikat (AS) dalam dua tahun ke depan. Namun menurut survey yang dirilis Senin (19/8), resesi dapat dicegah jika The Fe­ deral Reserve (The Fed) bertindak.

ekonomi utamanya, Larry Kudlow, juga menepis pembicaraan tentang resesi. “Saya yakin tidak melihat ke- mungkinan resesi. Konsumen bekerja dengan upah lebih tinggi. Mereka juga gencar berbelanja. Mereka sebenarn- ya juga menabung walau terus berb- elanja. Jadi saya pikir sebenarnya pada paruh kedua, ekonomi menunjukkan kinerja sangat baik pada 2019,” tutur Kudlow kepada NBC . Hasil survei Asosiasi Nasional untuk Ekonom Bisnis (NABE) mendapati jauh lebih sedikit ahli yang memperki- arkan resesi berikutnya terjadi mulai tahun ini, dibandingkan dengan survei pada Februari 2019. NABE melakukan jajak pendapat ketika Trump terus menekan The Fed. Ia juga menuntut lebih banyak stimulus, sebelum akhirnya bank sentral memangkas suku bunga acuan Kalau negara-negara lain memberikan tax holiday tapi kita tidak, ya kalah kita. Kalau kita diam saja, kita nggak akan kebagian investasi,” tutur dia. Menurut Robert Pakpahan, aliran investasi asing langsung ( foreign direct investment /FDI) sangat diperlukan perekonomian nasional, terutama untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan ( current account deficit /CAD), membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, danmendorong pertumbuhan PDB. Melalui insentif pajak yang lebih atraktif, FDI diharapkan kian deras masuk ke Indonesia. Dirjen Pajak menjelaskan, jumlah wajib pajak (WP) yang sudahmemiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlahnya sudah sekitar 43 juta. “Lumayanlah. Jangan lihat populasi yang 263 juta, sebab satu rumah tangga cukup punya satu NPWP. Masih ada ruang sih karena yang miskin ini kan sekitar 10 juta. Kalau dari rumah tangga masih bisa 55 juta,” papar dia. Reformasi Perpajakan Dirjen Pajak mengakui, program amnesti pajak dua tahun silam mer- upakan bagian dari reformasi sistem perpajakan yang digulirkan peme­ rintah. Reformasi perpajakan meliputi perbaikan aturan dan perundang-un- dangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan SDM, serta perbaikan sistem informasi dan basis data. Reformasi perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah memba­ ngun institusi pajak yang kuat, akunt- abel, kredibel, dan berintegritas tinggi. Dalam skenario awal pemerintah,

Survei itu keluar setelah Presiden AS Donald Trump berupaya menepis pembicaraan tentang ancaman resesi. Pekan lalu, sejumlah data menun- jukkan gambaran beragam tentang ekonomi AS. “Saya siap untuk segalanya. Saya tidak berpikir kita akan mengalami resesi. Kita bekerja dengan sangat baik. Konsumen kita kaya. Saya memberikan potongan pajak yang luar biasa dan mereka penuh dengan uang. Mereka membeli. Saya melihat angka Wal-Mart menggapai tinggi,” kata Trump kepada wartawan, baru- baru ini. Ia menambahkan bahwa sebagian besar ekonom benar-benar mengata- kan AS tidak akan mengalami resesi. “Tetapi seluruh dunia tidak melaku- kannya dengan baik seperti yang kita lakukan,” lanjut Trump. Penasihat ( super deduction tax ). Dirjen Pajak mencontohkan, peme­ rintah belum lama ini meluncurkan fasilitas super deduction tax bagi perusahaan yang melaksanakan pro- gram vokasi dan riset, dengan besaran potongan pajak masing-masing 200% dan 300%. “Dulu juga kan ada program fasilitas pajak, namanya sunset policy ,” kata dia. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Robert, pemerintah juga gencar memberikan tax holiday dan tax allow- ance kepada perusahaan-perusahaan manufaktur padat kar ya, bernilai tambah tinggi, dan yang berinvestasi di daerah terpencil ( remote area ). Kebijakan itu diterbitkan agar sistem perpajakan di Indonesia lebih atraktif bagi dunia usaha. “Hasilnya sudah kelihatan. Ada sekitar 36 perusahaan yang apply untuk berinvestasi dengan meman- faatkan fasilitas pajak tersebut. Tidak langsung, memang, sebagianmungkin baru direalisasikan beberapa tahun ke depan dengan potensi investasi sekitar Rp 451 triliun,” papar dia. Rober t Pakpahan mengatakan, dalam jangka pendek, bisa saja insentif pajak menyebabkan realisasi peneri- maan pajak menurun. Namun, dalam jangka panjang, insentif pajak akan memperluas basis pajak dan memberikan stimulan bagi sektor-sektor terkait, sehingga real- isasi penerimaan pajak akhirnya me­ ningkat. “Kalau size -nya makin besar, realisasi penerimaan juga membesar,” tandas dia. Dia menegaskan, perkonomian In- donesia membutuhkan stimulan, salah satunya lewat insentif pajak. “Persa- ingan antarnegara kan makin tinggi.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker